NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

KONFLIK TERITORIAL

13 March 2014 - dalam Politik dan Keamanan Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11
Oleh: Nurlaili Azizah - 071112001

Setiap negara pasti memiliki tekad untuk mempertahankan kedaulatan teritorinya dari klaim negara lain. Kedaulatan teritori yang merupakan manifestasi negara modern mulai diakui sejak Perjanjian Westphalia tahun 1648. Dalam perjanjian ini, batas-batas teritori diputuskan dan model kedaulatan baru diimplementasikan. Negara berdaulat atas teritorialnya dan negara lain dilarang melakukan intervensi. Berdasarkan pandangan realis klasik, keamanan teritori sebuah negara merupakan wujud adanya keamanan dan kedaulatan negara, sebaliknya ancaman yang menyerang kedaulatan teritori berarti menandakan adanya ancaman keamanan terhadap negara. Realis klasik juga meyakini bahwa hanya kekuatan militer negara lainlah yang mampu mengancam kedaulatan teritori suatu negara. Seiring globalisasi yang terus berkembang, pandangan realis ini mulai mendapat kritikan, mengingat globalisasi yang kian masif telah berkontribusi melahirkan aktor-aktor nonstate baru yang juga mampu mengancam kedaulatan.

Konflik teritori telah ada sejak dahulu, dimana konflik ini menyangkut kepentingan untuk mempertahankan ataupun menaklukkan teritori negara lain (Keegan dalam Andreas, 2003: 80-1). Dalam konflik teritori, peran kapabilitas militer adalah hal yang paling utama, mengingat kekuatan militer akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan melakukan tindakan koersif. Kapabilitas militer yang kuat akan memudahkan untuk mempertahankan ataupun menaklukkan teritori lain. Tidak jauh berbeda dengan kini, penaklukan teritori sebelum era globalisasi atau di masa klasik bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas di sektor ekonomi dan sektor penting lainnya (Andreas, 2003: 81). Konflik teritori yang terjadi di masa kini pun bertujuan demi meningkatkan kapabilitas ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari perebutan Spratly Island di wilayah Laut China Selatan oleh sejumlah negara di sekitarnya, dimana konflik ini diakibatkan oleh adanya kandungan minyak di kawasan laut tersebut.

Era kontemporer yang berelasi erat dengan globalisasi nyatanya telah melahirkan ancaman kedaulatan teritori bentuk baru. Globalisasi yang identik dengan integrasi dan liberalisasi pasar, arus finansial, internasionalisasi produksi, dan kecanggihan teknologi mengisyaratkan bukan hanya keuntungan, tetapi juga ancaman bagi kedaulatan negara. Hal ini disikapi negara dengan upaya penguatan keamanan nasional, salah satunya melalui peningkatan kapabilitas militer. Lahirnya aktor nonstate akibat masifnya globalisasi direspon negara melalui upaya controlling terhadap teritorinya, mengingat bahwa negara khawatir pergerakan aktor nonstate yang melintasi batas-batas negara ini mampu membawa ancaman keamanan. Munculnya Clandestine Transnational Actors (CTAs) merupakan bukti bahwa kini terdapat aktor nonstate yang berupaya memanfaatkan globalisasi untuk mengeruk keuntungan, misalnya dengan drugs trafficking, penyelundupan imigran, dan kejahatan transnasional lainnya. CTAs merupakan aktor nonstate ilegal yang memiliki tujuan-tujuan politis dan ekonomi, diantaranya ingin mengangkat nilai-nilai religius dan politis melalui cara koersif dan kekerasan –misalnya teroris−, mencari lahan pekerjaan dan perlindungan –pengungsi dan asylum seeker− (Andreas, 2003 : 78). CTAs memiliki taktik dan strategi yang sulit dilacak dan beroperasi secara terorganisir. Hal inilah yang kadang menyulitkan negara untuk mendeteksi pergerakan CTAs. Marsheimer mengungkapkan bahwa CTAs merupakan kombinasi dari konsiderasi eksternal dan internal, serta merupakan bentuk baru ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Pergerakan CTAs menjadi sangat masif karena ia mampu meminimalisir resiko untuk bisa dilihat oleh negara. Asumsi realis bahwa semua ancaman kedaulatan pasti berasal dari militer negara lain pun terpatahkan, mengingat aktor nonstate seperti CTAs juga ternyata berperan dalam menyebarkan ancaman keamanan.

