NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

TAIWAN DAN DINAMIKA KAWASAN

17 March 2014 - dalam MBP Asia Timur Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Taiwan mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang independen dan menolak campur tangan China dalam pemerintahannya. Secara internal, Taiwan memang merdeka. Namun, lain halnya dengan kondisi eksternal dimana Taiwan belum sepenuhnya mendapat pengakuan internasional mengenai kemerdekaannya. Sejak masa Mao Zedong memerintah China, Taiwan tidak bersedia berunifikasi dengan China karena pemerintahan Mao yang otoriter, dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan asas kebebasan yang dipegang mayoritas rakyat Taiwan. Ketegangan tersebut berimplikasi pada pembagian kekuatan politik Taiwan menjadi dua sekte, yakni radikal dan moderat (Sutter, 2008: 201). Hingga kini, konflik Taiwan dengan China masih bergulir. Dalam perpolitikan domestik Taiwan juga tidak terlepas oleh peran negara-negara besar seperti Jepang dan AS.

Beijing pun dengan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan pada negara-negara yang mendukung pemerintahan Taiwan. Jepang −yang notabene pernah berkedudukan sebagai penguasa kolonial di Taiwan hingga tahun 1945− berusaha mempertahankan hubungannya yang intim dengan Taiwan. Akibatnya, Jepang yang secara geografis memiliki kedekatan dengan kedua wilayah tersebut pun berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi Jepang tidak ingin hubungannya dengan China memanas, namun di sisi lain ia juga tidak bisa melepaskan hubungannya dengan Taiwan (International Business Times, 2013). Posisi China sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan Asia Timur cukup berimplikasi pada kondisi keamanan kawasan tersebut. Meskipun tidak terlihat adanya gejolak keamanan seiring upaya China untuk meningkatkan modernisasi dan ekspansi militernya, namun tensi ketegangan di Asia-Pasifik mengalami peningkatan. Akibatnya, kelesuan ekonomi melilit Jepang yang membuatnya ’’ hanya’’ menjadi kekuatan ekonomi regional kelas dua setelah China (International Business Times, 2013). 

Sejarah Jepang dan Taiwan bermula di tahun 1895, dimana Dinasti Qing dari China menyerahkan sebuah pulau ke Jepang akibat kekalahannya dalam perang Sino-Jepang. Pulau tersebut adalah Taiwan, yang dulunya dikenal dengan nama Republik Formosa, dimana saat itu pulau ini dihuni oleh orang-orang yang begitu giat dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Di bawah kekuasaan Jepang, Republik Formosa diperintah dengan cara yang sewenang-wenang (International Business Times, 2013).

            Selama Perang Dunia II, kekuasaan Jepang di Taiwan mulai menurun. Kekalahan Jepang dalam PD II membuat pejabat Jepang yang menduduki Taiwan akhirnya kembali ke Jepang (International Business Times, 2013). Akibat kalah dalam PD II, Jepang kemudian mengembalikan Republik Formosa kepada China. Taiwan dianggap sebagai bagian dari China saat Mao meresmikan berdirinya Republik Rakyat China tahun 1949. Ketegangan politik terjadi saat ada dua kubu partai besar yang berseteru, yakni partai Komunis milik Mao Zedong melawan partai Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai Sek. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao berhasil memenangkan pemilu, hal ini membuat Chiang Kai Sek bersama pengikutnya hijrah ke Taiwan untuk mendirikan Republic of China (ROC) di Taipei (Dumbaugh, 2009:1).

Chiang Kai Sek membawa Taiwan untuk bekerjasama dengan AS. Di sini AS melakukan dualisme kebijakan. AS menggalang kerjasama dengan Taiwan yang menelurkan US-ROC Mutual Defense of Treaty (1950), yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan pengakuan internasional atas independensi Taiwan dan menjadi basis antikomunisme Sino-Soviet (Dumbaugh, 2009: 2-3). Perjanjian ini juga dinilai sebagai pernyataan niat AS untuk membantu militer Taiwan jika ada invasi China ke wilayah tersebut.  Namun, di sisi lain AS mengakui RRC sebagai the real and only China. AS berusaha menyebarkan nilai-nilai demokrasinya ke Taiwan, dimana ia ingin menyaksikan Taiwan, negara demokrasi yang memiliki Presidennya sendiri, bertindak menjadi model inspirasi bagi China untuk mereformasi sistem politik satu partai (International Business Times, 2013). Tensi ketegangan antara China dan Taiwan pun kian meningkat karena penolakan Taiwan untuk reunifikasi dengan China.

