NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

MEKANISME MAJELIS UMUM, DEWAN KEAMANAN, DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL PBB

13 March 2014 - dalam Organisasi Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Oleh: Nurlaili Azizah - 071112001

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki enam organ utama dalam menjalankan fungsinya, diantaranya Majelis Umum (GA), Dewan Keamanan (SC), dan Mahkamah Internasional (ICJ). GA berdiri pada tahun pada tahun 1945 dengan bernaung di bawah Piagam PBB dan menempati posisi sentral sebagai kepala deliberatif, decision maker, dan sebagai representasi organ PBB yang lain. GA beranggotakan 193 anggota PBB. GA memberi kesempatan pada negara-negara untuk membahas isu-isu internasional dengan menyediakan forum multilateral (General Assembly of the United Nations, n.d). GA memiliki sejumlah otoritas, diantaranya 1) mempertimbangkan dan menyetujui anggaran PBB dan menetapkan beban keuangan kepada negara anggota; 2) memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan (SC), anggota dewan lain, dan anggota organ dalam PBB, serta menunjuk Sekretaris Jenderal; 3) mempertimbangkan dan membuat rekomendasi mengenai prinsip-prinsip umum kerjasama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk perlucutan senjata; 4) membuat rekomendasi untuk penyelesaian damai setiap kondisi yang mungkin merusak hubungan persahabatan antar bangsa; dan sebagainya (General Assembly of the United Nations, n.d)

Setiap anggota GA memiliki satu suara dalam setiap pengambilan keputusan. Pengambilan suara dilakukan jika menyangkut isu-isu krusial seperti rekomendasi mengenai perdamaian dan keamanan, pemilihan SC dan anggota ECOSOC, dan masalah anggaran dengan menyerap mayoritas dua pertiga dari negara-negara anggota. Pengambilan keputusan dalam isu selain di atas dilakukan oleh mayoritas sederhana (General Assembly of the United Nations, n.d). GA memiliki sebuah decision-making body tertinggi dalam PBB yang dinamakan Pleno. Dalam Pleno inilah keputusan-keputusan penting PBB dihasilkan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengambilan keputusan terhadap isu-isu tertentu dilakukan melalui konsensus dibanding memutuskan secara formal, sehingga berimplikasi pada penguatan dukungan terhadap keputusan GA (General Assembly of the United Nations, n.d). GA juga mengadopsi sejumlah rekomendasi dan saran dari Komite Khusus dan meminta Sekretaris Jenderal untuk mempersiapkan dokumen yang akan digunakan oleh Komite Umum dan delegasi dari negara-negara anggota dalam Majelis. Selain itu, GA juga berfokus pada mayoritas suara yang diperlukan untuk menentukan keputusan dan menempatkan suara secara terpisah. GA menyetujui konklusi dari Komite Khusus dan memutuskan bahwa konklusi tersebut harus dilampirkan pada aturan prosedur. Sekretaris Jenderal juga diminta untuk melakukan studi perbandingan dari mengenai versi aturan prosedur dalam berbagai bahasa resmi.

Dewan Keamanan (SC) merupakan organ yang bertanggungjawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Anggota Dewan Keamanan sebanyak 15 negara dengan memegang satu suara di tiap anggotanya. Terdapat lima negara anggota tetap ―AS, Rusia, Inggris, Perancis, dan China― yang memiliki hak veto dan sisanya adalah anggota tidak tetap. Dewan ini merupakan pemimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Selain itu, SC juga memiliki tugas untuk memelihara hubungan baik diantara negara-negara, bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa internasional, mempromosikan HAM, dan menjadi pusat untuk mengharmonisasikan perilaku bangsa-bangsa (United Nations Security Council, n.d).

Dalam merumuskan resolusi, SC berpijak pada pasal 27 Piagam PBB. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Resolusi SC dalam penyelesaian suatu sengketa internasional sebagai hasil dari sidang SC sah jika disetujui oleh suara sembilan negara anggota SC, termasuk lima negara anggota tetap SC”. Semua anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan SC. Sementara itu, organ PBB yang lain membuat rekomendasi kepada negara anggota, hanya SC yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan bahwa negara-negara anggota tersebut kemudian diwajibkan untuk mengimplementasikannya di bawah Piagam PBB (United Nations Security Council, n.d). Dalam menjalankan mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, SC memiliki sejumlah aksi. Ketika terjadi ancaman terhadap perdamaian, tindakan pertama SC adalah merekomendasikan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan melalui cara-cara damai. Dalam hal ini, SC memungkinkan untuk menetapkan prinsip-prinsip perjanjian; melakukan investigasi maupun mediasi; pengiriman misi; menunjuk utusan khusus; ataupun meminta Sekretaris Jenderal untuk memanfaatkan posisinya demi mencapai penyelesaian sengketa secara damai (United Nations Security Council, n.d).

