NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN ASIA TIMUR (12)

13 April 2013 - dalam Studi Strategis Indonesia II: Politik Luar Negeri RI Oleh nurlaili-azizah-fisip11

 

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN ASIA TIMUR

Indonesia dengan negara-negara Asia Timur, khususnya dengan Jepang dan Cina, memiliki hubungan yang cukup dinamis. Interaksi yang dilakukan antara ketiga negara pun fluktuatif, namun kerjasama selalu diusahakan terus demi kepentingan masing-masing. Indonesia dan Jepang telah memiliki hubungan yang cukup baik di masa kini, meskipun hubungan mereka pernah mengalami pasang surut. Keduanya sama-sama berpandangan bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Persahabatan dengan berlandaskan saling pengertian dan simbiosis mutualisme telah merekatkan hubungan kedua negara (Bandoro, 1994:94). Hubungan keduanya lebih banyak di bidang ekonomi dibanding bidang lainnya. Pada dasawarsa 1960-an, di Indonesia berkembang dua sekte pemikiran mengenai Jepang (Bandoro, 1994:101). Pertama, Jepang dianggap sebagai negara ekspansionis karena kekuatan ekonominya yang begitu mumpuni akan membuat Jepang ingin memperluas wilayahnya, dan Indonesia akan mengalami invasi Jepang yang kedua. Kedua, anggapan bahwa Jepang tidak sekejam dahulu dan telah banyak menunjukkan perubahan, dan bantuan Jepang ke Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya akan menjadi pangsa pasar yang potensial bagi Jepang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa politik luar negeri pada era tersebut lebih difokuskan untuk menggalang sumber bantuan luar negeri, oleh sebab itu pasca tahun 1967, diplomasi republik ini lebih diarahkan untuk stabilitas ekonomi domestik (Bandoro, 1994:102). Jepang berperan penting dalam menggagas konsorsium negara-negara donor untuk Indonesia (IGGI) yang diselenggarakan di negara itu. Awal dasawarsa 1970-an, Jepang masih dianggap sebagai sumber ancaman negeri ini. Kalangan generasi muda saat itu menaruh curiga terhadap Jepang berdasarkan penilaian pragmatis atas situasi hubungan Indonesia-Jepang, bukan berdasar pada okupasi Jepang dalam era perang maupu atas konsepsi bahwa Jepang adalah negara yang agresif (Bandoro, 1994:103). Sedangkan bagi kalangan elit, kecurigaan mereka dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam perundingan-perundingan yang mereka lakukan dengan Jepang. Hal ini membuat setiap kebijakan luar negeri yang ditelurkan Jepang terkait kawasan Asia Tenggara atau Indonesia selalu salah di kalangan rakyat Indonesia.

Peristiwa Malari 1974 merupakan salah satu sentimen terhadap Jepang. Sentimen semacam ini sempat melanda negara-negara di Asia Tenggara dan berhasil menghempaskan bisnis Jepang di luar negeri (Sahrasad, 2007). Pasca kerusuhan ini, pemerintah Jepang pun melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan, antara lain memberikan pengarahan terhadap perusahaan Jepang yang melakukan investasi di Indonesia dan menelurkan program yang bertujuan mempererat hubungan kedua negara (Bandoro, 1994:104). Hubungan Indonesia-Jepang pun direkonstruksi kembali pasca tragedi itu, yakni kedua negara saling melakukan kunjungan kenegaraan, misalnya adalah kunjungan Soeharto ke Jepang pada Juli 1975. Di sini dapat dilihat bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Jepang tidak hanya untuk peningkatan pembangunan di tanah air, namun juga pembangunan dan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan ini pada gilirannya akan bermanfaat pula terhadap posisi Jepang (Bandoro, 1994:105). Pertengahan dasawarsa 1970-an, persepsi negatif elit Indonesia –bahwa Jepang adalah ancaman independensi Indonesia – pun menurun, namun upaya perekatan hubungan antara kedua negara masih tetap dilakukan. Kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Jepang dalam periode ini lebih difokuskan pada pencapaian tujuan ekonomi demi perbaikan pembangunan Indonesia, karena Jepang merupakan sumber pembangunan dan “donor” luar negeri yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin (Bandoro, 1994:107).

