NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERUBAHAN REZIM INTERNASIONAL: COMPLIANCE, COMPROMISE, DAN PROBLEM SOLVING

28 May 2013 - dalam Rezim-rezim Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERUBAHAN REZIM INTERNASIONAL: COMPLIANCE, COMPROMISE, DAN PROBLEM  SOLVING

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Dalam hubungan internasional, konsepsi rezim kerap dikorelasikan dengan organisasi internasional, sehingga terjadi tumpang tindih konsepsi di dalamnya. Padahal seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kedua konsep ini berbeda. Stein (1983) dalam artikelnya yang berjudul “Coordination and Collaboration: Regimes in An Anarchic World”, mengeksplanasikan bahwa konsepsi yang diusung rezim berfungsi dalam limitasi perilaku nasional dan pembentukan interaksi internasional (Stein, 1983: 116).

Dalam rezim internasional, terdapat sistem anarki yang menelurkan konsep self-interest dan self-help, serta pola-pola interaksi yang terbentuk. Chayes dan Chayes (1993) dalam artikelnya yang bertajuk “On Compliance” membuat pola-pola mengenai perilaku negara-negara yang terlibat dalam rezim internasional berdasarkan derajat kepatuhan, kerjasama/kompromi, dan penyelesaian masalah bersama (Chayes & Chayes, 1993: 175). Dengan membuat pola-pola tersebut, diketahui bahwa setiap negara yang terlibat dalam rezim internasional memiliki kesamaan pandangan, visi, dan perspektif mengenai suatu masalah atau isu tertentu, sehingga dengan adanya kesamaan tersebut, masalah bisa dibicarakan dan dicari solusinya.

Rezim bekerja dalam suatu sistem internasional yang bersifat anarki, dimana berdasarkan perspektif realisme anarki ini adalah absensi kedaulatan tertinggi selain negara. Agar bisa terus bertahan dalam dinamika internasional, sistem anarki ini pun memaksa negara-negara untuk mengatur perihal self-interest dan self-help (Stein, 1983: 116). Dalam sistem anarki, negara-negara juga akan jeli dalam melihat celah maupun opsi yang tersedia, sehingga mereka bisa mengatur strategi dalam upaya memaksimalkan keuntungannya sendiri.

Tidak ada suatu negara pun di dunia yang ingin pencapaian kepentingannya gagal. Masing-masing negara akan berupaya mencapai kepentingannya lewat beragam cara, bahkan dengan cara-cara yang mengancam negara lain. Bertemunya beragam kepentingan ini tak pelak menimbulkan clash of interests, yang bisa berimplikasi pada terjadinya konflik. Di sinilah urgensi mengenai diciptakannya sebuah rezim, yakni untuk mengakomodasi kepentingan negara anggota lewat cara-cara yang nonkonflik maupun sebagai fasilitator yang mendukung tercapainya kesepakatan. Namun, rezim juga menjadi tidak terlalu penting untuk diciptakan jika aktor-aktor yang saling terlibat justru melakukan sharing outcome.

Stein (1983) juga menambahkan bahwa aktor-aktor dalam rezim kerap memilih untuk mengambil keputusan secara kolektif dibanding secara independen. Mengapa? Karena menurut mereka pengambilan keputusan bersama akan menghindarkan dari hasil-hasil yang tidak memuaskan atau kurang optimal (Stein, 1983: 120). Hasil pareto-optimal dalam rezim bisa dicapai jika tiap aktor bersedia untuk mereduksi strateginya dan tidak memaksakan ekuilibriumnya. Hal ini karena dalam kondisi outcome yang kurang stabil, maka tidak ada jalan lain selain kembali pada ekuilibrium yang stabil. Setiap aktor dalam rezim pun memiliki opsi-opsi yang dihindari, dimana tidak ada strategi dominan yang diberlakukan oleh aktor dan tidak ada yang secara langsung menerima given outcome. Ketika masing-masing aktor memiliki opsi sendiri dan beraksi secara independen, maka untuk menghindari aksi yang bisa merugikan aktor lain, aktor tersebut harus berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aktor lain (Stein, 1983: 125).