Ketika sengketa yang terjadi menyebabkan permusuhan, SC berupaya untuk mengakhiri perselisihan tersebut dengan cara 1) mengeluarkan instruksi gencatan senjata yang diharapkan menurunkan tensi konflik; dan 2) mengutus pengamat militer atau pasukan penjaga perdamaian untuk membantu mereduksi tensi ketegangan, memisahkan kekuatan opposing forces, dan membangun ketenangan di wilayah konflik (United Nations Security Council, n.d). Jika upaya-upaya di atas tidak membuahkan hasil, maka SC bisa mengambil opsi penegakan hukum, misalnya dengan menjatuhkan sanksi ekonomi, embargo senjata, sanksi dan restriksi keuangan, larangan melakukan perjalanan, pemutusan hubungan diplomatik, dan blokade (United Nations Security Council, n.d).

Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan World Court yang bertugas memutuskan sengketa yang terjadi diantara negara-negara yang didasarkan pada partisipasi sukarela negara yang bersangkutan. Jika suatu negara memutuskan untuk berpartisipasi dalam Mahkamah Internasional, maka ia harus patuh terhadap keputusan yang dihasilkan Mahkamah Internasional. Mahkamah ini juga menjadi penasehat PBB dan agensi-agensi khususnya. Di dalam mahkamah ini terdapat 15 hakim yang dipilih oleh GA dan SC melalui voting secara independen dan bersamaan (United Nations, n.d). Keputusan dalam ICJ diambil melalui perolehan suara setidaknya sembilan perlimabelas suara hakim dari negara-negara yang berbeda. Keputusan hakim dalam ICJ semakin hari dinilai kurang terlegitimasi dan kian bias akibat pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh identitas nasional tiap hakim, yang mana hakim dinilai memiliki sejumlah afiliasi dengan negara yang tengah terlibat konflik (Posner, 2005).

Pasca Perang Dingin, terjadi sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelum Perang Dingin perang hanya terjadi antarnegara, pasca Perang Dingin perang justru terjadi di kalangan internal negara. Aliansi yang terjadi sebelum Perang Dingin juga hanya berkisar pada aliansi Blok Barat dan Blok Timur, berbeda dengan pasca Perang Dingin dimana antarnegara membentuk aliansi berdasarkan pertimbangan kesamaan sistem politik, situasi, kondisi ekonomi, dan kemajuan yang sama. Dalam pengambilan suara pun kerap terjadi upaya buying vote. Sebelum Perang Dingin, anggota SC sangat “rajin” menggunakan hak vetonya, sehingga jumlah veto pada saat pra-Perang Dingin mencapai ratusan. Sementara pasca Perang Dingin jumlah veto mengalami reduksi yang cukup signifikan akibat dikembangkannya informal meeting. Isu keamanan tradisional yang hanya berfokus pada keamanan negara pun kini mulai bergeser pada human security, dimana isu-isu low politics juga mendapat perhatian. SC yang dulu kerap selektif dalam melakukan collective security pun kini mengalami reduksi selektivitas akibat adanya NGO dan blow up media (Hennida, 2013).

Berdasarkan pemaparan di atas, PBB memang telah memiliki sejumlah regulasi pengambilan keputusan yang cukup jelas. Namun terdapat sejumlah kritik yang perlu dialamatkan pada organisasi ini. Adanya hak veto dalam SC mengindikasikan adanya privileges bagi negara-negara Great Powers yang kadang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya tanpa memperhatikan kondisi internasional. Kadangkala posisi tawar negara-negara kuat ini juga turut melemahkan posisi negara-negara yang powerless, sehingga kepentingan negara-negara powerless ini kurang terwakili. ICJ juga selayaknya diberi otoritas yang lebih tinggi dalam mengawasi SC demi memastikan bahwa SC berjalan sesuai koridor Piagam PBB dan instrumen hukum lainnya, mengingat SC sangat kental dengan dominasi Great Powers.

 

Referensi

 

Artikel

Posner, Eric A. and de Figueiredo, Miguel F. P. 2005. “Is the International Court of Justice Biased:” dalam The Journal of Legal Studies, Vol. 34, No. 2 (June 2005). Chicago: The University of Chicago Press. pp. 599-630.

Kuliah

Hennida, Citra. 2013. Kuliah Organisasi Internasional Week 7, 25 Oktober 2013.

 

Web

General Assembly of the United Nations (n.d) Functions and Powers of General Assembly [WWW] Available from: http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml [Accessed 30/10/13]

United Nations (n.d) The UN in Brief [WWW] Available from: http://www.un.org/Overview/uninbrief/icj.shtml [Accessed 14/10/13]

United Nations Security Council (n.d) What is Security Council? [WWW] Available from:  http://www.un.org/en/sc/about/ [Accessed 30/10/13]

 

 

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.128