NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

WELFARE STATE

19 March 2014 - dalam MBP Eropa Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Welfare state adalah sistem dimana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam menyediakan keamanan baik segi sosial maupun ekonomi bagi rakyatnya, biasanya melalui asuransi bagi pengangguran, dana pensiun di hari tua, dan langkah-langkah social-security lainnya (Free Online Dictionary, n.d). Welfare state juga biasanya dicirikan oleh kemudahan warga negara dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan perumahan. Sejarah kemunculan welfare state di Eropa Barat dimulai saat Uni Soviet dan sekutu politiknya melakukan rekonstruksi besar-besaran menyusul kekalahan rezim fasis-kapitalis dengan kekalahan Nazi Jerman. Program pemulihan, pertumbuhan ekonomi, dan konsolidasi kekuasaan juga mulai dilakukan dengan berbasis pada reformasi kesejahteraan sosioekonomi jangka panjang (Global Research, 2012). Ketakutan terbesar yang melanda rezim kapitalis Barat adalah jika kelas pekerja di Barat akan mengikuti langkah Soviet di atas, atau setidaknya mendukung Soviet yang selanjutnya akan memperlambat dan mendestruksi pemulihan kapitalis. Oleh sebab itu, kelas kapitalis Barat pun mulai mengimplementasikan two-fold strategy sebagai upaya konterisasi terhadap reformasi collect-welfare yang diusung Soviet, yakni melalui represi selektif terhadap Komunis domestik dan radikal Kiri, dan konsesi kesejahteraan untuk mengamankan loyalitas serikat buruh dan partai Sosial-Christian Democratic (Global Research, 2012).

Kompetisi politik, ideologi, dan ekonomi antara Soviet dan kapitalis Barat pun meningkat. Blok Soviet memperkenalkan reformasi dengan jangkauan luas, meliputi full employment, jaminan terhadap job security, layanan kesehatan universal, peningkatan pendidikan gratis, pembayaran penuh dana pensiun, liburan gratis untuk keluarga pekerja, dan sebagainya. Bisa dilihat bahwa Blok Soviet lebih berfokus pada kesejahteraan sosial (Global Research, 2012). Sementara itu, Barat semakin tertekan dengan program-program Timur. Dari pertengahan 1940an hingga pertengahan 1970an, Barat berkompetisi dengan Blok Soviet terkait dua tujuan pemikiran, yakni memelihara loyalitas pekerja di Barat sembari mengisolasi sektor militer dari serikat buruh dan menarik pekerja dari Timur dengan menjanjikan program kesejahteraan yang sebanding dengan Timur serta konsumsi individu yang lebih tinggi (Global Research, 2012).

Kendati terjadi kemajuan dalam program kesejahteraan sosial antara Timur dan Barat, terdapat protes pekerja di Eropa Timur, dimana protes ini berfokus pada independensi nasional, pengawasan otoritarian paternalistik terhadap serikat buruh, dan kurangnya akses terhadap barang-barang konsumsi pribadi (Global Research, 2012). Di Barat, muncul gejolak pekerja-mahasiswa di Perancis dan permintaan Italia untuk mengakhiri dominasi kapitalis di lingkungan kerja dan kehidupan sosial. Oposisi terhadap perang imperialis (Indocina, Aljazair, dan sebagainya), otoritarian negara kapitalis (rasisme), dan konsentrasi terhadap kekayaan pun meluas. Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa perjuangan baru di Timur dan Barat didasarkan pada konsolidasi welfare state dan ekspansi power politik dan sosial terhadap negara dan proses produktif (Global Research, 2012).

Negara-negara di Eropa memiliki sistem welfare state yang berbeda-beda. Terdapat tiga gagasan berbeda mengenai welfare state. Pertama, ideal model. Welfare state kerap mengacu pada gagasan ideal mengenai ketentuan, dimana negara menerima tanggung jawab untuk menyediakan kesejahteraan yang universal dan komprehensif bagi penduduknya. Kedua, state welfare. Terminologi ‘state welfare’ kerap dimaknai sebagai kesejahteraan yang disediakan oleh negara. Ketiga, social protection. Di banyak “welfare state” seperti Eropa Barat dan Skandinavia, proteksi sosial tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga melalui kombinasi pemerintahan dengan mengedepankan pelayanan publik yang otonom, sukarela, dan independen (Spicker, n.d). 

Tipe ideal welfare state yang diyakini Jerman adalah social market economy, yang aktif dipromosikan oleh politisi Jerman sejak krisis finansial tahun 2008 di Eropa dan di level global. Model ini dipandang sukses dan berkelanjutan dalam mengintegrasikan kekuatan pasar menjadi struktur sosial yang stabil (Encyclopedia of Global Studies, n.d). Sementara welfare state versi negara-negara Nordik dicapai melalui developmental aid. Negara-negara ini mempromosikan welfare state sebagai tatanan ideal dimana hak asasi manusia, emansipasi gender, dan demokrasi dipenuhi dengan cara-cara yang memungkinkan. Konsep welfare state versi Denmark adalah flexicurity, yakni fleksibilitas tinggi dari job market yang dikombinasikan dengan jaminan sosial yang tinggi pula. Di ranah praktikal, konsep ini mengisyaratkan bahwa hampir semua pekerjaan di Denmark dilengkapi dengan asuransi sosial dan sifatnya tidak terbatas. Konsep flexicurity ini kemudian diadopsi oleh Uni Eropa pada tahun 2007 dan dituangkan dalam seperangkat prinsip flexicurity Eropa di tahun 2008 (Encyclopedia of Global Studies, n.d). Konsep tersebut kemudian menginformasikan European Employment Agenda saat ini sebagai elemen kunci dan sebagai pedoman bagi reformasi pasar buruh di Uni Eropa, yang sesuai dengan Europe 2020 strategy. European Commission juga telah meluncurkan inisiatif yang bertajuk Mission for Flexicurity untuk mempromosikan konsep tersebut di level nasional (Encyclopedia of Global Studies, n.d).

