NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

DINAMIKA (DEMOKRASI) DI NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH (?)

13 March 2014 - dalam MBP Timur Tengah Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Oleh: Nurlaili Azizah - 071112001

Timur Tengah merupakan kawasan yang tengah menjadi sorotan akibat gelombang Arab Spring yang dialaminya. Pasca kejatuhan Uni Soviet, rezim otoritarian mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah. Timur Tengah memiliki ciri khas rezim otoritarian yang berbentuk nationalist-military dictatorship dengan derajat yang berbeda-beda di tiap negaranya dan pemerintahan monarki tradisional. Namun, bentuk pemerintahan semacam ini tidak menjanjikan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Negara-negara Timur Tengah justru banyak mengalami hambatan dalam membangun dan mengembangkan negaranya, baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan sebagainya (Spyer, 2006).

Rezim-rezim yang bercokol di Timur Tengah kerap berumur sangat lama, namun jangka waktu yang panjang ini tidak menjamin perbaikan signifikan bagi kondisi domestik. Minimnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya standar hidup, kegagalan sistem pendidikan, dan minimnya tingkat pembangunan dalam bidang iptek merupakan sejumlah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh rezim yang berumur panjang ini. Keadaan yang carut-marut inilah yang menyebabkan rakyat Timur Tengah rentan dengan isu-isu demokratisasi, karena mereka frustasi akibat kondisi kehidupan yang tidak kunjung membaik. Timur Tengah kini bergerak menuju kawasan yang memiliki sejumlah ciri khas, diantaranya kebangkitan gerakan Islam radikalis, meningkatnya kebencian terhadap AS dan Israel, keyakinan bahwa terorisme dan tindak kekerasan merupakan jalan untuk mencapai kemenangan tertinggi, keinginan untuk melakukan revolusi, persatuan kelompok-kelompok Islam yang belum pernah dijumpai sebelumnya, ketidaktertarikan dengan diplomasi maupun kompromi, dan “kematian” harapan mengenai demokrasi akibat manipulatifnya rezim penguasa dan eksploitasi radikalis Islam (Rubin, 2007).

Dalam menyikapi adanya gelombang demokrasi, pemerintah negara memiliki sejumlah respon, yakni meliputi reasertasi agenda tradisional; delegitimasi lawan; represi dan pengusikan; pretensi dan koopsi; dan reformasi aktual (Rubin, 2007). Strategi yang diimplementasikan pemerintah juga beragam, misalnya 1) mobilisasi massa melalui program-program positif; 2) memanfaatkan sentimen nasionalis dan relijius sebagai musuh reformasi; 3) mendiskreditkan pemberontak sebagai pengkhianat; dan 4) menjatuhkan hukuman kepada pemberontak, antara lain hukuman mati, dimasukkan dalam penjara, menyakiti keluarga mereka, menghilangkan hak mereka untuk bekerja, dilarang bepergian ke luar negeri, pengucilan, dan pengasingan (Rubin, 2007). Penguasa juga berupaya menanamkan rasa takut kepada rakyatnya bahwa tindakan reformasi atau demokratisasi justru akan membawa negara menuju insekuritas, bahkan kemungkinan yang lebih berbahaya adalah pengambilalihan negara oleh kelompok Islamis. Taktik semacam ini dilakukan untuk mengubah mindset rakyat yang awalnya pro demokrasi menjadi pro pemerintah. Penguasa dan rezim yang berkuasa akan berpura-pura sedang melakukan upaya demokratisasi demi mengelabui pihak Barat dan golongan oposisi, misalnya berupa konferensi, retorika, janji, pemilu tetap, dan sebagainya (Rubin, 2007).

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dinamika (demokrasi) yang terjadi di Mesir, Iraq, maupun Arab Saudi.

MESIR

Sejarah Mesir tidak bisa dipisahkan dari Ikhwanul Muslimin (IM). IM didirikan Hasan Al-Banna tahun 1976 saat Mesir masih berada di bawah koloni Inggris. Sebagai orator yang ulung, keberadaan Hassan Al-Banna dan IM dipandang sebagai ancaman bagi rezim pemerintahan Mesir, termasuk Raja Farouk I, karena setiap orasi Al-Banna dinilai mampu memobilisasi massa (Muttaqien, 2013). Saat Inggris memberikan kemerdekaan kepada Mesir di tahun 1922, Palestina tengah bergolak. Hassan Al-Banna pun mengirimkan pasukan IM untuk membantu Palestina melawan Israel. Pergerakan IM yang kian masif membuat pemerintah Mesir semakin khawatir yang berujung pada pembunuhan terhadap Hassan Al-Banna di tahun 1948 (Muttaqien, 2013).

