NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

GLOBAL DIPLOMACY IN ANCIENT AND MIDDLE AGE ERA

13 April 2013 - dalam Sejarah Diplomasi Oleh nurlaili-azizah-fisip11

GLOBAL DIPLOMACY IN ANCIENT AND MIDDLE AGE ERA

Dalam kajian studi Hubungan Internasional, diplomasi merupakan aspek yang tidak terpisahkan. Diplomasi juga membuktikan bahwa hubungan internasional tidak bersifat stagnan dan pasti terjadi interaksi antara aktor-aktor yang terlibat.

 Peradaban Mesopotamia telah melahirkan kegiatan diplomasi untuk pertama kalinya, tepatnya pada tahun 2850 SM. Diplomasi di zaman tersebut pertama kali dipelopori oleh raja Mesir Kuno bernama Pharaoh yang menjalin hubungan antara dua kerajaan yaitu dengan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hitite. Alasan yang mendasari adanya diplomasi antara Pharaoh dengan Raja Hitite adalah untuk menghindarkan hubungan dari konflik yang dapat berujung pada perpecahan. Diplomasi dilakukan dengan cara saling berkirim surat yang ditulis dalam bahasa Cuneiform Aramaic, bahasa internasional pada era tersebut. 

Para arkeolog berhasil menemukan bukti otentik terkait dengan teknik diplomasi di era Mesopotamia, sebuah papan yang disebut dengan “Tell el Amarna”. Papan tersebut menggambarkan sikap bijaksana Raja Hitite ketika mengingatkan Pharaoh perihal kesalahan dalam proses pembayaran batangan emas pada masa tersebut.

 Lebih lanjut di masa peradaban Timur Tengah, para imperialis menggunakan pendekatan persuasif serta meminimalisir kekerasan (penetration violence) untuk melebarkan sayap hegemoninya serta upaya perluasan wilayah. Minimalisasi kekerasan pada saat itu bukan tidak beralasan. Pertama penggunaan kekerasan yang biasa termanifestasi dalam peperangan membutuhkan biaya yang besar dan tidak efektif dan kedua karena pendekatan kekerasan terlalu berisiko.

Era Yunani Kuno juga menjadi sebuah peradaban yang turut memberikan kontribusi dalam sejarah diplomasi dunia. Tradisi diplomatik Yunani Kuno muncul dari sistem negara-kota. Utusan diplomatik pada saat itu dikenal dengan “Heralds” yang berarti orang suci. Pada era tersebut masyarakat Yunani Kuno percaya bahwa para heralds dilindungi oleh para dewa sehingga tak seorangpun yang berani mencelakai mereka saat membawa dan menyampaikan pesan antara sejumlah negara yang berperang. Mitologi Yunani mengatakan bahwa dewa bangsa Olympia, yakni Hermes, terlibat dalam aktivitas terkait diplomatik. Hermes ini ditugaskan oleh Zeus, raja para dewa, untuk melaksanakan misi-misi diplomatik. Dewa Hermes ini melambangkan sifat yang mempesona, cerdik, dan penuh tipu muslihat.

Sistem negara-kota yang dianut pada masa Yunani Kuno memiliki sistem komunikasi dengan cara saling mengirimkan perwakilan negara-kota masing-masing untuk menyampaikan pesan, menyelesaikan persengketaan hingga melakukan proses negosiasi. Pembawa pesan atau juru bicara dan mereka yang terlibat dalam proses negosiasi, dalam hal ini suku-suku bangsa yang berbeda, dianggap berada dalam naungan Hermes, sehingga mereka diberi hak istimewa kekebalan. Banyaknya kata-kata Yunani yang berarti “perdamaian”, “pembicaraan menuju perdamaian lokal sementara, bersatu, konvensi, perjanjian seremonial, akhir perdamaian” dan sebagainya membuktikan bahwa terdapat kegiatan-kegiatan diplomatik masa Yunani Kuno (Roy, 1995:53). Thucydides banyak menulis mengenai praktik-praktik diplomasi yang dilakukan bangsa Yunani Kuno. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, masyarakat Yunani mencari delegasi mereka dengan cara memilih ahli pidato atau orator yang memiliki kapabilitas tinggi. Para delegasi ini mendapat mandat untuk melakukan pembelaan terhadap kasus yang mereka hadapi di depan majelis rakyat dari liga atau kota-kota lain. Delegasi ini juga dituntut untuk mengajukan proposal mereka secara terbuka dalam sebuah pidato. Dengan kata lain, para delegasi melakukan negosiasi secara lisan di muka khalayak. Jika negosiasi mereka sukses dan berujung pada perjanjian, maka syarat-syarat perjanjian tersebut akan diukir pada loteng suci pada sebuah kepingan tablet. Hal ini dilakukan agar khalayak bisa melihatnya. Ratifikasi perjanjian juga dilakukan secara terbuka dengan disertai sumpah untuk mematuhi syarat-syarat tersebut.

