NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

TIMUR TENGAH: KOMPLEKSITAS DAN DINAMIKANYA

30 October 2013 - dalam MBP Timur Tengah Oleh nurlaili-azizah-fisip11

TIMUR TENGAH: KOMPLEKSITAS DAN DINAMIKANYA

Jazirah Arab atau kawasan Timur Tengah telah menjadi pusat perhatian dunia seiring dengan banyaknya gelombang demokratisasi yang mewarnai kawasan tersebut. Banyak pihak, khususnya Barat, yang mulai memandang Timur Tengah sebagai kawasan yang menjanjikan dan sayang untuk dilewatkan. Barat pun mulai berbondong-bondong menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu sasaran geopolitiknya. Setiap gejolak maupun peristiwa yang terjadi di Timur Tengah akan selalu memantik reaksi Barat, khususnya pasca terjadinya tragedi 9/11 yang menjadikan Barat mengalami fenomena Islamophobia. Tidak hanya karena kekayaan sumber daya minyak yang dimilikinya, Timur Tengah menjadi sasaran geopolitik Barat karena Barat ingin menjatuhkan rezim yang opposite terhadapnya dan menggantinya dengan rezim yang pro Barat.

Perilaku politik masyarakat Timur Tengah mendapat pengaruh dari budaya politik yang berkembang di kawsan tersebut. Hudson (1997: 34) mengungkapkan bahwa masyarakat Timur Tengah memiliki diversitas identifikasi primordial berupa kin group, sekte, dan komunitas agama universal. Ketiganya diidentikkan dengan identitas nasional. Hudson (1997: 34-5) juga menambahkan bahwa bangsa Arab memiliki dimensi yang membedakannya dengan bangsa lain, yakni kesadaran kolektif akan sejarah yang sama, bahasa dan budaya yang khas, memiliki kemiripan dari segi penampilan, sejarah, dan geografis negara. Nasionalisme yang tumbuh di kalangan bangsa Arab cenderung berdasar pada ranah linguistik, budaya, spiritual, dan kepentingan vital yang mendasar.

Bangsa Arab memiliki kelompok solidaritas, yakni asabiyya, qawmiyya, umma, dan mila. Asabiyya merupakan solidaritas berdasar pertalian darah, misalnya keluarga, klan, dan suku (Hudson, 1997: 37). Qawmiyya menandakan ikatan solidaritas yang berdasar pada ikatan etnolinguistik. Pada abad 20, bangsa Arab dinamai dengan ummu al-arabiyya. Mila merujuk pada komunitas agama dalam umma al-Islamiyya. Bangsa Arab identik dengan dua ciri utama, yakni agama Islam dan etnis bahasa maupun budaya. Sati al-Husri, teoritisi Arab modern, mengatakan bahwa setiap orang yang berbahasa Arab adalah bagian dari umma al-arabiyya, bangsa Arab, dan termasuk dalam uruba, Arabisme (Hudson, 1997: 39). Agama Islam pun menjadi cerminan individu dalam melakukan kehidupan personal, politik, dan sosial mereka. Nilai-nilai agama merasuk kuat dalam segala lini kehidupan mereka dan memiliki porsi yang besar dalam menentukan keputusan yang diambil individu.

Hudson (1997: 59) menambahkasn bahwa bangsa Arab dan kelompok minoritas memiliki identitas komunal yang mengakar kuat dan memiliki karakter Islam maupun Arab yang minim. Dalam mengintegrasikan masing-masing kelompok dan komunitas seringkali diwarnai oleh isu-isu komunal dan sosiopolitik yang diperparah dengan intervensi eksternal. Proses integrasi pluralis yang berlangsung di jazirah Arab dinamai sebagai “mosaic” oleh Carleton Coon yang mengindikasikan kehidupan bersama di satu tempat namun memiliki cara tinggal terpisah. Kohesivitas budaya merupakan salah satu determinan utama dalam menyatukan masyarakat Timur Tengah. Dalam hal ini negara memiliki tugas penting dalam menyatukan masyarakat melalui posisinya sebagai entitas legal –baik secara politis maupun teritori− yang memiliki suatu wilayah dengan penduduk yang besar dengan bercirikan satu budaya yang umum, dimana budaya tersebut saling berakulturasi dengan agama, bahasa, institusi politik, nilai-nilai sosial serta pengalaman sejarah baik mayoritas maupun minoritas demi melahirkan kehidupan  harmonis (Glassner & Blij, 1980: 46 dalam Drysdale & Blake, 1985: 149).

