NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

FOOD SECURITY: TREN KEAMANAN KONTEMPORER

13 March 2014 - dalam Politik dan Keamanan Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Oleh: Nurlaili Azizah - 071112001

Pasca Perang Dingin, konstelasi keamanan internasional mulai mengalami perubahan. Jika dulu hanya keamanan negara yang selalu digaungkan, kini hal itu mengalami redefinisi. Keamanan bukan hanya menyangkut soal keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia yang ada di dalam negara tersebut (human security). Keamanan manusia ini salah satunya adalah pemenuhan terhadap basic needs seperti pangan. Indikator kesejahteraan sebuah negara bisa dilihat dari seberapa signifikan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi basic needs (pangan) penduduknya.

Food security atau ketahanan pangan terjadi saat semua orang setiap saat memiliki akses yang cukup dan aman terhadap pangan yang bernutrisi untuk mempertahankan hidup yang sehat dan aktif (World Food Summit, 2006 dalam WHO, n.d). Secara umum, konsep ketahanan pangan ini dipandang sebagai adanya akses fisik, sosial, maupun ekonomi terhadap pangan yang bergizi dan sesuai dengan preferensi untuk hidup aktif dan sehat. Food security ini dibangun berbasiskan tiga pilar utama, yakni food availability, food access, dan food use. Food availability berarti bahwa terdapat jumlah yang cukup dari pangan yang tersedia secara konsisten. Food access mengindikasikan adanya sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang bernutrisi. Food use berarti bahwa pangan digunakan secara tepat dengan berdasar pada pengetahuan dan perhatian mengenai gizi dasar, air, dan sanitasi yang memadai (WHO, n.d).

Food security merupakan isu yang kompleks, karena ia tidak hanya berkorelasi dengan kesehatan, namun juga menyangkut pembangunan ekonomi, lingkungan, dan perdagangan berkelanjutan. Sejumlah perdebatan seputar food security pun banyak bermunculan. Ada pihak yang menganggap bahwa kuantitas pangan di dunia masih memadai, yang menjadi masalah adalah kurangnya pemerataan distribusi pangan tersebut (WHO, n.d). Di satu sisi ada negara yang kelebihan kuantitas pangan, tetapi di belahan bumi yang lain terdapat negara yang malah tidak memiliki akses sama sekali terhadap pangan yang berimplikasi pada kelaparan. Terdapat juga pandangan yang mengatakan bahwa kebutuhan pangan di masa mendatang mampu dipenuhi oleh tingkat produksi saat ini. Namun perlu diingat pula bahwa permintaa pangan yang ada cenderung meningkat akibat meningkatnya populasi manusia, sedangkan jumlah pangan yang tersedia cenderung tetap bahkan menurun. Pendapat lain mengatakan ketahanan pangan nasional sebagai sektor terpenting atau bahkan menjadi tidak penting karena adanya perdagangan global (WHO, n.d). Ada juga yang berpendapat bahwa globalisasi turut andil dalam menyebabkan food insecurity dan kemiskinan di kawasan pedesaan.

Persoalan pangan memang memiliki konsekuensi logis terhadap keamanan sebuah negara. pernyataan ini juga berlaku sebaliknya. Pangan yang langka bisa menjadi senjata yang ampuh dalam konflik (Soesilowati, 2013). Kelangkaan pangan juga mampu menciptakan gejolak konflik. Indonesia pernah mengalami gejolak internal akibat kenaikan harga kedelai beberapa waktu lalu. Saat itu banyak terjadi demonstrasi dari pedagang tempe akibat mahalnya harga kedelai. Hal ini mencerminkan bahwa persoalan pangan bisa berdampak serius bagi stabilitas keamanan domestik. Di sisi lain, sumber daya pangan yang terbatas akan menjadi rebutan yang akhirnya menggiring pada terjadinya konflik. Sebaliknya, konflik atau perang bisa juga menciptakan food insecurity atau bahkan kelaparan. Perang bukan hanya mendestruksi sarana dan prasarana, tetapi juga lahan-lahan pertanian. Misalnya adalah bom atom yang dijatuhkan AS kepada Jepang di tahun 1945 yang hingga kini menjadikan lahan Jepang tidak bisa ditanami karena masih terjadi radiasi. Penanaman ranjau dalam tanah juga mengakibatkan lahan pertanian tidak bisa berfungsi, sehingga hal ini akan menggiring pada tereduksinya produksi kuantitas bahan pangan. Negara yang berada dalam pusaran konflik pun akhirnya mengalami defisit pangan yang berujung pada kelaparan bahkan kematian. Konflik bersenjata juga akan menggiring pada perusakan sistem pangan. Misalnya tentara dari negara A yang mencemari sumber air dan bahan pangan negara B dengan zat-zat berbahaya. Dalam hal ini, rakyat sipil juga akan menjadi korban. Ketika suatu negara memiliki kontrol terhadap akses bahan pangan lawannya, maka negara tersebut bisa menggunakan kontrolnya untuk menjatuhkan punishment atau bahkan memberi reward pada lawannya (Soesilowati, 2013).

