NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

GEOPOLITIK INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA (week 13)

07 June 2013 - dalam Geopolitik dan Geostrategi Oleh nurlaili-azizah-fisip11

GEOPOLITIK INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Kawasan Asia Tenggara merupakan empat dari sembilan choke points strategis yang tersebar di seluruh penjuru dunia, sehingga tidak mengherankan isu-isu politik maupun keamanan kerap mewarnai konstelasi kawasan ini. Dinamika geopolitik kawasan yang mewarnai perjalanan negara-negara Asia Tenggara tidak terlepas dari interaksi yang dibangun antarnegara dalam kawasan (Yudhoyono, n.d: 4). Potensi  sumber daya alam yang melimpah ditambah posisi yang strategis membuat kawasan Asia Tenggara kerap menjadi sasaran geostrategi aktor-aktor di dalam dan luar kawasan, bahkan tak jarang sejumlah kekuatan eksternal berupaya menyusupi maupun menanamkan pengaruhnya di kawasan ini. Banyaknya aktor yang terlibat kerap mengakibatkan clash of interests yang berujung pada ketegangan. Hal ini bisa dilihat dari sengketa maritim di Laut China Selatan dan Selat Malaka. Kedua titik ini merupakan titik maritim dan energi yang paling vital bagi sejumlah negara. Geopolitik yang akan dibahas adalah geopolitik Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta perspektif ketiga negara tersebut terhadap posisi strategis Selat Malaka.

Dinamika geopolitik Indonesia banyak dipengaruhi oleh dinamika kawasan. Presiden Yudhoyono (n.d) dalam artikelnya yang bertajuk “Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim” mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan geopolitik utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara dari semua sektor, yakni politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Kebijakan geopolitik Indonesia ini termanifestasi dalam Wawasan Nusantara (Yudhoyono, n.d: 18). Pada masa Orde Baru, pengimplementasian kebijakan geopolitik mengandalkan metode diplomasi yang disebut dengan “diplomasi pembangunan” yang bertujuan untuk “mendekati” AS, Jepang, dan mitra dagang Indonesia demi memulihkan perekonomian domestik yang carut marut. Dapat dilihat di sini bahwa sektor ekonomilah yang menjadi fokus utama saat itu (Universitas Indonesia, n.d: 36).

Disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation) menunjukkan bahwa negara-negara wajib meletakkan dasar-dasar perjanjian tersebut sebagai pedoman untuk menghindari ancaman maupun penggunaan kekerasan (renunciation of the threat or the use of force). Dengan berpegang pada pedoman-pedoman tersebut, diharapkan negara-negara yang terlibat perjanjian mampu menyelesaikan setiap ketegangan atau perselisihan paham melalui langkah prosedural yang logis dan rasional, efektif, dan fleksibel dengan mereduksi kecurigaan yang berimplikasi pada terhambatnya kerjasama maupun perdamaian (Universitas Indonesia, n.d: 36).

Dalam mewujudkan pertahanan negara, Indonesia masih mengalami sejumlah kendala, misalnya kebijakan dan strategi pertahanan yang belum komprehensif, partisipasi masyarakat yang rendah dalam upaya membangun pertahanan, sarana dan prasarana yang masih minim, masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota TNI, minimnya kepemilikan alutsista dan pemeliharaan yang kurang memadai akibat anggaran pertahanan yang rendah, dan lainnya (Universitas Indonesia, n.d: 39). Geostrategi pertahanan yang telah diupayakan Indonesia antara lain: (1) perjanjian Military Training Area (MTA) dengan Singapura; (2) latihan militer bersama dengan Malaysia (KEKAR MALINDO, MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA); (3) Joint Commission for Bilateral Cooperation bersama Filipina terkait masalah Moro dan isu perbatasan; (4) kerjasama dengan Thailand untuk menangani isu separatism; (5) penguatan kerjasama pertahanan dengan ASEAN; (6) kerjasama dengan Eropa, Australia, China, dan Rusia terkait pelatihan militer dan fasilitas perlengkapan TNI, dan lain sebagainya (Universitas Indonesia, n.d: 40-41).

