NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

SISTEM POLITIK CHINA, TAIWAN, JEPANG, DAN KOREA SELATAN

17 March 2014 - dalam MBP Asia Timur Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Sistem Politik China

Sistem politik China banyak mengadopsi ajaran Marxisme Leninisme. Ajaran ini digunakan pemerintah China sejak tahun 1949 yang menyebabkan sentralisasi pemerintahan pusat.  Sistem pemerintahan China pada realitasnya memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi, berbeda dengan Marxisme Lenin. Hal ini dimanifestasikan dalam kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pada jaman Mao Zedong. Sistem pemerintahan Mao Zedong dan Leninisme memiliki kesamaan paham dalam hal pengontrolan pemerintahan oleh pusat, administrasi birokratis, dan penggunaan ideologi sebagai penguat legitimasi sistem (Wiryawan, 2008: 13). Distribusi wilayah administratif China, yakni pemerintah pusat (Zhongyang) dan pemerintah daerah (Difang), pada jaman Mao Zedong mengindikasikan bahwa terdapat kombinasi antara sistem Leninisme dan warisan feodalisme China dalam sistem pemerintahannya.

China juga menganut sistem kongres rakyat yang merupakan sistem yang paling fundamental dalam perpolitikan China. Sistem kongres rakyat ini terdiri dari Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat di tingkat lokal (China Daily, 2010). Kongres Rakyat Nasional (NPC) memiliki beberapa fungsi yang mirip dengan Kongres AS, yakni fungsi dan kekuasaan legislasi, pengawasan, pengangkatan dan pemindahan jabatan, serta pembuatan keputusan mengenai isu-isu prominen. Fungsi-fungsi tersebut adalah refleksi utama masyarakat China dalam menggunakan kekuasaan mereka sebagai penguasa negara melalui sistem kongres rakyat. NPC adalah institusi negara tertinggi dan memiliki representatif yang jauh lebih banyak daripada kongres AS (Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Albania, n.d). Melalui fungsi dan kewenangannya di atas, NPC juga memiliki hak untuk memilih dan menghapus pemimpin tertinggi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Tinggi. NPC  ini memiliki jangka waktu sepanjang lima tahun dengan menghelat konvensi umum sekali dalam setahun. Pemilihan deputi untuk provinsi Taiwan diketuai dan ditentukan oleh Komite Tetap NPC, dimana kandidat deputi ini dicalonkan melalui konsultasi Komite Tetap yang ada di semua tingkat provinsi, daerah otonom, dan PLA.

 

Sistem Politik Taiwan

Pada tahun 1624, pedagang Belanda mengklaim Taiwan sebagai pusat perdagangan dengan China dan Jepang. Taiwan diperintah oleh Dinasti Manchu China dari tahun 1683-1895. Pasca kekalahan militer pada tahun 1895 Cina dipaksa untuk menyerahkan Taiwan ke Jepang (Catholic University of America, 2009). Cina berhasil mendapatkan kembali kendali atas Taiwan pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1949, perang sipil di daratan Cina berakhir setelah kemenangan komunis atas pasukan Nasionalis. Chiang Kai-Shek, pemimpin partai Nasionalis. Sebanyak 2 juta pengikutnya melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan dengan memproklamirkan Taipei sebagai ibukota sementara dari Cina Nasionalis. Selama 54 tahun terakhir, kesejahteraan Taiwan terus meningkat dan terdemokratisasi. Pada tahun 1993 pembicaraan resmi pertama mengenai reunifikasi diadakan oleh China dan Taiwan, dimana mereka meratifikasi untuk melakukan dialog lanjutan (Catholic University of America, 2009).