Tahun 1952, Jepang dan Taiwan menandatangani perjanjian damai. Pasca penandatanganan perjanjian tersebut, keduanya pun mulai menjalin hubungan perdagangan yang kuat. Jepang bahkan memainkan peran kunci dalam keuangan Taiwan, dimana ia menggelontorkan pinjaman kepada pemerintah KMT untuk pembangunan ekonomi ROC (Taiwan). Pada periode ini, komunikasi tingkat tinggi antara Taiwan dan China dihentikan, yang secara perlahan mengubah kebuntuan militer menuju perang diplomatik (International Business Times, 2013).

            Pemerintah Beijing menerapkan kebijakan One China Policy, dimana kebijakan ini melarang pengakuan dualisme kedaulatan RRC dan Taiwan secara bersamaan. Adanya kebijakan ini juga membuat Jepang mengakhiri hubungan dengan Taiwan di tahun 1972, setahun pasca RRC mengambil kursi Taiwan di PBB dan Dewan Keamanan PBB. Itu adalah tahun yang sangat penting ketika sejumlah negara mengakui RRC sebagai pemerintah yang satu-satunya sah dari China melebihi jumlah mereka mengakui Taiwan. Jepang pun memutuskan semua interaksinya dengan Taiwan dan menghapus kedutaan besar Taiwan (International Business Times, 2013).

Perekonomian dan perpolitikan China yang melesat begitu tajam selama tiga dekade terakhir membuat Taiwan kian terisolasi. Hanya sebanyak 23 negara saja yang mengakui kedaulatan Taiwan. Pasca terpilihnya Ma Ying-jeou sebagai Presiden Taiwan, Taiwan dan China kembali terlibat komunikasi yang masif. China pun menggantikan AS sebagai mitra dagang terbesar Taiwan, yakni sebesar 29 persen total perdagangan Taiwan berasal dari China (International Business Times, 2013). Taiwan menghadapi kondisi yang tidak mudah. Taiwan agaknya masuk dalam Twilight Zone, dimana perdagangannya sangat bergantung pada China, namun di sisi lain ia hidup di bawah bayang-bayang ancaman serangan militer China. Di bawah demokrasi konstitusional terstruktur, rakyat Taiwan pun merasakan hak-hak yang tidak dirasakan oleh rakyat China daratan, misalnya hak kebebasan berbicara dan memilih pemerintahannya sendiri   (International Business Times, 2013).

            Jepang berusaha untuk mempertahankan status quo dengan cara menarik AS untuk meredakan ketegangan di kawasan Asia Timur. Jepang dan Taiwan memilih status quo demi menghindari ancaman tindakan provokatif dari RRC sendiri. Taiwan juga mendapat leverage terbatas dalam mempertahankan status quo dengan Beijing melalui perdagangan komoditas dan persenjataan antara Tokyo dan Washington   (International Business Times, 2013).  

             Dukungan militer Jepang terhadap Taiwan mengalami peningkatan di tahun 2004, kemudian pada tahun berikutnya Jepang juga aktif melatih angkatan bersenjata Taiwan. Keduanya juga berdiskusi masalah isu-isu mengenai kerjasama militer. Mengetahui hal ini, China pun menjadi geram dan menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kebijakan yang diambil Jepang (Chen, n.d: 53). Tahun 1996, AS dan Jepang terlibat dalam US-Japan Joint Declaration, dimana keduanya berkomitmen untuk bersama-sama menangani kemungkinan situasi yang muncul di sekitar Jepang dan yang memiliki implikasi bagi kawasan Asia-Pasifik terkait ambiguitas posisi terhadap masalah Taiwan. Tahun 2005, kedua negara mengeluarkan resolusi damai terkait isu-isu Taiwan yang dicanangkan sebagai “tujuan strategis bersama” (Chen, n.d: 54).

