NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

MASYARAKAT SIPIL DAN MASYARAKAT SIPIL GLOBAL

13 March 2014 - dalam Masyarakat Sipil Global Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Masyarakat sipil global merupakan topik yang hangat diperbincangkan seiring dengan semakin masifnya perannya di tengah globalisasi. Kendati bukan satu-satunya indikasi kemunculan masyarakat sipil global, namun menjamurnya international nongovernmental organization menunjukkan bahwa masyarakat sipil global telah mulai eksis dalam percaturan internasional dan kerap kali mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara. Masyarakat sipil global menjadi salah satu aktor yang cukup penting dalam menyuarakan isu tertentu yang bersifat lintas batas negara. Selain isu lintas batas negara, masyarakat sipil global juga ditandai dengan adanya solidaritas, jaringan, maupun organisasi yang bersifat lintas batas negara. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai masyarakat sipil, masyarakat sipil global, dan perbedaan antara keduanya.

Mary Kaldor (2003, 584) menyatakan bahwa para pemikir modern dahulu menganggap bahwa  masyarakat sipil merupakan bagian yang tidak terpisah dari negara. Masyarakat sipil kerap dikorelasikan dengan kontrak sosial. Masyarakat sipil diperintah melalui hukum yang didasarkan pada prinsip persamaan yang menjadikan masyarakat tersebut sebagai subjek hukum (Kaldor 2003, 584). Namun sebelum abad 19, pemahaman ini berubah. Masyarakat sipil merupakan bagian yang terpisah dari negara. Hegel mendefinisikannya sebagai intermediate realm antara keluarga dengan negara, namun pemahaman ini kembali mengalami penyempitan. Masyarakat sipil bukan menempati ruang diantara negara dan keluarga saja, tetapi juga menempati ruang diantara pasar (Kaldor 2003, 584). Scholte (1999, 2) mengungkapkan bahwa masyarakat sipil bukan merupakan negara, karena sifat masyarakat sipil adalah non-official dan non-governmental (Scholte 1999, 2). Sifat masyarakat sipil adalah terpisah dari aparat negara, mengingat mereka tidak bertujuan untuk mengambil alih kontrol negara. Masyarakat sipil juga bukan merupakan pasar, karena ia bersifat nonkomersial. Masyarakat sipil tidak disusun atas firma-firma tertentu, sehingga jelas bahwa tujuan masyarakat sipil global adalah tidak mencari profit (Scholte 1999, 3). Scholte menambahkan bahwa keberadaan media massa, korporasi, dan industri wisata bukan merupakan bagian dari masyarakat sipil.

Pada tahun 1990an, di sejumlah negara Eropa muncul tren baru terhadap demokrasi. Tren ini kemudian memunculkan masyarakat sipil yang menentang adanya diktatorianisme. Tidak bisa disangkal pula bahwa revolusi informasi juga berkontribusi melahirkan masyarakat sipil, karena informasi mampu menjembatani dan mengedukasi masyarakat di seluruh dunia. Pandangan bahwa NGO merupakan jantung masyarakat sipil juga tidak sepenuhnya benar. Memang benar kehadiran NGO telah banyak membuka mata internasional terkait isu tertentu dan mengadvokasi isu publik, namun bukan berarti masyarakat sipil bisa disamakan dengan NGO (Carothers 1999, 19). Konsep masyarakat sipil lebih luas dibanding NGO, karena ia bukan hanya terdiri dari NGO, melainkan mengakomodir semua organisasi dan asosiasi di luar negara —termasuk partai politik— dan pasar. Masyarakat sipil bukan hanya beragendakan pada tujuan sosial atau politik tertentu, karena organisasi keagamaan, organisasi olahraga, dan organisasi kebudayaan juga bisa bisa dikategorikan sebagai masyarakat sipil.

Pandangan yang menganggap masyarakat sipil sebagai entitas yang altruistik dan selalu mengusung public good juga tidak sepenuhnya benar (Carothers 1999, 21). Kendati menyuarakan dirinya sebagai pejuang public good, namun sejatinya mereka juga menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri. Kelompok mafia di Rusia merupakan salah satu bentuk masyarakat sipil yang tidak memiliki well-intentioned. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mungkin menyuarakan public good berdasarkan nilai dan prinsip, namun tidak sedikit pula yang hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri. Dalam hal ini, penulis memilih untuk tidak bersikap naïf dan memandang bahwa pergerakan masyarakat sipil bukan hanya bertujuan altruis, karena mereka juga memiliki agenda-agenda yang tidak selamanya berkaitan dengan public good.