Masalah pangan merupakan masalah yang pelik. Oleh sebab itu, kendati terdapat preferensi budaya yang berbeda mengenai pangan, dibutuhkan universalitas untuk memaksa negara-negara saling berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi kebijakan ekonomi agar negara-negara tersebut menjadikan food security sebagai salah satu agenda nasionalnya (Guerrero, 2010). Masalah pangan juga tidak terlepas dari garis politik dan power. Globalisasi yang mengakibatkan integrasi pasar dan organisasi sosial menghadirkan tantangan dan kesempatan bagi negara untuk mewujudkan dan memelihara food security domestiknya. Negara dipaksa untuk terlibat dalam pasar dunia dan merestruktrisasi dasar ekonominya menjadi lebih terbuka, bahkan negara juga harus merespon tekanan neoliberal dari organisasi multilateral di samping menjaga kontrak sosialnya dengan konstituen domestik. Negara pun kemudian wajib untuk mendefinisikan koordinat food security agar sukses mengelola kekuatan politik yang berada di sekelilingnya tanpa mengabaikan jurang kelaparan, kemiskinan, dan keamanan (Guerrero, 2010).

Pada bulan Januari 2011, Sir John Beddington, Chief Scientific Advisor untuk pemerintah Inggris, meluncurkan laporan terbarunya terkait masa depan pangan dan peternakan, dan menmperingatkan bahwa terdapat “a perfect storm” terkait pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan berkurangnya sumber daya untuk memproduksi makanan (Ghosh, 2011 dalam Death, n.d). Laporan ini melansir bahwa  “the global food system between now and 2050 will face enormous challenges, as great as any that it has confronted in the past”. Tantangan ini berasal dari peningkatan populasi; perubahan konsumsi dan permintaan; pergeseran arsitektur internasional mengenai food governance; perubahan iklim; meningkatnya kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang penting seperti air, energi, dan tanah; dan perubahan nilai-nilai konsumen (Foresight, 2011: 13-16 dalam Death, n.d). Isu pangan ini pun akhirnya diteliti dalam bingkai kemiskinan dan malnutrisi, perubahan lingkungan global, dan food safety dan penyakit.

Kemiskinan dan malnutrisi. McDonald (2010) mengungkapkan bahwa pada tahun 2009 terdapat lebih dari satu milyar orang yang menderita kelaparan kronis di seluruh dunia, jumlah yang bertambah besar sejak 1970 (McDonald, 2010: 80 dalan Death, n.d). Malnutrisi yang terjadi bukan semata-mata karena kekurangan pangan. Penelitian ilmu sosial banyak mengungkap bahwa lonjakan kelaparan tidak selalu diakibatkan oleh kekurangan pangan, tetapi merefkeksikan kurang meratanya distribusi output pangan dan kurangnya hak politik, sosial, dan ekonomi (Keen, 2008: 101 dalam Death, n.d). Kurang meratanya distribusi pangan ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah orang yang mengalami obesitas di negara maju (Guthman, 2011; McDonald, 2010: 85 dalam Death, n.d),

Perubahan lingkungan global. Agrikultur merupakan major driver dari perubahan lingkungan –iklim, air, dan udara–. Dalam suatu penelitian, Afrika bisa kehilangan 47% dari pendapatan agrikultur tahun 2100 sebagai akibat dari perubahan iklim, air, maupun udara (Toulmin, 2009: 64 dalam Death, n.d). Kemudian banyak bermunculan sejarawan dan ilmuwan sosial yang concern pada penyebab sosioekonomi maupun politik terjadinya erosi tanah dan degradasi lahan. Selain itu juga muncul penelitian revisionis yang meneliti bagaimana perubahan lingkungan agrikultur di negara maju yang disebabkan oleh intensifikasi dan industrialisasi pertanian.

Food safety dan penyakit. Di samping membawa manfaat yang potensial, kehadiran teknologi baru pertanian juga disertai dengan peningkatan kecemasan terhadap food safety dan timbulnya penyakit (Death, n.d). Jaringan produksi dan pengolahan pangan yang intensif bukan hanya merefleksikan bahwa lebih sedikit orang yang mengonsumsi produk lokal, namun jaringan tersebut juga mampu bertindak sebagai instrumen penyebar penyakit yang potensial.

