NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

POLITIK LUAR NEGERI: KONSEP DASAR DAN EVOLUSINYA

19 September 2013 - dalam Perbandingan Politik Luar Negeri Oleh nurlaili-azizah-fisip11

POLITIK LUAR NEGERI: KONSEP DASAR DAN EVOLUSINYA

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Kepentingan nasional tiap negara termanifestasikan dalam politik luar negeri yang diaplikasikannya. Studi mengenai politik luar negeri menjadi begitu esensial untuk dikaji, mengingat keinginan suatu negara untuk selalu eksis dalam percaturan internasional kian meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai subject of study, studi politik luar negeri mempelajari bagaimana menganalisis dan mendeskripsikan politik luar negeri suatu negara dengan cara berkonsentrasi pada gejala-gejala umum yang mencuat di permukaan, baik dari segi pola, sifat, maupun jenis politik luar negeri tersebut berdasarkan konteks proses dan tujuan formulasinya. Selain itu, studi ini juga berfokus pada faktor-faktor determinan yang turut mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh decision makers (Wicaksana, 2007: 20). Studi politik luar negeri secara tradisional lebih berkonsentrasi pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas power dan keamanan suatu negara melalui menghindari perang jika memungkinkan, memutuskan melawan jika diperlukan, dan memelihara integritas perbatasan negara (Breuning, 2007: 5)

Studi politik luar negeri memiliki ambisi, yakni bergerak melampaui pengetahuan intuitif menuju pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit akan memudahkan pengujian kembali asumsi yang sudah dibuat dan mempertanyakan apa yang diperoleh dari pengalaman. Disinilah tujuan prominen dari studi politik luar negeri, yakni membedakan secara sistematis dan mengkomparasikannya (Breuning, 2007: 17). Kadangkala decision makers tidak membuat keputusan secara tepat, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, misalnya interpretasi sempit mengenai pengalaman yang pernah diperoleh atau komparasi krisis yang dangkal. Melalui pemahaman politik luar negeri yang komparatif dan sistematis, maka pengetahuan yang dihasilkan pun akan jauh lebih bermanfaat dibanding hanya mengetahui fakta-fakta sejarah. Pemahaman yang sistematis mengenai peristiwa yang terkait politik luar negeri juga akan menuntun decision makers mengambil respon dan keputusan dengan tepat (Breuning, 2007: 17). Melalui pemahaman yang demikian pula, karakter pemimpin satu akan bisa dipahami oleh pemimpin lainnya, sehingga kesempatan untuk bernegosiasi juga akan terbuka dan meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Politik luar negeri selalu dicanangkan berbasis kepentingan nasional demi mencapai tujuan nasional, dimana tujuan nasional tersebut merupakan elaborasi kepentingan negara bangsa tersebut (Morgenthau, 1977 dalam Wicaksana, 2007: 20). Di sinilah letak nature dari politik luar negeri. Dengan demikian politik luar negeri sangat berelasi atau berkaitan erat dengan keinginan untuk mencapai kepentingan nasional tertentu dan menjadi instrumen esensial dalam menjalin interaksi antarnegara bangsa. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, decision makers selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya, meskipun kadang keputusan yang diambilnya dipandang irasional dan tidak populer oleh banyak kalangan. Misalnya adalah keputusan Chamberlain, Perdana Menteri Inggris, untuk berkompromi dengan Hitler dalam Konferensi Munich 1938 terkait wilayah Sudetenland. Meskipun kompromi ini berakhir dengan pengkhianatan Jerman, namun Chamberlain sudah berupaya untuk menggunakan rasionalitasnya dalam mengambil keputusan untuk menjalin kompromi tersebut demi mencapai kepentingan negaranya. Rasionalitas memang tidak menjamin hasil yang diinginkan, karena hasilnya tergantung pada reaksi pelaku lain (Breuning, 2007: 4). Di samping rasionalitas, terdapat pula konsep good decisions. Hampir dalam setiap kebijakan, terdapat penilaian baik atau buruk terhadap kebijakan tersebut. Penilaian yang demikian disandarkan pada pengetahuan bahwa pengambilan keputusan akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau sebaliknya, mendatangkan bencana. Hal ini bisa dilihat dari keputusan Chamberlain berkompromi dengan Hitler yang meengakibatkan Inggris masuk dalam pusaran krisis. Decision maker seperti Chamberlain “harusnya tahu lebih baik” mengenai keputusan yang diambilnya. Namun hasil yang terjadi di belakang selayaknya tidak dijadikan patokan satu-satunya bahwa keputusan itu baik atau buruk (Breuning, 2007: 4).