            Sistem politik dan ekonomi Taiwan yang berbasis Demokrasi Liberal agaknya mendapat pengaruh dari AS. Taiwan merupakan rezim demokratis multipartai yang dipimpin oleh seorang Presiden pilihan rakyat dan legislatif unikameral (Catholic University of America, 2009). Kekuasaan Taiwan didistribusikan dalam lima cabang besar pemerintah yang disebut Yuan. Kekuasaan ini antara lain Legislative Yuan (Majelis Nasional), Executive Yuan, Judicial Yuan, Examination Yuan, dan Control Yuan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden selaku kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab atas decision-making terkait segala kebijakan pertahanan dan keamanan nasional serta foreign policy. Perdana Menteri juga dipilih berdasarkan otoritas Presiden tanpa persetujuan parlemen. Parlemen hanya memiliki otoritas dalam mengawasi anggaran negara dan kekuasaan legislatif  sesuai dengan draft administratif (Ding, 2008: 99). Dalam draft tersebut berisi batasan Presiden oleh parlemen. Taiwan menganut super presidential system yang membuat legitimasi dan kewenangan Presiden menjadi sangat luas dan masif. Examination Yuan bertugas mengawasi sistem ujian Taiwan, mengontrol akses terhadap pendidikan, pekerjaan, izin usaha, pelayanan sipil dan sebagainya. Control Yuan merupakan badan pengawas yang memastikan agar kinerja agen berjalan berdasarkan asas kejujuran (Anon, n.d).

            AS juga terlibat terkait isu reunifikasi Taiwan dan China. AS dinilai memiliki kepentingan terhadap dua negara tersebut, dimana ia tidak menghendaki Taiwan dan China untuk reunifikasi. China yang memiliki perekonomian kuat ditakutkan akan semakin berjaya jika berunifikasi dengan Taiwan. AS juga khawatir akan sulit berinvestasi ke Taiwan jika keduanya berunifikasi. Dalam kasus ini AS dipandang lebih mendukung independensi Taiwan dibanding reunifikasi (Kennedy, 2007: 286).

Perpolitikan Taiwan tidak terlalu mendapat pengaruh dari Jepang. Jepang memberi sentuhan pada Taiwan lebih banyak dalam ranah ekonomi. Dalam jangka waktu 1895 hingga 1945, masyarakat Taiwan yang mayoritas merupakan masyarakat agraris, bertransformasi menuju masyarakat industri. Pembangunan infrastruktur di Taiwan juga disokong oleh Jepang, karena hal ini akan mempermudah sirkulasi produksi yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi Jepang. Bisa dilihat bahwa perekonomian Taiwan bergerak menuju sistem kapitalis.

Berdasarkan pemaparan di atas, Taiwan dan China hingga kini masih terlibat isu reunifikasi dan upaya rekonsiliasi. Kepentingan-kepentingan negara besar seperti Jepang dan AS begitu kental dalam isu-isu tersebut. AS berperan besar dalam sistem perpolitikan Taiwan yang menganut demokrasi liberalisme, karena AS menghendaki agar Taiwan menjadi model inspirasi untuk China agar mereformasi sistem politik satu partai yang dianutnya. Sedangkan Jepang lebih menyentuh ranah ekonomi Taiwan yang mengakibatkan Taiwan menjadi masyarakat industri yang kapitalis.

 

Referensi:

Artikel

Ding, Arthur S. 2008. "Whither Taiwan-China Relations?" dalam China Security, Vol. 4, No. 1 Winter 2008. World Security Institute.

Dumbaugh, Kerry. 2009. Taiwan’s Political Status: Historical Background and Its Implication for U.S. Policy. Congressional Research Service., pp. 1-10.

Kennedy, Bingham. 2007.  China's Perceptions of U.S. Intentions toward Taiwan: How Hostile a Hegemon? dalam Asian Survey, Vol. 47, No. 2. California: University of California Press.,, pp. 268-287.

Sutter, Robert G. 2008. Chinese Foreign Relation: Power and Policy since the Cold War. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher.inc.

Web

ANONYMOUS. n.d. Taiwanese Government [WWW] Available from: http://ted.coe.wayne.edu/sse/wq/Taiwan/government.htm [Accessed 28/03/13]

CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA. 2009. Legal System of Taiwan [WW] Available from: http://www.law.edu/ComparativeLaw/Taiwan/ [Accessed 08/05/13]

INTERNATIONAL BUSINESS TIMES. 2013. Taiwan and Japan: Two Nations with Long History Stuck in Limbo [WWW] Available from: http://www.ibtimes.com/taiwan-japan-two-nations-long-history-stuck-limbo-746532 [Accessed 09/05/13]

CHEN, JASON. n.d. Japan’s Policies towards Taiwan [WWW] Available from: www.stanford.edu/group/sjeaa/.../japan2.pdf‎ [Accessed 09/05/13]

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.673