NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

IRAN, LEBANON, DAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL

13 March 2014 - dalam MBP Timur Tengah Oleh nurlaili-azizah-fisip11
Oleh: Nurlaili Azizah - 071112001

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan konfliktual yang mengundang banyak sorotan dari beragam kalangan. Konflik Israel dan Palestina yang berkepanjangan juga menjadi lahan kepentingan bagi sejumlah negara, diantaranya Iran dan Lebanon. Program nuklir Iran menjadi ancaman tersendiri bagi superpower seperti AS beserta sekutunya, Israel. Pasca tiga dekade sejak Revolusi Iran tahun 1979, terdapat konflik panjang yang melanda Iran dan AS. Ketegangan hubungan antara keduanya terjadi pasca tahun 2003 setelah AS mengetahui bahwa Iran tengah mengembangkan program nuklirnya (Mousavi & Norouzi, 2010: 122). Sejak saat itu AS terus menggaungkan serangan militer ke Iran jika negara tersebut tetap bersikeras melanjutkan program pengembangan nuklirnya. Namun Iran tetap bersikeras mempertahankan program nuklirnya karena ia mengatakan bahwa nuklir tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energinya (Mousavi & Norouzi, 2010: 122).

Embargo AS dan sekutunya yang berlangsung lebih dari tiga dekade membuat Iran dihantam tekanan ekonomi dan politik, namun hal ini tidak membuat Iran jatuh dalam pusaran krisis. Iran masih terus menjadi pengekspor minyak yang berpengaruh di dunia. Tidak hanya AS yang khawatir dengan program pengembangan nuklir Iran, Israel yang tengah mengembangkan nuklir juga merasa khawatir karena ia akan mendapat saingan baru (Pujayanti, 2012: 5). Sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS kepada Iran dilakukan dengan membekukan semua transaksi keuangan yang dicurigai berafiliasi dengan bank sentral Iran dan memblokir semua aset pemerintah Iran di AS. Embargo dilakukan demi mempersempit ruang gerak Iran dalam melakukan transaksi ekonomi (Pujayanti, 2012: 6). Selain AS dan Israel, EU dan PBB juga menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran berupa embargo minyak, pembekuan aset berharga milik lembaga publik Iran, dan sebagainya.

Iran membalas perlakuan ini dengan menghentikan pasokan minyak ke Inggris dan Perancis yang notabene adalah anggota EU (Pujayanti, 2012: 6). Bahkan Iran telah melakukan latihan militer untuk mengamankan instalasi nuklirnya sebagai upaya preventif jika ada agresi asing ke Timur Tengah. Iran juga mengancam akan menutup Selat Hormuz, padahal hampir dari 20% sirkulasi minyak dunia melewati selat ini. Hal ini tentunya akan mengancam pasokan minyak internasional. Menyikapi ancaman ini, AS pun meminta bantuan Arab Saudi agar meningkatkan pasokan ekspor minyaknya agar harga minyak tidak naik. Bersama dengan EU, AS berupaya membujuk negara-negara Asia untuk mengurangi impor minyak Iran, namun hal ini ditolak oleh Jepang dan Korea Selatan, karena kedua negara tersebut sangat bergantung pada pasokan minyak Iran untuk memenuhi kebutuhan industrinya (Pujayanti, 2012: 7).