Dalam suatu negara, aktivitas masyarakat sipil yang masif kerap dipandang memainkan peran krusial untuk meningkatkan demokrasi, karena masyarakat sipil akan membantu meningkatkan partisipasi politik (Carothers 1999, 21). Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena masyarakat sipil yang kuat pun mampu melahirkan kondisi politik yang lemah. Contohnya adalah masyarakat sipil pada era kekaisaran Weimar tahun 1920an hingga 1930an. Pada masa tersebut, Jerman memang masih menjadi negara yang belum kaya, namun banyak masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil yang berbentuk organisasi profesional dan budaya (Carothers 1999, 22). Keterlibatan mereka dalam kelompok masyarakat sipil nyatanya tidak mampu memperkuat nilai demokrasi liberal, yang terjadi justru memperlemah institusi politik.

Demokrasi yang kuat tidak selamanya berbanding lurus dengan semakin kuatnya masyarakat sipil. Salah satu contohnya adalah Jepang yang memiliki demokrasi stabil namun masyarakat sipilnya lemah, utamanya terkait isu-isu seperti lingkungan, perempuan, HAM, dan proteksi konsumen (Carothers 1999, 23). Mitos lain yang berkembang adalah bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam kesuksesan ekonomi. Sejarah mengatakan bahwa perekonomian Korea Utara yang melesat dibangun di atas masyarakat sipil yang terepresi, sementara Bangladesh yang memiliki masyarakat sipil yang kuat justru menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan pendapatan perkapita sebesar $350 (Carothers 1999, 24). Sementara itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat sipil tidak menerima bantuan dana dari pemerintah. Nyatanya di sejumlah negara demokratis masyarakat sipil justru mendapat bantuan finansial dari pemerintah, misalnya pemerintah di Eropa Barat yang mengucurkan dana untuk masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM dan lingkungan. Dalam hal ini penulis memandang bahwa hubungan antara negara dan masyarakat sipil tidak selamanya antagonis, karena pergerakan masyarakat sipil juga kadang in line dengan pemerintah. Kehadiran masyarakat sipil tidak serta-merta mendegradasi posisi negara, karena masyarakat sipil yang baik memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas negara. Memang kadang hubungan antara keduanya antagonis, namun kedua entitas ini saling membutuhkan (Carothers 1999, 27).

Menurut Chandhoke (2005, 356), konsep masyarakat sipil global digunakan untuk memotret fenomena yang berbeda, dalam hal ini aktivitas INGO menjadi perhatian utama karena pergerakannya yang lintas batas negara dan menciptakan ruang baru akan tumbuhnya solidaritas dalam sistem dunia (Chandhoke 2005, 356). Kendati bukan satu-satunya indikasi masyarakat sipil global, namun kemunculan INGO merupakan indikator munculnya masyarakat sipil global yang dipandang sebagai globalization from below. Gagasan yang mencuat adalah bahwa semua orang di dunia mampu dipersatukan oleh isu tertentu yang diangkat oleh INGO, hal ini menunjukkan bahwa negara, pemerintah, ataupun kelompok masyarakat belum mampu mengatasi isu-isu tersebut, sehingga akhirnya INGO yang mengadvokasi isu tersebut ke seluruh dunia. Penulis memandang bahwa menjamurnya INGO membangkitkan kesadaran masyarakat dunia akan isu yang terlupakan, sehingga masyarakat pun menjadi membuka mata akan isu di sekitarnya atau di belahan dunia yang lain.

Masyarakat sipil global dicirikan oleh aktivitas sipil yang mengangkat isu transnasional, melibatkan komunikasi transborder, memiliki organisasi global, dan bergerak dengan mengangkat solidaritas suprateritori (Scholte 1999, 10). Masyarakat sipil yang kemudian mengglobal juga merupakan asosiasi sukarela yang berdiri atas dasar solidaritas lintas batas negara. Tipe masyarakat sipil global ini bermacam-macam, misalnya berupa forum global, berita dan informasi, humanitarian and developmental aid, dan global campaigns and protests. Forum global misalnya World Social Forum, berita dan informasi misalnya Sustainable Development Communications Network, humanitarian and developmental aid misalnya Oxfam dan WWF, serta global campaigns and protests misalnya Battle of Seattle dan Amnesty International. Mode yang diterapkan masyarakat sipil global untuk mengglobalkan aksinya adalah melalui perjalanan udara, telekomunikasi, jaringan komputer dan media massa (Scholte 1999, 11). Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa masyarakat sipil global menggunakan globalisasi untuk mengkampanyekan agenda mereka, yakni dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Semakin meningkatnya masyarakat sipil global menunjukkan bahwa ia adalah buah dari proses globalisasi yang kian masif, mengingat aktivitas sipil transnasional identik dengan globalisasi. Kemunculan suprateritori juga menstimulasi pemikiran global, perubahan dalam perkembangan kapitalis, inovasi teknologi, dan regulasi (Scholte 1999, 14). Keempat kondisi tersebut menjadi sangat vital terkait globalisasi. Pemikiran global menjadi sangat penting karena tanpanya isu di belahan di dunia yang lain tidak akan mungkin bisa “dilihat” oleh aktivis masyarakat sipil global. Perkembangan kapitalis juga penting karena globalisasi juga tidak lepas dari kemunculan wirausaha yang ingin memaksimalkan penjualan dengan biaya minimum. Kesempatan akumulasi surplus yang ditawarkan oleh ruang global semakin meningkat melalui sektor finansial maupun internet. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga semakin mengintensifkan pergerakan arus komunikasi dan informasi, dimana koneksi global pun semakin menguat. Terakhir, adanya regulasi juga dirasa penting karena pergerakan arus barang dan jasa yang semakin masif membutuhkan kerangka legal agar sirkulasi barang dan jasa berjalan dalam koridornya (Scholte 1999, 14).