Demokrasi Yunani tidak bisa secara mutlak mempercayai duta besar-duta besar mereka. Oleh karena itu, mereka juga mengirim duta besar mereka yang lain untuk mewakili pihak-pihak dan cara pandang yang berbeda. Di sinilah kadang muncul kesulitan. Duta yang harusnya satu pandangan malah memperlihatkan permusuhan. Abad ke-5 sebelum Masehi, pengiriman dan penerimaan duta menjadi semakin intens dilakukan diantara negara-kota Yunani. Saat itu, Yunani juga mulai sadar bahwa hubungan antarnegara tidak bisa hanya dilakukan dengan tipu muslihat dan kekerasan. Mereka berpikir bahwa harus dibuat regulasi di atas kepentingan nasional yang mendesak. Menyerang negara lain secara mendadak dianggap tidak adil dan tidak beretika. Mereka tidak segan-segan mengecam setiap orang yang dengan kejam membunuh orang lain di medan pertempuran. Secara terang-terangan mereka mengakui prinsip universal yang harus diberikan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya untuk masyarakat Yunani saja. Secara tersirat di sini bisa kita lihat bahwa pembentukan hukum internasional mulai diharapkan. Pendapat Thucydides yang menyatakan bahwa peperangan sebagai upaya penyelesaian sengketa internasional tidak baik ternyata sejalan dengan pemikiran bangsa Yunani kala itu. Dengan demikian, seperti apa yang dikatakan John G. Stoessinger, negara-kota Yunani bisa dikatakan telah mengembangkan diplomasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam karya Thucydides, Peloponnesian War, dikatakan bahwa orang-orang zaman dahulu telah memiliki seni negosiasi yang halus.

Namun, ada juga kelemahan dari aktivitas diplomatik bangsa Yunani ini. Salah satunya adalah tuduhan Demosthenes yang dialamatkan kepada mantan koleganya, Aeschines, dalam hubungannya dengan kedutaan kepada Philip, penguasa autokrat Makedonia. Dalam pidatonya, Demosthenes menyalahkan Aeschines atas kelalaiannya yang mempercayai Philip yang selanjutnya tidak bisa dipercaya. Selain itu, Aeschines juga dituduh menyampaikan informasi palsu kepada majelis sesudah kembali dari kedutaan.

Seiring dengan majunya peradaban Yunani Kuno, peradaban Persia pada saat itu juga sedang mengalami perkembangan. Untuk mencegah invasi yang dilancarkan oleh Persia, Athena kemudian membentuk Liga Delian. Namun pada tahun 449 SM konflik intern Yunani  Kuno terjadi antara Athena dan Sparta hingga pada akhirnya kedua negara-kota tersebut melakukan negosiasi dan untuk pertama kalinya terjadi keseimbangan kekuatan (balance of power) di antara keduanya. Kekuatan Sparta memberikan pengaruh besar dalam mempersulit ruang gerak Persia. Akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah, Persia mengadakan konferensi.