Namun ketegangan hubungan antara AS dan Iran ini agaknya telah melunak sejak Hassan Rouhani menjabat sebagai presiden Iran yang baru. Berbeda dengan Ahmadinejad yang sangat anti-Amerika dan Barat, Rouhani memiliki sikap yang lebih lunak. Tanggal 24 November 2013 yang lalu, Iran telah mencapai kesepakatan bersama enam kekuatan dunia mengenai program nuklir Teheran. Kesepakatan tersebut berisi tentang pembatasan substansial yang membantu Iran mencegah pembuatan senjata nuklir, dimana perjanjian ini digambarkan sebagai perjanjian awal bersyarat enam bulan (VIVAnews, 2013). Dalam perjanjian tersebut, Iran sepakat untuk membatasi uraniumnya tidak lebih dari lima persen. CNN juga melansir peryataan Obama bahwa Iran telah berkomitmen untuk semakin transparan dalam pengembangan nuklirnya. Sementara pihak Israel sangat menyayangkan keputusan ini  (VIVAnews, 2013). CNN bahkan melansir pernyataan PM Israel, Benyamin Netanyahu, yang mengatakan bahwa nuklir Iran merupakan ancaman serius bagi Israel dan pencabutan sanksi terhadap Iran akan membuat Iran terus mengembangkan nuklirnya hingga bisa memicu konflik yang lebih parah di masa depan dan akan mengancam keamanan Timur Tengah (The Global Review, 2013).

Selain Iran, kemelut Lebanon juga turut mewarnai kondisi Timur Tengah yang kian konfliktual. Pemerintahan Lebanon mendapat pengaruh dari segitiga Syi’ah yang terdiri atas Iran, Suriah, dan Hizbullah. Lebanon memiliki perspektif sendiri mengenai Segitiga Syi’ah ini. Pertama, Iran, Suriah, dan Hizbullah dianggap sebagai pergerakan anarkis dengan ideologi radikal yang berupaya menggerakkan tanah Arab menjadi lebih kuat. Kedua, segitiga Syi’ah merupakan organisasi yang berbasis pada aksi fisik yang menggalang aksinya mulai dari Teheran, Baghdad, Suriah hingga ke Lebanon (Amidror, 2007: 1). Segitiga Syi’ah bahkan aktif mendukung Palestina yang berlatarbelakang Sunni. Lebanon memiliki letak geografis yang berdekatan dengan Israel, sehingga mau tidak mau konflik yang melanda Israel dan Palestina akan berimbas pula pada Lebanon (Najem, 2000: 4006). Benih-benih konflik antara Lebanon dan Israel telah ada sejak kemunculan komunitas pengungsi Palestina di Lebanon pasca deklarasi negara Israel.

Perlawanan Palestina terhadap Israel didukung oleh Lebanon. Lebanon menjadi pusat operasi Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) dalam melawan Israel. Kala itu, pemerintahan Lebanon didominasi oleh dua isu. Pertama, Elemen konservatif Lebanon menolak kehadiran PLO karena dianggap melemahkan sistem politik internal Lebanon. Sementara elemen yang lain menginginkan adanya perubahan ideologi, dimana mereka menganggap PLO sebagai aliansi yang tepat yang mampu membantu elemen ini untuk membentuk sistem politik baru (Najem, 2000: 4006). Kehadiran PLO di Lebanon memunculkan pertikaian baru antara kedua elemen yang pro dan kontra terhadap PLO yang berujung pada peperangan. Tahun 1976, Suriah mengintervesi perang ini agar tidak berkembang ke wilayah lainnya. Kendati berhasil, namun PLO malah berupaya mengamankan wilayah otonomi Lebanon Selatan yang digunakan untuk melawan Israel. Hal ini berujung pada invasi Israel ke Lebanon di tahun 1978 dan 1982. Dalam invasi 1978, Israel berhasil mendirikan security zone di dalam perbatasan Lebanon dan menciptakan milisi proksi Lebanon, SLA, untuk mengontrol wilayah. Sementara invasi 1982 merupakan manifestasi tujuan ambisisus Israel untuk menyingkirkan PLO dari Lebanon dan mengukuhkan pemerintahan yang lunak di Beirut (Najem, 2000: 4007). Namun inabilitas Israel untuk mengalahkan musuh yang di-backing oleh Suriah akhirnya membuat Israel menarik dari security zone di tahun 1985 (Hamizrachi, 1988 dalam Najem, 2000: 4007).