Masyarakat sipil global juga mampu berpengaruh terhadap rekonfigurasi politik. Banyak aktivis sipil lintas batas yang mendeklarasikan dirinya sebagai penduduk dunia dibanding sebagai penduduk suatu nation-state (Scholte 1999, 21). Kini governance melibatkan tidak hanya satu negara, komunitas terdiri atas lebih dari satu bangsa, dan kewarganegaraan tidak hanya mencakup obligasi dan hak nasional. Persoalan menyangkut demokrasi seperti partisipasi, konsultasi, transparansi, dan akuntabilitas pun menjadi semakin diperhitungkan. Selain itu, masyarakat sipil global juga telah memperluas lingkup praktik demokrasi (Scholte 1999, 22). Aktivitas sipil lintas negara telah berkontribusi  melahirkan channel partisipasi popular, situs mengenai representasi popular sepanjang pemilihan umum, dan tekanan baru untuk tata kelola pemerintahan yang lebih fkelsibel dan transparan. Inovasi di atas membuat masyarakat semakin dekat dengan pemerintah regional maupun transnasional.

Secara umum, masyarakat sipil memiliki semangat development, namun beberapa melakukan aksinya tidak dengan cara-cara konstruktif. Masyarakat sipil cenderung berposisi netral, namun tidak jarang pula mereka membawa political interest mereka masing-masing. Posisi masyarakat sipil sendiri bukan sebagai negara, pasar, atau keduanya. Masyarakat sipil juga melakukan aksinya di luar  kewilayahan negara dan di luar sektor pasar. Masyarakat sipil cenderung tidak berorientasi pada profit. Masyarakat sipil juga tidak selalu bersifat positif, karena terdapat masyarakat sipil yang sifatnya uncivilized. Sementara masyarakat sipil global adalah perluasan dari masyarakat sipil yang sifatnya transworld dan pergerakannya banyak memanfaatkan globalisasi. Pergerakan yang dilakukan masyarakat sipil global pun menjangkau kawasan yang berada di luar yurisdiksi negara.

Kemunculan masyarakat sipil global tak pelak menebarkan isu bahwa ia menggeser kedaulatan negara. Namun penulis memandang hal ini tidak benar. Hubungan yang terjadi antara keduanya hanya mengalami pergeseran bentuk. Pembuatan kebijakan yang dulunya terpusat pada elit pemerintah kini mengalami pergeseran karena adanya masyarakat sipil global. Masyarakat sipil menjadi lebih vokal, sehingga aspirasi mereka menjadi pertimbangan tersendiri bagi elit pembuat kebijakan. Seperti yang telah diungkapkan di atas, agenda yang menyangkut politik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi agenda yang prospektif, karena masyarakat sipil global telah mampu mengubah rekonfigurasi politik. Masyarakat sipil global juga telah menciptakan identitas tersendiri, yakni global collective identity, sebuah identitas yang dialamatkan pada individu-individu yang plural.

Referensi

Carothers, Thomas. 1999-2000. Civil Society, Foreign Affairs, Winter 1999-2000: 18-29

Chandhoke, Neera. 2005. How Global is Global Civil Society? Journal of World-Systems Research 11 (2): 354-371

Kaldor, Mary. 2003. The Idea of Global Civil Society, International Affairs 79 (3): 583-593

Scholte, Jan Aart. 1999. "Global Civil Society: Changing the World?" CSGR Working Paper No. 31/99

 




Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.691