Geopolitik Malaysia adalah mempertahankan keutuhan wilayahnya yang dipisahkan Laut Natuna. Wilayah semenanjung dengan wilayah Sabah dan Serawak juga dianggap menjadi salah satu tantangan geopolitik yang harus dihadapi Malaysia di masa depan. Malaysia memiliki sejumlah hubungan yang cukup intim dengan negara tetangganya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ia masih menyimpan kecurigaan dan belum sepenuhnya percaya terhadap negara-negara sekitarnya tersebut. Salah satu kecurigaan Malaysia dilatarbelakangi oleh sengketa batas maritim wilayahnya dengan Singapura dan Indonesia yang hingga kini masih belum ditemukan solusinya. Geopolitik Malaysia juga mendapat ancaman terkait The Rising China yang mengklaim Laut China Selatan yang meliputi gugusan Spratly Island (Yudhoyono, n.d: 4-5).

Geostrategi yang dilakukan Malaysia antara lain penguatan alutsista –kapal permukaan dan kapal selam− yang dipasok dari negara lain; pembangunan pangkalan baru Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) di Lumut dan Sabah; dan pengembangan pangkalan Angkatan Laut di Teluk Sepanggar (Sabah) demi memperkuat pertahanan maritim di kawasan Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan Laut China Selatan (Yudhoyono, n.d: 12).

Perluasan dan penguatan pertahanan di atas dilatarbelakangi oleh dua isu krusial, yakni isu politik keamanan dan isu ekonomi. Dari segi isu politik keamanan, tugas TLDM adalah menjaga dan menjamin agar SLOC (sea lines of communication) Malaysia, yakni Laut Natuna, tetap terbuka, mengingat Serawak dan Sabah adalah kawasan integral dari Malaysia. Kawasan perairan Sulu dan Sulawesi yang rawan aksi terorisme harus dijaga agar tidak mengganggu keamanan wilayah Sabah dan lainnya (Yudhoyono, n.d: 13).

Dari segi ekonomi, Laut Sulawesi yang kaya akan kandungan minyak dan gas bumi pun tak luput dari perhatian Malaysia. Potensi kekayaan laut ini membuat Malaysia mengklaim perairan teritorial dan ZEE Indonesia di Laut Sulawesi yang dikenal dengan Blok Ambalat. Oleh sebab itu, Malaysia pun memperkuat armada laut dan udaranya di kawasan perairan Sulu dan Sulawesi. Selain di kawasan ini, penguatan armada laut Malaysia juga dilakukan di kawasan Laut China Selatan yang menjadi perebutan banyak pihak (Yudhoyono, n.d: 13).

Singapura juga memiliki geopolitik yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, yakni untuk mempertahankan wilayahnya. Sejak merdeka dan berdiri sebagai sebuah negara, Singapura selalu merasa dalam posisi geopolitik yang tidak menguntungkan akibat diapit oleh dua negara yang cukup potensial, yakni Indonesia dan Malaysia. Posisi Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan Malaysia yang banyak dihuni etnis Melayu dipandang Singapura dapat mengancam eksistensi negaranya (Yudhoyono, n.d: 5).

Pergerakan ekonomi Singapura bergantung dari pergerakan arus barang dan jasa, sehingga kepentingan geopolitik negara ini tidak akan jauh-jauh dari kepentingan pengamanan SLOC. Titik SLOC yang cukup vital adalah Selat Malaka dan Laut China Selatan yang mendekatkan Singapura dengan kawasan Asia Timur dan Samudera Hindia (Yudhoyono, n.d: 6). Menyadari bahwa luas negaranya kecil, Singapura berupaya mengembangkan postur militernya. Hingga kini, Singapura tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki anggaran militer terbesar dan postur pertahanan terkuat di dunia.

Geostrategi Singapura dikenal dengan porcupine strategy yang dikembangkan dari poisonous shrimp strategy. Porcupine strategy merupakan strategi pertahanan yang berasumsi bahwa Singapura tidak akan bisa mendestruksi secara total negara agresornya, namun pihak agresor memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi tinggi terkait tindakan agresinya ke Singapura (Yudhoyono, n.d: 13). Strategi ini merupakan basis pengembangan Angkatan Laut Singapura. Pertahanan negara ini begitu kuat dengan kepemilikan kapal perang yang melebihi kebutuhan pertahanan domestik. Pengembangan Angkatan Laut ini bertujuan untuk menjaga keamanan SLOC Singapura di Selat Malaka, Laut China Selatan, Teluk Persia, dan Laut Merah (Yudhoyono, n.d: 14).

