NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

PERANAN GEOPOLITIK PERANCIS, INGGRIS, JERMAN, DAN POLANDIA DALAM UNI EROPA (week 10)

28 May 2013 - dalam Geopolitik dan Geostrategi Oleh nurlaili-azizah-fisip11

PERANAN GEOPOLITIK PERANCIS, INGGRIS, JERMAN, DAN POLANDIA DALAM UNI EROPA

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Eropa merupakan salah satu benua berpengaruh dalam konstelasi perpolitikan internasional. Geopolitik Eropa yang dinamis diwarnai oleh sejumlah peristiwa-peristiwa bersejarah. Pada masa Perang Dingin, Eropa terkena imbas dari persaingan ideologi dua kubu raksasa, AS dan Soviet. Perang Dingin telah mengakibatkan Eropa dibagi menjadi dua, yakni Timur dan Barat. Winston Churchill menyebut fenomena ini sebagai “an Iron Curtain descending from Stettin on the Baltic to Trieste on the Adriatic” (Hay, 2003). Pemerintahan Komunis Moskow menempatkan Eropa Tengah sebagai bagian dari “Eropa Timur” yang baru. Selanjutnya pada tahun 1949, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pun didirikan sebagai aliansi militer yang bertujuan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Tidak semua negara Barat masuk dalam pusaran Perang Dingin. Irlandia, Swedia, dan Yugoslavia merupakan contoh negara-negara netral yang berada di luar aliansi Perang Dingin dan menolak pemerintahan komunis Soviet (Hay, 2003).

Eropa Barat identik dengan “Eropa” sebagai aliansi AS dalam Perang Dingin. Upaya integrasi Eropa mendapat dukungan dari pemimpin AS, karena AS ingin menjadikan Eropa sebagai mitranya untuk melawan Soviet. Kerjasama pun dilakukan demi meningkatkan pemulihan pasca perang dan mempromosikan integrasi ekonomi yang berimplikasi pada pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) dengan Perjanjian Roma di tahun 1957 (Hay, 2003). Sebelum terbentuknya EEC ini, terlebih dahulu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, dan Luxemburg mendirikan European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun 1950 yang bertujuan untuk merestrukturisasi perekonomian Eropa yang kolaps akibat Perang Dunia II dan merupakan manifestasi dari keinginan untuk mengintegrasikan Eropa.

Pada tahun 1991, terjadi Perjanjian Maastricht yang mengubah EEC menjadi Uni Eropa (EU). Union ini merupakan manifestasi dari keinginan negara-negara anggota untuk menyokong stabilitas keamanan saat itu. Salah satu kebijakan Uni Eropa adalah memberlakukan mata uang bersama (Euro). EU juga berambisi untuk common foreign dan kebijakan keamanan yang merefleksikan konsep penyatuan kedaulatan. Pengenalan euro sebagai mata uang bersama dan pakta stabilitas ini menimbulkan konflik antara kebijakan Eropa dengan kebijakan nasional, yang berimbas pada munculnya ketegangan serius sejak tahun 2000 (Hay, 2003).

Terdapat sejumlah negara yang memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang terkait dengan EU, diantaranya adalah Perancis, Inggris, Jerman, dan Polandia.

Perancis. Robert Schuman, seorang menteri luar negeri Perancis, merupakan salah satu pencetus pembentukan ECSC –cikal bakal EU− dengan mendapat saran dari Jean Monett. Sumbangan Jean Monett yang selanjutnya direfkesikan dalam EU adalah konsep penyatuan kedaulatan semua negara anggota yang bisa dilihat dari diberlakukannya Euro sebagai mata uang bersama (Hay, 2003). Pembentukan ECSC yang diprakarsai Perancis ini dipandang cukup urgen karena batubara dan baja merupakan bahan mentah yang sangat penting dalam perang. Komunitas ini pun berpandangan bahwa kedua bahan mentah ini harus diubah perannya menjadi instrumen nonkoersif dan perdamaian (Fontaine, 2010).

