NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

TRANSISI REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: DARI GATT MENUJU WTO

28 May 2013 - dalam Rezim-rezim Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

TRANSISI REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: DARI GATT MENUJU WTO

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Dalam berinteraksi dengan aktor lain, suatu aktor kerap melakukan perdagangan internasional sebagai salah satu manifestasi kepentingannya. Oleh sebab itu, perlu dibentuk sebuah rezim perdagangan internasional sebagai penyedia norma, aturan, dan nilai yang digunakan sebagai pegangan oleh aktor untuk melakukan perdagangan internasional. Analisis tradisional mengenai perdagangan multilateral kerap mengadopsi pemikiran neorealis, neoliberal, bahkan neo-Marxis (Gramscian dan World System Theory) untuk mengeksplanasikan implikasi rezim perdagangan internasional terhadap perilaku negara (Ford, 2002: 115). Pemikiran-pemikiran tersebut lebih berorientasi pada outcomes dibanding pada proses perubahan rezim, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran di atas merupakan materialist approaches. Selain pendekatan materialis, ada juga pendekatan konstruktivis.

Pendekatan materialis berperan krusial dalam memahami perubahan rezim perdagangan. Rezim perdagangan internasional dimanifestasikan dalam sebuah wadah bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Bisa dikatakan bahwa GATT merupakan embrio rezim perdagangan internasional atau suksesor. Dinamika ekonomi politik internasional memaksa GATT ini berubah menjadi WTO (World Trade Organization). WTO dihasilkan selama berjalannya Uruguay Round dari negosiasi multilateral (1986-1994), dan kerap dipandang sebagai manifestasi kepentingan dari negara-negara Barat yang powerful, khususnya AS (Ford, 2002: 115). Henry Ford (2002) juga menambahkan bahwa WTO ini merupakan kelanjutan dari GATT yang kental dengan kepentingan AS untuk memperkuat hegemoninya yang berimplikasi pada tidak diuntungkannya negara-negara berkembang (Ford, 2002: 115).

Pendekatan materialis tradisional menekankan peran negara yang powerful secara material, meremehkan peran negara lemah, dan meremehkan tingkat perubahan dari rezim satu ke rezim lain (Ford, 2002: 117). Pendekatan materialis ini antara lain strukturalis, neorealis, neo-Marxis, dan neoliberalisme. Pendekatan strukturalis –teori stabilitas hegemoni versi neorealisme dan World System Theory versi neo-Marxis− memahami rezim sebagai refleksi power dari negara kuat yang dominan. Neorealis menganggap rezim didasarkan pada struktur anarki dalam hubungan internasional dan merefleksikan distribusi kapabilitas dalam sistem internasional. Rezim dibentuk oleh aktor hegemon, sebagian karena alasan altruistik dan lainnya karena ingin mengejar kepentingan politik dan ekonomi. Dalam hal ini perubahan rezim bukanlah perubahan struktural, tetapi hanya merefleksikan keharusan power-balancing sistem anarki dan penurunan peran hegemon. Negara lemah juga dinilai berperan minim dalam perubahan rezim (Ford, 2002: 118).

World System Theory neo-Marxis menganggap bahwa rezim perdagangan didukung oleh permintaan kapitalisme global, dimana setiap peran negara ditentukan secara struktural. Adanya rezim perdagangan seperti GATT dan WTO hanya berfungsi untuk memastikan bahwa industri negara core  memiliki akses tak terbatas terhadap sumber daya negara periphery (Ford, 2002: 118). Rezim mengalami perubahan karena peran hegemon yang menurun dan kemunculan hegemon yang lain. Sebagaimana yang diyakini neorealis, perubahan rezim bersifat intrasistemik, yakni perubahan aturan dalam rezim dan peranan yang dimainkan oleh traders tidak dapat merepresentasikan perubahan struktural sementara sistem kapitalis masih ada. Pendirian rezim juga dinilai hanya untuk menyokong sistem kapitalis yang dilakukan hegemon (Ford, 2002: 118-119).