Meskipun pendiri IM telah wafat, tidak berarti pergerakannya ikut mati. IM bukan hanya sebagai gerakan yang memobilisasi massa, tetapi lebih kepada gerakan kaderisasi, sehingga meskipun pendirinya telah wafat, organisasi ini tetap eksis (Muttaqien, 2013). Pada tahun 1954, Raja Farouk I mendapat ancaman instabilitas dengan kemunculan gerakan-gerakan militer yang dipimpin oleh M. Naguib. Naguib memiliki tangan kanan yang bernama Gamal Abdul Nasser. Bersama dengan Nasser dan IM, Naguib pun berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Raja Farouk. Setelah Farouk berhasil dikudeta, Mesir pun berganti menjadi republik dengan M. Naguib sebagai presiden pertamanya. Pada gilirannya, Naguib pun didepak oleh Nasser sehingga Nasser pun akhirnya menggantikan Naguib sebagai presiden Mesir. Kendati memiliki kedekatan hubungan dengan Nasser, tidak selamanya pemikiran IM selalu linier dengan pemikiran Nasser. Keduanya memiliki perbedaan pemikiran mengenai pemberlakuan Islam sebagai hukum positif di Mesir (Muttaqien, 2013).

Militer Mesir dipegang dan dikontrol penuh oleh Nasser. Pada masa inilah militer Mesir mulai menunjukkan dominasinya dengan menangkap pemimpin IM dan memenjarakannya (Muttaqien, 2013). Di sisi lain, muncul Sayyid Quthb yang begitu penasaran dengan kematian Hassan Al-Banna yang begitu disambut gembira oleh diplomat-diplomat AS. Sayyid Quthb mulai mencari tahu mengenai sosok Al-Banna yang mendorongnya mempelajari mengenai pergerakan IM. Pada gilirannya, Sayyid Quthb pun mendukung IM. Karena tulisan-tulisannnya yang begitu monumental, pemerintah Mesir pun menangkap Sayyid Quthb pada tahun 1954  dan memenjarakannya. Dalam penjara, Sayyid Quthb tetap produktif sebagai penulis. Salah satu karya Sayyid Quthb pun dianggap memprovokasi rakyat Mesir, sehingga beliau pun dijatuhi hukuman mati (Muttaqien, 2013).

IM pun semakin berkembang dengan pesat, mengingat bahwa gerakan ini juga kerap melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang membuatnya kian dicintai rakyat Mesir. Hal inilah yang menyebabkan militer berupaya untuk melimitasi pengaruh IM (Muttaqien, 2013). Ketika Nasser wafat dan digantikan oleh Anwar Sadat, sejumlah keputusan penting dihasilkan. Sadat melepaskan tahanan-tahanan pada masa Nasser, karena saat itu Mesir tengah berhadapan dengan Israel. Mesir membutuhkan dukungan politik domestik untuk menghadapi Israel, sehingga  pelepasan tahanan dianggap sebagai opsi terbaik. Keputusan penting lainnya adalah penandatanganan Camp David yang membuat Sadat ditembak oleh tentaranya sendiri (Muttaqien, 2013). Saat itu IM dituduh menjadi dalang pembunuhan tersebut, namun tuduhan itu tidak terbukti.