Ketiga negara di atas memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap pengamanan Selat Malaka. Selat Malaka yang berada diantara Samudera Hindia dan Pasifik merupakan jalur transportasi yang vital bagi sejumlah negara di sekitarnya. Hal ini tidak mengherankan karena hampir 72% kapal tanker seluruh dunia dan lebih dari 500 kapal berlayar melewati kawasan ini setiap harinya (Universitas Indonesia, n.d: 42). Selat Malaka memiliki ukuran panjang sekitar 800 km, lebar 50 hingga 320 km, dan kedalaman minimal 32 meter. Selat ini merupakan selat terpanjang di dunia yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional. Sekitar 30% dari perdagangan dunia dan 80% dari impor minyak Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, melalui selat ini,  yakni sekitar 11,0 Mb/d pada tahun 2003. (Rodrigue, 2004: 13). Posisi yang strategis ini dinilai dapat mengundang kejahatan, misalnya peredaran barang ilegal dan aksi perompakan laut.

Sejarah mengatakan bahwa Selat Malaka yang menjadi basis perdagangan kawasan sekitarnya telah memainkan peran signifikan dalam pembentukan kawasan pesisir seperti Sriwijaya, Aceh, Malaka, dan Johor. Selat Malaka juga memberi andil besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara pantai seperti Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Jika perdamaian dan stabilitas di selat ini terjaga, maka pembangunan daerah, pasokan energi, dan perdagangan internasional antara Uni Eropa dan Asia Timur otomatis akan mengalami peningkatan. Peran krusial Selat Malaka yang paling utama adalah sebagai SLOC terpenting setelah Selat Hormuz, jalur perdagangan, dan jalur pergerakan angkatan laut dari berbagai negara (Monika, 2011: 91). Menyadari akan pentingnya keamanan Selat Malaka, ketiga negara –Indonesia, Malaysia, dan Singapura− pun sepakat meresmikan Malsindo Trilateral Coordinated Patrol pada tanggal 20 Juli 2004 di Batam, dimana kegiatan yang diusung adalah patroli terkoordinasi antar ketiga negara (Universitas Indonesia, n.d: 42).

Tidak hanya ketiga negara di atas saja yang memandang penting Selat Malaka. Sejumlah kekuatan eksternal seperti AS, China, dan Jepang juga memiliki kepentingan di selat ini. Kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, adalah ingin menghambat perjalanan minyak menuju China dari Timur Tengah. Kepentingan geopolitik China berkaitan erat dengan pengamanan SLOC-nya yang terbentang dari Teluk Persia hingga Laut China Timur, karena jalur SLOC ini merupakan jalur pengangkutan minyak yang paling penting bagi China (Yudhoyono, n.d: 8).

Mengingat China adalah salah satu negara yang konsumsi minyaknya cukup tinggi terkait pemenuhan kebutuhan industrinya, AS pun khawatir kelancaran sirkulasi pengangkutan minyak akan berimplikasi terhadap meningkatnya perekonomian China. Kekhawatiran ini bukan tidak beralasan. Ketika perekonomian China semakin masif, maka hegemoni AS di ranah Asia Pasifik bahkan internasional ditakutkan akan menurun dan digantikan oleh China. Upaya yang ditempuh AS selanjutnya adalah memasukkan angkatan militernya ke Selat Malaka di bawah justifikasi penguatan Regional Maritime Security di Asia Tenggara dan memasifkan basis militer serta latihan militer bersama, khususnya dengan Filipina, demi memantau perkembangan dan mereduksi ancaman di Selat Malaka (Cipto, 2007:142).

Selain Selat Malaka, China juga memiliki kepentingan untuk menguasai Laut China Selatan, termasuk Paracel dan Spratly Island. Potensi minyak dan gas bumi yang melimpah di kawasan ini membuat China menetapkan Laut China Selatan sebagai satu dari empat core national interest selain Taiwan, Tibet, dan Xinjiang. Oleh sebab itu, kehadiran kapal asing −dalam hal ini kapal perang AS− di kawasan ini akan selalu memantik kegeraman dari China (Yudhoyono, n.d: 8). China pun mengembangkan angkatan lautnya dengan cara menguatkan armada kapal atas air dan kapal selam serta membeli kapal induk dari Rusia (Yudhoyono, n.d: 15).

