NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

REZIM PEMANASAN GLOBAL

07 June 2013 - dalam Rezim-rezim Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

REZIM PEMANASAN GLOBAL

Oleh : Nurlaili Azizah (071112001)

Isu mengenai pemanasan global telah mengusik hati para pengambil keputusan  di banyak negara. Cuaca dan iklim yang tidak menentu, ditambah sejumlah kerusakan lainnya, mau tidak mau membuat isu pemanasan global ini menjadi topik perbincangan internasional. Para pengambil keputusan di sejumlah negara pun menyadari bahwa kerusakan lingkungan yang semakin nyata, misalnya meningkatnya gas rumah kaca, CFC, karbondioksida, dan gas berbahaya lainnya, tidak hanya mengancam pada tataran domestik negarnya saja, namun sudah menyentuh ranah global. Sebenarnya manusia juga turut berperan terhadap kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada pemanasan global ini. Gas-gas rumah kaca yang berperan dalam penipisan lapizan ozon merupakan sumbangan dari aktivitas-aktivitas manusia di negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Oleh sebab itu, upaya menangani kerusakan lingkungan ini bukan hanya tamggumg jawab satu atau dua negara saja, melainkan tanggung jawab global.

Dalam artikelnya yang bertajuk “Designing Negotiations toward a New Regime: The Case of Global Warming”, James K. Sebenius (1991) mengungkapkan bagaimana negara-negara membentuk rezim untuk menangani permasalahan pemanasan global ini demi mengakomodasi kepentingan mereka. Sebenius (1991) mengatakan bahwa hingga kini belum terbentuk rezim internasional yang secara khusus menangani isu pemanasan global. Sejumlah kendala masih ditemukan dalam upaya pembentukan rezim ini. Hal ini cukup masuk akal mengingat isu pemanasan global merupakan isu yang sangat kompleks yang menyangkut industri besar negara maju dimana negara berkembang juga berpotensi untuk berkontribusi lebih besar dalam peningkatan gas rumah kaca ke depannya.  

Dalam menangani hal ini, pembentukan sebuah pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah keniscayaan yang dianggap dapat menjawab segala permasalahan terkait pemanasan global. Pembentukan pembangunan berkelanjutan melalui rezim internasional dipandang dapat berkontribusi dalam meminimalisir resiko dan kerugian negara-negara yang terkena dampak pemanasan global. Terdapat sejumlah usaha untuk menuju pembentukan rezim pemanasan global ini, diantaranya upaya UNEP (United Nations for Enviromental Programme) dan WMO (World Meteorological Organization) untuk membentuk IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) yang dimulai pada tahun 1991 bersama negara-negara anggota G-7 (Sebenius, 1991: 111).

Aksi kolektif global dalam memerangi pemanasan global juga termanifestasikan dalam sejumlah dialog dan konvensi, misalnya Stockholm Conference (1972), Earth Summit (1992), Earth Summit +5 (1997), dan sejumlah pertemuan lainnya (Chasek & Miller, 2005: 239). Dalam upaya pembentukan rezim pemanasan global, terdapat dua bentuk negosiasi yang dikemukakan oleh Sebenius (1991). Kedua negosiasi tersebut merujuk pada penciptaan Hukum Laut dan CFC. Negosiasi Hukum Laut menitikberatkan pada pengombinasian sejumlah protokol yang melahirkan package deal. Namun upaya ini tidak berhasil akibat penolakan AS dan sekutunya. Negosiasi CFC merupakan negosiasi yang dinilai paling sukses karena berhasil melahirkan protokol Montreal, dimana negosiasi ini menghasilkan kesepakatan tanpa perlu reratifikasi.

Mengingat bahwa isu pemanasan global merupakan isu yang krusial dan kompleks yang melibatkan banyak negara, negosiasi pasca CFC dan Hukum Laut dipandang akan berjalan lebih alot. Sebenius (1991) mengungkapkan bahwa isu pemanasan global akan berimplikasi signifikan terhadap perindustrian negara maju dan perekonomian negara berkembang. Negara-negara yang berperan dalam menyumbangkan gas rumah kaca diharapkan dapat sedikit mengorbankan kepentingannya demi upaya mereduksi gas rumah kaca ini. Sejumlah resiko ini agaknya akan berimplikasi pada keengganan negara-negara untuk terlibat dalam upaya negosiasi pembentukan rezim pemanasan global, karena dianggap dapat merugikan kepentingan negara mereka (Sebenius, 1991: 120).

Kemungkinan resiko yang ditimbulkan ini membuat Sebenius (1991) sadar bahwa dibutuhkan negosiasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dan memberi keuntungan kepada para anggotanya tanpa adanya kompleksitas aturan dan agenda (Sebenius, 1991: 122). Hal ini mengalami kendala mengingat bahwa sejumlah protokol dalam rezim pemanasan global harus diatur secara spesifik dan kompleks. Pembentukan rezim lingkungan global juga mendapat tantangan dengan hadirnya kelompok-kelompok kepentingan yang berbasis ideologi maupun ekonomi yang tidak menginginkan adanya rezim ini. Tantangan ini bisa dilihat dari kegagalan negosiasi Hukum Laut. Saat itu, kelompok kepentingan yang ada beranggapan bahwa pembentukan rezim pemanasan global mampu berimplikasi pada menurunnya tingkat perekonomian mereka, karena mereka memiliki kewajiban untuk mereduksi aktivitas industrinya (Sebenius, 1991: 130). Posisi dilematis negara pun kerap menjadi penghalang negosiasi. Hambatan juga datang saat negosiasi CFC, namun bisa dipecahkan melalui upaya penelitian CFC atau yang lebih dikenal dengan Dupont’s scienteific conversion.

Dalam mereduksi kemungkinan munculnya kelompok kepentingan di atas, Sebenius (1991) menawarkan sejumlah solusi berupa sustainable approaches, baseline protocol, dan tindakan sukarela (Sebenius, 1991: 134). Ia juga mengungkapkan bahwa dibutuhkan seminar informal maupun konferensi yang terdiri dari negara maju dan berkembang mengenai isu pemanasan global demi membangkitkan kesadaran mereka atas krisis lingkungan yang terjadi. Pembentukan kelompok advisor juga dinilai penting untuk memberi saran maupun pengarahan kepada negara-negara agar bertindak adil terhadap lingkungan dan secara kolektif membangun kesadaran peduli lingkungan.

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa hingga kini belum benar-benar ada rezim yang secara khusus bergerak dalam isu pemanasan global. Banyaknya kepentingan yang terlibat, ditambah dengan posisi dilematis negara anggotanya, membuat pembentukan rezim ini berjalan alot. Isu pemanasan global menjadi isu yang pelik mengingat tidak hanya satu atau dua negara saja yang terkena dampak dari krisis lingkungan ini, melainkan banyak negara dalam lingkup global. Negara-negara belum sepenuhnya berkomitmen terhadap upaya penanganan isu lingkungan ini, karena akan berimplikasi pada penurunan perekonomian mereka. Tanggung jawab memerangi pemanasan global merupakan tanggung jawab kolektif negara, oleh sebab itu kerjasama maupun komitmen negara merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.

 

Referensi:

Sebenius, James K. 1991. Designing Negotiation Toward a New Regime: The Case of Global Warming, dalam International Security, Vol 15, No 4 (Spring 1991), pp 110-148

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.229