Istilah ‘diplomasi’ sesungguhnya muncul di era Romawi Kuno, berasal dari kata ‘duplo’ yang berarti kertas yang dilipat. Bangsa Yunani mentransfer metode dan praktik diplomasi kepada bangsa Romawi. Bangsa Romawi dibekali dengan kapabilitas yang tinggi secara praktikal dan administrasi. Namun, mereka tidak kontributif terhadap perkembangan seni negosiasi dan diplomasi. Bangsa ini cenderung mau menang sendiri, mereka lebih memilih memaksakan kehendak kepada rivalnya dibandingkan dengan berdiplomasi atas dasar timbal-balik. Jika lawan mereka tidak mau tunduk ataupun mengalah pada keinginan mereka, maka mereka tidak segan-segan untuk menyerbu lawannya.

Memang, bangsa Romawi tidak terlalu kontributif terhadap perkembangan sarana-sarana diplomatik. Namun, mereka begitu kontributif terhadap pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional. Ungkapan-ungkapan mengenai hukum mereka ciptakan, misalnya ius civile (hukum yang diimplementasikan terhadap warga negara Romawi), ius genitum (hukum yang dijatuhkan untuk orang asing oleh bangsa Romawi), dan ius naturale (hukum universal untuk keseluruhan manusia).

Pada awalnya, terdapat perjanjian yang diikuti oleh bangsa Romawi berpijak pada asas timbal-balik. Selain itu, mereka juga memasuki Koalisi Latin yang bermula sebagai koalisi antarpartner yang sejajar. Ketika Romawi menjelma menjadi kekuatan yang mumpuni, mereka mulai bertindak sesuka hati, misalnya dengan menekan dan mengancam anggota koalisi lain yang bertindak sebagai bawahannya. Hal ini menyebabkan penerimaan prinsip timbal-balik negara-negara yang merdeka dan berdaulat menurun dan akhirnya hilang.

Bangsa Romawi menekan lawannya lewat sanksi perjanjian. Bagi mereka, perjanjian adalah bentuk kontrak hukum dan menekankan bahwa kewajiban telah diatur dalam hukum tersebut. Bangsa ini menempatkan nilai-nilai ini di tempat yang tinggi. Contoh nyata adalah Regulus yang lebih memilih mengorbankan kehidupannya daripada harus mengabaikan kewajibannya kepada bangsa Chartaginia. Mereka amat protektif terhadap negaranya sendiri, hal ini dapat dilihat lewat pengembangan sistem yang sulit terkait dengan peraturan-peraturan penerimaan duta asing dan stafnya. Jika ada staf yang tidak patuh maupun melakukan pelanggaran hukum, maka staf tersebut akan dideportasi ke negaranya untuk diadili sesuai hukum yang berlaku di negaranya. Dalam korespondensi diplomatik, terdapat pemeriksaan yang ketat yang dilakukan oleh petinggi setempat yang berwenang. Kepesatan perkembangan kekuasaan Romawi selanjutnya membuat mereka tidak terlalu menghargai delegasi asing. Contoh yang kentara dalam periode ini adalah jika pihak kedutaan berkunjung dan sampai di pinggiran kota, ia harus memberitahukan kehadirannya. Jika Senat menyetujui, maka mereka baru bisa masuk kota Roma. Pasca masuk kota, mereka harus menunggu untuk diijinkan audiensi oleh Senat. Senat kemudian akan menanyai mereka. Setelah musyawarah, Senat akan memberi jawaban kepada duta tersebut. Pada abad 27 SM, Romawi memasuki era kekaisaran yang condong menerapkan sistem diplomasi keras, dengan mengandalkan kekuatan perang. Ketika Roma masih kuat dan menjadi pusat kekaisaran Romawi, ia memperlakukan negara lain kurang baik. Tetapi ketika kekuasaan Roma mulai melemah, penguasa Roma akan berusaha untuk berdiplomasi demi mempertahankan keunggulannya. Diplomat pada era tersebut memiliki sedikit keahlian negosiasi, selanjutnya kekaisaran Romawi memasuki masa keruntuhan.