Pada dasawarsa 1980-an, hubungan kedua negara mempertlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Keduanya masih fokus pada bidang ekonomi dan perdagangan (Bandoro, 1994:109). Perjanjian dan kerjasama bantuan dengan Jepang pun banyak diratifikasi Indonesia. Di sisi lain, Jepang juga berperan penting dalam menyukseskan Pelita IV. Meskipun sempat diwarnai kritik karena pandangan bahwa perdagangan kedua negara asimetris dengan Jepang sebagai pihak yang banyak diuntungkan, namun hubungan kedua negara masih berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya berbagai macam pertemuan, simposium, maupun kunjungan timbal-balik kedua negara. Hubungan kedua negara pun semakin matang dan menyentuh ranah-ranah lain di luar ekonomi.

Posisi Jepang bagi Indonesia cukup penting. Perkembangan ekonomi Jepang yang mencengangkan sudah tentu berimplikasi terhadap laju ekonomi kawasan Pasifik, yang selanjutnya juga berimbas kepada Indonesia (Bandoro, 1994:111). Memang hubungan Indonesia dengan Jepang, khususnya ekonomi, bersifat asimetris. Namun, Indonesia bisa memanfaatkan kondisi lingkungan kawasan yang berubah demi kemajuannya sendiri maupun kemajuan kawasan. Pertama, melalui jalur bilateral (Bandoro, 1994:112). Dalam hal ini, kebijakan Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan Jepang terkait kebijakan ekonomi di kawasan. Ini berarti bahwa hubungan kedua negara hendaknya tidak hanya untuk mengembangkan kawasan, tetapi juga demi stabilitas kedua negara. Kedua, melalui jalur institusi. Munculnya institusi internasional seperti APEC bisa digunakan kedua negara untuk melakukan dialog secara terbuka, sehingga tiap pihak bisa memahami kebutuhan masing-masing dan memahami sejauh mana dampak hubungan mereka terhadap kelangsungan kerjasama ekonomi regional (Bandoro, 1994:113). Namun, Indonesia tidak perlu memandang Jepang sebagai partner khusus, yang bisa dilakukan Indonesia adalah menunjukkan kepada Jepang bahwa ia menghargai pandangan Jepang dan posisinya sebagai negara yang berdaulat. Jika hubungan kedua negara ini stabil, tentunya akan berimplikasi positif terhadap kelangsungan kerjasama ekonomi regional.

Perdagangan dan kerjasama ekonomi yang dijalani keduanya mengindikasikan bahwa kedua negara saling membutuhkan. Potensi kekayaan alam dan populasi penduduk yang besar membuat Indonesia menjadi negara sumber pemasok bahan baku industri sekaligus pangsa pasar produk Jepang (Koesuma, 2010). Sebaliknya, Jepang sebagai negara dengan laju teknologi yang pesat merupakan acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan teknologi untuk mempercepat laju pembangunannya. Indonesia mengekspor berbagai macam produk ke Jepang, diantaranya minyak, gas, bahan bakar mineral, lemak hewan, dan lemak nabati. Indonesia juga merupakan pengekspor LNG (gas alam cair) terbesar ketiga dan batubara terbesar kedua (Ito, 2012).

