NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA: INTERNATIONAL ORDER KEDUA PASCA BUBARNYA LIGA BANGSA-BANGSA

13 March 2014 - dalam Organisasi Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Oleh: Nurlaili Azizah - 071112001

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan international order kedua yang hadir di dunia menggantikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang bubar pada tahun 1945. Berdiri pasca Perang Dunia II tepatnya tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco, AS, organisasi internasional ini kini memiliki anggota sebanyak 192 negara yang keseluruhannya telah mendeklarasikan kemerdekaannya masing-masing. Pada awal mula berdiri, PBB hanya beranggotakan 51 negara. Organisasi ini menggelar Sidang Majelis Umum perdananya di Church House, London, pada tanggal 10 Januari 1946 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d).

Karakteristik PBB tidak jauh berbeda dengan LBB dari segi tujuannya, yakni ingin mewujudkan perdamaian dunia. Sejak awal berdiri, negara-negara anggota PBB sudah berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan mempromosikan HAM. Karakter inilah yang mengakibatkan PBB memiliki andil yang cukup besar untuk mengambil sikap dan tindakan terkait masalah internasional, serta memberi kesempatan terhadap 192 negara anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui forum-forum, misalnya Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan HAM, dan badan-badan serta komite-komite dalam scope PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d).

PBB memiliki scope peran diantaranya sebagai peace keeper, pencegah konflik, dan penyuplai bantuan kemanusiaan. Di samping itu, PBB juga berfokus pada isu-isu fundamental yang dihadapi negara-negara, diantaranya sustainable development, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, HAM, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan, dan isu lainnya(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d). Dalam menjalankan tugasnya, PBB berpegang pada dokumen institusional, yakni UN Charter. Dalam piagam tersebut, diatur pula mengenai struktur organisasi PBB. Terdapat enam organ dasar dalam PBB, yakni Majelis Umum (GA), Dewan Keamanan (SC), Sekretariat, Mahkamah Internasional (ICJ), Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Dewan Perwalian (Trusteeship Council). Organ-organ ini diamanatkan secara langsung dalam Piagam PBB dan telah melahirkan agensi cabang, misalnya UNCTAD, UNHCR, UNICEF, dan lain-lain (Barkin, 2006: 53). 

Majelis Umum (GA) merupakan organ inti PBB yang direpresentasikan oleh semua negara. Agenda atau otiritas utamanya adalah meluluskan resolusi dan menciptakan agensi cabang untuk menangani isu-isu tertentu. Resolusi yang dikeluarkan tidak bersifat mengikat, melainkan lebih kepada indikasi pendapat mayoritas negara-negara anggota dan bukan menjadi sumber hukum internasional. Namun di sisi lain resolusi bisa saja dilaksanakan. Dalam sejumlah isu, resolusi ditelurkan melalui suara mayoritas, dengan syarat kehadiran dua pertiga anggota. Majelis ini meliputi badan pleno dan beberapa komite permanen yang masing-masingnya termasuk negara anggota PBB. Majelis ini memilih presiden baru dan tujuh belas wakil presiden tiap tahunnya diantara anggota delegasi nasional. Majelis ini juga tidak memiliki birokrat senior sendiri, manajemen seniornya diambil dari jajaran delegasi nasional (Barkin, 2006: 58). 

Dewan Keamanan (SC) merupakan organ yang bertanggungjawab untuk mrnjaga perdamaian dan keamanan internasional. Anggota Dewan Keamanan sebanyak 15 negara dengan memegang satu suara di tiap anggotanya. Terdapat lima negara anggota tetap ―AS, Rusia, Inggris, Perancis, dan China― yang memiliki hak veto dan sisanya adalah anggota tidak tetap. Dewan ini merupakan pemimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Selain itu, dewan ini juga memiliki otoritas untuk memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dan mengajukan rekomendasi metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian konflik. Dalam sejumlah kasus, dewan ini terpaksa menjatuhkan sanksi atau bahkan mengijinkan penggunaan kekuatan demi memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Otoritas lain yang dimiliki Dewan Keamanan adalah merekomendasikan pengangkatan Sekretaris Jenderal ke Majelis Umum, pengangkatan anggota baru PBB, dan bersama Majelis Umum memilih hakim Mahkamah Internasional (United Nations Security Council, n.d).

Sekretariat merupakan staf internasional yang bekerja di stasiun tugas di seluruh dunia dan bertugas melaksanakan pekerjaan organisasi sehari-hari. Sekretariat melayani organ utama PBB yang lain dan mengelola program maupun kebijakan yang dihasilkan oleh organ-organ tadi. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan dengan masa jabatan lima tahun. Tugas Sekretariat berkisar dari administrasi operasi penjaga perdamaian untuk menengahi sengketa internasional, melakukan survei tren dan masalah ekonomi dan sosial untuk mempersiapkan studi tentang HAM dan sustainable development. Staf Sekretariat juga menginformasikan media komunikasi internasional mengenai pekerjaan PBB, mengorganisir konferensi internasional tentang isu-isu yang menjadi perhatian di seluruh dunia, menafsirkan pidato, dan menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa resmi organisasi (United Nations, n.d).

Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan World Court yang bertugas memutuskan sengketa yang terjadi diantara negara-negara yang didasarkan pada partisipasi sukarela negara yang bersangkutan. Jika suatu negara memutuskan untuk berpartisipasi dalam Mahkamah Internasional, maka ia harus patuh terhadap keputusan yang dihasilkan Mahkamah Internasional. Mahkamah ini juga menjadi penasehat PBB dan agensi-agensi khususnya. Di dalam mahkamah ini terdapat 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan melalui voting secara independen dan bersamaan (United Nations, n.d).

Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) merupakan organ yang bertanggungjawab terhadap arah dan koordinasi ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan aktivitas budaya yang dilakukan PBB. Organ ini merupakan organ terbesar dan paling kompleks di PBB (Encyclopedia Britannica, n.d). ECOSOC terdiri dari 54 anggota dan dipilih oleh Majelis Umum dengan masa jabatan tiga tahun. Meskipun keanggotaannya yang terbatas, dewan ini memiliki fungsi yang mirip dengan komite dalam Majelis Umum. ECOSOC memiliki tugas antara lain 1) mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi, full employment, mendorong kemajuan ekonomi dan sosial; 2) mengidentifikasi solusi mengenai masalah ekonomi internasional, sosial dan kesehatan; 3) memfasilitasi kerjasama budaya dan pendidikan internasional; dan 4) mendorong penghormatan universal terhadap HAM dan kebebasan fundamental. Dewan ini merupakan satu-satunya organ PBB yang melibatkan partisipasi NGO dalam bingkai kerangka formal. NGO yang secara formal diakui dengan status konsultatif berhak untuk akreditasi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi PBB yang relevan dan pertemuan persiapan (Internet Society, n.d).

Dewan Perwalian (Trusteeship Council) memiliki otoritas untuk meninjau laporan Otoritas Pengadministrasian terhadap kemajuan politik, ekonomi dan sosial di suatu wilayah yang dikuasai perwalian, dan untuk mengirim misi khusus terhadap wilayah tersebut. Dewan ini terdiri dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, yakni AS, Rusia, Inggris, Perancis, dan China. Dewan ini resmi ditangguhkan aktivitasnya setelah wilayah terakhir yang berada di bawah perwalian PBB, Palau, sebuah kelompok kepulauan di Samudra Pasifik, merdeka pada tanggal 1 November 1994. Setelah merdeka, Palau pun menjadi anggota PBB Yang ke 185. Pada tahun 1994, semua wilayah yang berada di bawah perwalian telah memperoleh kemerdekaannya, baik mendeklarasikan kemerdekaan sendiri maupun bergabung dengan negara tetangga. Setelah semua misinya selesai, Dewan Perwalian pun mengubah Peraturan Prosedurnya dan kini dewan ini hanya akan bertemu ketika keberadaan mereka benar-benar diperlukan (Permanent Mission of Canada to the United Nations, n.d).

Setiap negara memiliki satu suara dalam PBB, atau yang kerap disebut dengan one country one vote. Berdasarkan Piagam PBB, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan jalan konsensus. Hal ini menyiratkan bahwa ketika ada segelintir negara yang tidak setuju dengan keputusan yang dihasilkan, maka secara otomatis keputusan tersebut tidak bisa dijalankan (Anon, n.d). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PBB memiliki dua sumber pendanaan, yakni assessed contributions dan voluntary contributions. Assessed contributions atau sumbangan wajib digunakan untuk mendanai anggaran rutin PBB, agensi khusus, dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pembayaran sumbangan wajib ini merupakan syarat legal yang dibebankan PBB kepada negara yang ingin bergabung. Melalui cara inilah PBB memiliki sumber pendapatan tetap untuk melaksanakan programnya. Besarnya sumbangan didasarkan pada total Gross National Product (GNP) dan pendapatan perkapita negara yang bersangkutan (United Nations, n.d). Mayoritas operasi penjaga perdamaian PBB didanai melalui sumbangan wajib ini melalui akun khusus yang dibuat oleh Majelis Umum (Browne, 2013: 2). Voluntary contributions atau sumbangan sukarela digunakan untuk mendanai program-program khusus PBB, misalnya United Nations Development Program (UNDP), United Nations Environment Program (UNEP), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan UN Democracy Fund (UNDEF). Karena bersifat sukarela, maka masing-masing negara boleh menyumbang berapapun sesuai dengan kemampuannya (Browne, 2013: 3).

