NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

INGGRIS: KEJAYAAN MONARKI YANG MASIH BERTAHAN

30 October 2013 - dalam MBP Eropa Oleh nurlaili-azizah-fisip11

INGGRIS: KEJAYAAN MONARKI YANG MASIH BERTAHAN

Inggris merupakan salah satu kekuatan besar yang cukup signifikan di kawasan Eropa. Negara ini juga merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan monarki dan tradisi kerajaan. Negara ini memiliki empat wilayah prominen, yakni England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Teritori yang terpisah dengan negara-negara Eropa lainnya juga berimplikasi pada kebijakan geopolitik yang dikeluarkan Inggris, dimana pada masa lalu Inggris sangat berfokus pada upaya penguasaan maritim.

Sebelum abad 20, Inggris sudah menjadi kekuatan besar di Eropa. Hal ini terlihat dari kesuksesannya dalam mengekspansi kawasan di Eropadan hampir seluruh dunia. Pada abad 17, Benua Amerika juga tidak luput dari upaya ekspansi Inggris. Posisi Inggris semakin kuat seiring dengan terjadinya Revolusi Industri di tahun 1600-1700an yang berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan perekonomian negara ini. Kiprah Inggris pun menjadi kian masif, hal ini dibuktikan dengan kemenangannya pada Perang Dunia II yang mengakibatkan wilayah Inggris semakin meluas hingga Timur Tengah.

Pada tahun 1945, imperium Inggris masih merupakan imperium terbesar di dunia. Pada tahun 1964, imperium ini mendapat kemerdekaannya, dimulai dengan kemerdekaan India dan Pakistan pada tahun 1947. Pada tahun 1982, Inggris berperang dengan Argentina. Perang dimulai dengan serangan Inggris ke Kepulauan Falkland, sebuah koloni yang banyak didiami oleh orang Inggris sejak 1833. Koloni Inggris yang memiliki penduduk terbanyak, Hongkong, pun diserahkan ke China pada tahun 1997. Meskipun kekuatan imperium Inggris nampaknya surut, namun negara ini berhasil menjadi negara ketiga di dunia yang mengembangkan bom atom pada tahun 1952, yang diikuti dengan bom hidrogen pada tahun 1957 (Black, 2011).

Dalam Perang Dingin, Inggris memainkan peran yang penting dalam konfrontasi melindungi Eropa Barat terhadap ancaman invasi Soviet. Pada tahun-tahun berikutnya, Inggris semakin aktif terlibat dalam organisasi-organisasi internasional, misalnya PBB, dimana Inggris merupapak salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 1949, Inggris juga merupakan salah satu inisiator Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mengambil bagian pada Perang Korea (1950-1953) dengan mengirim pasukan untuk menghadapi komunisme Korea Utara. Perhatian Inggris terhadap Irlandia Utara juga terlihat dari dikerahkannya pasukan Inggris ke wilayah tersebut untuk meredam kekerasan sektarian, yang dengan cepat mengalami eskalasi dan berkembang menjadi terorisme. Upaya damai berusaha dilakukan pada tahun 1990an, namun tidak berhasil, justru tensi konflik semakin meningkat (Black, 2011).

Populasi penduduk Inggris telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data resmi terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang awalnya sekitar 400.000 lebih, kini telah mengalami peningkatan menjadi 63,7 juta jiwa. Berdasarkan Kantor Statistik Nasional (ONS) Inggris, pertumbuhan 419.900 penduduk di Inggris pada tahun 2012 merupakan pertumbuhan terbesar dari negara manapun di Eropa dan sekaligus menempatkan Inggris sebagai negara dengan populasi ketiga tertinggi diantara negara-negara Uni Eropa di samping Jerman dan Perancis (The Independent, 2013). Sejak tahun 1972, Inggris telah mengalami baby boom terbesar, hal ini dibuktikan dengan adanya 813.200 kelahiran pada tahun 2012. Pada periode ini pula terdapat 558.800 kematian (The Independent, 2013).

Penurunan  kebiasaan merokok ditambah dengan perbaikan kesehatan terhadap penyakit peredaran darah telah membawa rakyat Inggris pada angka harapan hidup yang lebih tinggi. Banyak rakyat Inggris yang pada akhirnya mampu hidup di atas 75 tahun. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan sebanyak lebih dari 26% jumlah pria Inggris yang berusia 75 tahun. Sebanyak 517.800 migran datang ke Inggris, sementara 352.100 orang meninggalkan negara ini, sehingga angka migrasi bersih pada tahun 2013 adalah sebanyak 165.600 jiwa. ONS juga menunjukkan bahwa peningkatan kelahiran tengah didorong oleh sejumlah besar perempuan usia 20an dan 30an yang menjadi ibu yang ditambah dengan peningkatan jumlah keluarga migran. Berdasarkan data ONS, jumlah ibu non-kelahiran Inggris adalah sekitar 26% (The Independent, 2013).