Taiwan menganut sistem politik yang berbasiskan demokrasi dan liberalisme. Hingga kini, Taiwan belum mendapat pengakuan internasional sebagai negara yang independen, hal inilah yang menyebabkan kondisi domestik Taiwan kerap dilanda ketegangan akibat banyaknya demonstrasi menuntut pengakuan Taiwan sebagai negara independen, bukan bagian dari China. Di bawah kepemimpinan Chiang Kai Sek dari partai Kuomintang (KMT), Taiwan memiliki hasrat untuk merebut kembali Daratan China. Hingga kepemimpinan selanjutnya, yakni Chiang Ching Kuo, Lee Teng Hui, dan Chen Sui-bian, Taiwan tidak pernah berhenti menginginkan Daratan China. Di bawah pemerintahan Chen Sui-bian untuk yang kedua kalinya, Taiwan mendapat pengakuan dari negara-negara dunia ketiga sebagai negara yang independen. Namun, pengakuan ini tidak terlalu berimplikasi pada eksistensi Taiwan, karena negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang kurang diperhitungkan dalam kancah internasional. Hingga kini, pertanyaan tentang reunifikasi akhirnya antara Taiwan dan Cina Daratan masih menjadi isu politik yang dominan (Catholic University of America, 2009)

Taiwan merupakan rezim demokratis multipartai yang dipimpin oleh seorang Presiden pilihan rakyat dan legislatif unikameral. Konstitusi Taiwan disandarkan pada Tiga Prinsip Rakyat oleh Dr. Sun Yat Sen, yakni Nasionalisme, Demokrasi,dan Sosial Kesejahteraan (Catholic University of America, 2009). Kekuasaan Taiwan didistribusikan dalam lima cabang besar pemerintah yang disebut Yuan. Kekuasaan ini antara lain Legislative Yuan (Majelis Nasional), Executive Yuan, Judicial Yuan, Examination Yuan, dan Control Yuan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden selaku kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab atas decision-making terkait segala kebijakan pertahanan dan keamanan nasional serta foreign policy. Perdana Menteri juga dipilih berdasarkan otoritas Presiden tanpa persetujuan parlemen. Parlemen hanya memiliki otoritas dalam mengawasi anggaran negara dan kekuasaan legislatif  sesuai dengan draft administratif (Ding, 2008: 99). Dalam draft tersebut berisi batasan Presiden oleh parlemen. Taiwan menganut super presidential system yang membuat legitimasi dan kewenangan Presiden menjadi sangat luas dan masif. Examination Yuan bertugas mengawasi sistem ujian Taiwan, mengontrol akses terhadap pendidikan, pekerjaan, izin usaha, pelayanan sipil dan sebagainya. Control Yuan merupakan badan pengawas yang memastikan agar kinerja agen berjalan berdasarkan asas kejujuran (Anon, n.d).

 

Sistem Politik Jepang

Sistem politik Jepang saat ini berasal dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan yang selanjutnya karena pendudukan AS. Konstitusi pascaperang 1947 merupakan dokumen anti-militeris yang terdiri dari penolakan terhadap hak untuk berperang dan melarang pemeliharaan angkatan bersenjata meskipun terbatas, namun mengijinkan adanya pasukan pertahanan diri (Darlington, 2012). Jepang menganut sistem pemerintahan demokrasi, namun demokrasi ala Jepang sangat berbeda dengan demokrasi yang dianut mayoritas negara-negara Eropa, seperti Perancis dan Jerman. Hanya satu partai yang mendominasi perpolitikan Jepang, yakni Partai Demokrasi Liberal. Sejak didirikan pada tahun 1955, partai ini telah berkuasa sepanjang waktu, kecuali untuk pemerintahan koalisi yang berumur pendek yang terbentuk dari partai oposisi selama 11 bulan pada tahun 1993 dan untuk periode 2009 hingga Desember 2012. Dalam pemilihan pada Desember 2012, partai ini masuk lagi ke pemerintahan dengan 294 kursi di DPR (Darlington, 2012).