Memang masih terjadi clash of culture diantara masyarakat Timur Tengah, namun hal inilah yang mengantarkan mereka menuju gerbang integrasi. Di sinilah peran negara menjadi sangat penting dalam menyediakan upaya dan langkah untuk mengintegrasikan masyarakatnya. Negara mengalami tantangan yang cukup berat seiring kehadiran kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya integrasi dan menginginkan kemurnian nilai-nilai yang mereka anut. Kelompok-kelompok inilah yang nantinya memicu konflik dan mengakibatkan tensi ketegangan semakin meningkat yang pada akhirnya semakin mereduksi upaya integrasi nasional yang tengah dilakukan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan yang lahir di tanah Arab tidak lepas dari pengaruh elit yang berkuasa. Dalam dunia Arab, elit-elit yang kerap memainkan peran penting adalah elit relijius tradisional (ulama) dan pemerintah. Ulama kerap hadir sebagai oposisi pemerintah karena mereka menolak sekulerisasi (Andersen, 1998: 176). Meskipun ulama tidak memilki hierarki, struktur keanggotaan, dan organisasi legal yang jelas, namun aktivitas mereka kerap berimplikasi pada negara-negara yang mereka tempati. Ada sebagian ulama yang memilih memisahkan diri dari pemerintah, namun ada juga yang memilih masuk ranah politik.

Terdapat tiga model kepemimpinan elit yang berlangsung di Timur Tengah, yakni tradisional, transisional, dan modern. Dalam elit tradisional, penguasa yang memerintah dianggap selalu benar dalam setiap kebijakannya dan kebijakan tersebut merupakan mandat dari Tuhan. Elit tradisional juga dicirikan dengan adanya ruling class ­–kelompok darimana elit direkrutyang terdiri dari caliph dan diwan, ulama, petinggi militer, saudagar, tuan tanah, dan bangsawan. Tugas diwan adalah mengkoordinir, mengumpulkan, dan mencatat pajak. Kinerja diwan ini diawasi oleh seorang katib. Caliph, diwan, dan katib ini merupakan elemen prominen dalam peradilan negara Islam klasik (Andersen, 1998: 179). Dalam model elit ini, ulama dan militer juga memiliki peran masing-masing. Ulama berperan sebagai aktor pemilah mengenai masalah mana yang menjadi tanggungan khalifah dan masalah mana yang harus diselesaikan komunitas Islam (Andersen, 1998: 180). Sementara itu, militer berperan penting dalam proses pengintegrasian elit tradisional dengan khalifah dan elit urban.

Model kedua adalah elit transisional. Transisional adalah tahapan keadaan tradisional menuju modern. Model ini dimulai ketika elit tidak setuju dengan penguasa yang memiliki “otoritas bawaan”, sehingga elit menuntut untuk diadakannya modernisasi. Akibatnya, keadaan internal diwarnai gejolak yang melahirkan ketidakpuasan dari elemen tradisonal maupun modern akibat kebijakan yang masih tidak menentu (Andersen, 1998: 182). Model ketiga adalah elit modern. Model kepemimpinan elit semacam ini memandang bahwa order sosial dan politik ymerupakan implikasi dari aktivitas dan keputusan manusia, bukan hasil dari Tuhan atau tradisi. Pandangan ini linier dengan pandangan sekulerisme yang menyatakan bahwa yang menjadi pusat sistem kepercayaan adalah manusia, bukan Tuhan (Andersen, 1998: 190). Akibatnya, nilai-nilai yang dianut elit modern ini kerap berseberangan dengan nilai-nilai relijiusitas karena “mengesampingkan” Tuhan dalam kehidupan. Dewasa ini, terdapat negara-negara seperti Pakistan, Libya, Sudan, dan Irak yang menegakkan bentuk republik Islam, yakni mengaplikasikan pengambilan dan pengawasan kebijakan dengan cara yang modern tanpa mengabaikan nilai-nilai relijius Islam.