Sementara itu, Gramscian neo-Marxis menilai bahwa rezim seperti GATT timbul dari formasi sosial kontingen kapitalisme secara historis. Negara-negara kapitalis yang kuat membentuk world orders dan rezim demi menguntungkan kelas borjuis semata. Negara hegemon menggunakan norma-norma rezim untuk menembus pasar negara-negara lain dan untuk memaksimalkan keuntungan kelas borjuis dengan kedok manfaat universal (Ford, 2002: 119). Gramscian neo-Marxisme juga menunjukkan bahwa perubahan rezim perdagangan mencerminkan perubahan dalam hubungan-hubungan produksi dan kontradiksi antara corak produksi dan suprastruktur yang berlaku. Namun pergeseran yang terjadi hanyalah pergeseran dari satu formasi sosial kapitalis satu ke formasi sosial kapitalis yang lain (Ford, 2002: 119).

Neoliberalisme memandang bahwa rezim merupakan instrumen dan manifestasi dari kepentingan negara. Sementara rezim mungkin dibentuk oleh negara hegemon, rezim masih bisa berlanjut meskipun peran hegemon menurun dan negara lain masih merasakan manfaat dari rezim tersebut (Ford, 2002: 119). Namun, rezim masih dinilai hanya memiliki otonomi parsial dari negara-negara pembentuknya dan cenderung merefleksikan kepentingan negara hegemon yang membentuk mereka. Distribusi kapabilitas merupakan karakteristik yang dimiliki rezim.

Pendekatan konstruktivis lebih menekankan pada ide yang mendasari kepentingan dan identitas perdagangan. Ford (2002) mengakui bahwa semua negara mereproduksi struktur melalui aksi mereka dan bahwa di dalam strukturasi tersebut terdapat potensi untuk perubahan. Agen yang terlibat dalam membentuk dan merekonstitusi dunia sosial mempertimbangkan frames of meaning yang telah dikembangkan secara kolektif dan historis (Ford, 2002: 121). Negara-negara pun mengkonstruksi ide dan kepentingan mereka melalui representasi refleksif Self dan Other. Analisis ini digunakan untuk memahami Uruguay Round dan perubahan rezim.

WTO yang dikenal sebagai rezim perdagangan internasional yang hadir kini, didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Namun, embrio dari rezim perdagangan telah ada sejak tahun 1948, yakni GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang memuat aturan mengenai perdagangan internasional. Dari tahun 1948 hingga 1994, GATT telah memberi pondasi berupa aturan dan tata kelola bagi sirkulasi perdagangan internasional (World Trade Organization, n.d). Perubahan GATT menuju WTO diyakini Ford (2002) sebagai implikasi perubahan sikap negara berkembang yang mengubah tradisi rezim perdagangan. Sebagai sebuah tradisi, rezim perdagangan dipandang sebagai instrumen yang menampung gagasan mengenai perdagangan. Pembentukan GATT pada tahun 1947 memiliki tujuan untuk menegakkan sejumlah aturan mengenai rezim perdagangan yang menginginkan adanya kebijakan ekonomi yang transparan  diantara aktor dalam rezim (Ford, 2002: 116). Prinsip MFN (Most Favored Nation) merupakan prinsip utama GATT yang memberlakukan adanya persamaan perlakuan diantara negara anggota.

Seiring perjalanan GATT, negara-negara berkembang merasa tidak diuntungkan karena mereka harus mengembangkan industri yang baru dibangunnya di bawah tariff walls. Mereka merespon hal ini dengan mengembangkan identitas kolektif sebagai protectionists (Ford, 2002: 123). Negara maju pun melihat negara berkembang sebagai outsiders dalam perdagangan. Sementara itu, negara berkembang berupaya untuk terlibat dalam struktur negosiasi perdagangan. Terdapat dikotomi antara negara maju dan berkembang, yang mencapai puncaknya pada Generalized System of Preference (GSP) tahun 1968. Amandemen pun dilakukan untuk memberi akses pasar bagi negara berkembang dalam proses industri, agrikultur, dan produk primer (Ford, 2002: 123).