Kepemimpinan Mesir kemudian dipegang oleh Husni Mubarak. Mubarak yang menginginkan legitimasinya tetap kuat pun membuat keputusan untuk membubarkan partai-partai oposisi (Muttaqien, 2013). Mubarak juga melarang IM untuk beroperasi dengan menyita kantor-kantor IM. IM masih mampu melakukan pergerakan namun tidak memiliki kantor atau markas. Gelombang Arab Spring yang bermula di Tunisia pun akhirnya sampai di Mesir. Kepemimpinan Mubarak yang sewenang-wenang ditambah dengan menjamurnya korupsi membuat isu-isu demokratisasi menjadi kian menjadi daya tarik bagi rakyat Mesir. Pada Februari 2011, Mubarak pun berhasil dikudeta melalui proses yang dramatis. Sebelum upaya kudeta terjadi, Mubarak mengatakan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada bulan September 2011 (BBC Indonesia, 2013). Pernyataan Mubarak ini disampaikan ketika puluhan ribu warga Mesir turun ke jalan dan berdemonstrasi di pusat kota Kairo untuk menuntut ia agar segera turun dari jabatannya (BBC Indonesia, 2013). Namun pernyataan Mubarak ini tidak disambut baik oleh rakyat, justru desakan rakyat agar Mubarak segera turun semakin masif.

Pemilu pertama pasca digulingkannya Mubarak pun digelar. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang dibentuk IM pun memperoleh kemenangan hampir separuh dari kursi yang tersedia di People’s Assembly. Posisi kedua ditempati oleh Salafist Nour party. Dari hasil pemilu ini, terdapat kemungkinan bahwa Ikhwan dan sekutu mereka akan mengontrol pemilihan kandidat untuk 100 calon anggota majelis konstituante yang memiliki sejumlah tugas, diantaranya menyusun konstitusi Mesir yang baru; mendorong kritik dari kalangan liberal, sekuleris, Kristen Koptik, anak-anak muda, dan wanita, dimana kalangan masyarakat ini mengeluh bahwa panel tidak mencerminkan keragaman masyarakat Mesir (BBC, 2013).

Pada pemilu 2012, ketua FJP, Mohammed Morsi, berhasil mendapat perolehan suara terbanyak yang sekaligus merupakan presiden pertaama yang terpilih secara demokratis (BBC, 2013). Morsi berhasil menaklukkan lawannya, Ahmed Shafiq, seorang pensiunan komandan angkatan udara, dengan kemenangan suara sebanyak 51%. Setelah terpilih, Morsi berupaya meyakinkan oponen Ikhwan bahwa ia akan membangun “demokrasi, sipil, dan negara modern” yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk melakukan protes damai (BBC, 2013).

Namun pemerintahan oleh Morsi ternyata tidak membuat rakyat puas. Juli 2013, militer berhasil melakukan kudeta terhadap presiden dari IM ini. Ketika mengumumkan pengambilalihan kekuasaan, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdul Fatah al-Sisi didampingi oleh ulama Al-Azhar, pemimpin Gereja Kristen Koptik, pemimpin oposisi Muhammad elBaradei, pemimpin Partai Islam Nour dan tokoh gerakan Tamarod yang mengorganisir unjuk rasa di Lapangan Tahrir (tempo.co, 2013). Terdapat sejumlah alasan mengapa kepemimpinan Morsi selama satu tahun dinilai gagal oleh rakyat Mesir. Pertama, adanya dominasi oleh kubu Ikhwan. Morsi dinilai memberi perhatian lebih kepada pihak IM dan  memprioritaskan kepentingan Ikhwan. Terdapat tuduhan bahwa Morsi dengan sengaja memberi kursi-kursi kepemimpinan penting hanya kepada kader-kader Ikhwan saja, bahkan Morsi juga telah menunjuk tujuh gubernur baru yang semuanya berlatar belakang Ikhwan. Tuduhan ini ditolak oleh pendukung Morsi (tempo.co, 2013). Kedua, semakin memburuknya perekonomian domestik. Kepemimpinan Morsi yang berjalan satu tahun dinilai tidak berkontribusi apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing masih sepi, sementara sektor pariwisata yang notabene merupakan salah satu pilar perekonomian Mesir tidak menunjukkan geliatnya. Hal ini diperparah dengan meroketnya harga bahan makanan, bahan bakar, dan komoditas lainnya (tempo.co, 2013). Ketiga, dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 22 November 2012  yang dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Dalam dekrit tersebut, Morsi memecat jaksa agung, memutuskan bahwa semua keputusan presiden kebal dari gugatan hukum, dan menegaskan keabsahan parlemen Mesir. Sebualn pasca dekrit dikeluarkan, pemerintahan Morsi menggelar referendum untuk mengabsahkan konstitusi Mesir yang baru. Tindakan ini mendapat kecaman karena dinilai sebagai putusan sepihak yang terlalu terburu-buru. Konstitusi uang baru juga dipandang sebagai manifestasi kepentingan Morsi beserta kelompoknya dan tidak memperhatikan elemen politik lain yang ada di Mesir (tempo.co, 2013). Terakhir, pelanggaran demokrasi dan HAM. Setahun kepemimpinan Morsi banyak diwarnai oleh sejumlah tindak pelanggaran HAM, demokrasi, dan toleransi beragama. Fenomena ini sangat bertentangan dengan janji Morsi di awal terpilih sebagai presiden, dimana ia berjanji  untuk menghidupkan demokrasi sipil yang menjamin kebebasan beragama dan memberikan kebebasan untuk melakukan protes damai. Morsi dinilai gagal melakukan reformasi terhadap sektor keamanan khususnya di bidang kepolisian, paramiliter, dan dinas intelijen Mesir (tempo.co, 2013).

