NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

PERBANDINGAN ANALISIS REZIM DAN ANALISIS INSTITUSIONALIS

15 April 2013 - dalam Rezim-rezim Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

PERBANDINGAN ANALISIS REZIM DAN ANALISIS INSTITUSIONALIS

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Dalam mengkaji teori mengenai organisasi internasional (OI), terdapat dua pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan rezim dan pendekatan institusional. Rezim dalam konteks kali ini merujuk pada efek perilaku dari OI terhadap aktor-aktor yang terlibat, terutama negara (Barkin, 2006: 27). Elemen utama dalam pendekatan rezim adalah berfokus pada ekspektasi aktor, sedangkan dalam pendekatan institusionalis cenderung melihat apa yang terjadi dalam OI secara partikular daripada efek OI tersebut.

Pendekatan Institusional. Dalam pendekatan institusional, fokus utama kajiannya adalah struktur formal, organisasi, dan hierarki birokrasi dalam OI (Barkin, 2006: 27-28). Titik awal untuk menganalisis pendekatan ini adalah piagam organisasi yang pada gilirannya kerap merupakan sebuah teks perjanjian internasional. Piagam tersebut menunjukkan struktur birokrasi organisasi, power yang dimiliki, decision-making process, mekanisme organisasi, pendanaan, dan sebagainya. Analisis institusi formal merupakan tahap awal dalam mengkaji pendekatan institusional. Misalnya adalah bagaimana mekanisme kerja Dewan Keamanan PBB dengan hak veto dari lima anggota tetap. Struktur birokrasi dalam OI juga harus dikaji untuk memahami apa yang organisasi mampu dan tidak mampu lakukan (Barkin, 2006: 28). Hal ini menyangkut ukuran, komposisi, dan komponen struktur dalam sebuah organisasi yang given.

Dalam memandang komposisi dari birokrasi OI, hal yang harus digarisbawahi adalah perbedaan antara pegawai administratif dan orang yang diangkat secara politis (Barkin, 2006: 28). Mayoritas OI memiliki dua elemen tersebut, baik secara administratif maupun politis. Pegawai administratif bekerja untuk organisasi itu sendiri dan loyalitas mereka ditujukan pada organisasi tersebut serta tujuan organisasi yang ingin dicapai. Orang yang diangkat secara politis bekerja dengan OI, namun mereka bekerja untuk pemerintah lokal mereka sendiri.

OI yang bervariasi juga berimbas pada komponen struktur organisasi yang bervariasi pula. Mayoritas OI memiliki beberapa jenis sekretariat yang notabene merupakan organ sentral administrasi dalam organisasi tersebut (Barkin, 2006: 29). Selain itu, OI juga berhubungan dengan penelitian ilmiah, standar teknis, penengah konflik, dan interaksi dengan aktor lainnya. Terdapat dua alasan mengapa OI memiliki kapabilitas riset. Pertama, untuk menyajikan riset di wilayah dimana riset serupa belum hadir. Kedua, untuk menciptakan lembaga ilmiah yang ahli dan dilihat oleh negara-negara anggota dalam organisasi sebagai pihak yang netral secara politis, sehingga independen dari kepentingan negara lainnya (Barkin, 2006: 29). Biasanya OI bersifat yuridis atau legal, dimana fungsinya adalah menawarkan bantuan hukum dan menjadi penengah penyelesaian konflik antarnegara.

Neofungsionalisme. OI bisa hilang ketika fungsinya sudah usang, namun mereka bisa tumbuh dan memerankan fungsi dan peranan yang baru. Institusi formal yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan fungsional dalam kepemimpinan OI melahirkan pendekatan fungsionalisme pada tahun 1950an (Barkin, 2006: 32). Pendekatan ini berfokus pada permintaan teknis terhadap international governance. Fungsi OI harus diperluas dan dikembangkan, karena masalah dan isu yang muncul juga semakin berkembang. Pendekatan ini juga mengatakan bahwa OI merupakan pemegang kendali utama dalam proses identifikasi area baru dimana international governance dibutuhkan dan pengajuan langkah untuk menghadapi permintaan baru. Pendekatan fungsionalisme memiliki varian, yakni neofungsionalisme, yang dikembangkan tahun 1960an untuk memperhitungkan aspek politik maupun permintaan teknis demi meningkatkan global governance (Barkin, 2006: 33). Pendekatan neofungsionalisme merupakan proses integrasi pemerintahan secara global, dimana ia lebih melihat pada evolusi bentuk pemerintahan dalam sebuah struktur organisasi dan institusi yang ada dibanding penciptaan bentuk baru organisasi. Pendekatan ini merupakan embrio dari pendekatan rezim. Fokus neofungsionalisme adalah langkah OI, sebagai aktor, sedang mengubah pemerintahan global (Barkin, 2006: 33).