Jepang membatasi kekuasaan kaisar dengan bentuk pemerintahannya yang monarki konstitusional dengan sistem kabinet parlementer. Sesuai konstitusi, kaisar digambarkan sebagai “simbol negara dan persatuan rakyat”. Hal ini sangat bertolak belakang dengan situasi sebelum Jepang kalah oleh AS, dimana saat itu kaisar dianggap seperti Tuhan (Darlington, 2012). Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan tidak lebih dari 17 menteri negara yang secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet. Perdana menteri, yang harus menjadi anggota Diet, ditunjuk oleh Diet. Dalam prakteknya, perdana menteri selalu anggota DPR. Perdana menteri memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara, yang semuanya harus warga sipil dan mayoritas dari mereka harus menjadi anggota Diet. Konstitusi Jepang berlaku efektif pada tanggal 3 Mei 1947, dan terdiri dari 103 artikel (Consulate General of Japan in San Fransisco, n.d). Perdana menteri terpilih memiliki masa jabatan empat tahun. Perdana menteri di Jepang jarang “melayani rakyat” dalam waktu empat tahun penuh, karena banyaknya gejolak politik yang terjadi yang menyebabkan mereka turun tahta sebelum waktunya. Saat ini yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang adalah Shinzo Abe dari Partai Demokrat Liberal.

 

Sistem Politik Korea Selatan

Demokrasi yang baru lahir di Korea Selatan masih menyisakan warisan monarki Asia selama berabad-abad. Republik Pertama di bawah Presiden Synghman Rhee berlangsung sampai April 1960, ketika kerusuhan mahasiswa memaksa pengunduran dirinya. Republik Kedua efektif berlangsung sedikit lebih dari satu tahun sebelum kudeta militer menggulingkan pemerintahan. Pemerintahan sipil kembali merasuki Korea dua tahun kemudian pada tahun 1963, dengan munculnya Republik Ketiga. Reformasi Pemerintah, modernisasi industri yang pesat, dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dari periode ini berakhir pada bulan Oktober 1979 dengan pembunuhan Presiden Park Chung Hee (Korean History Project, 2006).

Republik Keempat Korea Selatan berlangsung hingga Desember 1949, ketika sebuah kudeta militer mengambil alih pemerintah untuk kesekian kalinya. Demonstrasi yang meluas yang dipimpin oleh mahasiswa pada musim semi tahun 1980 mendorong pemerintah untuk menyatakan darurat militer. Tekanan yang terus melanda memaksa pengunduran diri pemerintah pada bulan September 1980 dan menyebabkan referendum pada bulan berikutnya, dimana referendum tersebut menyetujui konstitusi baru yang membatasi presiden untuk masa jabatan tujuh tahun yang dimulai pada Republik Kelima (Korean History Project, 2006).

Tekanan politik kembali berdatangan yang menghimbau pemerintah untuk mengamandemen konstitusi agar mengijinkan pemilihan presiden secara langsung. Kondisi domestik yang tidak kondusif ini pun membuat pemerintah memberlakukan revisi konstitusi pada bulan Februari 1988, dimana pemilihan presiden secara langsung diijinkan (Korean History Project, 2006). Pada Maret 1991, momentum demokratisasi yang lebih besar melanda Korea Selatan dengan diadakannya pemilu lokal pertama yang diselenggarakan dalam 30 tahun untuk memilih delegasi ke dewan lokal. Pemilu legislatif 1998 merubah perpolitikan Korea Selatan, dimana sebelumnya kekuasaan MPR mendapat porsi lebih besar di bawah konstitusi 1987. Dalam pemilihan umum yang bebas dan adil pada bulan Desember 1992, presiden sipil pertama Korea Selatan pun terpilih setelah hampir 30 tahun. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea baru-baru ini, para kandidat yang kalah mengakui kekalahan mereka dan mengucapkan selamat kepada pemenang. Korea Selatan mengalami liberalisasi politik yang signifikan sejak tahun 1987, termasuk kebebasan pers, kebebasan yang lebih besar untuk berekspresi dan berkumpul, pembebasan tahanan politik, dan pemulihan hak-hak sipil mantan tahanan. Pada bulan Juni 1995, Korea mengadakan pemilihan langsung bagi para eksekutif lokal dan provinsi (walikota, gubernur, kepala daerah dan lingkungan) untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun. Pemilu secara luas dianggap sebagai langkah besar untuk kemajuan politik dan demokrasi di Korea (Korean History Project, 2006).