Okupasi Israel di Lebanon juga menjadi justifikasi bagi kelompok-kelompok tertentu untuk terus melanjutkan aktivitas persenjataan dan agitasi melawan Israel. Kehadiran Israel di Lebanon Selatan merupakan dalih utama Hizbullah untuk meningkatkan kapabilitas militer pasca berakhirnya perang sipil tahun 1990, bahkan ketika semua kelompok paramiliter dipaksa untuk melakukan perlucutan senjata (Najem, 2000: 4007). Hal ini membuat Hizbullah menjadi aktor yang dominan di Lebanon Selatan yang berupaya memanfaatkan posisinya untuk meningkatkan pengaruh politik mereka dalam pemerintahan Lebanon. Berlanjutnya konflik di Lebanon Selatan dimanfaatkan oleh Suriah. Melalui kontrolnya terhadap Hizbullah dan kelompok lain di Lebanon Selatan, Suriah menunjukkan kapabilitasnya dalam mengamankan bahkan mendestabilisasi perbatasan utara Israel. Lebanon menjadi satu-satunya alat bargaining bagi Suriah dalam diskusinya dengan Israel terkait pengembalian dataran tinggi Golan (Najem, 2000: 4007).

Israel terpaksa menarik diri dari Lebanon Selatan, karena okupasi menjadi kian tidak popular di kalangan militer dan masyarakat Israel. Akhir 1990an, penarikan pasukan menjadi sangat diprioritaskan Israel, salah satu faktornya adalah karena kala itu Hizbullah memiliki persenjataan yang sangat canggih, yakni TOW anti-tank missiles dan al-Fajr missiles dengan jangkauan 70 km. Senjata tersebut mampu menewaskan sejumlah pasukan Israel, termasuk beberapa senior army officers Israel (Najem, 2000: 4007). Melalui penarikan pasukan, Israel berupaya menghapus dalih Suriah untuk menempatkan militer di Lebanon, sehingga Suriah tidak akan memiliki alasan lagi untuk menjustifikasi keberadaan dan perannya secara berkelanjutan di Lebanon (Najem, 2000: 4008).

Pasca penarikan pasukan Israel, banyak pihak yang menuntut agar Suriah menarik diri dari Lebanon, mengingat Israel sudah tidak lagi bercokol di Lebanon. Suriah berpura-pura mendukung integrasi Lebanon, namun ia juga berupaya mempertahankan posisi dan kontrolnya di wilayah Lebanon (Najem, 2000: 4008). Kawasan Lebanon Selatan kemudian terlihat stabil, dalam konteks di bawah kontrol Hizbullah, Amal, dan backer mereka, Suriah. Hizbullah dan Amal pun berfokus dalam mengkonsolidasikan power politik mereka di kawasan selatan. Mereka pun disibukkan oleh sejumlah isu regional, misalnya hancurnya perekonomian kawasan selatan akibat konflik yang berkepanjangan (Najem, 2000: 4009). Hizbullah juga disinyalir akan melakukan pembalasan terhadap anggota SLA dan keluarga mereka, serta terhadap pihak-pihak yang membantu okupasi Israel.

Hizbullah juga terlibat dalam pusaran konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina diindikasikan sebagai konsekuensi logis dari kegagalan US-brokered Camp David Summit pada bulan Juli 2000, khususnya menyangkut deadlock Jerusalem Timur. Konflik mulai tumbuh ketika Palestina tidak puas dengan Perjanjian Oslo 1993, sementara Israel terus membangun pemukiman di tanah yang seharusnya milik Palestina (Najem, 2000: 4009). Hal ini membuat Hizbullah turun tangan dan menggunakan okupasi Israel di Palestina sebagai justifikasi untuk menduduki perbatasan dan menyandera tiga tentara Israel. Menyikapi hal ini, Israel tidak terlalu gegabah karena Israel tidak menginginkan terlibat konflik dengan Lebanon. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh mayoritas rakyat Lebanon yang tidak menginginkan untuk terlibat konflik dengan Israel, bahkan saat itu rakyat Lebanon merasa geram dengan ulah Hizbullah dan PLO (Najem, 2000: 4009). Kontrol Suriah di Lebanon tidak berhenti, bahkan negara ini telah mendominasi perpolitikan Lebanon selama tiga puluh terakhir yang berakhir pada tahun 2005 dengan penarikan pasukan Suriah (Sakr, 2005: 86). Suriah melakukan propaganda terhadap masyarakat Lebanon, sehingga kondisi masyarakat menjadi tenang, namun ketenangan ini adalah manifestasi ketakutan untuk bersuara atau menyalurkan pendapat (Sakr, 2005: 87). Kontrol militer juga dilakukan melalui aktivitas pemantauan dan penyadapan terhadap masyarakat maupun intelijen Lebanon (Sakr, 2005: 88).