Dalam mengelola keuangannya, PBB memiliki sebuah Departemen Manajemen. Dalam departemen tersebut, terdapat Office of Programme Planning, Budget and Accounts yang mendukung operasi keuangan dan anggaran organisasi secara keseluruhan. Departemen ini memiliki sejumlah otoritas, yakni 1) mendirikan dan mengaplikasikan kebijakan dan prosedur mengenai anggaran dan accounting; 2) manajemen keuangan mengenai semua sumber daya organisasi; 3) accounting, pelaporan, dan operasi keuangan; 4) memfasilitasi musyawarah antarpemerintah, keuangan, dan pengambilan keputusan mengenai anggaran yang dilakukan Majelis Umum; dan 5) perbendaharaan dan operasi informasi keuangan (United Nations, n.d).

Dalam PBB, terdapat keberadaan hegemon yang berfungsi sebagai pengontrol dan ”pemaksa” aturan. Dalam hal ini, hegemon sangat merupakan salah satu aktor yang menumbuhkan sikap kepatuhan terhadap negara-negara anggota. Berbeda dengan LBB yang tidak melibatkan AS sebagai anggotanya, PBB justru kental dengan dominasi hegemon seperti AS. Tidak hanya negara besar seperti AS saja yang memiliki kiprah dominan dalam PBB. Negara-negara besar lainnya seperti Perancis, Inggris, Rusia, dan China juga memiliki power yang cukup diperhitungkan dalam organisasi ini. Bersama dengan AS, keempat negara ini tergabung dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki “keistimewaan” berupa hak veto. Memang PBB mengakui adanya persamaan antarnegara yang berdaulat, namun kehadiran kelima negara besar di atas sebagai anggota tetap Dewan Keamanan mencerminkan adanya executive club yang eksklusif.

Dari pemaparan di atas, penulis memandang bahwa keberadaan PBB sebagai salah satu organisasi internasional memang sangat penting. Tidak seperti pendahulunya, LBB, yang memiliki ambiguitas dalam sejumlah prosedur pengambilan keputusannya, PBB memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. PBB juga memiliki agensi-agensi cabang yang spesifik sehingga kinerja dan sasaran yang dituju menjadi lebih terarah. Hal ini bisa kita lihat dari keberadaan UNICEF, WHO, FAO, dan sejumlah agensi lainnya yang memiliki tujuan menyelesaikan problem sosial secara spesifik. Inilah yang membedakan PBB dengan LBB. Selain itu, PBB juga menekankan bahwa setiap negara penting dan menjunjung hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Aturan yang memaksa juga membuat perjanjian dan hukum internasional yang terdapat dalam PBB cenderung dipatuhi. Terkait pendanaan dan sistem pengelolaan keuangan, PBB juga dinilai lebih baik daripada LBB. Jika dahulu LBB tidak memiliki pasukan kolektif akibat budget minim, PBB kini memiliki pasukan perdamaian yang cukup komplit karena memiliki budget tetap dari para anggotanya. Serangkaian kelebihan PBB di atas mencerminkan bahwa PBB telah belajar dari pendahulunya, LBB. Pembelajaran inilah yang membuat PBB akhirnya melakukan revitalisasi dan perbaikan internal yang signifikan demi menancapkan kiprahnya sebagai penjaga perdamaian dunia.

Referensi

Artikel

J. Samuel Barkin, 2006, “The United Nations and Its System” dalam International Organization: Theories and Institutions, Palgrave Macmillan

Web

Anonymous (n.d) The United Nations System – Converge [WWW] Available from: http://www.converge.org.nz/pirm/frames/united!b.htm [Accessed 15/10/13]

Browne, Marjorie Ann (2013) United Nations System Funding: Congressional Issues [WWW] Available from: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33611.pdf [Accessed 15/10/13]

Encyclopedia Britannica (n.d) Economic and Social Council (ECOSOC) [WWW] Available from: lhttp://global.britannica.com/EBchecked/topic/178315/Economic-and-Social-Council-ECOSOC [Accessed 14/10/13]

Internet Society (n.d) United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC) [WWW] Available from: http://www.internetsociety.org/who-we-are/related-and-partner-organisations/community-and-partner-organisations/ecosoc [Accessed 14/10/13]

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (n.d) Perserikatan Bangsa-Bangsa [WWW] Available from: http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=12&P=Multilateral&l=id [Accessed 14/10/13]

Permanent Mission of Canada to the United Nations (n.d) Trusteeship Council [WWW] Available from: http://www.canadainternational.gc.ca/prmny-mponu/canada_un-canada_onu/overview-survol/trustee-tutelle.aspx?lang=eng [Accessed 14/10/13]

United Nations (n.d) Department of Management: Programme Planning, Budget and Accounts [WWW] Available from: http://www.un.org/en/hq/dm/budget.shtml [Accessed 15/10/13]

United Nations (n.d) Secretariat [WWW] Available from: http://www.un.org/en/mainbodies/secretariat/ [Accessed 14/10/13]

United Nations (n.d) The UN in Brief [WWW] Available from: http://www.un.org/Overview/uninbrief/icj.shtml [Accessed 14/10/13]

United Nations Security Council (n.d) The Security Council [WWW] Available from: http://www.un.org/en/sc/[Accessed 14/10/13]

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.231