NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

INSTRUMEN DAN POLA DIPLOMASI

13 April 2013 - dalam Negosiasi dan Diplomasi Oleh nurlaili-azizah-fisip11

INSTRUMEN DAN POLA DIPLOMASI

Diplomasi merupakan hal yang wajib dilakukan suatu negara demi mencapai kepentingan nasional dan kepentingan warga negaranya. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul The Principle and Practice of Diplomacy bahwa diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Roy, 1995:3). Kadangkala diplomasi juga dikorelasikan dengan perang. Clausewitz, seorang filsuf Jerman, menyatakan bahwa perang merupakan kelanjutan dari diplomasi dengan melalui instrumen lain. Beberapa pakar kemudian menggarisbawahi keterkaitan negosiasi dengan diplomasi. Melakukan negosiasi tidak selalu bermakna suatu usaha yang dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan satu sama lain, meskipun hal ini kerap menjadi motif utama dari suatu pertemuan yang diatur oleh para diplomat dan negarawan (Roy, 1995:4). Konferensi bilateral maupun multilateral yang dilakukan suatu negara dimaksudkan untuk menjaga hubungan politik dan nonpolitik yang akan meningkatkan nilai dari common interest. Selain itu, konferensi juga bisa diarahkan kepada usaha untuk mereduksi isu dan polemik politik dan mempersiapkan dasar resolusi bagi konflik yang tengah terjadi. Samendra Lal Roy, dalam bukunya yang berjudul Diplomasi (1995), menyatakan bahwa diplomasi memiliki unsur-unsur tertentu. Pertama, unsur krusialnya adalah negosiasi. Kedua, diplomasi dilaksanakan demi mencapai dan mengedepankan kepentingan nasional suatu negara. Ketiga, tindakan diplomatik diputuskan dan diimplementasikan sebisa mungkin dengan cara damai. Cara damai dilakukan dengan mengindahkan kepentingan nasional. Namun jika cara damai tidak berhasil, maka penggunaan kekuatan pun diijinkan. Keempat, teknik diplomasi yang kerap digunakan adalah untuk menyiapkan perang dan bukan demi kepentingan damai. Kelima, diplomasi berkorelasi erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. Keenam, diplomasi modern berkorelasi dengan sistem negara. Terakhir, diplomasi berkaitan dengan representasi negara.

Diplomasi dilakukan demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kautilya, seorang diplomat India Kuno, dalam karyanya yang tersohor, Arthasastra, mengemukakan bahwa pencapaian kebijakan secara tepat akan memberi hasil yang menguntungkan (Roy, 1995:5). Ia juga menekankan mengenai tujuan diplomasi, antara lain acquisition (perolehan), preservation (pemeliharaan), augmentation (penambahan), dan proper distribution (distribusi yang adil). Konklusi yang diambil Kautilya adalah bahwa tujuan utama diplomasi adalah demi mengamankan kepentingan negara sendiri. Kepentingan nasional yang biasanya dimiliki suatu negara antara lain memajukan perekonomian, melindungi warga negaranya di negara lain, mengembangkan budaya, meningkatkan gengsi, menjalin persahabatan dengan negara lain, dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan seperti di atas, negara membutuhkan instrumen atau sarana dalam berdiplomasi, baik dalam segi politik, ekonomi, budaya, maupun militer. Dari segi politik, negara pasti berdiplomasi demi mengamankan kebebasan politik dan integritas wilayahnya. Instrumen yang bisa digunakan dalam aspek ini antara lain dengan cara memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan yang harmonis dengan negara yang memiliki kesamaan kepentingan, dan mengajukan jalan perdamaian dengan negara-negara yang memusuhinya. Instrumen lainnya adalah memberi pengertian terhadap suatu negara dan menunjukkan suatu itikad baik demi menghilangkan kecurigaan dan keraguan negara-negara lain. Hal ini dilakukan demi mencari “rekan” untuk membentuk koalisi. Tujuan politik suatu negara harus seimbang dengan sumber daya dan power yang dimilikinya (Roy, 1995:8). Di samping pertimbangan politik, aspek ekonomi juga merupakan aspek penting dalam diplomasi. Merebaknya imperialisme ekonomi ditandai dengan usaha negara-negara pemilik teknologi tinggi untuk mengeksploitasi sumber daya negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi lemah. Begitu juga dengan diterapkannya sistem perdagangan bebas yang berimplikasi terhadap tertekannya perekonomian nasional. Hal ini menyadarkan negara-negara bahwa perdagangan dan keuangan bisa dijadikan sebagai alat untuk memformulasikan kebijakan nasional. Akibatnya, pencapaian perolehan ekonomi telah menjadi tujuan penting dari diplomasi (Roy, 1995:10). Tiap negara sadar bahwa tanpa perekonomian yang mapan, mustahil kesejahteraan nasional bisa dicapai. Demi kepentingan perekonomian negaranya, maka pemerintah akan menggunakan instrumen ekonomi tertentu dalam berdiplomasi, misalnya memberi bantuan atau hibah, menjalin kerjasama perdagangan, investasi, negosiasi ekonomi secara bilateral dan multilateral, pengendalian mata uang, kuota, lisensi, dan sebagainya. Kebudayaan juga memegang peranan penting dalam diplomasi. Dewasa ini, negara-negara sering bertukar kebudayaan, diantaranya dengan mengirim duta budaya ke luar negeri. Tujuan diplomatik dengan mengirim delegasi kebudayaan adalah untuk menunjukkan keagungan kebudayaan suatu negara, dan apabila mungkin, dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat umum negara yang didatangi (Roy, 1995:12). Jika negara A sudah terkesan dengan kebudayaan negara B, maka akan lebih mudah bagi negara B untuk menggalang dukungan negara A, jika sewaktu-waktu negara B ditimpa masalah. Selain mengirim delegasi kebudayaan ke luar negeri, penggunaan instrumen kebudayaan yang lain misalnya adalah mengadakan acara budaya atau seni di negara lain, mengadakan forum internasional terkait dengan pertukaran budaya, memberi beasiswa bagi warga negara lain yang berprestasi di bidang seni atau kebudayaan, membangun pusat kebudayaan di negara lain, dan sebagainya.