Pasca kudeta terhadap Morsi, Adly Mansour sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pun diangkat menjadi presiden. Kudeta yang menimpa Morsi menunjukkan bahwa legitimasi pemimpin yang didapat melalui pemilu tidak menjamin loyalitas rakyat. Morsi belum bisa merangkul golongan-golongan yang ada di Mesir, termasuk militer. Padahal militer memiliki peran yang begitu masif dalam perpolitikan Mesir. Sikap Morsi yang terlalu pro Ikhwan dan ketidakmampuannya mengatasi krisis ekonomi pun kian menurunkan legitimasi rakyat, sehingga akhirnya ia pun harus rela digulingkan secara paksa.

ARAB SAUDI

Terdapat sejumlah tren Arab Spring yang begitu kentara. Pertama, terjadi perubahan rezim dan sistem politik yang mengarah menuju kehidupan yang lebih demokratis (Muttaqien, 2013). Yang kedua adalah terdapat penguasa yang jatuh dan kemudian berlangsung proses yang demokratis, namun setelah itu banyak kekuatan-kekuatan oposisi lama yang tidak puas dengan kepemimpinan yang baru, sehingga berujung pada upaya kudeta. Fenomena seperti ini bisa dilihat pada upaya kudeta terhadap Morsi di Mesir. Ketiga, rezim yang ada tidak mengalami perubahan, namun pemerintah berupaya mendemokratiskan kehidupan politik. Hal ini bisa dilihat di Aljazair dan Maroko. Keempat,  rezim yang ada berupaya mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan kekuatan militer demi membungkan pergerakan oposisi, seperti yang terjadi di Libya dan Suriah (Muttaqien, 2013). Kelima, adanya upaya-upaya negara Teluk agar Arab Spring tidak masuk dan mengacaukan internal negaranya. Upaya-upaya preventif untuk membendung Arab Spring ini dilakukan Arab Saudi. Tulisan kali ini akan membahas mengenai upaya negara monarki ini untuk membendung Arab Spring beserta kondisi internalnya kini.

Arab Saudi merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang cukup diperhitungkan di kawasan Timur Tengah bahkan dunia internasional, karena dinilai memiliki afiliasi yang cukup dekat dengan AS dan Barat serta karena potensi minyaknya yang luar biasa. Negara yang berbentuk monarki ini menginginkan agar kondisi internalnya tetap kondusif, mengingat banyaknya negara-negara republik di Timur Tengah yang terhempas legitimasinya akibat Arab Spring. Tren Arab Spring kerap melanda negara-negara yang berbentuk republik, karena negara-negara ini kerap belum sejahtera secara ekonomi, sehingga rakyat pun mudah terprovokasi dengan isu-isu demokratisasi yang dipandang dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik (Muttaqien, 2013). Menyikapi isu semacam ini, Arab Saudi pun memberlakukan sejumlah kebijakan demi mengalihkan perhatian rakyatnya agar tidak terprovokasi dengan Arab Spring, misalnya memberi porsi suara perempuan di parlemen dan membuka kran pendidikan seluas-luasnya melalui pemberian tunjangan beasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri (Muttaqien, 2013).