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Terdapat tiga macam gaya kepemimpinan khas Timur Tengah, yakni tradisional, birokrasi modern, dan kharismatik. Gaya kepemimpinan tradisional mendasarkan legitimasinya kepada nilai dan tradisi dimana pemimpin dipilih secara turun-temurun sesuai garis keturunan. Basis tradisi tidak otomatis menggiring sebuah negara dalam kesejahteraan dan perubahan fundamental. Tradisi tidak bisa dijadikan alasan untuk meneruskan pemerintahan yang lemah dan unlegitimated. Raja Farouk, putra Raja Fuad dari Mesir merupakan salah satu contoh bagaimana kepemimpinan yang turun-temurun tidak menghasilkan pilar legitimasi yang kuat. Ketika Farouk dinobatkan sebagai raja menggantikan posisi ayahnya, ia tidak mampu menggiring pemerintahan menjadi lebih baik, justru kehidupannya semakin hedonis. Kematangan pribadinya untuk menjadi seorang raja belum benar-benar dipersiapkan sehingga ia gagal mempertahankan kekuatan politik yang selama ini menjadi pendukungnya (Andersen, 1998: 204-207).

Model kepemimpinan kedua adalah birokrasi modern. Model kepemimpinan ini dicirikan dengan adanya janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dan memaksimalkan kinerja jangka pendek terkait pemerintahan. Rakyat pun turut dilibatkan dalam segi evaluasi kinerja pemerintah, sehingga kinerja pemimpin bisa dikontrol semaksimal mungkin (Andersen, 1998: 211). Model kepemimpinan ini tidak selamanya menjanjikan pemerintahan yang bersih. Pada rezim Husni Mubarak, Mesir sempat mengalami peningkatan dan mengalami pencapaian gemilang, namun hal ini berubah ketika mulai muncul korupsi, ketimpangan ekonomi, dan minimnya lapangan kerja. Disinilah legitimasi Mubarak mulai terkikis dan terdegradasi (Andersen, 1998: 213).

Model kepemimpinan terakhir adalah kharismatik. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini memiliki karakter yang kuat dan mampu membuat orang lain menaruh hormat kepadanya. Ia juga mampu menciptakan pertalian psikologis yang kuat dengan para pendukungnya. Kepemimpinan kharismatik ini mungkin terlihat sempurna, namun perlu diingat bahwa keberadaan pemimpin semacam ini tidak abadi karena terpaut dengan umur dan kematian. Ketika pemimpin kharismatik meninggal dunia, maka akan sulit mencari pengganti yang memiliki kesamaan gaya kepemimpinan. Ketika pemimpin kharismatik bersikap diktator, maka legitimasinya bisa terdegradasi. Muammar Qaddafi merupakan contoh nyata pemimpin kharismatik yang terkikis legitimasinya akibat memerintah sesuai kepentingan personalnya dibanding mempertimbangkan suara rakyatnya (Andersen, 1998: 224-225).

Interaksi dengan dunia luar memiliki konsekuensi mengubah komposisi budaya masyarakat Timur Tengah yang pada awalnya homogen menjadi heterogen (Hudson, 1977: 17). Agaknya hal ini yang menjadi salah satu faktor mengapa legitimasi menjadi barang langka di Timur Tengah. Nilai-nilai tradisional masyarakat Timur Tengah yang mulai bergeser akibat “serangan” demokrasi ala Barat menimbulkan gesekan terhadap sistem monarki yang dianggap kurang relevan lagi jika diimplementasikan hari ini. Belum lagi sentuhan globalisasi yang turut andil dalam mengubah dunia menjadi kian kompleks yang berimplikasi pada anggapan bahwa relevansi sumber-sumber hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi riil dunia Arab kini (Hudson, 1977: 17). Akomodasi kepentingan rakyat pun menjadi susah dilakukan yang berujung pada krisis legitimasi.