Alasan geopolitik Jepang di Selat Malaka tidak jauh berbeda China, yakni ingin mengamankan SLOC-nya yang terbentang dari Teluk Persia hingga ke Laut Jepang. Mengingat Jepang adalah negara yang miskin sumber daya mentah maupun energi, pengamanan SLOC ini bertujuan untuk mengamankan pasokan energi dari Timur Tengah. Kekhawatiran Jepang terkait keamanan SLOC-nya ini membuat Jepang mengirimkan kapal Japan Coast Guard untuk menggelar patroli di perairan Selat Malaka secara rutin (Yudhoyono, n.d: 9).

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perspektif dan geostrategi Indonesia, Malaysia, dan Singapura terhadap Selat Malaka.

Indonesia. Selat Malaka merupakan titik penting bagi Indonesia. Bukan hanya dalam era kekinian saja selat ini memiliki posisi penting dalam geopolitik Indonesia. Sejak ratusan tahun silam, selat ini telah berperan terhadap pembentukan sejumlah daerah pesisir di Sumatera, misalnya Aceh dan Sriwijaya. Sejak itu pula Selat Malaka berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kawasan tersebut. Posisi Indonesia yang dipandang sebagai salah satu kawasan strategis menjadikannya sebagai jalur perpanjangan perlintasan minyak dan komoditas lain dari Selat Malaka.

Indonesia memandang sebagian Selat Malaka sebagai ZEE Nusantara. Dalam mengamankan Selat Malaka pun Indonesia berpedoman pada ZEE ini. Dalam artikel yang bertajuk Singaporean Journal of International & Comparative Law (1998: 314), diketahui bahwa Indonesia memiliki strategi jangka panjang agar tidak terlalu bergantung pada Selat Malaka melalui pemberlakuan jalur lain, yakni Selat Sunda dan Lombok-Makassar (Singaporean Journal of International & Comparative Law, 1998: 314).

Indonesia juga memperkuat kekuatan tempurnya di kawasan Selat Malaka melalui penyediaan skuadron pesawat tempur F-16 blok 52 yang dilengkapi dengan senjata mutakhir di Pangkalan Udara (lanud) TNI Angkatan Udara Roesmin Nuryadin, Pekanbaru. Mayor Sus Filfadri selaku Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud TNI AU membeberkan bahwa dipilihnya Lanud Roesmin Nuryadin sebagai lokasi penempatan satu skuadron pesawat tempur F-16 tersebut tidak lepas dari lokasi strategis Lanud Pekanbaru yang secara geografis berada di kawasan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia serta Singapura (metrotvnews.com, 2013).

Malaysia. Selat Malaka memiliki arti penting bagi Malaysia mengingat lebih dari setengah kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia ditempatkan di selat tersebut (Singapore Journal of International & Comparative Law, 1998: 314). Malaysia mengklaim bahwa Selat Malaka merupakan bagian dari perairannya yang berarti selat tersebut merupakan bagian dari kedaulatannya. Berkaitan dengan Selat Malaka, Malaysia juga merespon baik adanya rencana pembangunan jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Rupat, Indonesia, dengan Teluk Gong, Malaysia (Kampung TKI, n.d). Dengan dibangunnya megaproyek jembatan ini, devisa negara dipastikan akan mengalami lonjakan. Kerjasama pertahanan yang digelar Malaysia untuk mengamankan Selat Malaka antara lain (1) Malacca Strait Sea Patrol atau Masilindo Trilateral Coordinated Patrol bersama Indonesia dan Singapura; dan (2) The Eyes in the Sky oleh Malacca Strait Security Initiative (MSSI) bersama Indonesia, Singapura dan Thailand (Vavro, 2008: 13-14).

Singapura. Mengingat Singapura merupakan negara yang “mini” dari segi luas wilayah, maka kewaspadaannya terhadap negara lain menjadi tinggi. Namun hal inilah yang menjadikan Singapura memiliki mentalitas baja dalam mempertahankan wilayahnya. Sehingga tidak mengherankan jika negara ini begitu concern pada pertahanan negaranya melalui pemberlakuan anggaran pertahanan yang sangat besar. Nilai penting Selat Malaka bagi negara ini bisa dlihat dari segi ekonomi dan strategis, navigasi, sumber daya laut, dan pariwisata (Singapore Journal of International & Comparative Law, 1998: 315).