Pada awal kemerdekaan NKRI, Cina merupakan salah satu negara yang menempati posisi istimewa bagi Indonesia. Faktor-faktor kedekatan Indonesia-Cina antara lain saat awal kemerdekaan, Indonesia mengusung semangat anti imperialisme dan Cina adalah salah satu negara dengan posisi geografis yang dekat dengan Indonesia dengan ideologi komunisme – yang notabene bertentangan dengan imperialisme – selain itu Cina sering memberikan bantuan terhadap usaha-usaha Indonesia untuk memperoleh keutuhan NKRI, seperti yang dicita-citakan saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Namun ketika tragedi G 30 S/PKI terjadi, hubungan diplomatik antara Jakarta dan Beijing mengalami keretakan. Hal ini terjadi karena Indonesia menuduh Cina ikut campur, bahkan membantu PKI dalam usaha pengkudetaan terhadap pemerintah yang sah serta bermaksud melahirkan melahirkan revolusi komunis di Indonesia. Selain itu Kedutaan Cina di Jakarta menolak mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan terhadap 7 orang pahlawan revolusi yang tewas saat kudeta tersebut berlangsung.[1] Dan pada 30 Oktober 1967, Jakarta akhirnya memutuskan untuk membekukan hubungannya dengan Beijing.[2]

Sebenarnya isu normalisasi mulai menjadi topik perbincangan yang hangat pada tahun 1977 dan 1984, namun upaya tersebut tetap gagal dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya hubungan kedua belah negara, terutama jika dikaitkan dengan kesiapan dan stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia pada saat itu.[3] Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, faktor utama yang menyebabkan hubungan Indonesia-Cina adalah adanya kecurigaan pemerintah Indonesia akan peran Cina saat tragedi G 30 S/PKI berlangsung. Selain itu, ditemukannya senjata-senjata yang diduga diselundupkan dari Cina untuk mempersenjatai pasuka PKI yang disebut sebagai Angkatan Kelima.

Seak saat itu, hubungan erat Indonesia-Beijing yang terkenal dengan sebutan ‘poros Jakarta-Beijing’ pun mulai kehilangan makna. Hubungan kedua negara menurun dengan drastis, dan kedua negara mulai melancarkan kecaman-kecaman terhadap pemerintahan satu sama lain. Misalnya saja pada akhir Maret 1967, Adam Malik yang saat itu diwawancarai oleh pers saat di Kairo menuduh Beijing memberi latihan pada ratusan orang-orang Indonesia yang tinggal di Cina untuk melakukan sabotase militer dan ekonomi di Indonesia.[4] Beijing pun melancarkan balasan melalui Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keamanan Cina, Xian Fu Zhi, melontarkan berbagai kecaman dan caci maki pada para pemimpin dan pemerintah Indonesia pada sebuah rapat umum yang di Beijing yang juga turut dihadiri oleh tokoh PKI, Djarwoto, pada tanggal 27 April 1967.[5] Selain itu, Cina juga menegaskan dukungannya terhadap “kewajiban rakyat Indonesia untuk melakukan revolusi dan melawan kediktatoran fasis” secara terbuka.[6]

Tak hanya itu, gelombang demonstrasi anti-Cina pun melanda Jakarta dan hal ini mendapat toleransi dari pihak militer Indonesia. Sasaran kemarahan para demonstran saat itu adalah Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia yang berada di kawasan Glodok. Di Cina sendiri pun ratusan pemuda Cina juga melakukan aksi serupa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Bahkan tak hanya kecaman yang dilakukan oleh para pemuda Beijing, aksi perusakan dan pembakaran KBRI pun terjadi. Penghinaan dan tindakan kesewenang-wenangan terhadap staf KBRI pun dilakukan oleh para demonstran tersebut.[7]

Melanjuti sikap para demonstran di kedua negara, aksi saling mengusir diplomat pun ikut mewarnai ketegangan diantara keda belah pihak. Dan puncaknya pada Agustus 1967, Pemerintah Indonesia memanggil pulang seluruh staf diplomatiknya di Beijing. Pemerintah Cina pun mengambil tindakam personae non grata terhadap beberapa diplomat Indonesia. Dan pada tanggal 23 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia, melalui sebuah memorandum dari Departemen Luar Negeri yang dikirim ke Beijing, dengan resmi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Cina, terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1967. Dan untuk selanjutnya, kepentingan Cina di Indonesia diurus oleh Kedutaan Besar Rumania dan kepentingan Indonesia di Cina diurus oleh Kedutaan Besar Pakistan.[8]