Perpolitikan domestik pasca tahun 1945 dikuasai oleh Partai Buruh (1945-1951, 1964-1970, 1974-1979, 1997, dan seterusnya) dan Konservatif (1951-1964, 1970-1974, 1979-1997), dengan absensi kementerian koalisi. Kedua partai ini mengalami overlapps dalam hal penentuan kebijakan pasca perang, misalnya dalam melaksanakan program kesehatan gratis di titik layanan. Selama tahun 1979 hingga 1990 ketika Margaret Thatcher berkuasa, terdapat kontras yang cukup kuat diantara dua partai tersebut (Black, 2011). Partai Konservatif cenderung mendukung kebebasan individu dan pajak yang rendah, sementara Partai Buruh cenderung menyukai solusi kolektif. Hal ini jelas terlihat saat Partai Buruh mendukung untuk diadakan nasionalisasi pada sektor utama perekonomian selama pemerintahan pra-1979. Namun ketika Partai Konservatif berkuasa pada tahun 1979 hingga 1997, terjadi denasionalisasi kembali (Black, 2011).

Inggris memiliki banyak partai politik, namun terdapat tiga partai besar utama yang berkiprah di parlemen, yakni Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Partai Demokrat Liberal. Ketiga partai ini bekerja dalam House of Commons dan House of Lords. Dalam House of Commons, selain tiga partai di atas terdapat juga kelompok  politik lain yang dipilih publik. Kelompok-kelompok ini misalnya organisasi nasionalis seperti Plaid Cymru (Wales) dan Scottish National Party. Scottish National Party merupakan kumpulan berbagai partai politik di Irlandia Utara dan partai minoritas seperti Green Party atau Respect (UK Parliament, n.d).

Sedangkan dalam House of Lords, terdapat sejumlah anggota yang tidak berafiliasi dengan tiga partai politik utama di atas dan mereka yang termasuk kelompok minoritas. Terdapat pula sejumlah kecil anggota uskup agung Church of England dan kelompok Crossbench Peers. Kelompok Crossbench Peers merupakan kelompok kedua terbesar dalam House of Lords setelah Partai Buruh. Kelompok ini dibentuk oleh anggota independen yang tidak take a party whip, maksudnya adalah anggota independen ini tidak ditunjukkan bagaimana melakukan vote oleh partai politik (UK Parliament, n.d).

Diplomasi Inggris memiliki tiga inti, yakni memperkuat hubungan bilateral dengan AS; Inggris merupakan anggota Uni Eropa yang committed; dan peranannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta sebagai anggota Commonwealth (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d). Inggris memiliki kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris yang disebut sebagai Foreign and Commonwealth Office yang difokuskan ke wilayah Eropa, khususnya Uni Eropa. Inggris juga membidik negara-negara miskin di kawasan Afrika dan Asia Selatan dalam kebijakan kerjasama pembangunan internasional. Agenda yang tengah diperjuangkan Inggris kini salah satunya adalah melawan global warming (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d).

Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Inggris berpijak pada prinsip Ethical Foreign Policy. Implementasi prinsip ini bisa dilihat dari sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah Inggris, yakni 1) menentukan kualifikasi yang lebih ketat mengenai ekspor senjata, dan 2) meninjau instrumen kebijakan HAM internasional demi upayanya mempromosikan dan menyebarkan penghargaan terhadap HAM di seluruh dunia. Concern pemerintah Inggris pada HAM juga ditunjukkan dengan penggalangan kerjasama dengan berbagai NGO yang berkiprah di bidang HAM (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d).

Berdasarkan garis besar kebijakan luar negeri yang termaktub dalam Mission Statement, Inggris memiliki empat sasaran kebijakan luar negerinya, yakni keamanan, kemakmuran, peningkatan kualitas hidup, dan mutual respect (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d). Dalam mencapai empat sasaran di atas, Inggris melakukan sejumlah upaya, antara lain menguatkan eksistensinya di kawasan Eropa, memperkuat Commonwealth, menggalang aksi internasional dan memerangi kemiskinan dengan “memanfaatkan” statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memberi dukungan penuh pada public diplomacy melalui British Council dan BBC World Service, dan memperkuat persahabatan serta hubungan bilateral dengan negara-negara di seluruh dunia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d).

Islam mengalami perkembangan yang signifikan di Inggris. Ketika terjadi serangan 9/11 dan Presideb Bush mendeklarasikan War on Terrorism, titik balik pun terjadi. Inggris pun mengalami Islamophobia. Hal inilah yang menjadikan Inggris bersama AS bekerja keras untuk memerangi terorisme (Sulistiyo, 2013).