Terdapat dua model welfare state, yakni minimal welfare state dan maximal welfare state. Minimal welfare state kerap diidentikkan dengan liberal welfare state atau competition state, yang menggambarkan fungsi negara sebagai penyedia keamanan penduduknya hanya diperlukan ketika penduduk tersebut tidak mampu mendukung diri mereka sendiri (Encyclopedia of Global Studies, n.d). Maximal welfare state, kerap diidentikkan dengan model Nordik atau Skandinavia, adalah welfare state yang secara proaktif memiliki kepedulian dengan semua penduduknya dari mulai penduduk tersebut lahir hingga wafat. Pasar kerja yang proaktif dan pajak yang mencapai lebih dari 50% merupakan bentuk welfare state model kedua ini (Encyclopedia of Global Studies, n.d).

Di Inggris, model welfare yang diimplementasikan ada tiga. Pertama, menjamin standar hidup minimum, termasuk pendapatan minimum. Kedua, memberi proteksi sosial dan memberi pelayanan publik dengan tingkat terbaik. Dapat dilihat bahwa elemen utama welfare model Inggris adalah proteksi sosial dan dan penyediaan layanan kesejahteraan dengan berbasis hak (Spicker, n.d). Sementara model welfare versi Perancis adalah berbasis solidaritas yang termanifestasikan dalam Article I pada French Code of Social Security. Dalam hal ini, solidaritas dipahami sebagai aksi bersama, mutual responsibility, dan shared risks. Solidaritas nasional ditempatkan di posisi tertinggi melalui perluasan scope dari solidaritas yang sudah muncul, melalui penciptaan 'régime général' untuk kesehatan dan keamanan sosial. Sejak 1970an, bentuk solidaritas ini telah disuplementasikan melalui ‘insertion’ atau inklusi sosial. Pada tahun 1988, Revenu Minimum d’Insertion (RMI) diperkenalkan, yang mengkombinasikan keuntungan dasar dengan kontrak personal untuk ‘insertion’ atau inklusi sosial (Spicker, n.d). RMI menjadi semakin dikenal melalui partisipasinya dalam pasar tenaga kerja, dan pada tahun 2011 RMI digantikan oleh Revenu de Solidarité Active, yang lebih menekankan pada tanggung jawab individu terhadap pengangguran. Model welfare yang dikembangkan Swedia dipandang sebagai bentuk ideal ‘welfare state’, yang menawarkan proporsi pengeluaran terbesar dalam hal proteksi sosial. Demokrasi sosial Swedia berupaya mendasarkan setiap kebijakannya untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui kombinasi efisiensi produktif ekonomi pasar dengan kapasitas sektor publik dengan menggunakan cara-cara politik untuk memberi distribusi yang adil dari apa yang dihasilkan (Swedish Social Democratic Party, 2007). Melalui cara-cara politik, masyarakat dan pekerja mampu meningkatkan pengaruhnya terhadap aktivitas sistem ekonomi. Cara politik memungkinkan penggunaan pajak dengan proporsi yang tepat, misalnya memperluas sistem pendidikan, pelayanan sosial, asuransi kesehatan, dan tunjangan anak. Sebagian besar anggaran sektor publik pun dikembalikan ke rumah tangga dalam bentuk pensiun, tunjangan, dan sebagainya. Karyawan juga turut andil dalam pengelolaan perusahaan melalui co-determination rights terhadap keputusan produksi dam manajemen, antara lain dengan meningkatkan keamanan karyawan melalui perlindungan kerja. Kekuatan negosiasi karyawan pun mengalami peningkatan (Swedish Social Democratic Party, 2007).

Dari pemaparan di atas, welfare state telah berhasil diimplementasikan di sejumlah negara Eropa. Welfare state mensyaratkan adanya pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan sosioekonomi setiap rakyatnya. Setiap negara Eropa memiliki model welfare state yang berbeda-beda. Dalam mewujudkan welfare state, prinsip yang dipegang adalah persamaan kesempatan, distribusi pendapatan yang merata, dan tanggung jawab publik terhadap mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Welfare state ini mendapat pendanaan melalui redistribusi pajak dan kerap diidentikkan dengan ‘ekonomi campuran’. Orang-orang dengan pendapatan lebih tinggi dikenai pajak yang besar pula, sistem ini disebut pajak progresif. Melalui redistribusi pajak inilah negara mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin.

Referensi

Encyclopedia of Global Studies (n.d) Welfare State [WWW] Available from:http://www.sagepub.com/ritzerintro/study/materials/reference/77708_12.2ref.pdf [Accessed 25/12/13]

Free Online Dictionary (n.d) Welfare State [WWW] Available from: http://www.thefreedictionary.com/welfare+state [Accessed 25/12/13]

Global Research (2012) The Western Welfare State: Its Rise and Demise and the Soviet bloc [WWW] Available from: http://www.globalresearch.ca/the-western-welfare-state-its-rise-and-demise-and-the-soviet-bloc/31753 [Accessed 25/12/13]

Spicker, Paul (n.d) The welfare state [WWW] Available from: http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/wstate.htm [Accessed 25/12/13]

Swedish Social Democratic Party (2007) Swedish Social Democratic Party: Our Principles and Values [WWW] Available from: http://www.chrissmithonline.co.uk/files/swedish-sd-party-our-ideology-300810.pdf [Accessed 25/12/13]




Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.075