Krisis legitimasi yang terjadi pun mau tidak mau menyebabkan pemimpin harus mengambil strategi-strategi khusus yang didasarkan pada variabel personal, ideologis, dan struktural (Hudson, 1977: 18-24). Meskipun masyarakat Timur Tengah sudah bosan dengan tindakan semena-mena pemimpin yang diktator, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kepemimpinan personal semacam ini telah mampu mengokohkan rezim yang berkuasa. Sifat diktatoris yang menolak masukan rakyat dalam pemerintahan nyatanya mengakibatkan kekokohan suatu rezim, sehingga pemimpin hanya bisa digoyahkan masyarakat melalui aksi radikal. Penguasa-penguasa di Timur Tengah yang menyandarkan kepemimpinannya pada ideologi kerap mengusung sakralitas mitologi ketika dihadapkan pada modernitas dan rasionalitas (Hudson, 1977: 21). Hal ini dilakukan karena komposisi masyararakat Arab yang tidak lagi homogen sehingga ideologi berbasis agama atau etnis dipandang justru akan menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat. Ideologi menghadirkan tantangan bagi pemimpin untuk memformulasikan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara, visi dan misi bangsa, dan instrumen operasional terkait keputusan politik. Sementara itu, penguatan legitimasi secara struktural dilakukan dengan jalan institusioanalisasi yang bertujuan menciptakan stabilitas rezim melalui penguatan nilai dan norma (Huntington, 1968 dalam Hudson, 1977 : 23). Setiap daerah memiliki sistem representasi politik yang secara struktural bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan.

Kawasan Timur Tengah memang sangat menjanjikan bagi siapapun yang mengetahui arti strategis yang dikandungnya. Barat pun menaruh perhatian khusus pada setiap gejolak maupun pergerakan yang terjadi di kawasan ini. Modernisasi yang terjadi di Barat yang ditandai dengan Revolusi Industri membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Hal inilah yang menyebabkan Barat melirik Timur Tengah yang notabene memiliki sumber daya minyak yang luar biasa namun tidak memiliki kapabilitas yang cukup dalam pengolahannya, padahal di sisi lain Barat sedang kekurangan sumber daya alam dan justru telah memiliki teknik pengolahan minyak tingkat tinggi (Lewis, 2009: 119). Hal inilah yang mengakibatkan Barat mulai merapat ke Timur Tengah dengan cara meningkatkan impor minyak dari Timur Tengah dan mulai melancarkan intervensi politik di kawasan ini. Sejumlah intervensi politik yang dilakukan Barat dapat dilihat dalam kasus nuklir Iran, invasi AS ke Irak, agresi AS ke Libya, dan kerusuhan di Suriah.

Timur Tengah menyimpan lebih dari 60% total produksi minyak dunia. AS sebagai negara industri yang maju membutuhkan konsumsi minyak yang lebih banyak demi keberlangsungan industrinya. Hal ini ditambah dengan populasi penduduk AS yang sangat besar membuat konsumsi akan minyak juga menjadi besar pula. Intervensi-intervensi AS dan Barat di Timur Tengah kerap mengatasnamakan untuk menciptakan demokratisasi, padahal sejatinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan AS adalah ingin mengganti pemerintahan setempat dengan pemerintahan yang pro AS yang siap membantu AS mencapai kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Selain segi ekonomi, Timur Tengah juga menjadi ancaman keamanan bagi AS dan sekutunya, terutama pasca tragedi 9/11 yang merenggut lebih dari 3000 korban jiwa dari kalangan sipil AS. AS pun mencurigai Al-Qaida sebagai dalang di balik peristiwa itu. War on Terrorism kemudian menjadi salah satu kebijakan khas AS demi memberantas pergerakan terorisme yang disinyalir bersarang di Timur Tengah.

Selain menjadi perhatian Barat, terorisme juga menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan di dunia Arab sendiri. Indikasi ulah kelompok Al-Qaida dalam tragedi 9/11 membuat kelompok ini menjadi kelompok teroris paling dicari di abad 20. Al-Qaida in the Islamic Maghrib (AQIM) secara resmi terbentuk pasca Algerian Salafist Group for Preaching and Combat menggabungkan diri sebagai jaringan Al-Qaida di bagian Afrika Utara. Peristiwa ini terjadi pasca Abu Mus’ab al-Zarqawi mengucapkan ikrar setia pada Osama bin Laden sekaligus merombak organisasinya yang bernama Al-Tawhid wal al-Jihad menjadi basis Al-Qaida di Mesopotamia yang kini dikenal sebagai Irak. Negara-negara Eropa seperti Perancis dan Spanyol juga tidak luput dari sasaran Al-Qaida (Filiu, 2009: 213).