Instrumen seperti politik, ekonomi, dan budaya, merupakan instrumen diplomasi soft power, yang kadangkala memiliki kelemahan, apalagi jika negara yang bersangkutan tidak mempunyai power yang cukup kuat. Jika instrumen di atas tidak berhasil, maka instrumen hard power, yakni jalur militer, terpaksa dijalankan. Diplomasi militer kerap digunakan dalam peperangan. Instrumen diplomasi semacam ini lebih banyak merugikan, karena bisa menimbulkan demonstrasi atau kritik dari dunia internasional dan mereduksi hubungan antara kedua negara.

 Instrumen-instrumen di atas bisa digunakan secara mandiri maupun bersamaan, tergantung tujuan dan konteksnya. Negara harus jeli dalam menggunakan instrumen diplomasinya, agar kepentingannya bisa dicapai dengan sempurna dan mampu menguntungkan dirinya.

Diplomasi memiliki pola-pola tertentu. Pola pertama adalah Diplomasi Bilateral. Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara (Djelantik, 2008:85). Mayoritas diplomasi yang terjadi hingga kini adalah diplomasi bilateral, misalnya perjanjian (traktat), saling bertukar duta besar, dan kunjungan kenegaraan. Selain bilateral, terdapat juga diplomasi multilateral dan unilateral, dimana suatu negara bertindak sendiri. Pola-pola diplomasi seperti di atas kadangkala menimbulkan pro dan kontra terkait efektivitas dan efisiensinya. Setelah Perang Dunia 1 berakhir, muncul kubu yang menolak diplomasi bilateral pertama kali. Saat itu, banyak politikus yang mengungkapkan bahwa sistem perjanjian internasional sebelum Perang Dunia 1 menyebabkan tidak terhindarkannya perang. Kondisi semacam ini melatarbelakangi pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang mengimplementasikan diplomasi secara multilateral. Reaksi serupa juga terjadi saat perjanjian perdagangan ditentang pasca depresi ekonomi yang melanda dunia sekitar tahun 1930an. Perjanjian dagang bilateral dianggap memperparah perekonomian dunia karena telah menyebabkan tarif perdagangan naik. Akhirnya, pasca Perang Dunia, negara-negara Barat melakukan perjanjian multilateral, misalnya General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Meskipun diplomasi bilateral masih banyak diragukan keefektifannya, tetapi diplomasi semacam ini masih banyak digunakan, karena dianggap lebih fleksibel dan memudahkan pencapaian kompromi.

 Ada kalanya pada bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi Kedutaan Besar tidak mampu dipertahankan (Djelantik, 2008:86). Keputusan untuk menutup Kedutaan Besar terjadi saat dua negara atau lebih berkonflik. Pemutusan hubungan diplomatik seperti ini merupakan bagian dari masalah politik dan kekerasan, misalnya menolak memberi pengakuan terhadap suatu negara, maupun menolak mengakui pemerintahan negara lain yang sah. Sejatinya, mempertahankan komunikasi yang berkualitas antarnegara-negara yang berkonflik merupakan hal yang krusial, karena tiap negara tersebut pasti ingin meminimalisir dampak dari penurunan hubungan diplomatik yang dialaminya.