Dalam melakukan usaha-usaha normalisasi hubungan Indonesia dengan Cina, terdapat dua periode yang penting. Periode Pertama berlangsung dari tahun 1970 hingga 1977, di sini yang terlihat bahwa Cina lah yang lebih banyak mengupayakan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Terlihat dari usaha-usaha yang dukungan dilancarkan oleh Cina demi mendapatkan kembali simpati dari Indonesia, seperti dukungan yang diberikan Cina terhadap Indonesia mengenai konflik Selat Malaka, menyambut baik terbentuknya ASEAN dan deklarasi ZOPFAN di kawasan Asia Tenggara, pengapalan beras ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia melalui Hongkong sejak 1972, serta mengundang para olahragawan dan pengamat Indonesia untuk menghadiri berbagai turnamen di Cina.[9]

Namun niat baik dari Cina itu ditolak oleh Indonesia dengan berbagai alasan, terutama alasan yang menyangkut nasionalisme warga Indonesia keturunan Cina yang menjadi minoritas di Indonesia, serta masalah keamanan di dalam wilayah Indonesia sendiri[10].  Masalah keamanan yang disebutkan adalah mengenai dampak lanjutan peristiwa G 30 S/PKI, yaitu saat pihak militer dan golongan Islam memandang komunisme sebagai sumber ancaman utama bagi Indonesia. Ucapan selamat ulang tahun ke-55 bagi PKI dari Beijing dilihat sebagai sikap bahwa Beijing masih mempertahankan hubungan dengan PKI, serta melindungi tokoh-tokoh penting PKI yang berada di Cina.[11]

Selain kedua faktor di atas, perkembangan sikap Cina sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi proses normalisasi Jakarta-Beijing. Pasca kematian Mao Zedong pada September 1976 dan kembalinya Deng Xiaoping sebagai pemimpin Cina, segala hal yang terjadi di Cina menjadi perhatian serius oleh Indonesia. Cina dibawah pemerintahan Deng Xiaoping dianggap lebih pragmatis, kurang ideologis, dan lebih memerhatikan perkembangan ekonomi dalam negerinya daripada mengirimkan bantuan kepada gerakan-gerakan pemberontakan komunis di luar negeri. Oleh karena sikap Cina tersebut membawa angin segar bagi usaha normalisasi kedua belah pihak, meskipun kondisi internal Indonesia masih menjadi penghambat dalam upaya normalisasi.

Pada periode kedua (1977-1988), faktor ekonomi menjadi faktor penting dalam upaya normalisasi hubungan kedua negara ini. Hal ini ditandai dengan berangkatnya Delegasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pada November 1977 untuk mengunjungi Canton Fair.[12] Meskipun tidak menghasilkan perjanjian apapun, namun kunjungan tersebut menjadi awal dari terbukanya pintu menuju normalisasi hubungan antara Indonesia dan Cina. Usaha-usaha normalisasi melalui jalur perdagangan pun mulai dijajaki sejak tahun 1978, namun kembali gagal karena lagi-lagi Jakarta masih melihat masalah etnis Cina sebagai masalah utama yang harus diselesaikan terlebih dulu, lantaran sikap Cina yang memperbolehkan para Cina perantauan untuk mengunjungi tanah leluhur mereka dan bertemu dengan keluarga mereka. Sikap Cina ini dianggap Indonesia sebagai ancaman akan bangkitnya hubungan psikologis, kebudayaan dan emosional antara para Cina perantauan dengan negeri leluhurnya, yang tentunya akan menimbulkan masalah nasionalisme pada para Cina perantauan.