Arab Saudi sendiri lebih khawatir dan concern mengenai persoalan ideologi dibanding persoalan kesejahteraan (deprivasi relatif) (Muttaqien, 2013). Dalam membangun dan memperkuat legitimasinya, negara ini tidak hanya berupaya membangun welfare state, namun juga berupaya menekan kemunculan pandangan-pandangan yang kontra pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah upaya pemenjaraan terhadap ulama yang vokal dan adanya larangan beredarnya buku maupun tulisan yang berbau provokatif (Muttaqien, 2013). Upaya mempertahankan eksistensi monarki negara ini juga bisa dilihat dari dukungannya terhadap kudeta terhadap Morsi yang berasal dari golongan Ikhwanul Muslimin, yang mana negara ini menganggap bahwa Ikhwan adalah kelompok yang berbahaya yang mampu mengancam stabilitas pemerintahan Saudi. Pemerintah juga menunjuk lembaga Hai’ah Qibarul demi menguatkan legitimasi kekuasaannya (Muttaqien, 2013).

Selain upaya-upaya di atas, Raja Saudi juga mengklaim dirinya sebagai Khodimul Haramain (pelayan dua tanah Haram, Makkah dan Madinah). Klaim raja ini ditujukan untuk penduduk asli maupun pendatang yang mendiami Saudi (Muttaqien, 2013). Di Arab Saudi tidak diijinkan adanya partai politik, sehingga rivalitas politik dalam negara ini juga tidak terlihat. Rivalitas justru terjadi antar pangeran dalam keluarga kerajaan. Sejak meninggalnya Raja Abdul Aziz pada tahun 1931, tampuk kerajaan dijalankan oleh keempat putranya. Rivalitas dalam keluarga kerajaan makin sengit yang dibuktikan dengan pembunuhan terhadap Raja Faisal oleh sepupunya pada tahun 1975 (Raphaeli, 2003: 24). Raja Faisal merupakan raja yang kontra-AS, dimana beliau merupakan pionir embargo minyak terhadap AS akibat dukungan AS terhadap Israel di tahun 1973 (Muttaqien, 2013).

Pemerintahan Saudi dikuasai oleh para putra dan putri keturunan dari Raja Abdul Aziz dari 17 istrinya. Semuanya masuk kedalam jajaran pengatur pemerintahan seperti menteri dan lain sebagainya. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pun lebih sering memihak dan ditujukan untuk kepentingan pribadi pihak istana saja daripada untuk kepentingan rakyat Saudi. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan dan ketidakadilan di berbagai sektor kehidupan (Raphaeli, 2003: 24). Tiap anggota keluarga yang masuk dalam sendi-sendi pemerintahan ini memiliki satu tujuan, yakni ingin mengontrol kekuasaan dan memperkuat legitimasi kerajaan (Muttaqien, 2013). Pengendalian militer juga diserahkan kepada pangeran-pangeran Saudi. Selain karena potensi minyaknya yang luar biasa dan kedekatannya dengan AS maupun Barat, posisi Saudi  kini kian penting, mengingat adanya dua kota suci –Makkah dan Madinah– dan kekuatan militernya yang sophiscticated yang dinilai setara dengan kekuatan militer Israel (Muttaqien, 2013). Tidak ketinggalan, kota Jeddah dan Riyadh juga dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan bisnis negara ini.

IRAQ

Iraq merupakan salah satu negara Timur Tengah yang cukup rentan sejak invasi AS pada tahun 2003 lalu. Saat itu, AS menginvasi Iraq karena sejumlah alasan. Pertama, tuduhan bahwa Iraq tengah mengembangkan senjata pemusnah massal. Kedua, tuduhan bahwa Iraq memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda (Muttaqien, 2013). Namun pada gilirannya tuduhan-tuduhan ini tidak terbukti kebenarannya. Senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan di Iraq dan kemustahilan adanya afiliasi Iraq dengan Al-Qaeda, mengingat Saddam Hussein yang berasal dari Partai Baath yang beraliran sekuler tidak mungkin menjalin relasi dengan Al-Qaeda yang radikalis (Muttaqien, 2013).