Jika fungsi Kedutaan Besar yang normal secara politik tidak memungkinkan, fungsi diplomatik mungkin dapat melakukan tugasnya lebih baik dalam skala terbatas melalui empat alternatif utama misi diplomatik (Djelantik, 2008:87). Keempat alternatif ini kerap disebut “Kedutaan Besar Bayangan”, meliputi mendirikan Kantor Urusan Kepentingan, Konsulat, Kantor Perwakilan, dan Misi Utama.

 Alternatif pertama adalah Kantor Urusan Kepentingan. Dalam Kantor Urusan Kepentingan, secara umum terdapat sekelompok diplomat dari satu negara yang bekerja pada Kedutaan Besar negara kedua di wilayah ketiga. Contohnya adalah pasca Perang Teluk di awal 1991, terdapat Kantor Urusan Kepentingan Irak yang berada di bawah Kedutaan Besar Yordania di ibukota Inggris, London. Jika negara yang tidak memiliki misi diplomatik di negara kedua, maka diplomatnya akan mempercayakan pengamanan kepentingan negaranya kepada diplomat negara ketiga. Negara ketiga bertindak sebagai negara pelindung. Kesepakatan mengenai perlindungan ini diregulasikan dalam sebuah perjanjian trilateral antara negara pemberi perlindungan, yang dilindungi, dan negara penerima.

Kelahiran institusi negara pelindung dimulai pada abad 16 ketika kekuatan Kristen seperti Perancis yang memiliki hak melindungi penganut Kristen di wilayah-wilayah yang dikuasai Kekaisaran Ottoman (Djelantik, 2008:89). Hal ini diperkuat dengan dua perkembangan besar sekitar abad 19. Pertama, ekspansi besar-besaran dalam perdagangan dan perjalanan internasional, yang mengakibatkan meningkatnya hubungan diplomatik secara komprehensif dan meluasnya konsulat-konsulat ke seantero dunia. Kedua, meningkatnya kecenderungan mendeportasi konsul-konsul dari negara musuh saat perang meletus. Tujuan utama negara pelindung sebenarnya adalah untuk meningkatkan pengaruhnya. Praktik negara pelindung ini tertuang dalam Konferensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik (VCDR) tahun 1961.

Keberadaan negara pelindung tidak selamanya dapat mereduksi konflik. Negara pelindung bisa saja menjadi kurang berguna saat menanggni kepentingan negara yang dilindungi sama baiknya dengan jika ditangani negara yang berkepentingan. Negara pelindung juga membuat peran mediator menjadi sedikit kabur.

Melihat kelemahan negara pelindung seperti di atas, tidak heran jika saat terjadi penurunan hubungan diplomatik, institusi diplomatik semacam ini telah mengalami modifikasi secara signifikan (Djelantik, 2008:90). Setelah secara resmi menarik Duta Besar dan menutup Kedutaan Besar, negara tertentu menetapkan diplomat untuk tetap tinggal dan ditempatkan di kedutaan negara pelindung.

 Kantor Urusan Kepentingan terdiri atas diplomat-diplomat dari negara yang dilindungi, yang bertugas di bawah pengawasan negara pelindung, baik secara fisik berada dalam kedutaan negara pelindung maupun kedutaan milik sendiri, yang secara nominal telah ditutup pasca putusnya hubungan diplomatik (Djelantik, 2008:91). Pengaturannya tetap membutuhkan kesepakatan trilateral, umumnya negara pelindung akan melakukan negosiasi terkait regulasi formal yang mampu diselesaikan bersama negara pelindung maupun negara setempat.

Kantor Urusan Kepentingan telah dipakai sebagai langkah sementara sebelum pemulihan hubungan diplomatik dan sepanjang komunikasi langsung tidak dapat dilanjutkan. Kondisi semacam ini pernah terjadi pada Amerika Serikat-Kuba dan Uni Soviet-Afrika Selatan. Kantor Kepentingan yang dibuka di Washington dan Havana September 1977, menjalankan misi-misi diplomatik semacam ini, meskipun pada akhirnya tidak terdapat kemajuan signifikan mengenai hubungan Amerika Serikat-Kuba. Tahun 1955, Uni Soviet dan Afrika Selatan memutuskan untuk mengakhiri hubungan diplomatiknya, karena hubungan buruk yang tidak bisa diperbaiki. Akhir tahun 1980an, kedua negara tersebut menjalin kontak kembali, dikarenakan banyaknya kesamaan dalam bidang ekonomi. Berdasarkan kesepakatan yang diratifikasi Februari 1991, Kantor Urusan Kepentingan didirikan kembali di bawah naungan Kedutaan Austria, baik di Pretoria maupun Moskow.