Sebelum tahun 1980, tidak ditemukan adanya catatan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina, namun sejak tahun 1981 kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Cina mulai terlihat, meskipun hingga tahun 1984 belum ada langkah-langkah nyata dari Indonesia ke arah pembukaan hubungan dagang langsung dengan Cina.[13] Pada 24 November 1984, Indonesia secara resmi membuka hubungan dagang dengan Cina, meskipun masih dilakukan lewat pelabuhan Hongkong dan belum bisa dikatakan sebagai hubungan dagang langsung. Hubungan dagang langsung Indonesia dan Cina terjadi saat dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9/1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia dan Cina pada tanggal 23 Juli 1985.

Dibukanya hubungan dagang langsung antara Indonesia dan Cina tidak lepas dari kondisi internal diantara kedua negara. Kondisi internal Indonesia saat itu adalah bergesernya persepsi Indonesia mengenai Cina dan berkurangnya oposisi dalam negeri terhadap upaya-upaya peningkatan hubungan dengan Cina. Sementara kondisi internal Cina pada saat itu, berhasilnya usaha Deng Xiaoping dalam mengakhiri kekuasaan Ketua PKC, untuk kemudian membentuk kepemimpinan kolektif moderat guna memberi peluang besar bagi Cina untuk memulai menjalankan program Modernisasi Empat, yang salah satu aspek pentingnya adalah politik pintu terbuka yang ditujukan untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara non-komunis. Cina juga memperbesar kran impor dan pekuang pemasukan komoditi dan barang-barang dari luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerinya.[14]

Pembukaan hubungan dagang kedua belah negara secara tidak langsung telah membuka lebar kemungkinan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Cina, karena sejak tahun 1985 hingga 1988 intensitas kerja sama ekonomi antara kedua negara mengalami meningkatan yang cukup berarti. Rentang waktu antara tahun 1985 hingga 1988 bisa dikatakan merupakan masa transisi cara pandang Indonesia terhadap Cina. Meskipun Indonesia masih menunjukkan sikap ragu-ragu dalam usaha menormalkan kembali hubungannya dengan Cina, lantaran sikap Cina yang masih terkesan untuk ikut campur dalam permasalahan internal Indonesia.

Usaha normalisasi menapai titik ternag ketika pada Februari 1989 Presiden Soeharto menerima Menteri Luar Negeri Cina Qian Qichen di Tokyo. Dalam pertemuan itu Indonesia dan Cina sepakat untuk mengambil langkah lanjutan dalam upaya normalisasi hubungan diplomatik dan menyepakati Dasa Sila Bandung dan Lima Prinsip Koeksistensi Damai sebagai dasar bagi normalisasi.[15] Upaya normalisasi pun segera mendapatkan hasil yang baik saat Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Cina Qin Qichen menandatangani “Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Poople’s Republic of China on the Resumption of Diplomatic Relations” pada tanggal 8 Agustus 1990, yang menandakan mencairnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina.[16]

Di kawasan Asia Tenggara, Cina dipandang sebagai kekuatan kekuatan asing yang ingin mendominasi percaturan politik di kawasan itu. Selain itu, Jakarta menganggap usaha persahabatan yang diupayakan oleh Beijing sebagai usaha untuk menyebarkan ideologi komunis di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didasari atas tindakan Cina yang tetap bersikeras untuk tidak melepaskan hubungannya dengan gerakan unsur-unsur komunisme di Asia Tenggara.[17] Namun meskipun hubungan diplomatik Indonesia dan Cina telah membeku dan hubungan kedua negara cenderung menunjukkan sikap permusuhan, dalam beberapa hal Indonesia dan Cina memiliki banyak persamaan dalam memandang msalah-masalah internasional. Misalnya Indonesia dan Cina sama-sama mengambil tindakan menarik duta besar mereka dari Kabul, ketika terjadi invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Indonesia dan Cina juga sama-sama menentang invasi Vietnam ke Kamboja, meskipun alasan yang diutarakan oleh kedua negara berbeda. 