Dalam mengamankan Selat Malaka, Singapura tidak mengambil langkah sendirian. Bersama dengan Indonesia, Singapura mengadakan perjanjian mengenai Military Training Area (MTA) pada tahun 2000 (Universitas Indonesia, n.d: 49). Masih berkaitan dengan pengamanan Selat Malaka, keduanya juga terlibat latihan militer bersama secara rutin dimana Singapura telah mendirikan Air Combat Maneuvering Range di Pekanbaru untuk digunakan bersama (Universitas Indonesia, n.d: 42). Strategi pertahanan Singapura, porcupine strategy, juga bertambah kuat karena disokong oleh aktifnya Singapura dalam dialog dan forum internasional terkait kerjasama keamanan (Cipto, 2007: 136-7).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika geopolitik ketiga negara dipengaruhi oleh dinamika kawasan Asia Tenggara. Segala macam kebijakan geopolitik yang diambil tiap negara berkaitan erat dengan fenomena-fenomena yang muncul di kawasan. Selat Malaka sebagai salah satu choke point strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki arti penting bagi negara-negara sekitarnya, khususnya dari segi ekonomi. Tidak mengherankan jika banyak sekali aktor yang ingin menanamkan dominasinya kepada selat ini, baik aktor intra maupun ekstra kawasan. Beragamnya kepentingan yang terlibat tak pelak mengakibatkan terjadi ketegangan-ketegangan yang berujung pada konflik. Sejumlah negara yang menyadari akan potensi konflik ini berupaya melakukan tindakan preventif demi mengamankan kawasan perairan Selat Malaka, mengingat ketidakkondusifan keamanan kawasan ini akan berimbas pada konstelasi keamanan secara domestik maupun regional.

Penulis memandang bahwa konstelasi keamanan Selat Malaka masih diwarnai sejumlah konflik tapal batas dan kejahatan transnasional (terorisme, sea piracy). Seiring globalisasi, nilai Selat Malaka ini akan terus bertumbuh dengan intensitas perdagangan yang kian meningkat. Pertempuran kepentingan dan upaya perluasan sphere of influence diprediksi masih akan terjadi di selat ini, mengingat banyaknya keuntungan yang menggiurkan dari nilai strategis yang ditawarkannya. Hal ini merupakan tantangan bagi ASEAN agar semakin meningkatkan kiprahnya di kawasan. Sebagai organisasi regional, ASEAN harus menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mereduksi setiap potensi konflik di kawasan ini agar tidak menjadi konflik terbuka.

 

Referensi:

Artikel

Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Monika, Fika. 2011. Aspek Geostrategis Selat Malaka. Universitas Indonesia.

Rodrigue, Jean-Paul. 2004. Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution. New York: Department of Economics & Geography, Hofstra University., pp. 1-17. PDF Version.

Singapore Journal of International & Comparative Law. 1998. The Importance Of The Straits Of Malacca and Singapore. Singapore: University of Singapore., pp. 301-322.

Vavro, Caroline, 2008. Piracy, Terrorism and the Balance of Power in the Malacca Strait dalam Canadian Naval Review Volume 4, Number 1 (SPRING 2008).

 

Web

KAMPUNG TKI. n.d. Malaysia Sambut Jembatan Selat Malaka [WWW] Available from: http://www.kampungtki.com/baca/20410 [Accessed 03/06/13]

METROTVNEWS.COM. 2013. Perkuat Selat Malaka, F-16 Disiapkan di Pekanbaru [WWW] Available from: http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/19/1/139545/Perkuat-Selat-Malaka-F-16-Disiapkan-di-Pekanbaru [Accessed 07/06/13]

UNIVERSITAS INDONESIA. n.d. Defence Cooperation Agreement (DCA) RI – Singapura [WWW] Available from: http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/133050-T%2027872-Faktor%20faktor%20penyebab-Metodologi.pdf [Accessed 04/06/13]

YUDHOYONO, SUSILO BAMBANG. n.d. Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim [WWW] Available from: http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5&Itemid=22 [Accessed 04/06/13]

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.681