Seringkali Kantor Kepentingan mengalami hambatan yang signifikan. Pertama, kebutuhan adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan adalah sebuah persetujuan yang ditujukan kepada negara penerima terkait penunjukan pejabat diplomatik sebelum secara resmi diumumkan. Berdasarkan regulasi Vienna Declaration on Diplomatic Relations (VCDR), hanya seorang duta besar atau atase yang membutuhkan “kesepakatan”. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa negara pengirim memerlukan “kesepakatan” untuk setiap diplomat yang bekerja di Kantor Urusan Kepentingan. Ketentuan semacam ini dipandang relatif bukan menjadi halangan signifikan bagi Kantor Urusan Kepentingan untuk bekerja dibandingkan kedutaan, karena dalam setiap kasus VCDR mengatakan bahwa: “negara-negara penerima memiliki hak mutlak untuk mengumumkan diplomat dari negara manapun dalam kondisi persona non-grata.” (Djelantik, 2008:94). Kantor Urusan Kepentingan memiliki legitimasi kurang kuat dibanding kedutaan sebagai instrumen kebijakan negara pengirim. Hambatan kedua terkait masalah pegawai. Kantor Urusan Kepentingan memiliki jumlah pegawai yang relatif sedikit, karena hanya merupakan sebuah fraksi dari jumlah anggota kedutaan sebelumnya. Jumlah personel yang sedikit ini menyebabkan kesulitan tersendiri, yang memperparah masalah akibat krisis politik. Beban kerja pun meningkat dan kerjasama lokal pun akhirnya sulit dilakukan. Hambatan ketiga terkait akses langsung Kantor Urusan Kepentingan kepada pemerintah lokal. Biasanya akses semacam ini diijinkan, namun disertai dengan pembatasan. Misalnya adalah Kantor Urusan Kepentingan Inggris di Kedubes Swiss di Buenos Aires telah diboikot Kemenlu Argentina selama delapan belas bulan pertama setelah Perang Falklands (The Times, 4 November 1983).

Dapat dipahami bahwa Kantor Urusan Kepentingan bukanlah Kedutaan Besar. Umumnya kantor ini tidak mampu mempekerjakan pegawai jika tidak ingin diprotes negara penerima, dan kadang mereka tidak punya cukup akses ke pejabat-pejabat tinggi. Namun, keberadaan mereka sangat bermanfaat sebagai salah satu cara mempertahankan diplomasi bilateral dengan pemerintah setempat ketika terjadi penurunan hubungan diplomatik.

Alternatif kedua adalah mendirikan pos konsuler. Fungsi konsuler dilaksanakan di pos-pos konsuler yang dibangun di kota besar ataupun kota pelabuhan yang letaknya jauh dari ibukota. Berdasarkan Artikel 2 Konvensi Vienna untuk Hubungan Konsuler (VCCR) tahun 1963, dijelaskan bahwa: (1) pembukaan hubungan konsuler antarnegara berdasarkan kesepakatan bersama, (2) persetujuan hubungan diplomatik penuh diberikan kepada kedua negara, kecuali ada persetujuan lain untuk membuka hubungan konsuler, dan (3) pemutusan hubungan diplomatik tidak selayaknya melibatkan pemutusan hubungan konsuler. Dibanding dengan Kantor Urusan Kepentingan, kantor konsuler lebih mampu menghindari masalah yang mungkin muncul dari pihak ketiga, misalnya hutang, kemungkinan salah persepsi, keperluan membuka rahasia, dan sebagainya. Kantor konsuler juga tidak mungkin membawa kesepakatan politik tambahan antara negara pengirim dan negara penerima (Djelantik, 2008:98). Selain itu, kantor ini juga bisa menjadi metode penengah yang menguntungkan untuk membangun hubungan terbatas dengan negara-negara yang belum mendapat pengakuan.

Alternatif ketiga adalah mendirikan kantor perwakilan. Terdapat kondisi dimana keberadaan Kantor Urusan Kepentingan maupun kantor konsuler bukan pilihan yang tepat. Misalnya ketika pemerintah AS dan China sama-sama ingin mengkonsolidasikan hubungan kerjasama mereka di tahun 1973. Saat itu Kantor Urusan Kepentingan tidak bisa didirikan karena tidak adanya pengakuan mengenai keberadaan pejabat yang mewakili kepentingan AS, padahal saat itu Kantor Urusan Kepentingan China di AS telah diakui dan dilindungi oleh Kedutaan China di Washington. Langkah yang bisa dilakukan adalah mendirikan Kantor Perwakilan (kantor penghubung), yang memiliki misi dan operasi yang kurang lebih sama dengan kedutaan, yang berbeda hanya pada sifat informalnya. Henry Kissinger mengungkapkan bahwa pendirian kantor penghubung antara AS dan China sesungguhnya menjalankan fungsi Kedubes. Setiap pegawai memiliki imunitas diplomatik, dapat berkomunikasi dengan aman, pimpinannya diperlakukan layaknya seorang Duta Besar, dan mereka semua juga dapat melakukan semua pertukaran diantara kedua pemerintahan. 