Saat itu Perancis juga dipandang berpengaruh karena ia adalah centre of gravity di Eropa. Kekuatan Perancis ini bisa dilihat dari banyaknya kursi parlemen EU yang diduduki oleh representasi Perancis, yakni sebanyak 72 kursi (Fontaine, 2010). Bersama 24 negara lainnya, Perancis juga sempat turun dalam penandatanganan Perjanjian Schengen pada tanggal 14 Juni 1985 di Luxemburg. Perjanjian ini memudahkan negara yang tergabung di dalamnya untuk bepergian dari satu negara ke negara lain di bawah area Schengen tanpa khawatir adanya kontrol perbatasan (AXA Schengen, n.d). Dengan kata lain, visa Schengen ini memungkinkan untuk berkunjung ke negara-negara Schengen tanpa peraturan formal yang rigid. Namun selanjutnya Perancis berubah haluan, dalam artian ia banyak memiliki pandangan yang kontras dengan EU. Hal ini bisa dilihat dari penolakan Perancis bersama dengan Belanda terhadap konstitusi EU, community cooperation, dan reformasi EU dalam subsidi agrikultur. Kebijakan proteksionis yang diusung Perancis juga dinilai kontadiktif dengan visi EU untuk menciptakan perekonomian yang kompetitif dan berbasis dinamika pengetahuan (James & Lowe, 2006).

Saat berada di bawah kekuasaan Napoleon, Perancis berambisi untuk menaklukkan dan menyatukan seluruh kawasan Eropa dibawah kekuasaan Perancis. Upaya aneksasi pun gencar dilakukan dan berakhir saat dihelatnya Konferensi Wina tahun 1815 (Godechot et al, 1971). Pertentangan dengan Jerman dan Inggris dalam peristiwa The Scrambled of Africa, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II, membuat Perancis semakin bertekad untuk menolak semua negara yang ingin menjadi hegemon. Saat Charles de Gaulle memerintah Perancis, terbentuklah sebuah visi untuk menciptakan Eropa yang damai dan antiperang (Warrington, 1994). Dari sini bisa dilihat bahwa Perancis ingin membentuk kembali kejayaan imperiumnya di masa lalu, tidak menginginkan adanya hegemon yang memegang kendali, dan ingin menciptakan konstelasi Eropa yang damai dan stabil.

Inggris. Inggris merupakan negara yang tidak tergabung dengan Eurozone, dimana mata uang poundsterling tetap ia gunakan hingga kini. Inggris memiliki wilayah yang terpisah dengan wilayah Eropa lainnya, yakni berupa kepulauan yang luas. Kebijakan geostrategi yang diterapkan Inggris berbasiskan pada teori Alfred T. Mahan mengenai sea power, dimana negara ini berupaya memaksimalkan dan menguasai wilayah laut. Konsep sea power ini dilakukan untuk menguasai sektor perdagangan yang dahulunya kerap menggunakan laut sebagai instrumennya. Inggris juga membagun basis angkatan laut yang kuat. Kebijakan geopolitik yang sea-oriented ini dilakukan Inggris karena ia sadar bahwa laut adalah instrumen yang paling tepat untuk mempertahankan keamanan dan ketahanan negaranya, mengingat Inggris adalah negara kepulauan. Ekspansi ke wilayah lain pun gencar dilakukan demi mengeksploitasi sumber daya alam dan menguasai pasar.

