NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

PERAN KOMUNITAS EPISTEMIK DALAM REZIM INTERNASIONAL

07 June 2013 - dalam Rezim-rezim Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

PERAN KOMUNITAS EPISTEMIK DALAM REZIM INTERNASIONAL

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Komunitas epistemik didefinisikan Haas (1989) sebagai jaringan profesional yang memiliki kompetensi dan keahlian yang diakui dalam bidang tertentu, dimana di dalamnya juga terdapat otoritas untuk mengklaim pengetahuan yang relevan dengan policy dalam issue-area yang spesifik. Komunitas epistemik ini berasal dari intelektual dan ilmuwan dari berbagai negara, bahkan para ahli dari NGO pun turut terlibat di dalamnya. Para ilmuwan ini berdiskusi mengenai isu yang tengah dihadapi dan mencari solusi kolektif. Peran komunitas epistemik bisa dilihat dalam rezim lingkungan hidup, Mediterranean Action Plan (Med Plan).

Dalam artikelnya yang bertajuk “Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control”, Peter M. Haas (1989) mengungkapkan pentingnya komunitas epistemik di sektor lingkungan. Mediterranean Action Plan (Med Plan), sebuah rezim yang bertujuan untuk mengontrol polusi yang terjadi di Laut Mediterania, memiliki peran krusial dalam mengubah balance of power di bawah pemerintahan Mediterania melalui pemberian wewenang kepada sejumlah pakar. Pemberian wewenang ini selanjutnya memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan kebijakan negara terkait compliance terhadap rezim (Haas, 1989: 378).

Mediterranean Action Plan (Med Plan) merupakan sebuah negosiasi kolektif yang terdiri dari seperangkat aturan untuk mengontrol polusi Laut Mediterania yang dikembangkan di bawah naungan UNEP, sebuah badan PBB yang bergerak di sektor lingkungan. Dalam bingkai formal Med Plan tahun 1975, rezim ini terdiri dari hukum, taksiran, manajemen, dan komponen administratif (Haas, 1989: 381). Sebanyak 85% polusi Laut Mediterania diakibatkan oleh limbah pertanian dan industri, emisi dari kota yang kehilangan fasilitas pembuangan limbahnya, dan sampah yang berasal dari sungai. Kondisi ini membutuhkan proteksi efektif dari upaya yang terkoordinasi dari semua negara sekitarnya. Polusi Laut Mediterania merupakan masalah kolektif, karena polutan dari suatu negara bisa berdampak pada negara tetangga sekitarnya. Misalnya adalah Riviera yang mendapat polutan dari Spanyol, Perancis, Italia, dan Monako (Haas, 1989: 378).

Rezim ini bukan tidak mengalami kendala, karena nyatanya masih terdapat sejumlah negara yang menghadapi kondisi dilematis jika setuju dengan aktivitas rezim ini. Negosiasi pun kerap berjalan alot. Aljazair adalah salah satu contohnya. Presiden Aljazair, Houari Boumediene, menunjukkan sikap ketidaksukaannya pada proteksi lingkungan. Sekitar tahun 1970an, beliau mengungkapkan bahwa dirinya menolak untuk terlibat dalam penyelamatan Laut Mediterania. Delegasi Aljazair juga mengatakan bahwa Aljazair tidak akan mengorbankan perkembangan negaranya pada altar lingkungan (Haas, 1989: 379). Aljazair malah menyalahkan Perancis akibat keseganan Perancis untuk bernegosiasi dengan negara-negara Utara yang eksploitatif.

Med Plan mencapai kesuksesan pasca tahun 1976 seiring dengan adanya penguatan regulasi dimana protokol dalam rezim diadopsi oleh sejumlah parties (Haas, 1989: 382). Med Plan berhasil mengeliminasi emisi sejumlah zat beracun dan mewajibkan negara untuk mengembangkan specific guidelines yang berfungsi mengontrol zat-zat berbahaya tersebut. Semakin kuatnya rezim ini membuktikan kualitas dari Med Plan tidak perlu diragukan lagi. Pada tahun 1976, sekitar 33% pantai-pantai di Mediterania tidak aman untuk dijadikan tempat berenang, karena kualitas polusi sangat tinggi. Namun, berdasarkan standar WHO dan UNEP, sepuluh tahun kemudian presentase polusi menurun menjadi 20% akibat konstruksi pabrik pengolahan limbah yang digagas oleh Med Plan bersama Tel Aviv, Aleppo, Athena, Naples, Genoa, Istanbul, Marseilles, Nice, Toulon, Alexandria, Tripoli, dan Aljazair (Haas, 1989: 382-383). Ilmuwan regional mengungkapkan bahwa kualitas lingkungan Mediterania lebih baik dengan adanya Med Plan. Kesuksesan Med Plan ini tidak lepas dari peran ekolog dan ilmuwan kelautan yang mengatur agenda internasional dan mengarahkan negara mereka untuk terlibat dalam upaya penyelamatan Mediterania secara internasional (Haas, 1989: 384).

Dari isu lingkungan di atas, dapat diketahui bahwa peran komunitas epistemik sangat besar dalam upaya penyelamatan lingkungan, dimana mereka membahas isu lingkungan dan mencari solusi atas isu tersebut. Komunitas epistemik yang berisi para ilmuwan ini  juga berkontribusi dalam memberi saran pada negaranya masing-masing untuk terlibat dalam upaya penyelamatan lingkungan. Komunitas epistemik tidak hanya menyangkut isu lingkungan semata, namun juga sektor-sektor lainnya. Komunitas ini memungkinkan untuk mengenalkan kebijakan alternatif pada pemerintah domestik mereka dan mengarahkan pemerintahnya untuk mewujudkan collective solution. Dengan adanya komunitas epistemik, negara mengetahui kompleksitas masalah dalam suatu issue-area tertentu dan mengkoordinasikan kebijakan mereka demi tujuan bersama. Namun, perlu diingat bahwa komunitas epistemik hanya memberi informasi dan alternatif kebijakan, sedangkan pengambilan keputusan sepenuhnya masih merupakan otoritas negara itu sendiri.

 

Referensi

Peter M. Haas, 1989, “Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control”, International Organization, Vol. 43, No. 3 (Summer, 1989), pp. 377-403 dalam http://www.jstor.org/stable/2706652

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.078