Dalam artikelnya yang bertajuk “On Compliance”, Chayes dan Chayes (1993) mengungkapkan bahwa kepatuhan aktor yang terlibat dalam perjanjian internasional akan terjadi secara otomatis (Chayes & Chayes, 1993: 175). Kedua scholar ini menawarkan beberapa proposisi terkait pernyataan mereka tersebut. Pertama, asumsi mengenai kepatuhan aktor terhadap rezim dirasa lebih masuk akal dan beneficial dibanding asumsi realis yang berbasis pada kepentingan, meskipun derajat kepatuhan ini tidak bisa diukur atau diketahui secara empiris. Kedua, aktor yang memiliki kepatuhan tidak akan melanggar rezim secara sengaja. Ketiga, kepatuhan terhadap rezim hendaknya tidak terlalu ketat, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan itu berada pada derajat yang bisa diterima (Chayes & Chayes, 1993: 176).

William Zartman (2007) mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah rezim sangat ditentukan oleh derajat kepatuhan negara anggotanya. Terdapat dua hal yang perlu dilakukan oleh sebuah rezim dengan aspek kepatuhan agar dapat diimplementasikan, yang kerap disebut sebagai Enforcement School dan Management School. Enforcement School  merujuk pada sebuah metodologi dimana kepatuhan terhadap rezim didorong oleh aktor dalam rezim, dan Management School  merujuk pada penciptaan rezim lanjutan sebagai implikasi dari kegagalan rezim sebelumnya untuk membuat aktor yang terlibat di dalamnya menjadi patuh (Zartman, 2007).

Pelanggaran terhadap rezim dimungkinkan terjadi, mengingat tidak semua aktor dalam rezim memiliki derajat kepatuhan yang sama. Dalam pandangan realis, pelanggaran ini terjadi saat aktor hanya memiliki intensi yang sedikit untuk mematuhi rezim dan meratifikasi kesepakatan dalam rezim hanya demi memenangkan konstituen domestik maupun internasional.  Chayes dan Chayes (1993) menambahkan bahwa ketika terjadi penyimpangan maupun pelanggaran dalam rezim, maka derajat penyimpangan maupun pelanggaran tersebut masih berada dalam taraf yang bisa diterima (Chayes & Chayes, 1993: 205).

Seperti yang diungkapkan Chayes dan Chayes (1993), terdapat pola-pola perilaku dalam rezim selain kepatuhan, yakni kerjasama/kompromi dan penyelesaian masalah bersama. Hubungan internasional tidak selalu dicerminkan sebagai hubungan yang konfliktual seperti perspektif realis. Kerjasama/kompromi juga dimungkinkan terjadi, mengingat kepentingan negara-negara begitu beragam dan tidak bisa dipenuhi secara independen. Kerjasama/kompromi terbentuk saat setiap aktor dalam rezim bersedia mereduksi kepentingannya hingga mencapai derajat yang bisa diterima dan disepakati oleh aktor lainnya. Saat semua aktor menjadi tidak egois dan bersedia mereduksi kepentingan mereka, maka masalah atau isu bisa dibicarakan dan didiskusikan penyelesaian masalahnya, sehingga kesepakatan mengenai keputusan bersama pun bisa dicapai tanpa merugikan aktor lain. Dengan adanya ketiga pola perilaku di atas dalam sebuah rezim −kepatuhan, kerjasama/kompromi, dan penyelesaian masalah bersama−, diharapkan kepentingan-kepentingan semua aktor yang terlibat dapat terakomodasi dengan sempurna yang berujung pada penyelesaian masalah.

 

Referensi

Chayes, Abram & Chayes, Antonia Handler. 1993. “On Compliance”. dalam International Organization, Vol. 47, No. 2, hal. 175-205.

Stein, Arthur A. 1983. "Coordination and Collaboration: Regimes in An Anarchic World". dalam Stephen D. Krasner (Ed.), International Regimes (hal. 115-139). Ithaca & London: Cornell University Press.

Zartman, William. 2007. Peacemaking in International Conflict: Methods and Conflict [e-book] Washington DC: United States Institutes of Peace. dalam: books.google.co.id/books?id=1GUL0oYZx0kCa&pg=PA390&dq=william+zartman+compliance+and+bergaining&hl=id&ei=X9qSTfrIC8GXcYuduIkH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEUQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false / E-books [diakses 5 Mei 2013]

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.082