Peran serta Cina dalam beberapa konflik di kawasan Asia Tenggara menempatkan Indonesia pada dilema mengenai kebekuan hubungan diplomatik antara Beijing dan Jakarta. Selain konflik regional antara Kamboja dan Vietnam dimana Cina memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik, Cina juga memiliki konflik dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terkait konflik di Laut Cina Selatan.

Membaiknya hubungan diplomatik antara Jakarta dan Beijing menjadikan Indonesia dapat lebih aktif dalam menjaga dan menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Karena setiap upaya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil dan damai ternyata harus mengikutsertakan Cina dan negara-negara IndoCina, dan hubungan baik Cina-IndoCina merupakan salah satu faktor kunci dari setiap pengaturan keamanan di kawasan Asia Tenggara.[18] Selain itu, pada masa saat ini Cina memegang peranan strategis perekonomian Indonesia. Hubungan kerja sama perdagangan Indonesia lebih diutamakan pada negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Cina daripada negara-negara di kawasan Asia Tenggara sendiri.

Hubungan-hubungan yang dikembangkan antar ketiga negara kerap diwarnai kerjasama, bahkan sempat terjadi ketegangan. Di balik asas persahabatan yang mendasari hubungan diplomatik yang dijalin, harus disadari bahwa ketigaa negara saling memiliki kepentingan, sehingga selain mewujudkan persahabatan yang harmonis, meningkatkan kewaspadaan antarpihak juga dirasa perlu demi survivalitas negara itu sendiri. Posisi satu sama lain pun menjadi penting karena bisa berimplikasi terhadap stabilitas maupun eksistensi tiap negara.

Referensi :

Sukma, Rizal, 1994. “Hubungan Indonesia-Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 57-92.

Bandoro, Bantarto, 1994. ”Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelaporan untuk Indonesia”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 93-124.

KOESUMA, SORJA (2010) 50 Tahun Hubungan Indonesia - Jepang [WWW] Available from: http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=277:50-tahun-hubungan-indonesia-jepang [Accessed 18/12/12]

SAHRASAD, HERDI (2007) PM Fukuda, Asia Tenggara dan Doktrin Fukuda [WWW] Available  from: http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=8911&coid=4&caid=33 [Accessed 18/12/12]

 

 

 



[1], Taylor, Jay. 1976. China and Southeast Asia Peking’s Relation with Revolutionary Movements. New York: Praeger, hlm 83

[2]Sukma, Rizal, 1994. “Hubungan Indonesia-Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bandoro, Bantarto [ed] Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. Jakarta: CSIS, hlm 55.

[3] Ibid, hlm 52

[4] Van der Kroef, Justus M. “The Sino-Indonesian’s Rupture” The China Quarterly, no. 33 (Januari-Maret 1968): 23

[5] Darwoto, “Masa-masa Terakhir Hubungan Diplomatik RI-CINA” Pelita 17 Desember 1979

[6] Sukma, Rizal, 1994. “Hubungan Indonesia-Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bandoro, Bantarto [ed] Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. Jakarta: CSIS, hlm 54

[7] Darwoto, “Masa-masa Terakhir Hubungan Diplomatik RI-CINA” Pelita 17 Desember 1979

[8] Sukma, Rizal, 1994. “Hubungan Indonesia-Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bandoro, Bantarto [ed] Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. Jakarta: CSIS, hlm 55-56

[9] Asia Yearbook, 1974, hlm 178 dalam Sukma, Rizal, 1994. “Hubungan Indonesia-Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bandoro, Bantarto [ed] Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. Jakarta: CSIS, hlm 57

[10] Ibid, hlm 57-59.

[11] Ibid, hlm 60

[12] Ibid, hlm 62

[13] Ibid, hlm 67

[14] Ibid, hlm 70-71

[15] Ibid, hlm 78-79

[16] Ibid, hlm 80

[17] Ibid

[18] Ibid, hlm 90

 

Kelompok 1B: Hurin Hayati Alin (070810030) - Yudharizka (0710_____) - Nurlaili Azizah (071112001)

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.104