Sebelum mengalami krisis, Inggris adalah hegemon. AS dan Inggris memiliki aliansi yang sangat kuat hingga kini. Sebagai eks-hegemon, kekuatan Inggris masih diperhitungkan dalam konstelasi internasional. Hal ini bisa dilihat dari tekad Inggris untuk tetap menggunakan mata uang poundsterling meskipun negara EU lainnya telah memberlakukan Euro sebagai mata uang  bersama. Inggris juga tidak terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Schengen tahun 1985, meskipun pada tahun 2000 ia akhirnya bergabung dengan Schengen dalam aspek kriminalitas, pemberantasan obat-obatan terlarang, dan Schengen Information System. Bergabungnya Inggris ini adalah demi mencapai tujuannya untuk memelihara stabilitas keamanan domestik dari ancaman kejahatan transnasional (Europa, 2009). Inggris juga termasuk dalam Big Three di EU bersama Perancis dan Jerman.

Jerman. Semasa Perang Dunia, Jerman melakukan kebijakan geopolitiknya dengan berbasis pada teori lebensraum yang dikemukakan oleh Karl Haushofer. Teori ini pun dijadikan Jerman sebagai justifikasi untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain. Adalah salah seorang murid Haushofer, Rudolf Hess, yang menyuguhkan teori ini kepada Hitler. Saat itu Hitler berambisi untuk membangkitkan kembali Holy Roman Empire sehingga menjadikan Jeman sebagai negara yang ekspansionis selama Perang Dunia II (Routledge, 1998).

1 September 1939 merupakan momentum Jerman melakukan ekspansi untuk kali pertama. Saat itu sasaran Jerman adalah Polandia. Dengan dalih menyelamatkan warga Jerman yang berdiam di Polandia, Jerman mulai melancarkan ekspansinya. Akhir April 1955, Jerman mulai melemah setelah dikalahkan oleh Tentara Merah Soviet. Berakhirnya Perang Dunia I yang ditandai dengan Perjanjian Versailles menempatkan Jerman sebagai pihak yang kalah perang dan wajib memberi kompensasi kerugian perang. Salah satu poin perjanjian adalah pemangkasan angkatan bersenjata Jerman.

Pada tahun 1967, Jerman masuk menjadi anggota EU untuk memulihkan citranya di kawasan Eropa, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, ia kerap terlibat perang. Keikutsertaan Jerman dalam EU juga memiliki tujuan untuk memulihkan hubungan Jerman dengan negara-negara yang dahulunya terlibat Perang Dunia melalui visi pengintegrasian EU. Sektor politik dan ekonomi domestik pun mulai mendapat perhatian. Perekonomian digenjot melalui peningkatan teknologi dan industri otomobil. EU juga menjadi batu pijakan Jerman untuk semakin berperan dalam konstelasi internasional. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya kebijakan luar negeri pada tahun 1990an yang diarahkan pada pengintegrasian dan pengembangan sayap EU (Belkin, 2009). Jerman pun mulai melesat perekonomiannya. Hal ini sempat membuat Inggris khawatir. Kekhawatiran juga melanda Polandia yang trauma akibat serangan Jerman di tahun 1939.

Pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri juga menjadi fokus Jerman. Saat berada di bawah naungan kanselir Gerhard Schröder, Jerman menjalin kerjasama dengan Vladimir Putin untuk membangun jalur pipa gas yang langsung terhubung ke Rusia. Jalur pipa gas tersebut direncanakan akan melalui Laut Baltik tanpa melalui Polandia dengan membawa gas sebanyak 55 milyar meter kubik tiap tahunnya (Engdahl, 2010). Kerjasama Jerman dan Rusia ini membuat AS khawatir jikalau Jerman akan lebih pro Rusia daripada dirinya yang akan mengakibatkan efek domino kepada negara EU yang lain (Belkin, 2009).

Di bawah naungan kanselir Angela Merkel, kini Jerman juga mulai berfokus pada pertahanan dan keamanannya. Merkel turut terlibat dalam proses pengembangan Common Foreign and Security Policy dan European Security and Defense Policy yang bertujuan mengintegrasikan aspek-aspek pertahanan untuk menghadang ancaman instabilitas keamanan. Merkel juga berupaya mempererat hubungan dengan AS dalam sektor perdagangan dan pemberantasan terorisme lewat maksimalisasi peran NATO (Belkin, 2009).