Kekaisaran Romawi digantikan oleh Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium). Kekaisaran ini menunjukkan kecerdasannya dalam seni diplomasi. Nicholson menyatakan bahwa kekaisaran ini adalah yang pertama mengorganisasi departemen luar negeri. Duta besar dilatih dan dikirim ke negara lain. Jika ada kaisar yang baru naik tahta, maka akan terdapat utusan khusus yang dikirim ke luar negeri untuk mengumumkan berita tersebut. Byzantium mengembangkan beberapa strategi diplomatik. Kekaisaran Byzantium berusaha meraih hati suku-suku bangsa perbatasan dengan cara membujuk atau memberi mereka bantuan. Selain itu, Byzantium juga berusaha membuat suku-suku ini menjadi berpihak kepada mereka dengan cara mengubah mereka dari yang dulunya kafir menjadi Kristen. Tidak hanya itu, menghasut dan mengadu domba kaum Barbar pun dilakukan demi melemahkan kekuatan kaum ini. Dengan cara-cara halus seperti ini kaisar Justinianus mampu memperluas daerah kekuasaannya. Ketika kekuasaan Byzantium sudah mulai melemah, strategi yang demikian dilakukan lagi untuk menyelamatkan diri dari ancaman bangsa Bulgaria, Magyar, dan Rusia.

Tahun 500-1000 Masehi merupakan tonggak awal munculnya  gereja sebagai kekuatan baru di Eropa yang nantinya akan membawa Eropa ke dalam masa kegelapan. Pada masa tersebut gereja dengan perlahan memperkuat dan memperluas pengaruhnya di dataran Eropa. Pada masa tersebut, daerah di Eropa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan kristen adalah Semenanjung Siberia, Perancis, Italia, Jerman, Elbe, Bohemian, dan daerah Inggris yang masih semi barbar. Daerah kerajaan kristen tersebut dihimpit oleh tiga kekuatan besar yaitu Dinasti Umayyad di Andalusia (Spanyol), Viking di Skandinavia, dan Byzantium di Semenanjung Balkan. Hal ini membuat western christendom atau kerajaan kristen Eropa berada pada posisi tertekan, sehingga membuat mereka tertutup dan selalu di bawah tekanan. Hal ini membuat mereka sulit untuk melakukan proses diplomasi ke luar Eropa.

Salah satu penyebab utama ketidakstabilan kondisi Eropa pada masa awal middle age (500-1000) adalah adanya bangsa Viking yang terkenal akan kekuatannya. Viking merupakan  orang-orang nordik yang mendiami daerah Skandinavia. Mereka dikenal sebagai bangsa pelaut ganas yang suka berperang dan menyerang daerah pesisir. Viking juga dikenal suka melakukan penyerangan dan perampasan pada kota-kota terutama pada kota yang memiliki logam berharga dan stok makanan. Selain itu, gereja melihat Viking sebagai orang barbar. Hal ini disebabkan karena banyak gereja yang dibakar oleh Viking yang menganut paganisme.

Setelah terbelah menjadi kerejaan Romawi Barat dan Timur, kerajaan Romawi Barat mengalami keterpurukan karena invasi kerajaan lain maupun perang sipil. Dengan semakin melemahnya kerajaan Romawi Barat,  kehidupan dan perekonomian  di kota-kota di daerah Italia semakin memburuk. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan terjadinya migrasi besar-besaran untuk keluar dari kerajaan Romawi Barat. Keterpurukan ini mengakibatkan ketidakstabilan di dalam sistem politik pada masa tersebut.

Pada masa penurunan kerajaan Romawi Barat, kemampuan gereja untuk memperkuat pengaruh atau bahkan untuk mempertahankan diri mereka menurun karena tidak adanya kekuatan politik maupun militer yang dapat digunakan untuk mempertahankan kepentingan mereka tersebut. Pada tahun 751, ketika kerajaan Lombard berhasil mengambil alih Ravenna, gereja romawi memutuskan untuk meminta bantuan kepada raja kerajaanFrank, yaitu  Pepin, dari dinasti Caroling  untuk memberikan pertolongan.  Dengan pertolongan raja Pepin, kerajaan Lombard berhasil dipukul mundur. Dipukul mundurnya kerajaan Lombard inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya papal state yang merupakan kelanjutan dari pemberian kota Ravenna oleh Pepin pada gereja pada 756.