Alternatif terakhir adalah Misi Garis Depan. Misi Garis Depan ini memiliki beragam bentuk, misalnya kantor perdagangan, kantor informasi wisata, agen perjalanan, misi ilmiah, kantor urusan kebudayaan, koresponden asing, dan sebagainya. Misi ini memiliki tujuan penting, yakni mereduksi memburuknya hubungan antarnegara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik atau mengalami konflik dalam hubungan bilateralnya. Dibanding dengan pejabat diplomatik lain yang mendapat imunitas, maka sedikit kemungkinan bagi MGD untuk mendapatkannya. Hal ini berarti bahwa para pejabat MGD ini harus bertindak hati-hati dalam mengemban tugasnya. Akses mereka kepada pejabat lokal pun cenderung diperketat dan dilakukan melalui perantara (Djelantik, 2008:101). Kadangkala diplomasi jenis ini efektif, karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Namun, diplomasi macam ini bisa juga bersifat menekan, karena bisa disebabkan ada pihak yang lebih tinggi, dalam artian ada negara yang lebih tinggi yang bisa menekan negara di bawahnya.

Pola kedua adalah Diplomasi Multilateral. Secara singkat, multilateral adalah suatu istilah dalam kajian ilmu Hubungan Internasional yang berkutat pada pola kerjasama dan interaksi dengan hasil terikat dalam menghadapi sejumlah persoalan yang sama ataupun mendesak bagi beberapa negara. Pola ini dapat disebut juga multilateralism, yaitu merupakan pendekatan terhadap aspek – aspek kehidupan internasional, yang didasarkan pada ide bahwa rezim kerjasama internasional dapat mengelola konflik kepentingan secara efektif, jika ia dapat mewakili konsensus secara luas dan berkelanjutan antara negara dalam sistem internasional.Robert Keohane mendefinisikan multilateralisme sebagai “The practice of coordinating national policies in groups of three or more states[1] yang mengindikasikan syarat terjadinya diplomasi secara multilateral adalah harus dilakukan oleh lebih dari dua negara, kontras dengan uniteralisme dan bilateralisme.

Multilateralisme atau pemerintahan internasional yang “banyak”[2]  merupakan suatu definisi dengan prinsip tertentu, sebagai oposisi dari bilateral yang dianggap berat sebelah, diskriminatif, kesewenang- wenangan yang kuat terhadap yang lemah, serta meningkatkan tensi konflik internasional. Multilateral setelah Perang Dunia 2 mulai menganut prinsip universalitas atau pengorganisasian umum menurut John Ruggie, yang menempatkan semua negara sejajar sama (equality), Multilateral sebagai pola diplomasi pun turut bermain dalam peranan tata global sebagai alat untuk mencapai foreign policy dan national interest yang diinginkan melalui aspirasi dan kesepakatan bersama dalam lembaga dan organisasi regional maupun internasional.

Pola diplomasi multilateral diperlukan karena didasari pada realitas bahwa negara dalam menggapai national interest-nya membutuhkan resources dan manpower, yang pada kenyataannya negara tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri, letak geografis dan sumberdaya alam yang berbeda – beda serta daerah kekuasaaan dan power negara yang terbatas memaksa negara menjalani pola diplomasi kepada lebih dari satu negara, negara – negara tetangga maupun global, disamping itu, pola diplomasi multilateral mutlak diperlukan untuk terciptanya keamanan dan perdamaian (balance of power), ketahanan ekonomi, serta preservasi lingkungan global yang mustahil didapat dengan pola diplomasi yang lain. Begitu juga prinsip multilateral merupakan roh inti dari setiap organisasi - organisasi internasional terutama intergovernmental organization yang berkembang pesat di akhir Perang Dunia 2. Para diplomat baik yang ditugaskan di berbagai lembaga internasional maupun kedutaan dan konsuler tentu diharapkan untuk membawa dukungan dan pengaruh untuk negara.