Polandia. Sebelum diserang Jerman pada tahun 1939, Polandia sempat melawan Soviet. Sistem kenegaraan Polandia diresmikan tahun 1945, namun hingga tahun 1989 dominasi Soviet masih kental di negara tersebut. Keberadaan kekuatan Jerman dan Rusia mengancam eksistensi Polandia, mengingat kedua negara tersebut sempat menyerang Polandia. Strategi yang diambil Polandia dalam menyikapi kekhawatiran ini adalah mencari aliansi perlindungan dan mencari kekuatan luar untuk menjamin kepentinagnnya (Friedman, 2012). Sejak tahun 1991, Polandia telah mencari solusi unik untuk menjamin eksistensinya, yakni lewat keanggotaan dalam organisasi multilateral seperti Uni Eropa dan NATO. Keanggotaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan di luar sistem bilateral. Yang paling penting, keanggotaan ini membawa Jerman dan Polandia ke dalam entitas politik yang sama. Hal ini seolah-olah menjamin keamanan Polandia dan menghapus potensi ancaman Jerman (Friedman, 2012).

Strategi di atas dinilai efektif hanya saat Rusia berada dalam kondisi yang lemah. Namun Rusia mengalami dinamika yang cukup cepat yang memberi pelajaran bagi Polandia agar selalu tanggap dengan kondisi Rusia, sehingga Polandia bisa mempersiapkan skenario terburuk jikalau Rusia bersikap agresif kepadanya seperti saat Soviet masih berkuasa dulu (Friedman, 2012). Strategi yang diterapkan Polandia tersebut mengandung ketidakefektifan. EU bukanlah organisasi militer, tetapi adalah zona perdagangan ekonomi bebas. Dengan demikian, ia memiliki beberapa nilai nyata bagi Polandia di bidang pembangunan ekonomi. Namun keterlibatan Jerman dalam EU kini dipertanyakan. EU merasa khawatir akan masa depannya yang tidak jelas. Ada skenario di mana Jerman, tidak ingin menanggung biaya pemeliharaan EU. Jerman juga mungkin mengendurkan hubungan dengan bloknya dan bergerak lebih dekat ke Rusia. Hal yang perlu dikhawatirkan oleh Polandia adalah jika Jerman semakin merapatkan dirinya ke Rusia (Friedman, 2012).

Perekonomian Polandia melesat dengan cepat, sehingga membuatnya menjadi salah satu negara di Eropa yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat. Polandia memiliki strategi untuk menarik negara-negara pecahan komunis Soviet agar keluar dari sphere of influence Rusia. Hal ini mengingat posisi Polandia sebagai pintu masuk ke Eropa Timur. Jika Polandia berhasil menjalankan strategi ini, maka suara dan partisipasi negara-negara Eropa Timur akan lebih diperhitungkan dalam setiap pembuatan kebijakan EU.

Jelas, hubungan dekat dengan NATO dan Uni Eropa kebijakan strategis pertama Polandia, tapi kelangsungan hidup NATO sebagai kekuatan militer kurang jelas dan masa depan EU mendung. Ini adalah jantung dari masalah strategis Polandia. Ketika Polandia merdeka pada abad ke-20, ia mencari aliansi multilateral untuk melindungi diri dari Rusia dan Jerman. Di antara aliansi ini adalah Intermarium, konsep interwar yang dipromosikan oleh Jenderal Polandia, Jozef Pilsudski, yang menyerukan keselarasan kawasan −terdiri dari negara-negara Eropa Tengah dari Laut Baltik ke Laut Hitam− untuk menahan serangan Jerman dan Rusia. Konsep Intermarium tidak pernah berhasil dan tidak satupun dari aliansi multilateral telah terbukti cukup untuk mengatasi masalah Polandia (Friedman, 2012).

