NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

EFEKTIVITAS REZIM INTERNASIONAL: REZIM LINGKUNGAN

28 May 2013 - dalam Rezim-rezim Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

EFEKTIVITAS REZIM INTERNASIONAL: REZIM LINGKUNGAN

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Rezim internasional diciptakan untuk memfasilitasi para anggota agar tercapai kesepakatan mengenai problem solving atas isu yang dihadapi. Pendapat mengenai rezim yang diterima sejauh ini adalah pendapat Krasner (1982:186) yang mendefinisikan rezim sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan decision-making procedures, baik secara implisit maupun eksplisit, yang berkaitan dengan konvergensi aktor dalm suatu area tertentu dalam hubungan internasional (Krasner, 1982:186 dalam Stokke, 2006:2). Mengenai konsensus dalam rezim, terdapat dua pandangan, yakni thinliners dan thickliners. Keohane (1993:27) merangkum perbedaan antara thinliners dan thickliners sebagai seputar pertanyaan "apakah rezim harus diidentifikasi berdasarkan aturan dan prosedur yang tegas, atau atas dasar perilaku yang diamati, dari mana aturan, norma, prinsip, dan prosedur dapat disimpulkan" (Keohane, 1993:27 dalam Stokke, 2006:2-3).

Terdapat dua model efektivitas rezim internasional, yakni regulary model dan social-practice model. Regulary model memandang bahwa rezim memiliki tiga aspek khas, yakni aturan, norma, dan prinsip yang mampu mempengaruhi tindakan maupun aksi yang dilakukan anggotanya. Sedangkan social-practice model memandang rezim sebagai instrumen yang mampu mengikat anggotanya dalam praktik sosial dan juga membentuk perilaku anggotanya. Dengan demikian, efektivitas rezim internasional dipengaruhi oleh compliance anggota rezim tersebut (Donoghue et. al, 1997: 52).

Dalam studi rezim internasional, terdapat mekanisme untuk membuat rezim berjalan efektif dan membuat hubungan sebab-akibat menjadi bisa dipahami. Mekanisme tersebut antara lain utilitarian, normatif, dan kognitif. Mekanisme pertama, utilitarian, memandang bahwa rezim berpengaruh terhadap perilaku problem solving dengan mengubah utilitas yang ditetapkan aktor untuk opsi perilakunya dalam issue area tertentu, misalnya adalah memberi insentif kepada aktor lain yang patuh dan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan rezim (Stokke, 2006: 10). Mekanisme normatif memandang rezim sebagai instrumen yang dapat memaksa aktor di dalamnya untuk mematuhi norma-norma rezim. Rezim juga dipandang dapat mempengaruhi persepsi aktor mengenai benar tidaknya perilaku yang dilakukan melalui pembuatan norma yang memaksa. Mekanisme terakhir, berpandangan bahwa rezim dapat mempengaruhi aktor dengan cara kognitif, yakni dengan mempengaruhi kesadaran aktor mengenai masalah tertentu dan pengetahuan aktor mengenai langkah-langkah dimana masalah bisa ditangani maupun direduksi (Stokke, 2006 : 11).

Efektivitas rezim bisa dilihat dari salah satu rezim mengenai lingkungan. Isu-isu lingkungan kini tidak hanya menjadi isu minor, namun sudah menjadi isu mayor yang mengglobal. Hal ini disebabkan karena (1) kerusakan lingkungan secara global yang menuntut adanya sinergitas antara semua pihak untuk menyelesaikannya, bahkan negara; (2) meningkatnya degradasi lingkungan; dan (3) kompleksitas relasi antara permasalahan lingkungan dan perekonomian dunia (Hurrel & Kingbury, 2006: 1). Meningkatnya isu lingkungan ini direspon dengan sejumlah aksi demi mereduksi tingginya tingkat ketidakpastian, yakni (a) menciptakan hukum dan rezim lingkungan, dan (b) membuat limitasi persetujuan lingkungan internasional dan masalah penerimaan. Kerjasama penelitian pun dilakukan dalam ranah nasional maupun internasional, misalnya Stockholm Conference pada tahun 1972. Tidak hanya negara saja yang melakukan aksi, masyarakat akar rumput pun banyak membentuk LSM lingkungan yang berfungsi dalam mengkampanyekan isu lingkungan kepada khalayak dan memperjuangkannya agar masuk dalam agenda pemerintah (Hurrel & Kingbury, 2006: 3-4).

Ketika negara tunduk pada kewajiban dan aturan dalam rezim, serta memilih untuk menjalin kerjasama bahkan mengorbankan kepentingan jangka pendeknya, di saat itulah rezim legal dinilai berjalan efektif (Hurrel & Kingbury, 2006: 5). Dalam hal ini, negara menyadari bahwa citra sebagai partner yang baik adalah poin yang lebih penting dibanding mengejar kepentingannya semata. Rezim lingkungan yang legal juga dinilai dapat menstabilkan ekspektasi aktor dan membuat negara terlibat kerjasama jangka panjang dan negosiasi mengenai upaya penyelesaian masalah lingkungan (Hurrel & Kingbury, 2006: 5-6). Mewujudkan rezim yang efektif memang tidak mudah, karena bergantung pada kapabilitas negara. Negara-negara berkembang yang belum capable sepenuhnya dalam hal perekonomian, teknologi, dan politik mungkin sukar dalam menjalankan upaya-upaya penyelesaian isu lingkungan. Kendala semacam itu ditangkis dengan dibentuknya institusi resmi yang bergerak di bidang lingkungan, United Nations Environment Programme (UNEP), yang berperan dalam pembuatan aturan lingkungan internasional, pembuatan keputusan penelitian, monitoring, dan sejumlah peran lainnya (Hurrel & Kingbury, 2006: 7).

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas sebuah rezim berkaitan dengan sejauh mana aturan-aturan dalam rezim diimplementasikan dan dipatuhi oleh aktor yang terlibat dalam rezim. Efektivitas ini diwujudkan dalam tiga mekanisme, yakni utilitarian, normatif, dan kognitif. Efektivitas juga terlihat saat aktor dalam rezim memilih menyelesaikan isu melalui kerjasama dan menyingkirkan kepentingan jangka pendeknya demi mencapai kesepakatan internasional. Keberadaan rezim lingkungan juga akan efektif jika ia mampu menstabilkan ekspektasi aktor, membuat aktor saling bernegosiasi, dan mewujudkan sinergitas antar aktor dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Referensi

Hurrel, Andrew & Kingbury, Benedict. (2006). “The International Politics of The Environment: Introduction”. Dalam Dewi Utariah, The International Politics of The Environment. Diakses pada tanggal 12 Mei 2012, dari: http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/the_international_politics_of_the_environment.pdf

Joan E. Donoghue, Benedict Kingsbury, Oran Young, Abram Chayes, Edith BrownWeiss, George Downs, 1997, “Theme Plenary Session: Implementation, Compliance and Effectiveness”, Proceedings of the Annual Meeting of American Society of International Law, Vol. 91,Implementation, Compliance and Effectiveness (APRIL 9-12, 1997), pp. 50-73 dalam http://www.jstor.org/stable/25659102.

Stokke, Olav Schram. (2006). Determining the Effectiveness of International Regimes. Diakses pada tanggal 12 Mei 2012, dari: http://www.svt.ntnu.no/iss/fagkonferanse2007/intern/papers/olav.s.stokke@fni.noStokkeDetermRegimeEffectiveness.PDF

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.225