Konsep politik luar negeri sebagai subject of study memiliki domain yang lebih luas dibanding kebijakan publik, khususnya di AS. Studi ini berakar di Eropa pada abad 17 saat negara modern lahir. Cohen (1968) mengungkapkan bahwa politik luar negeri memiliki “derajat yang lebih penting” dibanding kebijakan lainnya, karena berkaitan dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan khusus, dan nilai-nilainya lebih fundamental (Cohen, 1968: 530 dalam Carlsnaes, 2002: 4). Konsekuensi logis dari tesis ini adalah politik luar negeri menjadi hal yang sangat esensial dan elit politik dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya demi perbaikan kualitas pelayanan kepada publik. Akibat Perang Dunia 1 yang menimbulkan banyak korban dan permusuhan, beberapa negarawan berpengaruh termasuk Woodrow Wilson pun berupaya untuk mengakhiri praktik kenegaraan dan diplomasi tradisional yang tertutup. Upaya ini pun gagal seiring meletusnya Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II politik luar negeri pun menjadi studi akademis, implikasinya adalah 1) institusi pemerintahan yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri harus bisa dibuat lebih efisien dalam mengejar tugas-tugas mereka; dan 2) adanya dorongan ideologis untuk mendemokratisasi politik luar negeri, yakni bagaimana nilai-nilai dan kepentingan publik harus diintroduksikan dalam setiap tahap formulasi dan pelaksanaan kebijakan (Carlsnaes, 2002: 4-5).

Peradaban yang semakin berkembang mengisyaratkan adanya perkembangan pula terhadap isu politik luar negeri yang kian beragam (Breuning, 2007: 6). Diplomasi pun semakin berkembang dengan adanya public diplomacy yang mengisyaratkan adanya keterbukaan dan keterlibatan publik. Meskipun state dan kepala negara masih memiliki otoritas tertinggi dalam formulasi politik luar negeri, namun kini sudah banyak nonstate actors yang secara langsung maupun tidak langsung turut menjadi faktor determinan dalam decision making process. Kajian mengenai citizen diplomacy pun semakin gencar digaungkan. Contoh citizen diplomacy ini adalah negosiasi Pendeta Jesse Jackson dengan pemerintah Suriah pada tahun 1984 untuk membebaskan pilot Angkatan Laut AS, Letnan Robert Goodman, yang telah ditangkap setelah pesawatnya ditembak jatuh di wilayah Suriah yang dikuasai di Lebanon.

Rivalitas antarnegara untuk menjadi kekuatan dunia semakin meningkat dari hari ke hari, begitu juga dengan semakin beragamnya kepentingan nasional yang ingin dicapai negara. Fenomena seperti ini merupakan ever-present process yang akan terus berlangsung dan akan berhenti ketika peradaban manusia musnah. Oleh karena itu, studi politik luar negeri masih akan berprospek hingga nanti dan semakin menarik untuk diteliti. Studi politik luar negeri ini merupakan upaya untuk memahami bukan hanya mengapa pemimpin membuat pilihan, tetapi juga bagaimana dan mengapa kendala maupun kesempatan internasional mempengaruhi pilihan mereka (Breuning, 2007: 6).

Dari pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa studi politik luar negeri merupakan studi yang sangat esensial. Sejalan dengan pemikiran Cohen (1968) yang mengatakan bahwa politik luar negeri lebih penting dibanding kebijakan yang lain, hal ini mengisyaratkan bahwa studi ini masih akan berprospek. Studi politik luar negeri bukan hanya berfokus pada bagaimana kebijakan diformulasikan, tetapi juga  mendeskripsikan faktor-faktor determinan apa saja yang turut mempengaruhi decision making process. Studi ini akan meningkatkan pemahaman eksplisit jika dikaji secara komparatif dan sistematis dan juga bisa menjadi pilar penyokong dalam mengambil keputusan secara tepat dan strategis.

 

Referensi

Breuning, Marijke (2007). Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave MacMillan. Ch.1.

Carlsnaes, Walter. (2002) “Foreign Policy”, in Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A. Simmons (eds.), Handbook of International Relations, Sage, pp. 331-349.

Wicaksana, I.G.Wahyu (2007). “Epistemologi Politik Luar Negeri: ‘A Guide to Theory’”, Global & Strategis, 1(1); pp.18-29.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.023