Al-Qaida memiliki subjaringan yang sangat banyak. Teror yang dilakukan kelompok ini kerap ditujukan bagi masyarakat nonmuslim Barat yang berada di negara-negara Timur Tengah. Sejumlah teror yang pernah terjadi diantaranya adalah pembunuhan kontraktor Stroytransgaz Rusia, pengeboman di Aljazair yang mengakibatkan tewasnya 30 orang, penyerangan terhadap Mahkamah Konstitusi dan kantor PBB yang menewaskan 41 orang, dan beberapa penculikan terhadap turis asing. Serangan terbesar yang dilakukan Al-Qaida dalah serangan 9/11 yang membuat AS geram dan akhirnya mengajak negara lain memerangi terorisme melalui kebijakan War On Terrorism. Al-Qaida kian menunjukkan kiprahnya melalui pendirian sistem operasional yang terdiri dari The Islamic Movement of Uzbekistan misalnya Taliban, The Jemaah Islamiyah yang ada di Asia Tenggara dan Fath al-Islam yang sebagian besar berbasis di Timur Tengah (Filiu, 2009: 225-6).

Al-Qaida di Semenanjung Arab (AQAP) melancarkan aksi provokatif dan doktrinasinya melalui audio, teks, video, maupun visualisasi dengan memanfaatkan web resmi mereka. Teroris kerap menggunakan kemiskinan sebagai alat untuk memprovokasi masyarakat kelas bawah untuk melakukan pemberontakan dengan memposisikan pemerintah sebagai aktor yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Teroris melancarkan soft tactics melalui puisi, lagu, dan cerita yang dekat dengan masyarakat demi menumbuhkan kebencian masyarakat pada pemerintahnya. Bahkan masyarakat juga dihasut untuk berdonasi bagi kepentingan jihad dan mengatakan bahwa hal itu lebih baik dibanding membayar zakat (Abi Hajir al-Anshari, Issue 5 halaman 32 dalam Page et al, 2011: 160).

Selain memiliki web resmi, AQAP juga kerap mempublikasikan aktivitas “jihad” dan “dakwah” mereka melalui majalah mereka (Page et al, 2011: 152-160). AQAP melakukan kaderisasi jihadis bagi semua kalangan termasuik pemuda, wanita, dan mereka yang melarikan diri dari Somalia menuju Yaman. Mereka inilah golongan yang tidak terpenuhi hak-haknya sehingga pembentukan identitas baru oleh teroris kepada mereka merupakan ide yang cerdik. AQAP bertindak dengan mengatasnamakan jihad dan mengatakan bahwa Barat adalah ancaman yang perlu dilawan. AQAP juga berupaya menggerakkan semangat juang muslim yang tertindas untuk melakukan kekerasan dan mendorong mereka agar berkaca dari perjuangan jihad di masa lalu sebagai basis aksi radikal (Page et al, 2011: 162).

Dalam menghadang pergerakan terorisme, negara-negara Timur Tengah telah memiliki aksi-aksi konkret. Aljazair merupakan salah satu pendiri Global Counterterrorism Forum (GCTF) yang berkonsentrasi pada pengawasan tapal batas, supremasi hukum, dan perlawanan terhadap pendanaan teroris. Dalam mengkonter terorisme, Aljazair juga melakukan konsultasi rutin dengan negara-negara Barat seperti Italia, Jerman, Belanda, Rusia, dan AS (US Department of State, 2012). Bahrain juga berpartisipasi dalam Middle East North Africa Financial Action Task Force yang berfokus pada pemberantasan pendanaan teroris. Negara ini mendukung Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism  pada Maret 2008, dan aktif dalam memperkuat kekuatan udara, laut, dan kontrol perbatasan (US Department of State, 2012). Partisipasi Mesir dalam menghadang teroris terlihat dari partisipasinya dalam program Department of State’s Antiterrorism Assistance (ATA) dan Middle East North Africa Financial Action Task Force. Dalam ranah regional, Mesir turut menjadi bagian dalam Arab League's Counterterrorism Committee yang berupaya mengembangkan kapabilitas counterterrorism negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan..Irak memberantas sumber pendanaan teroris melalui legislasi Anti-Money Laundering/Counterterrorist Finance (AML/CTF) yang termaktub dalam Coalition Provisional Order Number 93. Negeri 1001 malam ini juga memberlakukan undang-undang bagi LSM untuk mengaudit pendanaan LSM dan mewajibkan LSM melaporkan darimana saja sumber pendanaannya (US Department of State, 2012). Selain negara-negara di atas, masih banyak pula negara lain di Timur Tengah yang sudah dan tengah melakukan aksi pemberantasan terorisme.