Banyak perdebatan yang terjadi mengenai cara untuk menyelesaikan ketiga fenomena di atas. Sejumlah pakar ilmu sosial mencoba mengidentifikasi masalah dan mengajukan solusinya, diantaranya menggandeng institusi internasional untuk memberi bantuan pangan (Clapp, 2005 dalam Death, n.d), maupun melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk petani di Afrika Timur (Toulmin, 2009 dalam Death, n.d). Pendapat lain mendiskursuskan pengembangan dan pemberdayaan agrikultur (Adams, 2009 dalam Death, n.d), bahkan menyarankan adanya food sovereignty atau food democracy di tingkat lokal sebagai bentuk “micro-resistance” terhadap globalisasi neoliberal (Ayres & Bosia, 2011 dalam Death, n.d). Penelitian mengenai pembentukan global governance terhadap pangan dan lahan juga mulai dibutuhkan untuk menyediakan konteks yang diperlukan untuk memahami kasus-kasus spesifik misalnya reformasi tanah di Afrika Selatan dan Zimbabwe.

Pangan memiliki powernya sendiri dalam mendefinisikan kontur hubungan internasional. yang bisa dilihat dari perluasan logika neoliberal kapitalis “treadmill of production” menuju domain pangan dan agrikultur (Phillips, 2006 dalam Guerrero, 2010). Pangan merupakan elemen kuat yang mendefinisikan keberlanjutan politik dari suatu tatanan ekonomi global. Banyak negara yang mengalami perubahan dalam bidang agrikultur tanpa mengabaikan “development speak” dan tetap berkeinginan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan.

Wacana food security menyoroti pasar dan hubungannya dengan politik. Timbul pertanyaan mengapa pasar global tidak mampu memasok pangan dan tingkat harga yang stabil untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta dimana letak kesalahan yang membuat pasar global tidak mampu mewujudkan hal di atas. Pertama, tujuan untuk mendepolitisasi pasar tidak pernah berhasil karena secara fundamental pasar bersifat politik (Guerrero, 2010). Kini negara-negara dan institusi multilateral tengah berusaha untuk merekonstruksi pasar melalui restrukturisasi negara dan hubungan internasional, yang mana hal ini tidak bisa dilepaskan dari upaya politik. Etika perusahaan mengenai food security tidak mentransformasikan agrikultur sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Perusahaan-perusahaan ini mengabaikan transformasi sosial dan kelas yang berimplikasi pada banyaknya kelaparan dan kematian. Globalisasi yang muncul memang membawa kemajuan teknologi, tetapi ia juga membuka pintu kontradiksi. Globalisasi memiliki kekuatan selektif dan eksklusif (Guerrero, 2010). Globalisasi memberi privilege bagi korporasi terkait pengembangannya untuk mencari keuntungan, namun di sisi lain globalisasi juga membuat korporasi tersebut mengabaikan tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekologi dan sosial. Karena food security yang hanya dibingkai sebagai problem of supply, solusi pasar menjadi otomatis berlaku tanpa mempertimbangkan dimensi politik yang mendalam dalam unsur-unsurnya seperti kebijakan harga dan distribusi sarana. Akibatnya, masalah baru dari penipisan sumber daya, degradasi lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan telah mengacaukan masalah food security secara lebih lanjut (Guerrero, 2010).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa food security sangat berkontribusi mewujudkan keamanan suatu negara, dan hal tersebut berlaku sebaliknya. Saat masalah pangan tidak bisa dikelola, yang akan terjadi selanjutnya adalah kelaparan yang menggiring pada munculnya konflik. Sebaliknya, konflik atau peperangan pun mampu menciptakan kelaparan yang bisa berujung pada kematian. Sebuah negara bisa dikatakan sejahtera ketika aspek-aspek food security mampu dipenuhi, yakni berupa food availability, food access, dan food use. Oleh sebab itu, negara-negara membutuhkan universalitas pandangan mengenai bagaimana mengatasi kelaparan dan mewujudkan food security. Masalah food security adalah masalah yang multisektor, sehingga ketika food security ini gagal diwudkan, maka semua sektor akan terkena imbasnya. Kebijakan politik mengenai food security pun menjadi sebuah keniscayaan untuk membentuk stabilitas domestik.

 

Referensi

Death, Carl (n.d) Food security: issues and trends in international politics [WWW] Available from: http://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/ibers/innovations/innovations4/07.pdf [Accessed 21/12/13]

Guerrero, Bernard Joseph Esposo (2010) Politics, Globalization, and Food Crisis Discourse [WWW] Available from: http://archive.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/Politics,%20Globalization%20and%20Food%20Crisis%20Discourse.pdf [Accessed 21/12/13]

Soesilowati, Sartika (2013) Politik dan Keamanan Internasional SOH302: Food Security (week 13) FISIP Universitas Airlangga, A-303 on 19 December 2013. Available from: Power Point [Accessed 21/12/13]

WHO (n.d) Food Security [WWW] Available from: http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/ [Accessed 21/12/13]

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.715