Neoinstitusionalisme. Pendekatan ini hadir dengan menyuguhkan kembali aspek politik dalam kajian OI yang sempat dilupakan oleh fungsionalisme klasik dan institusionalisme formal. Institusionalisme formal dan neofungsionalisme terbatas dalam sejauh mana mereka dapat menjaring politik internal untuk OI dan power politik OI (Barkin, 2006: 34). Institusionalisme formal melihat bagaimana OI dirancang secara tertulis. Meskipun langkah ini cukup penting dalam memahami politik internal OI, namun langkah ini tidak cukup memadai, karena organisasi tidak selalu berfokus pada fungsi dalam rancangan dan penataan yang direncanakan. Sedangkan neofungsionalisme mengakui bahwa OI memilki agenda-setting power yang cukup signifikan dalam politik internasional, dan OI juga memiliki sejumlah otonomi dalam memutuskan bagaimana mempengaruhi agenda tersebut (Barkin, 2006: 34). Namun neofungsionalisme ini terlimitasi oleh asumsinya yang menyatakan bahwa OI mengatur agenda untuk pemerintahan internasional lebih lanjut dalam issue-area  yang harus mereka tangani dan OI akan merepresentasikan kepentingan yang lebih luas dari negara yang menciptakannya. 

Kekurangan ini memunculkan respon dari neoinstitusionalisme (institusionalisme sosiologis), dimana ia lebih melihat pada dinamika aktual organisasional dalam institusi. Pendekatan ini meminjam dari teori di luar hubungan internasional untuk melihat perilaku birokrasi dan efek yang lebih luas dari perilaku tersebut (Barkin, 2006: 34). Jika diaplikasikan dalam OI, hal ini berarti bahwa pendekatan ini akan memandang pada birokrasi dan peraturan institusi serta politik dalam organisasi internasional dibanding dokumen institusional maupun permintaan dalam issue-area. Hal ini bisa dilakukan dalam sejumlah langkah. Institusionalisme historis menitikberatkan pada cara dimana norma dan prosedur dalam institusi partikular telah berkembang sepanjang waktu. Fokusnya adalah bagaimana memahami sejarah institusional sebagai path-dependent, membatasi sampai sejauh mana analis dapat menyamaratakan seluruh institusi (Barkin, 2006: 34).  Institusionalisme fungsional berfokus pada peraturan dan prosedur dalam organisasi, dan memandang bagaimana peraturan dan prosedur tersebut membentuk perilaku organisasi dan orang-orang di dalamnya. Neoinstitusionalisme memandang bahwa birokrasi akan memiliki komitmen yang besar di tingkat minimum untuk preservasi diri sendiri dan maksimum bagi pertumbuhan institusional.

Analisis Rezim. Perbedaan mendasar antara pendekatan rezim dan pendekatan institusional terletak pada cara pandang keduanya mengenai aktor. Institusionalis memandang OI sendirilah yang menjadi aktor dan mempertanyakan apa yang organisasi lakukan. Sebaliknya, pendekatan rezim lebih melihat pada aktor lain, terutama negara, sebagai sumber penghasil politik internasional, dan mempertanyakan bagaimana efek dari variasi  prinsip, norma, peraturan, dan decision-making procedures yang diasosiasikan dengan OI terhadap ekspektasi dan perilaku negara (Barkin, 2006: 36).  Singkatnya, pendekatan institusional mengkaji OI dengan memandang apa yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan pendekatan rezim mengkaji OI dengan memandang perilaku negara dan efek norma serta peraturan yang terwujud dari organisasi tersebut. Analisis rezim muncul dan mencuat akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap keterbatasan analisis institusional. Keterbatasan ini berupa ketidakmampuan analisis institusional untuk menunjukkan gambaran yang lebih besar dari efek OI dalam pembentukan perilaku dalam hubungan internasional yang lebih luas (Barkin, 2006: 36). Analisis rezim mengkoreksi kelemahan analisis institusional dengan mengajukan pertanyaan darimana OI berasal dan sejauh mana ia bisa berjalan efektif.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memandang OI diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan institusional dan pendekatan rezim. Pendekatan di  atas menuntun bagaimana memahami cara kerja OI dan efek yang ditimbulkannya. Dalam mengkaji OI, pendekatan yang digunakan saling melengkapi dan tidak harus dipandang sebagai antitesis satu sama lain. Keterbatasan pendekatan-pendekatan yang ada pun dilengkapi dan diperbaiki oleh pendekatan yang hadir selanjutnya demi menyempurnakan pemahaman mengenai OI.

 

Referensi:

J. Samuel Barkin, 2006. International Organization: Theories and Institutions. New York: Palgrave Macmillan.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.221