Sementara itu, konflik yang berkepanjangan antara Israel-Palestina disinyalir karena adanya arogansi pemimpin yang saling bertabrakan yang diperparah dengan penolakan Yasser Arafat untuk berelasi dengan AS (Peleg & Scham, 2010: 228). Masing-masing pemimpin dinilai hanya berorientasi pada kepentingan negaranya sendiri. Saat itu Palestina menuntut pengembalian Tepi Barat, kedaulatan akan Haram al-Sharif, dan pengembalian pengungsi, namun tuntutan ini ditolak oleh Israel. Sementara itu, AS terus mendukung Israel, sehingga hal inilah yang menyebabkan konflik tidak menemui titik terang (Peleg & Scham, 2010: 230-1). Konflik Palestina-Israel ini memiliki dua aspek yang saling terkait, yakni seputar teritori yang menyangkut kedaulatan negara dan bangsa sebagai sekumpulan orang yang memiliki identitas atau perbedaan dengan kelompok lain. Masalah yang terjadi antara Palestina dan Israel adalah bahwa dua bangsa ini hidup dalam tempat yang sama dan keduanya saling menginginkan kedaulatan wilayah untuk menjalankan pemerintahan masing-masing. Masalah inilah yang berujung pada konflik, karena keduanya saling mengklaim wilayah yang sama. Konsekuensi logis dari konflik ini adalah kemunculan pengungsi, sengketa lahan, dan revolusi internal (Gottlieb, 1993: 44-6 dalam Witkin, 2011: 32). Dalam konflik ini, perlu resolusi konflik melalui pemisahan kepentingan politik dan nonpolitis.

Untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terdapat tiga jenis resolusi teritori, yakni territorial state, territorial nation-state, dan interspersed nation-state (Witkin, 2011: 33-4). Territorial state berarti terdapat pemerintah dan orang-orang yang diperintah dan terdapat border yang mengikat antarpemerintah sehingga kedaulatan sebuah wilayah menjadi jelas. Pihak yang diperintah cenderung beratribut sebagai individu dibanding komunal. Territorial nation-state mengindikasikan adanya pemerintah dan orang-orang yang diperintah dengan atribut dan identitas khusus. Dalam hal ini, Palestina menginginkan adanya pemerintahan yang berdaulat. Hal ini menjadikan konflik karena baik Palestina maupun Israel menginginkan sistem pemerintahan yang berbeda kendati keduanya hidup dalam satu wilayah. Witkin (2001) mengajukan solusi yakni interspersed nation-state, dimana setiap bangsa diberi hak dan kebebasan untuk tunduk kepada pemerintahan Israel ataupun Palestina, dan ada kemungkinan timbul loyalitas terhadap pemerintah yang berlainan bangsa. Kedua pemerintahan yang ada pun berbagi teritori dimana tiap pemerintahan memiliki otoritas mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini (Connor, 1994: 40 dalam Witkin, 2011: 34).