Invasi Iraq terjadi selama tiga belas tahun, dimana tahun 1990 negara ini mendapat kecaman dari dunia internasional karena upaya aneksasinya ke Kuwait yang dianggap sebagai bagian dari Iraq sejak masa kekaisaran Turki Ottoman (Muttaqien, 2013). Kuwait yang kaya minyak juga kerap mempermainkan harga minyak internasional yang membuat Iraq merasa geram. AS pun berupaya mengusir Iraq dari Kuwait. Kendati upaya ini berhasil, namun posisi Saddam Hussein kala itu masih cukup kuat dari segi internal. Saddam pun berupaya menekan kekuatan-kekuatan oposisi di Iraq yang beberapa diantaranya mendapat dukungan dari AS (Muttaqien, 2013).

Kala itu Iraq dibagi menjadi dua, wilayah utara dikuasai Kurdi dan selatan dikuasai Syi’ah. Saat itu diberlakukan pula kebijakan no fly zone, bahwa setiap pesawat yang melintas di kedua wilayah tersebut akan ditembak, kecuaali pesawat sipil (Muttaqien, 2013). Kebijakan no fly zone ini berimplikasi pada kondisi Iraq. AS memutuskan untuk memblokade Iraq sehingga Iraq tidak bisa melakukan perdagangan minyak. Hal ini menimbulkan krisis dan persoalan dalam internal Iraq, dimana kendati memiliki produksi minyak yang berlebih namun persoalan kemanusiaan justru kian meningkat (Muttaqien, 2013).

Sebelum 2003, PBB telah menerapkan kebijakan oil for food bagi Iraq. Melalui kebijakan ini, Iraq diberi kesempatan untuk menjual minyak. Kebijakan PBB ini disambut baik oleh Rusia. Namun padsa gilirannya, kebijakan ini malah menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak AS (Muttaqien, 2013). AS yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Bush Senior kian berhasrat untuk menjatuhkan Saddam Hussein, namun gagal. Semakin hari, perseteruan diantara kedua negara ini pun terus meruncing. Saat terjadi tragedi 9/11, Iraq merupakan negara pertama yang berada dalam daftar AS untuk dihancurkan. Upaya pelemahan kekuasaan Iraq pun kian gencar dilakukan oleh Bush Junior yang masih dendam dengan kegagalan ayahnya, Bush Senior, untuk menggulingkan Saddam. AS pun menggunakan dalih pemberantasan terorisme, senjata pemusnah massal, dan keterkaitan antara Iraq dengan Al-Qaeda, untuk melakukan invasi terhadapa Iraq di tahun 2003 (Muttaqien, 2013).

Pasca AS menarik mundur pasukannya dari Iraq, bukan berarti negara ini telah “bebas” secara penuh. Iraq justru menghadapi kondisi internal yang tidak mudah dengan adanya perang internal berkepanjangan dan kesulitan ekonomi yang membuat negara ini harus berupaya keras memperjuangkan kebangkitannya. Pasca perang dua puluh tahun –pertama dengan Iran, kemudian dengan Barat– pada masa Saddam Hussein, Iraq terdestruksi tidak hanya dari segi infrastruktur fisik tetapi juga infrastruktur manusianya. Hal ini menghasilkan iklim kemasyarakatan yang lemah dan rapuh. Meskipun telah berusaha dibangun, namun masih banyak masalah yang membayang-bayangi masyarakat Iraq. Sejumlah negara yang mengalami hal serupa, seperti Kongo, Belarusia, dan kawasan Asia Tengah terbukti sangat jarang mengalami pertumbuhan dan kerap memiliki pemerintahan yang kurang kuat (Clawson, 2006).

Keberadaan pemberontak juga berkontribusi besar terhadap instabilitas negeri 1001 malam ini. Pemberontak dinilai sebagai penghambat negara dalam upaya merestrukturisasi pemerintahan (Clawson, 2006). Kesulitan yang harus dihadapi Iraq juga terkait pengembangan pertahanan dan angkatan bersenjatanya ditambah dengan kebingungan untuk menentukan apakah Islam akan digunakan dalam pemerintahan yang baru atau tidak. Kendati ada kemungkinan Iraq akan mampu memenuhi keamanannya, namun negara ini menghadapi permasalahan ekonomi yang cukup pelik terkait pengambilan keputusan seputar minyak. Iraq belum mampu memaksimalkan negaranya dalam mengelola minyak. Pemerintahan Iraq yang baru tidak dengan mudah menyetujui pengembangan potensi minyak yang mereka miliki, mungkin kesepakatan-kesepakatan dengan perusahaan minyak internasional juga tidak dengan mudah mampu dicapai (Clawson, 2006).