Meski dilakukan oleh hampir setiap negara, namun pola multilateral lebih umum digunakan oleh negara - negara yang pengaruh garis ekonomi dan militernya bisa dianggap menengah, kecil ataupun negara dunia ketiga, negara – negara tersebut juga sangat dipengaruhi oleh negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu pola diplomasi ini dimanfaatkan sebagai penghambat hegemoni dan mematahkan sphere of influence atau lingkup pengaruh negara lain yang lebih kuat, sehingga banyak terbentuk grup – grup regional, dan dalam grup itu sendiri masing – masing negara saling bersuara dan terkadang mendominasi, mendikte negara lain untuk mendukung, menolak, voting, dan lobbying serta memberi pengaruh dalam grup maupun di luar demi mencapai kepentingannya, bahkan terkadang ikut mencampuri atau peduli dengan isu di negara lain yang di negaranya sendiri tidak ada, pola ini juga dapat digunakan dan juga digunakan untuk mendapat suara,perhatian, dan dukungan internasional semisal jeritan negara – negara mini Pasifik seperti Tuvalu, Vanuatu, dan lain – lain yang terancam lenyap akibat naiknya permukaan air laut dan melobi PBB untuk mengajak negara anggota lain dan membahas masa depan negara mereka.

Di balik itu semua, pola diplomasi multilateral merupakan upaya yang sangat menantang dan menguras tenaga, waktu, dan terkadang hanya timbul frustasi tanpa resolusi. Dinamika multilateralisme yang kompleks karena negara berhadapan (dealing) dengan lebih dari 2 negara lain atau lebih banyak. Pada pola bilateral negara bisa langsung fokus dalam bernegosiasi serta enjelaskan dan mengaspirasikan poin – poin kepentingan hanya dengan satu negara dan sebaliknya. Namun, dengan pola ini semakin banyak partner negosiasi yang harus dihadapi maka akan semakin susah untuk menjelaskan poin yang diinginkan beserta sumber kepentingannya dan sebagainya, semakin sulit untuk mencapai suatu perjanjian maupun solusi.Begitu juga dalam konferensi – konferensi internasional, negara – negara membentuk blok koalisi secara semu maupun nyata dan saling melancarkan strategi dan pengaruh. Perdebatan maupun perpecahan internal terkadang mewarnai jalannya acara. Ada beberapa organisasi internasional yang dibuat sebagai tandingan akibat kekecewaan beberapa negara anggota terhadap sikap organisasi, maupun dibuat sebagai tandingan, seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang dibentuk akibat kekecewaan negara – negara mayoritas Muslim atas poin – poin piagam PBB yang dirasa berdasarkan  pada norma-norma Judeo-Christian, atau Pakta Warsawa yang dibentuk sebagai blok militer tandingan NATO.

Suatu negara mungkin saat ini tidak peduli terhadap isu yang sedang dibahas hari ini, namun akan berbeda jika mulai membahas mengenai isu – isu lainnya dan tertentu esok hari, atau terkadang mengejar suatu posisi maupun komite, dan pada akhirnya, sering ditemui jual beli suara, abstain, maupun isu – isu yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan  yang dibahas. Pada akhirnya kepentingan dan keinginan pribadi menjadi dominasi, dan belum tentu memuaskan seluruh negara yang terlibat.

Pola diplomasi multilateral merupakan dimensi dimana negara dapat berdiplomasi dengan negara lain yang beragam sistem ekonomi budaya dan politiknya. Begitu juga dengan adanya Dewan Keamanan PBB dimana 5 negara anggota dapat mem-veto dan mencegah  negara agresor atau anggota lain yang punya keinginan berperang, egois, ambisius, dan sebagainya. Begitu juga dengan dampak bilateral yang hanya berpengaruh kepada negara yang bersangkutan saja, berbeda dengan multilateralisme yang tidak hanya menyangkut kepentingan umum tetapi dampak dan efeknya, di Jenewa saja, PBB menyelenggarakan lebih dari 10.000 meeting di tahun 2009, itu berarti 40 meeting per hari, dan kebanyakan pertemuan, solusi, dan aktivitas yang dilakukan berimbas tidak hanya pada urusan nonpolitik, artinya, kebijakan dan keputusan dari organisasi internasional semacam ini secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri, keamanan, serta kepentingan ekonomi negara.[3]

            Dalam perjanjian bilateral sering ditemukan imbalance of power antara negara kuat dan negara lemah, yang berujung pada inkapabilitas dalam mencapai national interest saat negosiasi. Sehingga dapat dikatakan pola diplomasi multilateral dapat menjawab keterbatasaan bilateralisme. Pola diplomasi multilateral adalah kunci, untuk memastikan partisipasi semua negaradalam pengelolaan urusan dunia. Ia adalah jaminan legitimasi dan demokrasi, terutama dalam hal-hal mengenai penggunaan kekerasan dan meletakkan norma-norma universal. Diplomasi multilateral dapat lebih inklusif dan lebih bermanfaat untuk aktor non-negara. Meskipun aktor utama diplomasi multilateral tetap negara, kelompok-kelompok masyarakat sipil diakui untuk peran berharga mereka dan kontribusinya atas  perkembangan isu yang ada serta negara dapat berkonsultasi dengan mereka di dalam proses pengambilan keputusan.