Budaya politik rakyat Inggris adalah partisipatif dalam proses politik, mendukung otoritas pemerintah yang sedang berkuasa, dan mendukung penegakan rule of law (Sulistiyo, 2013)Hal inilah yang menyebabkan pemerintah menjadi relatif stabil, karena pemerintah konsisten menjalankan apa yang diamanatkan rakyat kepadanya. Pemerintah yang tengah berkuasa pun mendapat legitimasi penuh dari rakyat. Rakyat Inggris memiliki loyalitas tinggi terhadap kerajaan. Rakyat Inggris juga merupakan pecinta tradisi kerajaan, hal ini bisa dilihat dari antusiasme mereka dalam acara-acara besar kerajaan, misalnya pernikahan. Bagi rakyat Inggris, tradisi kerajaan merupakan tradisi yang harus dijaga. Tradisi kerajaan  juga menjadi kebanggaan rakyat Inggris yang hingga kini masih mereka pegang teguh (Sulistiyo, 2013)

Sebelum masuk menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1973, Inggris terlebih dahulu melakukan aliansi ekonomi dengan negara Skandinavia, namun mengalami kegagalan (Sulistiyo, 2013). Saat itu Perancis dan Jerman sudah masuk menjadi anggota Uni Eropa, karena kedua negara ini ingin mengembangkan perekonomiannya. Melihat perkembangan ekonomi Perancis dan Jerman yang semakin meningkat sejak bergabung dengan Uni Eropa, Inggris pun berhasrat menjadi anggota union ini. Pada awalnya keinginan Inggris ini ditolak oleh Perancis, karena Perancis berpendapat bahwa Uni Eropa akan lebih baik tanpa kehadiran Inggris. Namun karena posisinya yang tinggi di Eropa, Inggris pun berhasil bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1973 (Sulistiyo, 2013). Meskipun telah bergabung menjadi anggota Uni Eropa, Inggris menolak untuk menjadikan euro sebagai mata uangnya. Bukan hanya karena kurs poundsterling yang lebih tinggi dibanding euro, poundsterling juga dianggap sebagai simbol negara Inggris. Poundsterling adalah mata uang yang relatif stabil, namun Inggris menolak jika poundsterling dijadikan mata uang jangkar seperti dollar.

Inggris sendiri menganggap bahwa dirinya mampu untuk mendanai Uni Eropa. Inggris juga menjadi Big Three dalam Uni Eropa bersama Perancis dan Jerman. Pada awalnya Inggris tidak terlibat dalam Perjanjian Schengen (1985), namun akhirnya pada tahun 2000 Inggris memutuskan untuk bergabung dengan Schengen dalam aspek kriminalitas, pemberantasan obat-obatan terlarang, dan Schengen Information System. Keputusan untuk bergabung dengan Schengen ini adalah demi memelihara stabilitas keamanan domestik dari ancaman kejahatan transnasional (Europa, 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas, Inggris merupakan negara monarki yang sejak dahulu hingga kini berpengaruh dalam konstelasi internasional. Teritori yang terpisah dengan negara-negara Eropa lainnya juga membuat Inggris merasa bukan menjadi bagian dari benua ini. Negara ini juga berpikiran bahwa ia masih dan akan terus kuat tanpa bantuan negara Eropa lainnya. Inggris memiliki posisi yang strategis di Eropa karena ia merupakan “jembatan” bagi negara-negara Eropa yang ingin menjalin hubungan dengan AS. Posisi Inggris di Uni Eropa juga masih cukup penting, karena negara ini merupakan Big Three bersama Perancis dan Jerman. Inggris juga beranggapan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mendanai Uni Eropa. Penulis memandang bahwa loyalitas rakyat Inggris terhadap kerajaan yang cukup tinggi berimplikasi besar terhadap kestabilan politik domestik negara ini. Kecintaan rakyat terhadap tradisi kerajaan juga mengindikasikan bahwa monarki masih mendapat tempat khusus di hati rakyat Inggris, hal inilah yang membuat sistem monarki Inggris masih terus bertahan di tengah modernitas jaman. Kini, negara-negara Eurozone tengah dilanda krisis ekonomi yang kritis. Namun, Inggris dengan kekuatan poundsterling yang dimilikinya masih mampu bertahan.

 

Referensi

Black, Jeremy (2011) Overview: Britain from 1945 onwards [WWW] Available from: http://www.bbc.co.uk/history/british/modern/overview_1945_present_01.shtml [Accessed 16/10/13]

Europa (2009) The Schengen area and cooperation [WWW] Available from: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_en.htm [Accessed 16/10/13]

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (n.d) Inggris [WWW] Available from: http://www.kemlu.go.id/london/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=3&l=id [Accessed 16/10/13]

Sulistiyo, Djoko (2013) MBP Eropa SOH314: Inggris (week 4) FISIP Universitas Airlangga, A-303 on 3 October 2013. Available from: Power Point [Accessed 03/10/13]

The Independent (2013) Now we are 63.7m: UK had biggest population growth in Europe over past year [WWW] Available from: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/now-we-are-637m-uk-had-biggest-population-growth-in-europe-over-past-year-8751929.html [Accessed 16/10/13]

UK Parliament (n.d) Political Parties in Parliament [WWW] Available from: http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/parties/ [Accessed 16/10/13]

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.034