Pemerintahan yang baru juga mendapat tantangan untuk menggabungkan ketiga golongan, yakni Sunni, Syi’ah, dan Kurdi, yang mana ketiganya kerap bersitegang dan tidak bersedia untuk menjalin kerjasama. Sementara negara-negara tetangga Iraq –monarki Arab dan Turki– telah mengalami kemajuan ekonomi, sosial, dan politik, bahkan Suriah dan Iran pun telah berkembang melampaui Iraq, Iraq membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menyamakan atau mengungguli negara-negara tetangganya seperti saat Saddam memerintah yang menjadikan Iraq sebagai aktor utama kawasan (Clawson, 2006). Iraq juga masih menjadi ancaman negara-negara sekitarnya, dimana negara-negara ini memandang Iraq sebagai sumber instabilitas regional, mengingat banyak terorisme dan kekerasan sektarian di Iraq yang mampu berimplikasi pada keamanan kawasan, sehingga negara-negara ini pun berupaya mengkonter ancaman-ancaman tersebut. Pasca kepemimpinan Saddam yang kental dengan destruksi sosial, masyarakat Iraq juga berupaya mencari perlindungan dalam struktur komunal sekte dan kelompok etnis. Terakhir, Iraq masih akan mengalami rintangan yang panjang terkait pembangunan dari segi internalnya (Clawson, 2006).

Dari pemaparan di atas, negara-negara Timur Tengah masih mengalami sejumlah hambatan dan pergolakan yang cukup masif untuk menuju negara yang lebih demokratis. Kudeta yang dilakukan terhadap penguasa nyatanya belum menunjukkan implikasi yang signifikan bagi perubahan kondisi domestik yang carut-marut. Hal ini menunjukkan bahwa Timur Tengah memang belum siap untuk menuju negara yang lebih demokratis, mengingat nilai-nilai demokrasi yang dibawa Barat memang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Timur Tengah. Ujian demokrasi yang dihadapi kawasan ini memang sangat banyak dan berdampak signifikan bagi kehidupan internal maupun eksternalnya. Mengingat banyaknya masalah akibat proses demokratisasi yang terjadi, dapat ditarik benang merah bahwa demokrasi di Timur Tengah belum sampai pada derajat prospektif.

Referensi

Artikel

Clawson, Patrick. 2006. “Iraq’s Future: A Concept Paper”, dalam Middle East  Review of International Affairs, 10 (2).

Raphaeli, Nimrod, 2003, “Arab Saudi: A Brief Guide to Its Politics and Problems”, dalam Middle East Review of International Affairs, September, 7 (3).

Rubin, Barry. 2007. "How Arab Regimes Defeated The Liveralization Challenge", dalam Middle East Review of International Affairs, 11(3): 89-105.

Spyer, Jonathan. 2006. "Failure and Longevity: The Dominant Political Order of the Middle East", dalam Middel East Review of International Affairs, 10(2).

Kuliah

Muttaqien (2013) MBP Timur Tengah SOH313: Mesir (week 7) FISIP Universitas Airlangga, Cakra Buana Catur Matra on 25 October 2013. Available from: Power Point [Accessed 24/11/13] 

Muttaqien (2013) MBP Timur Tengah SOH313: Arab Saudi (week 8) FISIP Universitas Airlangga, A-313 on 12 November 2013. Available from: Power Point [Accessed 24/11/13]

Muttaqien (2013) MBP Timur Tengah SOH313: Iraq (week 9) FISIP Universitas Airlangga, A-313 on 19 November 2013. Available from: Power Point [Accessed 24/11/13]

Web

BBC (2013) Profile: Egypt’s Muslim Brotherhood [WWW] Available from: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12313405 [Accessed 25/10/13]

BBC Indonesia (2011) Mubarak mundur setelah pemilu [WWW] Available from: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110201_mobarak.shtml [Accessed 24/11/13]

Tempo.co (2013) Empat alasan Presiden Mesir Digulingkan [WWW] Available from: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/04/115493383/Empat-Alasan-Presiden-Mesir-Digulingkan [Accessed 24/11/13]

 

 

 

 

 

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    273.992