Catatan paling awal mengenai multilateralisme yang pernah diketahui adalah terbentuknya suatu organisasi internasional pertama bernama Liga Delian di Yunani kuno, yang merupakan semacam liga pertahanan beberapa polis atau negara kota dalam menghadapi ancaman invasi kekaisaran Persia, sekalipun pola yang dilakukan belum memiliki batas dan definisi yang jelas, namun terbentuknya liga tersebut memberi bentuk pondasi awal bagi diplomasi multilateral, hingga pada akhirnya muncul konferensi multilateral pertama yaitu kongres Wina pada tahun 1814 – 1815, yang membahas tentang pembagian kembali territory serta geopolitik Eropa selepas kekalahan Napoleon atas tentara koalisi, dan merupakan model lanjutan bagi intergovernmental organizations seperti LBB. Beberapa contoh singkat multilateralisme seperti pada masa Perang Dingin di mana dunia terbagi atas PBB sebagai supranational union, NATO atau blok barat, Pakta Warsawa atau blok timur, serta Gerakan Non-Blok atau jajaran negara netral, ataupun penggunaan mata uang Euro (Eurozone) dan zona Schengen di Uni Eropa yang dimulai pada tahun 90-an.

Contoh lain lagi mengenai penggunaan pola diplomasi multilateral adalah sebagai venue atau tempat bagi negara untuk menunjukkan pengaruhnya dalam panggung internasional. Negara, terlepas dari sistem dan level politik serta ekonominya, dapat mencalonkan kandidatnya di lembaga dan organisasi internasional, semisal Korea Selatan yang mendukung Ban Ki-Moon sebagai sekretaris jenderal PBB, sebagai bukti Korsel merupakan model negara maju kepada negara – negara berkembang, atau Filipina yang kalah dalam mencalonkan wakilnya di International Organization of Migration (IOM), semula menargetkan Filipina sebagai leader dan negara model dalam manajemen tenaga kerja migran.

Pola diplomasi multilateral sendiri akan terus berkembang dan semakin meningkat intensitasnya karena semakin sempitnya batas ruang dan waktu serta efek arus globalisasi yang memunculkan banyak aktor non state, dimana aktor – aktor tersebut memberikan warna dalam kajian, kebijakan, kepentingan, dan pengaruh serta isu – isu baru yang mulai perlu diperhatikan. Sehingga dalam pola yang melibatkan banyak negara ini, masing – masing harus dapat menetapkan target serta posisinya dengan melihat situasi kondisi serta realisasi, demi hasil yang dapat diraih bersama. “That said, the challenges vary depending on the diplomatic environment.”

Pola ketiga adalah Diplomasi Konferensi, yakni aktivitas berdiplomasi dimana pihak – pihak yang bersangkutan berkumpul dalam suatu konferensi untuk membahas sesuatu dan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Pola Diplomasi Konferensi ini dapat bersifat temporer maupun permanen. Pola ini merupakan pengembangan dari Pola Diplomasi Multilateral dimana diplomasi berjalan sebatas perjanjian antara lebih dari dua negara, sedangkan Pola Diplomasi Konferensi memiliki wadah yang resmi seperti PBB atau LBB. Diplomasi dalam pola ini berjalan lebih terbuka karena bersifat konferensi. Diplomasi Konferensi sebetulnya sudah terjadi sejak abad ke – 19 antara kekuatan besar yang berpengaruh saat itu.

Pola Diplomasi Konferensi seperti PBB atau LBB dijalankan dengan alasan bahwa dengan adanya institusi yang resmi seperti PBB atau LBB maka akan lebih menjamin bahwa segala perjanjian yang dibuat akan lebih ditepati. Hal ini selaras dengan latar belakang berdirinya PBB yaitu untuk mengikat pihak – pihak yang bersangkutan agar mereka tidak melanggar Piagam Atlantik.