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa konstelasi perpolitikan Eropa mengalami perubahan sejak berakhirnya Perang Dingin, dimana Eropa dibagi menjadi dua, yakni Eropa Barat dan Timur. Eropa Barat mengusung ideologi liberal AS dan Eropa Timur dinaungi oleh komunisme Uni Soviet. Negara-negara Eropa tidak menghendaki adanya hegemon yang memegang kendali kawasan. Pembentukan Uni Eropa (EU) merupakan  manifestasi akan kebutuhan akan stabilitas keamanan kawasan. EU juga berambisi untuk common foreign dan patron keamanan kawasan sekaligus merefleksikan konsep penyatuan kedaulatan melalui Eurozone. Kebijakan EU juga tidak terlepas dari adanya peran tiga negara besar Eropa, yakni Perancis, Inggris, dan Jerman (Big Three),  dimana setiap isu yang hadir dalam EU merupakan negosiasi politik ketiga negara tersebut. Polandia sebagai pintu gerbang Eropa Timur juga memiliki strategi untuk menarik negara-negara pecahan Soviet dari pengaruh Rusia demi keinginan untuk mendapat porsi yang lebih besar dalam setiap kebijakan EU.

Tahun 2012, EU berjuang untuk lepas dari krisis utang zona Euro. Badan pemeringkat kredit Moody‘s Investor Service menurunkan peringkat prospek EU, dari yang sebelumnya stabil menjadi negatif. Penurunan peringkat prospek ini merefleksikan prospek negatif terhadap Perancis, Inggris, Jerman, dan Belanda, dimana keempat negara tersebut merupakan sumber pendanaan dari separuh anggaran EU (Voice of America, 2013). Globalisasi telah mengubah konstelasi internasional yang sekaligus memberi tantangan bagi semua kawasan, termasuk Eropa. Menghadapi konstelasi dunia yang terus berubah ini, sinergitas dan konsolidasi aksi antar anggota EU sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas EU demi mewujudkan kawasan Eropa yang aman dan sejahtera.

 

Referensi

Artikel

Belkin, Paul. 2009. German Foreign and Security Policy: Trends and Transatlantic Implications. Congressional Research Service.

Fontaine, Pascal. 2010. Europe in 12 Lessons. EU Publications Office

Godechot, Jacques et al. 1971. The Napoleonic Era in Europe.  New York: Holt, Reinhart and Winston. 

James, Will and Gregory Lowe. 2006. How France has Undermined the European Union. Civitas Review: Agustus 2006, EU Special Edition.

Routledge, Paul. et al. 1998. The Geopolitics Reader. London: Routledge.

Warrington, Robert D. 1994. De Gaulle, NATO, and Gaullist Foreign Policy. dalam National War College, 300 5th Avenue, Fort Lesley J. McNair, Washington, DC, 20319-6000

Web

AXA SCHENGEN. n.d. Map of the Schengen Countries [WWW] Available from: http://www.axa-schengen.com/en/schengen-countries [Accessed 22/05/13]

ENGDAHL, F. WILLIAM. 2010. Pipeline Geopolitics: The Russia-German Nord Stream Strategic Gas Pipeline [WWW] Available from: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20080 [Accessed 22/05/13]

EUROPA. 2009. The Schengen area and cooperation [WWW] Available from: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_en.htm [Accessed 22/05/13]

FRIEDMAN, GEORGE. 2012. Poland’s Strategy [WWW] Available from: http://www.stratfor.com/weekly/polands-strategy [Accessed 22/05/13]

HAY, WILLIAM ANTHONY. 2003. Geopolitics of Europe [WWW] Available from: http://www.fpri.org/orbis/4702/hay.geopoliticseurope.html [Accessed 22/05/13]

VOICE OF AMERICA. 2013. Moody’s Turunkan Peringkat Prospek Uni Eropa [WWW] Available from:  http://www.voaindonesia.com/content/moodys-turunkan-peringkat-prospek-uni-eropa/1501059.html [Accessed 22/05/13]

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.018