Sepinanggalan Pepin, gereja mulai bangkit kembali di bawah kekuasaan Charlemagne atau Charles Magnus. Charlemagne merupakan anak dari Pepin  yang berhasil mempersatukan kembali kerajaan Frank yang telah dibagi setelah meninggalnya raja Pepin. Charlemagne dikenal sebagai anggota terhebat dari dinasti Caroling. Hal ini  disebabkan karena tidak hanya  berhasil membawa kejayaan kerajaan melalui perang dan ekspansi wilayah, raja Charlemagne juga dapat membangun teritorinya dengan baik dan menjunjung tinggi nilai keagamaan dan budaya Kristen yang dianutnya.

Pada Natal tahun 800, Charlemagne diberi gelar oleh Paus sebagai kaisar . Di bawah kepemimpinan Charlemagne, gereja berada di bawah otoritas kerajaan dan digunakan sebagai instrumen kekuasaan. Sebagai gantinya gereja mendapatkan perlindungan dari kerajaan. Setelah Charlemagne meninggal, seperti raja-raja pendahulunya, wilayah kekuasaan kerajaan dipisah dan dibagikan kepada penerusnya. Selepas kepemimpinan kaisar Charlemagne, kekaisaran Caroling mengalami kemunduran.

Setelah memiliki kekuatan  lebih dan dipukul mundurnya kerajaan Islam dari Eropa, gereja memiliki kemampuan lebih untuk menyebarkan pengaruhnya. Pada masa kejayaannya, gereja melakukan kristenisasi dimana kepercayaan lain seperti Islam dan paganisme dihilangkan dari Eropa. Selain itu di masa kejayaannya, gereja memonopoli ilmu pengetahuan yang ada dan menyebabkan masuknya Eropa ke dalam masa kegelapan (dark age). Dengan adanya kristenisasi di Eropa, perlahan kerajaan yang ada di Eropa berubah menjadi kerajaan Kristen hingga pada sekitar tahun 1000 muncul kerajaan kristen di daerah Inggris dan Skandinavia.

Pada masa kekaisaran suci Romawi, gereja merupakan pemeran utama dalam diplomasi pada waktu itu. Dominasi diplomasi dipegang oleh Paus atas nama kepentingan agama . Diplomasi yang dilakukan Paus lebih cenderung sebagai mediator konflik. Jenis diplomasi yang berkembang di era ini adalah “old diplomacy” dan “secret diplomacy” dengan karakteristik yang bersifat  tertutup, rahasia, elitis / aristokratik, dan diwarnai dengan tipu daya. Pada masa tersebut gereja merupakan penasihat raja dan sangat berperan di dalam pengambilan keputusan.

Pada akhir middle age dimana kekuatan gereja semakin menurun karena banyaknya konflik yang terjadi menyebabkan munculnya pola baru di Eropa. Selepas melemahnya gereja, Eropa mengalami perubahan di dalam sistem pemerintahan. Di bagian utara Eropa, melemahnya kekuasaan gereja diiringi dengan semakin menguatnya kekuasaan raja. Dengan semakin melemahnya otoritas gereja, maka raja yang sebelumnya sejajar dengan gereja di dalam kekuasaan berubah menjadi pemegang kekuasaan kerajaan secara menyeluruh.

Berbeda dengan kondisi di atas,  kekosongan kekuasaan di Italia merubah strukur pemerintahan yang awalnya berupa kerajaan menjadi kembali ke bentuk city state atau negara kota. Dengan berubahnya sistem pemerintahan ini, maka setiap negara kota terpetakan dalam wilayah-wilayah kecil sehingga lebih sulit bagi mereka untuk memenuhi segala kepentingannya. Dengan meningkatnya rasa ketergantungan tersebut maka muncul sistem diplomasi baru yang nantinya akan berkembang menjadi sistem diplomasi yang ada saat ini.

 

Referensi:

J.M. Roberts (1996) A History of Europe

Roy, S.L. (1995) Diplomasi, Jakarta: PT Grafindo Raja Perkasa

 

Kelompok 1A: Rizki Kendra Anjani (071012___) - Sanggar Purwantoro (071012074) - Nurlaili Azizah (071112001) - Amy Tirto (071112002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.013