Tiga separasi kekuasaan yang dianut oleh republik demokratis ini adalah eksekutif −Presiden (kepala negara)−, legislatif −Majelis Nasional unikameral−, dan yudikatif −Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan banding−. Presiden Korea Selatan terpilih untuk masa jabatan lima tahun tunggal dan dipilih oleh rakyat. Perdana Menteri ditunjuk sebagai kepala pemerintahan oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Wakil Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri. Presiden juga menunjuk 15 sampai 30 anggota Kabinet Korea Selatan (Dewan Negara), yang masing-masing memimpin sebuah departemen pemerintah (Korean History Project, 2006). Sedangkan Majelis Nasional (Kukhoe) adalah legislatif unikameral yang terdiri dari 299 anggota yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Sedangkan sistem hukum yang dianut Korea Selatan adalah kombinasi unsur-unsur hukum perdata Eropa, hukum Anglo-Amerika, dan pemikiran klasik Tiongkok. Mahkamah Agung, pengadilan Korea Selatan tertinggi, terdiri dari Ketua Mahkamah Agung yang diangkat oleh Presiden dan 13 hakim lain yang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Ketua Mahkamah Agung dengan persetujuan Majelis Nasional. Mereka memiliki masa jabatan selama enam tahun. Korea Selatan juga memiliki Mahkamah Konstitusi dan pengadilan lainnya termasuk pengadilan banding, pengadilan distrik, dan pengadilan keluarga (Korean History Project, 2006).

Partai politik yang ada di Korea Selatan antara lain New Korea Party (NKP), Serikat Partai Demokrat Liberal (ULD), Partai Demokrat (DP), Kongres Nasional Politik Baru (NCNP). Sedangkan kelompok politik atau pressure groups lainnya yang ada antara lain Dewan Nasional Gereja-Gereja Korea, Aliansi Demokratik Nasional Korea, Federasi Nasional Asosiasi Mahasiswa, Federasi Nasional Asosiasi Petani, Dewan Nasional Serikat Buruh, Federasi Serikat Buruh Korea, Asosiasi Veteran Korea, Federasi Industri Korea, dan Asosiasi Pedagang Korea (Korean History Project, 2006).

 

Referensi:

Artikel

Ding, Arthur S. 2008. "Whither Taiwan-China Relations?" dalam China Security, Vol. 4, No. 1 Winter 2008. World Security Institute.

Buku

Wiryawan, Bangkit A. 2008. Zona Ekonomi Khusus Strategi China Memanfaatkan Modal Global. Depok: Yayasan CCS.

Website

Anonymous. n.d. Taiwanese Government [WWW] Available from: http://ted.coe.wayne.edu/sse/wq/Taiwan/government.htm [Accessed 28/03/13]

Catholic University of America. 2009. Legal System of Taiwan [WW] Available from: http://www.law.edu/ComparativeLaw/Taiwan/ [Accessed 27/03/13]

China Daily. 2010. The introduction of China's political system and structure [WWW] Available from: http://www.chinadaily.com.cn/thinktank/2010-03/10/content_9566611.htm [Accessed 27/03/13]

Consulate General of Japan in San Fransisco. n.d. Government / Political Sytem [WWW] Available from:  http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/en/e_m08_01_08.htm [Accessed 28/03/13]

Darlington, Robert. 2012. A Short Guide to the Japanese Political System [WWW] Available from: http://www.rogerdarlington.me.uk/Japanesepoliticalsystem.html [Accessed 28/03/13]

Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Albania. n.d. China’s Political System [WWW] Available from: http://al.china-embassy.org/eng/zggk/t514665.htm [Accessed 27/03/13]

Korean History Project. 2006. Korean Government [WWW] Available from: http://www.koreanhistoryproject.org/Jta/Kr/KrGOV0.htm [Accessed 28/03/13]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.029