Pola ini memiliki kelebihan dimana anggotanya terikat pada peraturan dan kode etik tertentu sehingga mereka harus benar – benar mengikuti peraturan dan menepati perjanjian yang telah ditentukan.Organisasi internasional seperti PBB yang membawahi banyak negara sebagai anggotanya juga dapat mengawasi segala bentuk interaksi dan diplomasi yang terjadi antar negara maupun negara dengan aktor non – negara untuk memastikan agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa ad indikasi tindakan – tindakan curang yang mungkin terjadi untuk memenuhi interest dari pihak – pihak yang terlibat. PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki wewenang lebih tinggi dari negara – negara lain juga dapat bertindak sebagai penengah dan juga sebagai penyelesai masalah. PBB dapat mengirim pasukan perdamaian dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik pada daerah – daerah yang bermasalah dengan persetujuan Dewan Keamanan seperti pada kasus Battle of Mogadishu di Somalia pada tahun 1993 dimana PBB mengirim pasukan yang terdiri dari militer Amerika Serikat dan gabungan pasukan perdamaian PBB.

Diplomasi Konferensi, yang dilandaskan pada organisasi internasional seperti PBB, memiliki kelemahan, misalnya maka rawan akan kepentingan kelompok. Kelemahan utama dari pola ini adalah munculnya kelompok yang dominan dan memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana diplomasi itu kemudian berjalan.Hal ini dapat dilihat dari kejadian nyata dimana Rusia dan Cina sebagai anggota Dewan Keamanan PBB memveto resolusi PBB karena tidak sesuai dengan kepentingan mereka pada kasus Suriah.

Pola diplomasi terakhir adalah Diplomasi Aliansi, yakni pola diplomasi yang mengacu pada hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin pada negara-negara yang saling terikat dalam hubungan aliansi. Hubungan diplomatik yang terjadi dalam pola diplomasi ini bisa terjalin antara dua negara atau lebih. Masing-masing negara yang tergabung di dalam aliansi tersebut memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing yang mereka coba untuk realisasikan seperti dalam persekutuan aliansi. Diplomasi ini kemudian akan menjamin dan memperjuangkan kepentingan negara-negara yang termasuk dalam anggota aliansi tersebut. Hal ini sudah tentu terjadi dikarenakan tujuan dari dibentuknya aliansi adalah untuk mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati, oleh karenanya wajar apabila negara yang beraliansi tersebut saling membantu rekan seperjuangannya.

Terlepas dari posisi sentral yang selalu ditempati oleh aliansi dalam praktek diplomatik di semua sistem negara yang diketahui, beberapa pengamat dan negarawan merasa bahwa ada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan utama diplomasi tentang aliansi. Aliansi yang rigid dapat menghambat kebebasan diplomatik, dialog, dan kelancaran penyesuaian yang terjadi. Kritik yang diberikan pada diplomasi aliansi adalah bahwa diplomasi hanyalah budak perang, karena banyak yang berargumen bahwa relevansi dari perbedaan antara serangan dan tujuan dari semua aliansi, termasuk seperti perjanjian multilateral seperti Liga Bangsa-Bangsa, adalah untuk membuat regulasi mengenai penggunaan kekuatan militer. Hal ini dianggap bertentangan dengan fungsi diplomasi yakni memungkinkan negara-negara menyelesaikan konflik secara damai melalui negosiasi.

Diplomasi berperan penting terhadap survivalitas suatu negara. Penggunaan instrumen diplomasi secara tepat akan mendukung keberhasilan diplomasi, yang berujung pada tercapainya kepentingan nasional. Selain itu, pola-pola diplomasi yang beraneka ragam mampu memberi alternatif bagi suatu negara dalam menjalankan aktivitas diplomasinya.

 

 

Referensi :

Brian White, Diplomacy, dalam John Baylis dan Steve Smith, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Politics.

Djelantik, Sukawarsini. 2008. Diplomasi antara Teori dan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

http://article.wn.com/view/2012/07/20/Rusia_dan_China_Kembali_Memveto_Resolusi_Suriah/ (diakses 18 September 2012)

http://www.militaryfactory.com/battles/battle_of_mogadishu.asp (diakses 18 September 2012)

Roy, S.L. 1998. Diplomasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Keohane, Robert O. 1990.“Multilateralism: An Agenda for Research.

Kahler, Miles. 1991 “Multilateralism with Small and Large Numbers.”

Unilateralism or Multilateralism: U.N. Reform and the Future of the World, Wednesday, 1 October 2003

Watson, Adam. Diplomacy: The Dialogue Between States.

 

 

 

 

 



[1]Keohane, Robert O. “Multilateralism: An Agenda for Research.” International Journal, 45 (Autumn1990), 731.

[2]Kahler,Miles. 1991 “Multilateralism with Small and Large Numbers.” p 255

[3]Unilateralism or Multilateralism: U.N. Reform and the Future of the World

 

Kelompok 3A: Nurlaili Azizah (071112001) - Husein Al Asghor (071112014) - Joshua Francis Aristyawan   (071112031) - Fatkhul Uyun (071112036)



 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.014