Kompleksitas masalah yang terjadi di Timur Tengah merupakan bukti bahwa kawasan ini terus mengalami dinamika. Dinamika yang terjadi di Timur Tengah diwarnai oleh sejumlah faktor determinan internal maupun eksternal. Dari segi internal, Timur Tengah mengalami masalah dalam pengintegrasian nasional karena banyaknya kelompok-kelompok yang tidak ingin nilai dan adat yang dimilikinya melebur dengan kelompok lain. Hal ini pada gilirannya mampu menciptakan rivalitas kelompok seperti yang melanda Sunni dan Syiah dimana keduanya menolak untuk menghargai satu sama lain. Tipe kepemimpinan juga menjadi salah satu aspek penting terkait pencapaian stabilitas nasional, dimana tipe kepemimpinan modern lebih prospektif dalam menciptakan stabilitas nasional karena mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Sebaliknya, tipe kepemimpinan tradisional dan transisional kerap diwarnai sejumlah pergolakan. Kepemimpinan yang diktator juga memiliki konsekuensi menciptakan instabilitas perpolitikan domestik. Timur Tengah menjadi ladang emas bagi Barat dalam usaha mendapatkan sumber daya alam berupa minyak yang mereka butuhkan untuk pasokan industrinya. Selain kepentingan ekonomi, Barat juga memiliki kepentingan keamanan dan kepentingan politik. Kepentingan keamanan berkaitan dengan pemberantasan terorisme dan kepentingan politik berkaitan dengan upaya penggulingan rezim di Timur Tengah yang anti-Barat. Terorisme yang bersarang di Timur Tengah juga mencuri perhatian negara-negara Timur Tengah sendiri, terbukti sejumlah negara mulai dan tengah melakukan upaya konterisasi terhadap terorisme melalui keikutsertaan dalam organisasi pemberantas pendanaan terorisme dan kolaborasi dengan dunia internasional. Timur Tengah memang merupakan kawasan potensial yang tengah menjadi sorotan, karena Arab Spring yang terjadi di kawasan ini mampu mempengaruhi iklim politik maupun perekonomian internasional. Tak pelak banyak sekali kekuatan-kekuatan eksternal yang berupaya menanamkan pengaruhnya di kawasan ini.

 

Referensi

Artikel

Andersen, Roy R. et al. 1998. "Political Leadership in the Contemporary Midlle East", dalam Politics and Change in the Middle East. New Jersey : Prentice Hall, hlm. 202-226.

Andersen, Roy R. et al. 1998. “Political Elites”, dalam Politics and Change in the Middle East. New Jersey: Prentice Hall, hlm. 175-201.

Bowman, Bradley L. 2008. "After Iraq : Future US Military Posture in the Middle East", dalam The Washington Quarterly, 31 (2): 77-91.

Drysdale, A. & Blake, G.H. 1985. “National Integrations: Problems, Processes and Prospects”, dalam The Middle East and North Africa: A Political Geography. New York: Oxford University Press, hlm. 149-190.

Hudson, Michael C. 1977. “Cultural Pluralism in the Arab World”, dalam Arab Politics: The Search for Legitimacy. New Haven and London: Yale Univesity Press, hlm. 56-81.

Hudson, Michael C. 1977. “The Elements of Arab Identity”, dalam Arab Politics: The Search for Legitimacy. New Haven and London: Yale Univesity Press, hlm. 33-55.

Hudson, Michael C., 1977. "The Legitimacy Problem in Arab Politics", dlm Arab Politics: The Search for Legitimacy. New Haven and London: Yale University Press, hlm. 1-30.

Lewis, Bernard. 1997. "The West and The Middle East", dalam Foreign Affairs, 76 (1): 114-130.

Page, Michale et al. 2011. "Al-Qaeda in the Arabian Peninsula: Framing Narratives and Prescriptions", dalam Terrorism and Political Violence, 23: 150-172.

 

Web

US Department of State. 2012. Chapter 2. Country Reports : Middle East and North Africa Overview [WWW] Available from: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195544.htm [Accessed 07/10/13].

 

 

 

 



Read More | Respon : 1 komentar

1 Komentar

rio

pada : 15 February 2014


"postingan yg sangat bagus, sgt mmbantu saya .. yg ingin sy tanyakan apakah mbak nurlaili mempunyai data " bagaimana kinerja war on terror di timur tengah" .. insyaallah kalau ada datanya bisa sy jdikan bahan untuk data skripsi saya :)syukron"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.071