Kaum globalis meyakini bahwa globalisasi telah membuat batas negara menjadi blur akibat intensitas interaksi antar entitas yang kian meningkat, misalnya adanya integrasi dan pasar bersama, liberalisasi ekonomi, arus finansial, dan kemajuan teknologi. Penghapusan hambatan perdagangan pun disinyalir membuat interaksi ekonomi antarnegara menjadi kian tinggi, yang memunculkan unbundling of teritoriality (Ruggie dalam Andreas, 2003: 83). Asumsi kaum globalis ini juga turut mematahkan pendapat realis klasik mengenai keamanan.

Konflik teritorial yang masih banyak terjadi hingga kini merupakan bukti bahwa kedaulatan masih penting. Saat ini, sekitar 71 konflik teritorial masih belum terselesaikan dan melibatkan lebih dari 40 persen negara berdaulat. Konflik teritorial ini juga mampu membawa isu-isu yang berimplikasi pada meletusnya konflik bersenjata (Mancini, 2013). Batas-batas negara selalu menjadi hal yang sangat sensitif secara politis, terutama ketika pemerintah memiliki kepentingan tertentu yang berkaitan dengan geografis. Secara historis, praktik sewenang-wenang dalam ‘menggambar’ perbatasan oleh mantan penguasa kolonial, tanpa pertimbangan identitas etnis, agama, sosial, atau bahasa, telah menciptakan warisan masalah di banyak kawasan di dunia. Namun, seringkali manusia samar untuk menentukan batas ideal yang berujung pada lahirnya konflik (Mancini, 2013).

Perebutan Spratly Island di kawasan Laut China Selatan merupakan contoh bahwa kepentingan ekonomi dan akses sumber daya energi mampu mengarahkan negara untuk terlibat dalam konflik teritorial. Menurut penelitian Francesco Mancini, Senior Director of Research at the International Peace Institute, tahun 2013 Asia menghadapi risiko serius berlanjutnya konflik teritorial menuju konflik bersenjata yang disebabkan oleh tiga faktor, yakni perubahan geopolitik, perebutan sumber daya alam yang langka, dan degradasi lingkungan (Mancini, 2013). Pada saat yang sama, tren yang terjadi di kawasan Asia adalah kelanjutan integrasi, pertumbuhan relevansi lembaga dan pengaturan regional, dan proses demokratisasi. Tren ini merupakan  alasan untuk bersikap optimis tentang kemungkinan penyelesaian konflik teritorial di Asia secara damai. Dibutuhkan upaya politik untuk mendorong terciptanya penguatan institusi dan pengaturan pengelolaan sengketa teritorial yang dapat mempromosikan penyelesaian konflik dengan cara yang lebih soft.

Dari pemaparan di atas, penulis memandang bahwa kedaulatan teritori adalah harga mati bagi sebuah negara. Konflik teritori juga tidak hanya dilakukan oleh aktor negara saja, tetapi kini aktor nonstate juga berkontribusi menyebarkan ancaman keamanan. Globalisasi yang semakin masif yang ditandai dengan kemajuan teknologi, liberalisasi ekonomi, dan integrasi dan pasar bersama juga turut melahirkan aktor nonstate yang memiliki efek yang tidak kalah mengkhawatirkan. Perubahan konstelasi internasional ini mengakibatkan negara harus jeli melihat adanya ancaman keamanan dan menuntut negara lebih responsif dalam menyikapi isu keamanan.

Referensi

Andreas, Peter (2003) Redrawing the Line: Border and Security in the Twenty-first Century, International Security. Vol. 28, no.2, pp. 78-111.

Mancini, Francesco (2013) Territorial Disputes in Asia Show Sovereignty Stilll Matters [WWW] Available from: http://www.theglobalobservatory.org/analysis/533-territorial-disputes-in-asia-show-sovereignty-still-matters.html [Accessed 24/12/13]

 




Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    273.981