NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

KEBIJAKAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

15 April 2013 - dalam Studi Strategis Indonesia I: Negara Bangsa dan Struktur Dasar Oleh nurlaili-azizah-fisip11

 KEBIJAKAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsanya, setiap negara pasti menerapkan kebijakan pertahanannya sendiri-sendiri sesuai dengan iklim kebangsaannya, tak terkecuali Indonesia. Ditilik dari sejarahnya, Indonesia telah melewati beberapa periodisasi doktrin pertahanan negara. Dalam artikelnya yang berjudul “Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia”, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Doktrin Pertahanan Negara adalah prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari enam muatan doktrin pertahanan, yakni: (1) perspektif bangsa tentang perang, (2) komponen negara yang terlibat perang, (3) pemegang kendali perang, (4) mekanisme pertanggungjawaban, (5) strategi perang, dan (6) terminasi perang. Periodisasi Doktrin Pertahanan Indonesia dibagi menjadi enam masa, yakni periode perang kemerdekaan (1945-1949), RIS (1949-1950), perang internal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1967), Orde Baru (1967-1998), dan Reformasi (1998-2004).

Pada periode perang kemerdekaan, pengembangan prinsip-prinsip dasar terkait pertahanan Indonesia tidak lepas dari kebutuhan republik ini untuk mengembangkan diri sebagai negara baru. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah tidak langsung membentuk angkatan bersenjata, namun membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR di sini bukanlah tentara, melainkan korps rehabilitasi perang. Menurut para pemimpin nasional, perjuangan kemerdekaan bukanlah melalui jalan pemberontakan bersenjata, melainkan melalui jalan diplomasi. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan BKR. Pembentukan BKR bertujuan untuk menghindari tindakan perlawanan militer yang dapat menghambat diplomasi dengan Sekutu. Tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Reguler dibentuk berdasarkan Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Presiden Soekarno. Tentara Reguler berubah nama beberapa kali hingga menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada 7 Juni 1947. Tentara Keamanan Rakyat lalu berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan pada 26 Januari 1945, berubah lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Kemudian TNI disatukan dengan laskar-laskar perjuangan rakyat ke dalam suatu organisasi tentara.

Andi Widjajanto juga mengatakan bahwa proses transformasi organisasi militer disertai dengan pengembangan doktrin pertahanan Indonesia. Pada mulanya, doktrin pertahanan Indonesia mengadopsi konsepsi pertahanan linear. Konsep ini didasarkan pada asumsi strategis mengenai pemisahan antara daerah musuh dan daerah “kita”. Karena kekuatan militer Belanda yang lebih mumpuni, akhirnya militer kita mengembangkan sistem baru, yakni “Sistem Wehrkreise” yang membagi wilayah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran yang memungkinkan satuan-satuan militer secara independen mempertahankan lingkaran pertahanannya. Sistem ini dilakukan dengan memobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada di lingkaran pertahanan. Sistem ini juga dilengkapi dengan dalil-dalil perang gerilya sebagai taktik di medan perang.

Pada periode RIS, terdapat persoalan utama yang dihadapi Kementerian Pertahanan, yakni pembentukan Angkatan Perang RIS yang akan melebur TNI dengan KNIL, ML, KM, dan sebagainya dalam suatu Organisasi TRI Serikat (TRIS). Organisasi ini dihadang ancaman militer berupa pemberontakan-pemberontakan bersenjata, seperti pemberontakan APRA, Andi Aziz, dan RMS. Ketiga pemberontakan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan konsepsi pasukan ekspedisi dan operasi gabungan. Pasukan ekspedisi digunakan untuk mematahkan perlawanan Andi Aziz dan operasi gabungan digunakan untuk menumpas pemberontakan RMS.

Pada Periode Internal (1950-1959), operasi militer gabungan terus dikembangkan demi menumpas pemberontakan DI/TII di  Jabar, Aceh, dan Sulsel, serta PRRI/Permesta. Pada periode ini, doktrin pertahanan adalah Doktrin Pertahanan Rakyat. Doktrin ini diatur dalam Bab II Pasal 4 yang menetapkan bahwa “Pertahanan Negara RI bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan di bawah pimpinan Pemerintah RI.” Penggandaan kekuatan perang dilakukan melalui pembentukan konsep rakyat terlatih yang dapat dimobilisasi sebagai kekuatan cadangan Angkatan Perang.

Pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1967), doktrin pertahanan dapat dilihat dari dikumandangkannya Trikora oleh Presiden Soekarno dalam merebut Irian Barat, disusul dengan pembentukan Komando Mandala yang dipimpin Mayjen Soeharto. Dalam periode ini juga dibentuk Komando Operasi Ganyang Malaysia untuk memenuhi perintah Dwikora Presiden Soekarno. Dari sisi doktrin militer, inovasi strategi yang muncul saat politik konfrontasi dengan Malaysia adalah gelar operasi KKO AL yang betujuan untuk menjaga daerah perbatasan dan melindungi gerilyawan yang menyusup ke daerah lawan.

Pada periode Orde Baru (1967-1988), operasi militer yang digelar TNI didominasi oleh Operasi Penumpasan G 30 S/PKI dan Operasi Penumpasan Gerombolan PGRS dan Paraku di Kalbar. TNI AD menggelar operasi militer seperti operasi tempur, intelijen, dan teritorial. Tiga pola operasi militer ini dibakukan dalam doktrin Tri Ubaya Cakti dengan tiga doktrin dasar, yakni Doktrin Pertahanan Darat Nasional, Doktrin Kekaryaan, dan Doktrin Pembinaan.

Andi Widjajanto juga menegaskan bahwa konsepsi sosial politik TNI-ABRI yang dikembangkan sebagai wujud operasional doktrin Dwi Fungsi ABRI menjadi sorotan utama reformasi militer yang bergulir sejak 1998. Konsekuensinya adalah proses reformasi militer lebih menitikberatkan pada dimensi politik daripada dimensi pertahanan. Agenda reformasi militer lebih memusatkan perhatian pada upaya menanggalkan karakter TNI sebagai tentara politik daripada mengembangkan suatu doktrin pertahanan baru sesuai dengan dinamika lingkungan strategis kini. Sebagai tentara politik, TNI memiliki karakter inti, yakni : militer secara sistematis mengembangkan keterkaitan yang erat dengan sejarah perkembangan bangsa serta arah evolusi negara. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasikan ’’birthright principle’’ dan ’’competence principle’’.  ’’Birthright principle’’ didasarkan pada suatu interpretasi sejarah bahwa militer telah memberikan sumbangsih besar dalam membentuk dan mempertahankan negara. ’’Competence principle’’ didasarkan pada ide bahwa militer merupakan institusi terbaik yang dimiliki negara dalam mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional bangsa. Untuk merombak karakter TNI sebagai tentara politik, terdapat hambatan yang cukup berarti, yakni belum lengkapnya regulasi politik yang mengatur posisi TNI dalam sistem politik Indonesia.

Untuk mengembangkan postur pertahanan yang mumpuni, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, yang terjadi adalah anggaran belanja pertahanan negeri ini masih sangat minim. Minimnya anggaran ini membuat Departemen Pertahanan kesulitan untuk mengembangkan proses modernisasi postur pertahanan Indonesia. Peneliti CSIS, Edy Prasetyono, menyarankan agar anggaran pertahanan dipandang sebagai variabel terikat. Dengan begitu, negara akan dipaksa untuk merumuskan suatu kebijakan pertahanan yang akan menentukan besaran anggara pertahanan. Selanjutnya, Prasetyono juga merekomendasikan empat metode untuk memodifikasi cara pandang tentang anggaran pertahanan Indonesia, meliputi klasifikasi dan kodifikasi belanja pertahanan, analisa deviasi anggaran, evaluasi efisiensi penggunaan anggaran, serta pengembangan rencana strategis (RENSTRA) pertahanan integratif. Klasifikasi dan kodifikasi belanja pertahanan bertujuan untuk menilai apakah seluruh belanja pertahanan aktual yang dilakukan pemerintah dalam satu tahun anggaran benar-benar seratus persen bersumber dari anggaran pertahanan negara yang ada di APBN. Analisa deviasi anggaran dilakukan demi mendapat transparansi mengenai belanja pertahanan aktual untuk satu tahun anggaran. Metode ini juga menjadi dasar untuk melakukan evaluasi efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi efisiensi penggunaan anggaran dilakukan demi menjamin bahwa terdapat sinkronisasi antara postur pertahanan yang dikembangkan, teknologi militer yang diadopsi, dengan kinerja pertempuran. Metode terakhir, RENSTRA pertahanan, akan menentukan arah pengembangan postur pertahanan nasional, akuisisi persenjataan, dan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Keberhasilan inisiasi metode di atas akan berhasil jika perspektif pemerintah berubah, yakni meletakkan anggaran pertahanan tidak lagi sebagai faktor determinan dari strategi pertahanan, malainkan sebagai bagian integral dari postur pertahanan.

