NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

REVOLUSI KEMERDEKAAN DAN KELAHIRAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA (2)

13 April 2013 - dalam Studi Strategis Indonesia II: Politik Luar Negeri RI Oleh nurlaili-azizah-fisip11

REVOLUSI KEMERDEKAAN DAN KELAHIRAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

 

Suatu negara dianggap berdaulat jika ia memiliki penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan mendapat pengakuan dari negara lain−secara de facto dan de jure.  Jika suatu negara sudah mempunyai hal-hal di atas, maka dunia akan mengakui eksistensinya dalam kancah internasional. Tidak ada suatu negara yang bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri, pasti ada satu titik di mana ia membutuhkan negara lain. Negara membutuhkan interaksi dengan negara lain demi kelangsungan hidupnya sendiri. Ketika semua negara saling berinteraksi satu sama lain, maka perpolitikan dalam negerinya hendaklah dipisah dengan politik luar negerinya. Secara sederhana, politik luar negeri dapat dipahami sebagai kebijakan yang diterapkan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain di kancah internasional. Politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri dan refleksi dari cita-cit]a yang ingin dicapai oleh negara. Dalam bukunya yang berjudul The Road to Foreign Policy, Gibson mendefinisikan politik luar negeri sebagai rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjelaskan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Politik luar negeri ditujukan pada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa (Roy, 1995:31).

Sebagai negara yang berdaulat, suatu negara, termasuk Indonesia, ingin mempertahankan eksistensinya. Oleh sebab itu, Indonesia akan berusaha memenuhi kepentingannya dengan cara berpartisipasi aktif  dan turut serta dalam aktivitas internasional. Pembuatan kebijakan dalam politik luar negeri didasarkan pada keinginan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan-kepentingan negara.

Politik luar negeri RI lahir karena dipengaruhi oleh beberapa faktor historis. Saat Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 silam, Indonesia tak henti-hentinya berusaha agar kemerdekaannya mendapat pengakuan dari dunia internasional, seperti menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan melalui pemancar radio kepunyaan Domei, kantor berita Jepang. Kemerdekaan Indonesia ini ditafsirkan Belanda sebagai gagasan dari Jepang. Republik ini disibukkan dengan upaya untuk mendapatkan kepercayaan internasional, misalnya berusaha menunjukkan kemampuan administrasi negara baru yang baik dan rasa tanggung jawab pemerintahnya. Indonesia juga mengharapkan simpati dari Sekutu dengan cara unjuk kemampuan mereka dalam menegakkan ketertiban umum. Dalam salah satu bagian buku Michael Leifer (1983) yang berjudul “Revolusi Nasional dan Benih-Benih Politik Luar Negeri”, disebutkan  bahwa Presiden Soekarno mengemukakan bahwa kebijakan yang ditempuh Indonesia harus diarahkan pada dunia internasional dengan diplomasi sebagai syarat utamanya. Namun, diplomasi saja tidak cukup. Hal yang sangat krusial yang berada di balik diplomasi itu adalah kekuatan paksaan. Kekuatan ini maksudnya adalah berupa administrasi fungsional yang memiliki kewenangan sehingga bisa mencegah munculnya anarki dan teror.

Ketika Jepang takluk pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia mengalami vacuum of power. Perhatian Belanda tertuju kembali kepada negara kita, dan niat Belanda untuk menjajah kembali Indonesia muncul. Belanda berupaya memasuki republik ini dengan memanfaatkan berbagai celah. Kedatangan Sekutu di Indonesia yang bermaksud melucuti tentara Jepang dimanfaatkan oleh Belanda ini untuk kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Ketidakstabilan situasi perpolitikan dalam negeri kala itu merupakan ujian berat bagi Indonesia, ditambah dengan tuntutan agar terus mempertahankan kedaulatannya di kancah dunia. Kedatangan Sekutu yang bermaksud melucuti senjata Jepang dan mengambil alih kekuasaan dengan membonceng Belanda (NICA) ini mendapat perlawanan di berbagai daerah di tanah air.

Pertempuran-pertempuran yang berkecamuk di berbagai wilayah ini membuat Indonesia menunjukkan sikap mau berunding dengan Belanda. Syarat yang diajukan Indonesia adalah agar perundingan tersebut berdasar pada hak asasi untuk menentukan nasib sendiri dan meminta dihadirkannya mediator (pihak ketiga). Dari sini kita bisa melihat bahwa revolusi kemerdekaan Indonesia berimplikasi pada politik luar negeri kita.

Saat itu dunia juga mulai mengalami ketegangan karena adanya Perang Dingin yang terjadi antara Blok Barat yang diketuai Amerika Serikat dan Blok Timur oleh USSR. Kedua blok ini saling bersaing untuk mencari kawan dari berbagai negara. Pada saat itu, Moh. Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu blok. Dalam situasi perpolitikan dunia yang begitu tidak stabil, hendaknya manusia Indonesia jangan menjadi objek, tapi subyek yang berhak menentukan langkah dan sikap kita sendiri serta berjuang untuk kemerdekaan Indonesia secara menyeluruh.

Apa yang disampaikan Bung Hatta ini memunculkan gagasan politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas berarti tidak terpengaruh dengan pemikiran Blok Barat dan Timur. Aktif berarti berperan serta dan kontributif untuk senantiasa menjaga perdamaian dunia. Gagasan politik bebas aktif ini dimanifestasikan lewat Gerakan Non Blok (GNB) dengan Indonesia sebagai penggagasnya. Selain itu Indonesia juga berhasil menggelar Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Konferensi ini memotivasi negara Asia dan Afrika untuk segera lepas dari penjajahan dan memproklamirkan diri sebagai negara merdeka.

Sebagai negara yang masih muda, Indonesia saat itu sudah berani mengambil posisi untuk tidak memihak blok manapun. Meskipun situsi perpolitikan internasional saat itu tidak stabil akibat persaingan kedua blok tersebut, Indonesia masih bisa menetapkan dirinya untuk tidak terseret dalam arus politik dunia. Hal itu merupakan hal yang sangat patut diapresiasi. Gagasan politik luar negeri Indonesia juga mampu mengantarkan Indonesia menjadi pemrakarsa Gerakan Non Blok, sungguh prestasi yang tidak biasa, karena dilakukan oleh negara yang masih minim pengalaman.

 Referensi:

 Hatta, Mohammad, 1948. “Mendayung Antara Dua Karang: Keterangan Pemerintah tentang Politik-nya kepada Badan Pekerja K.N.P, 2 September 1948”, dalam Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif , hlm 12-65.

 Leifer, Michael, 1983. “Revolusi Nasional dan Benih-Benih Politik Luar Negeri”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia, [terj.], Jakarta. PT. Gramedia, hlm. 1-38.

 Roy, S.L, 1995. “Diplomasi”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

 

Kelompok 1A: Churin Hayati - Yudharizka - Nurlaili Azizah


 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.101