NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

POLITIK LUAR NEGERI MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (6)

13 April 2013 - dalam Studi Strategis Indonesia II: Politik Luar Negeri RI Oleh nurlaili-azizah-fisip11

POLITIK LUAR NEGERI MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO

 

Di bawah kepemimpinan Soekarno, politik luar negeri RI pasca awal kemerdekaan lebih difokuskan ke arah upaya memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Sejak diberlakukannya Dekrit Presiden tahun 1959, sistem pemerintahan negeri ini pun beralih ke Demokrasi Terpimpin. Dikeluarkannya dekrit ini dipengaruhi oleh berbagai situasi politik domestik saat itu, antara lain karena kabinet yang ada seringkali tidak berjalan lama, adanya disintegrasi –terjadi karena adanya ketidakpuasan daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang mayoritas hasilnya dinikmati penduduk ibukota, sehingga memunculkan gerakan pemberontakan lokal−, dan perdebatan di konstituante –penyerahan mandat oleh Ali Sastroamijoyo kepada Presiden Soekarno yang mengusung ide Demokrasi Terpimpin, yang selanjutnya disusul dengan pengunduran Hatta sebagai wakil presiden−. Di tahun 1960an, politik luar negeri RI dalam masa Demokrasi Terpimpin juga menjadi lebih militan, dikarenakan saat itu Indonesia menentang keras adanya nekolim –imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme− (Bunnell, 1966:37). Di sini konfrontasi merupakan jalan utama yang diambil Indonesia terkait kebijakan politik luar negerinya. Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin marupakan aktualisasi dari doktrin-doktrin Soekarno yang dicetuskan lewat pidato-pidato politiknya.  

Penolakan terhadap nekolim ini bisa dilihat dari upaya pemerintah dalam pembebasan Irian Barat yang saat itu berada di bawah naungan Belanda. Indonesia juga begitu bersemangat dalam mencari dukungan internasional demi mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Dalam masa pemerintahannya, Soekarno sebagai sosok yang kharismatik memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kebijakan terkait politik luar negeri RI. Kebijakan Soekarno dalam politik luar negeri –konfrontasi− didasarkan pada dua faktor utama, yakni ideologi dan psikologi. Dari segi ideologi, Soekarno menganut paham neo-Marxis Leninis yang menentang hegemoni negara kapitalis Barat (Bunnell, 1966:38). Sedangkan dalam segi psikologi, trauma akibat kolonialisme yang begitu lama membuat Soekarno perlu untuk mencantumkan politik konfrontasi sebagai arah kebijakan politik luar negerinya. Soekarno pun cenderung condong kepada komunis, hal ini termanifestasikan dalam ide pembentukan NEFOS (New Establishment Forces) yang terdiri dari negara-negara progresif sebagai tandingan OLDEFOS (Old Establishment Forces) yang terdiri dari negara-negara kekuatan lama (negara kapitalis). Kemunculan poros serupa seperti Poros Jakarta-Peking juga semakin menegaskan bahwa Indonesia condong ke komunis.

Indonesia memperjuangkan pembebasan Irian Barat diantaranya melalui perjanjian.  Puncaknya adalah ketika dihelatnya KMB pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Dalam perundingan tersebut, terjadi kebuntuan antarsesama anggota, sehingga akhirnya diputuskan bahwa pembahasan selanjutnya akan diadakan setahun mendatang. Perjanjian tersebut membawa dampak yang merugikan terhadap Indonesia, karena banyak poin dalam perjanjian yang dilanggar oleh Belanda. Soekarno akhirnya menggunakan jalan “keras” dalam membebaskan Irian Barat, diantaranya dengan strategi kekuatan bersenjata, misalnya aksi massa, pengerahan sukarelawan dan  penerjunan darurat di Irian Barat dengan bantuan senjata dari Uni Soviet, karena pada saat itu Amerika Serikat menolak untuk memberi bantuan senjata kepada Indonesia. Aksi yang dilakukan Indonesia ini menarik perhatian Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat pun mendesak Belanda untuk segera berunding dengan Indonesia dengan menitikberatkan pada syarat-syarat perundingan yang menguntungkan Indonesia. Amerika Serikat melakukan ini karena ia khawatir terhadap kemungkinan terjadinya konflik bersenjata. Setelah perjuangan yang begitu lama, akhirnya Irian Barat resmi kembali ke pangkuan Indonesia tanggal 5 September 1963 setelah pengesahan Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962.