Selain masalah doktrin pertahanan, masalah geopolitik juga turut memberikan pengaruh terhadap pertahanan negeri ini. Terdapat korelasi yang cukup erat antara faktor ilmu bumi suatu negara dan strategi serta politik, khususnya politik luar negeri negara tersebut. Terminologi geopolitik sendiri muncul dari seorang ahli bumi asal Swedia, Rudolf Kyellen. Geopolitik diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kondisi fisik, ekonomi, sosial politik, antropologi, sebagai faktor yang mempengaruhi proses kebijakan pemerintah mengenai politik dan hankam, berdasarkan telaah geografi politik. Terdapat beberapa faktor geopolitik yang mempengaruhi pertahanan, antara lain letak negeri, bentuk dan luasnya, faktor penduduk, sumber kekayaan alam, serta susunan politik dan sosial.

Negeri kita merupakan lalu lintas dunia, yakni lalu lintas dari daratan Asia ke daratan Australia dan dari Samudra Hindia ke Lautan Teduh. Dalam kaitannya dengan ekonomi, negeri ini merupakan tempat yang cocok bagi pusat perdagangan, pusat perkapalan, pusat penerbangan, dan seterusnya. Dalam bidang kebudayaan, sebagai daerah lalu lintas, kita memiliki banyak kesempatan untuk bertukar budaya dengan berbagai bangsa. Dalam bidang militer, jika kita membangun kekuatan militer yang sepadan dengan pentingnya letak negeri kita, maka kita akan memiliki pengaruh besar terhadap lalu lintas militer dunia. Selain membangun persahabatan dengan negara lain, hendaklah kita juga memperkuat pertahanan kita sebagai upaya preventif jika kedaulatan kita terancam. Dipandang dari luas dan bentuk negara kita, negeri ini cukup luas dengan pulau yang terpisah-pisah. Laut di antara pulau-pulau harus kita jadikan sebagai penghubung dan pemersatu, janganlah dipandang sebagai dinding pemisah. Jika kita mampu memelihara perhubungan antara laut dengan pulau kita, maka perasaan persatuan di kalangan bangsa ini akan memiliki dasar yang kuat. Selama kita belum berhasil membangun AD dan AL yang memiliki kekuatan sepadan dengan letak, luas, dan bentuk negeri ini, maka di situlah sumber kelemahan kita. Jumlah penduduk suatu negara juga merupakan faktor yang penting, akan tetapi jumlah penduduk yang besar akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM. Oleh sebab itu, harus ada usaha untuk mengangkat derajat rakyat kita, misalnya dengan cara memperluas pendidikan ke pelosok negeri. Pembangunan di daerah terbelakang harus mendapat perhatian khusus sehingga pembangunan merata di seluruh Indonesia. Dari segi sumber daya alam, dapat dikatakan bahwa negeri ini cukup kaya, artinya masih banyak yang bisa dibangun untuk memberikan dasar yang lebih luas dan kuat terhadap perekonomian dan perindustrian. Namun, sumber daya alam yang melimpah ini bukanlah alasan untuk menggambarkan bahwa seakan-akan kita akan menjadi kaya dan makmur hanya dengan mengandalkan sumber daya ini. Pengelolaan sumber daya alam kita masih lemah, karena banyak sumber daya kita yang justru dikuasai pihak asing. Melimpahnya sumber daya alam jika tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang baik, maka akan sia-sia belaka. Dan faktor terakhir, susunan politik dan sosial, masalah utama yang dihadapi adalah politik. Negara ini memerlukan stabilitas politik dan memerlukan kebijaksanaan politik yang dapat bertahan lama. Oleh karena untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan bagi suatu negara muda yang baru saja merdeka, tentulah membutuhkan waktu dan perjuangan yang tidak singkat.

Dapat disimpulkan bahwa doktrin pertahanan negara dan faktor geopolitik memegang peranan penting dalam membentuk pertahanan negara. Keduanya merupakan komponen yang saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Jika ingin membangun pertahanan, hendaknya kedua komponen di atas dikembangkan dan diperkuat.

 

Referensi:

Simatupang, Mayjen TB. 1981. "Geopolitik dan Masalah Pertahanan Kita" dalam Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai, Jakarta : Sinar Harapan pp, 198-240

Widjajanto, Andi. Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, pp 1-30


 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    273.996