Terdapat sejumlah keuntungan jika menggunakan solusi interspersed nation-state. Pertama, penyelesaian konflik yang bersandarkan basis nasionalitas akan mempercepat untuk mengakhiri konflik, mengingat upaya ini akan didukung oleh mekanisme perjanjian dua negara yang mengijinkan akses penuh terhadap lahan sengketa tanpa mencederai kepentingan salah satu bangsa. Kedua, mempermudah penyelesaian isu dalam wilayah sengketa mengingat masing-masing state memiliki posisi mutualisme dan komplementer. Dalam hal ini, Palestina akan ambil bagian dalam mengkonter terorisme tetapi dengan komitmen Israel untuk melakukan kerjasama di bidang keamanan (PLO Negotiations of Foreign Affairs, 2007 dalam Witkin, 2011: 49). Ketiga, terdapatnya struktur otonomi politik dalam pemerintahan state tidak menjadikan stratifikasi kelas di antara nation yang saling menjalin relasi sebagai sebuah masalah serius (Walzer, t.t.: 56 dalam Witkin, 2011: 51). Negara pun menjadi entitas yang bertanggungjawab penuh terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, bukan menjadikan “evil” yang mengancam eksistensi rakyat. Keempat, pembentukan interspersed nation-state berkonsekuensi logis terhadap normalisasi hubungan antara Palestina-Israel, dimana akan muncul sejarah baru bahwa interspersed nation-state merupakan sebuah komunitas unik yang dibangun oleh cita-cita dan komitmen yang luhur.

Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah memang mencirikan kawasan ini sebagai kawasan yang konfliktual. Banyaknya aktor negara yang terlibat dalam pusaran konflik membuat konflik semakin rumit untuk dipahami maupun ditemukan solusinya. Konflik Palestina dan Israel yang juga melibatkan Lebanon, Suriah, dan Iran sendiri membuat penyelesaian konflik harus dilakukan dengan tidak mengabaikan salah satu diantara negara-negara tersebut. Dari mulai konflik menyangkut pengembangan nuklir hingga perebutan wilayah Israel-Palestina, kesemuanya saling berkorelasi. Misalnya, instabilitas di Lebanon merupakan dampak dari adanya pergerakan masyarakat Palestina yang ingin merdeka dari penindasan Israel, di samping karena adanya kepentingan Hizbullah. Konflik yang saling berkorelasi ini membuat penyelesaian masalah belum menemui titik terang hingga kini.

 

Referensi:

Amidror, Yaakov, 2007. "The Hizbullah-Syria-Iran Triangle", dalam The Middle East Review of International Affairs, 11 (1): 1-5.

Hadian, Naser and Shani Hormozi, 2011. “Iran’s New Security Environment Imperatives: Counter Containment or Engangement with the US”. in Iranian Review of Foreign Affairs 1 (4): 13 – 55.

Mousav, Mohammad Ali dan Yasser Norouzi, 2010, “Iran-US Nuclear Standoff: A Game Theory Approach”, dalam Iranian Review of Foreign Affairs, 1 (1): 121-152.

Najem, T. P., 2000. “Palestinian-Israeli Conflict and South Lebanon”, dalam Economic and Political Weekly, Vol. 35, No. 46 (Nov. 11-17, 2000), pp. 4006-4009.

Peleg, Ilan dan Paul Scham, 2010. “Historical Breakthroughs in Arab-Israeli Negotiations: Lessons for the Future”, Middle East Journal, 64 (2): 215-234.

Sakr, Etienne, 2005. "The Politics and Liberation of Lebanon”, dalam The Middle East Review of International Affairs, 9 (4): 86-105.

Witkin, Nathan, 2011. “A Two State/One-Land Solution for trhe Israeli-Palestinian Conflict”, Middle East Journal, 65 (1): 31-54.

Pujayanti, Adirini (2012) Sanksi Ekonomi terhadap Iran dan Dampak Internasionalnya [WWW] Available from : http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-4-II-P3DI-Februari-2012-16.pdf [Accessed 26/11/13]. 

The Global Review (2013) Saudi Siap Dukung Israel Serang Iran [WWW] Available from: http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=13928&type=104#.UpPegdJSjMg [Accessed 26/11/13].

VIVAnews (2013) Iran Capai Kesepaktan Nuklir, Apa Kata AS dan Israel? [WWW] Available from: http://dunia.news.viva.co.id/news/read/461031-iran-capai-kesepakatan-nuklir--apa-kata-as-dan-israel- [Accessed 26/11/13].

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    273.991