Di samping persengketaan Irian Barat, Indonesia juga terlibat dalam Konfrontasi Malaysia rentang tahun 1962 hingga 1966 yang dipicu oleh pembentukan Federasi Malaysia. Hal ini memunculkan konsepsi “Ganyang Malaysia” sebagai wujud penolakan dan perlawanan terhadap neokolonialisme yang terjadi di Malaysia. Saat itu, Inggris berupaya memasuki negara tersebut untuk melakukan ekspansi.  Soekarno merasa bahwa Federasi Malaysia merupakan ancaman baru kolonialisme dan imperialisme di kawasan Asia Tenggara, karena nilai-nilai yang ada dalam Federasi Malaysia bertolak belakang dengan asas politik luar negeri bebas-aktif yang dianut Indonesia. Federasi Malaysia, menurut pandangan Soekarno, merupakan negara boneka buatan Inggris. Konflik kian memanas, ditandai dengan penolakan Indonesia untuk mengakui Malaysia yang dibentuk September 1963. Indonesia akhirnya memutuskan untuk mundur dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 setelah PBB menetapkan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanannya. Soekarno menganggap PBB tidak adil dan mengutamakan kepentingan negara besar, yang umumnya adalah Blok Barat. Keputusan ini membuat pembangunan dan modernisasi di Indonesia sedikit terhambat, karena menjauhkan Indonesia dari pergaulan internasional.

            Pasca keluar dari PBB, Soekarno mengusung ide untuk membentuk NEFOS (New Establishment Forces) untuk menandingi OLDEFOS (Old Establishment Forces). NEFOS merupakan kumpulan negara-negara progresif yang di satu sisi berusaha mempertahankan kolonialisme, namun di sisi lain juga memberlakukan neokolonialisme (negara boneka). Sedangkan OLDEFOS merupakan kumpulan dari negara-negara kokoh kapitalis, bersifat dominan tetapi tidak progresif. Ide Soekarno ini semakin menguatkan pendapat bahwa ia memihak komunis dan begitu gencar melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Indonesia pun mendukung GANEFO sebagai upaya untuk membentuk solidaritas antarnegara dunia ketiga lewat Politik Mercusuar. Indonesia juga tidak segan-segan untuk mempererat hubungannya dengan negara-negara komunis dengan menjalin kerjasama di berbagai bidang, misalnya seperti yang tertuang dalam Poros Jakarta-Peking (Jakarta-Pyongyang-Hanoi-Peking). Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya adalah China. Kedua, posisi Indonesia sebagai negara muda membuatnya banyak membutuhkan dana asing untuk membiayai pembangunannya, namun jika bergantung pada negara-negara kuat seperti AS maupun Inggris, maka akan lebih sulit bagi Indonesia karena bunga dan persyaratan yang diajukan memberatkan Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia perlu untuk mencari negara yang mau membantunya dengan persyaratan yang mudah, yakni negara China dan Uni Soviet. Ketiga, kerjasama Indonesia dengan China dan Uni Soviet yang notabene anggota Dewan Keamanan PBB, dirasa sangat menguntungkan bagi posisinya di PBB, karena akan membuat aspirasinya lebih didengar.

            Dari pemaparan di atas, kita tahu bahwa Soekarno sangat anti terhadap kolonialisme dan imperialisme, terbukti dengan politik konfrontasi yang dijalankannya. Politik konfrontasi ini berhasil mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Namun, kita bisa melihat bahwa Soekarno tidak konsisten dalam menjalankan politik luar negerinya, yang dahulu bersifat bebas aktif. Secara tidak langsung politik konfrontasi ini juga membuat Indonesia sedikit jauh dari pergaulan internasional karena keputusannya untuk mundur dari PBB.

 

 

Referensi:

Bunnell, Frederick P., 1966. “Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965 President Sukarno Moves from Non-Alignment to Confrontation”, dalam Indonesia, 2: 37-76.

Weinstein, Franklin B., 1971. ”The Indonesian Elite’s View of the World and the Foreign Policy Development”, dalam Indonesia, 21: 97-131.

 

Kelompok 1B: Hurin Hayati Alin (070810030) - Yudharizka (0710_____) - Nurlaili Azizah (071112001)

 

 

 



Read More | Respon : 3 komentar

3 Komentar

ahmad Siregar

pada : 19 June 2013


"Dari segi kegigihannya dalam melawatan para pencuri dan perampok Eropa yang ingin mengkesploitasi kekayaaan Indonesia, SUKARNO TIDAK HANYA SEORANG POLITIKUS TAPI SANTU BESAR UNTUK INDONESIA. Suharto sebaliknya adalah pengkiana, penjual tanah air, kaki tangan neokolonialisme modern. Dengan susaah paya Sukarno rebut kembali Irian Barat tahun 1963, tahun 1963 Suharto menjualnya kembali kepada orang asing dengan lahirnya Freeport dan iasap kekayaan bumi pertiwi hingga hari ini. Suku Amunge tetap miskin, tutup kelamin dengan koteka. Bangsat kau Suharto, semoga kau tinggal di negara paling dsar."


Nurlaili Azizah

pada : 05 July 2013


"Alangkah baiknya jika kita tidak menghujat masa lalu :)"


hakim

pada : 07 January 2014


"Kalau menurut saya, itu karangan orang barat. jadi lebih baik tidak terlalu di ekspose. Upaya menjatuhkan tokoh yang bisa menjatuhkan kredibilitas orang barat sudah jadi planning mereka. Termasuk hitler dll."


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.078