Pada kenyataannya, amandemen tadi tidak berhasil menghapus rasa pilih kasih yang diterima negara berkembang. Negara berkembang tidak memiliki power lebih untuk menekan negara maju dalam hal akses pasar (Ford, 2002: 124). Negara berkembang pun menjadi tidak memiliki peran signifikan dalam GATT akibat dominasi negara maju. Meskipun GATT berhasil menurunkan tarif yang berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan perdagangan dunia sebesar 8% per tahun selama tahun 1950 dan 1960, namun hal itu tidak serta merta membuat GATT berjaya. GATT dinilai hanya berfokus pada sektor barang saja tanpa memperhatikan sektor jasa, padahal perdagangan dunia telah mengalami perkembangan yang cukup kompleks akibat globalisasi (World Trade Organization, n.d). Liberalisasi perdagangan agrikultur yang dianggap kurang berhasil dan struktur GATT yang tidak menyediakan prosedur penyelesaian masalah menambah ketidakefektivan rezim ini.

GATT mengalami perkembangan melalui serangkaian putaran perundingan. GATT berubah menjadi WTO (World Trade Organization) melalui Uruguay Round yang berlangsung 1986 hingga 1994. Jika GATT menitikberatkan pada perdagangan barang, WTO dan perjanjian yang sekarang mencakup perdagangan jasa dan penemuan yang diperdagangkan, kreasi, serta desain (kekayaan intelektual) (World Trade Organization, n.d). WTO berdiri dengan berpijak pada asas non-discrimination, more open, predictable and transparent, more competitive, more beneficial for less developed countries, dan protect the environment. Terdapat beberapa fungsi yang diusung WTO, antara lain menggelar negosiasi perdagangan, menangani sengketa perdagangan, memantau kebijakan perdagangan nasional, memberi bantuan teknis dan pelatihan bagi negara berkembang, dan bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya (World Trade Organization, n.d). Serangkaian asas dan fungsi di atas memberi nilai lebih pada WTO dibanding GATT, misalnya adanya pengaturan penyelesaian sengketa perdagangan yang sebelumnya tidak dimiliki GATT dan sejumlah benefit lainnya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendekatan untuk menganalisis perubahan rezim perdagangan GATT menuju WTO, yakni pendekatan materialis dan pendekatan konstruktivis. Ford (2002) mengungkapkan bahwa pendekatan materialis tradisional lebih berfokus pada peran hegemon dalam rezim dan mengesampingkan peran negara lemah (Ford, 2002: 117). Sedangkan pendekatan konstruktivis menitikberatkan pada persoalan kepentingan dan identitas perdagangan yang didasari oleh ide. Perubahan GATT menuju WTO terjadi karena terdapat sejumlah aspek yang dinilai menghambat efektivitas rezim ini, misalnya tidak adanya prosedur penyelesaian sengketa perdagangan, kurangnya akses negara berkembang pada sumber daya, dan terbatasnya aturan rezim yang menyangkut sektor barang semata. WTO memiliki sejumlah asas dan fungsi yang tidak dimiliki GATT, sehingga rezim ini pun dinilai lebih menguntungkan untuk diikuti.

 

Referensi

Ford, Jane. 2002. “A Social Theory of Trade Regime Change: GATT to WTO”, International Studies Review, Vol. 4, No. 3, USA: Blackwell Publishing. pp. 115-138.

World Trade Organization (n.d) The GATT years: from Havana to Marrakesh [WWW] Available from: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm [Accessed 27/05/13]

World Trade Organization (n.d) What is the World Trade Organization? [WWW] Available from: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm [Accessed 27/05/13]

World Trade Organization (n.d) Understanding the WTO: What we stand for [WWW] Available from: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_stand_for_e.htm Accessed 27/05/13]

 

 

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.080