NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

KONFLIK ETNIS DI ASIA TENGGARA

13 April 2013 - dalam MBP Asia Tenggara Oleh nurlaili-azizah-fisip11

KONFLIK ETNIS DI ASIA TENGGARA

Separatisme Etnis adalah suatu fenomena yang terjadi nyaris di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Asia Tenggara. Sebagai suatu kawasan yang terdiri atas negara-negara berkembang yang memiliki ‘anugerah” variasi etnis yang cukup beragam, potensi konflik yang ada relatif sangat besar. Beberapa peristiwa separatisme etnis yang pernah tercatat sejarah terjadi di Asia Tenggara antara lain adalah gerakan separatisme Moro di Filipina, Pattani Malays di Thailand, Karen dan Shan di Myanmar, serta GAM di Aceh. Gerakan separatis semacam itu muncul sebagai reaksi dari ketidakinginan pemerintah di wilayah-wilayah Asia Tenggara mengakui hak-hak para kaum minoritas (Chalk, 2000). Sejak berakhirnya Perang Dingin, berbagai otonomi telah diberikan kepada daerah-daerah tesebut sebagai usaha untuk meredakan tendensi-tendensi mengenai separatis. Namun, gerakan separatis tetap saja ada dan menjadi masalah yang mengganggu keadaan internal dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Keadaan ini diperburuk dengan adanya pengabaian terhadap urusan-urusan administratif, eksploitasi yang berlebih, maupun program pembangunan yang ujungnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan mayoritas.

Ketika berbicara mengenai separatisme etnis, perlu diingat bahwa konflik yang terjadi di dalamnya bukanlah terjadi antar etnis, namun terjadi antara suatu etnis tertentu dengan negara di mana etnis tersebut berada. Isu yang menimbulkan konflik juga tak lain merupakan perihal kepemilikan wilayah. Terdapat 6 perspektif yang umum digunakan dalam memandang fenomena separatisme etnis. Yang pertama dan yang paling populer adalah bahwa negara multi-etnis yang baru berdiri cenderung lemah, karena masyarakat dipersatukan hanya dengan state dan rezim kolonial tanpa adanya basis kultural yang kokoh. Perspektif kedua adalah adanya ketidakmerataan ekonomi antara wilayah pusat dengan wilayah periphery, sehingga memungkinkan terjadinya suatu “internal colonialism”. Perspektif ketiga mengatakan bahwa suatu golongan etnis pada umumnya memiliki ikatan yang kuat terhadap budaya dan teritori asalnya, ini menyebabkan terjadinya perlawanan ketika merasa ada pihak luar (dalam hal ini golongan etnis lain) yang ingin mengontrol wilayah, budaya atau teritori mereka.

Perspektif yang keempat mengenai separatisme etnis ini adalah munculnya elit-elit, cendekiawan dan profesional dari golongan etnis tertentu yang memanfaatkan nasionalisme etnisnya untuk ancaman disintegrasi atau pemisahan diri demi mengeruk keuntungan-keuntungan bagi pihaknya/etnisnya. Perspektif kelima dan keenam beranggapan bahwa separatisme etnis adalah suatu fenomena yang sangat kompleks, karena itu penjelasan mono-kausal tidak dapat digunakan. Separatisme etnis biasanya muncul ketika ada kombinasi satu atau beberapa peristiwa di suatu situasi tertentu. Perspektif yang terakhir menyatakan kalau separatisme etnis adalah suatu sub-kategori dari rebelisasi dan bukan suatu fenomena yang distinct, Karena itu tidak terdapat penjelasan yang distinct pula mengenainya. (Brown, 1988)

Walaupun fenomena separatisme etnis terjadi dalam situasi dan kondisi yang beragam di berbagai tempat, namun terdapat suatu pola mirip atau suatu kondisi yang terjadi berulang. Pola tersebut adalah faktor karakter dan pengaruh negara yang melatarbelakangi adanya gerakan separatisme tersebut. Terdapat tiga tahapan pemikiran mengenai argumen ini, yaitu 1) adanya pemikiran dari kaum etnis bahwa masuknya pengaruh dari negara ke wilayah peripheral mengganggu struktur otoritas komunal di wilayah tersebut yang dapat berujung ke munculnya krisis legitimasi di kalangan elit, 2) kelompok elit di wilayah peripheral menggunakan artikulasi dari ideologi nasionalis etnis untuk menangani krisis tersebut dan membangun konfrontasi dengan negara, 3)  munculnya generasi-generasi muda yang cerdas dan kelompok-kelompok tertentu yang mencari posisi di kelompok elit wilayah peripheral.

Salah satu karakter pendukung terjadinya gerakan separatis yang cenderung dimiliki oleh negara adalah karakter mono-etnis, dimana negara cenderung menyeragamkan etnis masyarakatnya dengan etnis dominan sehingga etnis minoritas seakan terpinggirkan fungsi dan peranannya dalam negara. Hal ini mengakibatkan dikuasainya identitas nasional negara tersebut dengan bahasa, budaya, dan nilai-nilai dari etnis mayoritas tanpa mengindahkan adanya etnis-etnis lain di wilayah tersebut. Contoh dari karakter ini dapat kita amati pada negara Thailand, Filipina, dan Myanmar. Karakter mono-etnis ini umumnya didapatkan dari sejarah negara-negara tersebut, seperti Filipina yang merupakan bekas tanah jajahan Spanyol dan Amerika, dan kini menjadi negara dengan westernisasi tinggi dengan penduduk mayoritas beragama Kristen. Namun fenomena ini sebenarnya tidak akan menimbulkan ketegangan politik apabila negara tidak melakukan usaha-usaha untuk menanamkan nilai-nilai mayoritas di wilayah etnis minoritas (Brown, 1988). Ketika negara melakukan ekspansi ke daerah peripheral, entah itu untuk kepentingan ekonomi ataupun kepentingan yang lain, kestabilan fundamental di daerah tersebut akan mengalami gangguan yang akan menimbulkan konfrontasi nasional (Brown, 1988) 

Contoh dari teori tersebut dapat kita lihat pada Myanmar. Pemberontakan Karen dan Shan muncul karena adanya asimilasi karakter mayoritas, dalam hal ini masyarakat Burma, dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa Burma menjadi bahasa resmi untuk seluruh urusan pemerintahan sejak tahun 1952 dan wajib digunakan oleh pegawai pemerintah Shan pada tahun 1956. Di sekolah, sejarah yang diajarkan adalah mengenai nasionalisme Burma. Di Thailand pada tahun 1930, dicanangkan suatu bentuk pendidikan sekuler sebagai usaha untuk mengintegrasikan kaum muslim dengan masyarakat Thai. Bahan ajaran disampaikan dengan bahasa Thailand dengan nilai-nilai Budha yang sangat kental. Pada tahun 1938 hingga tahun 1944, penggunaan nama Melayu dan pengaplikasian nilai-nilai Islam adalah sesuatu yang dilarang (Brown, 1988). Hal-hal seperti ini dianggap mengundang perubahan-perubahan yang umumnya menimbulkan rasa tidak nyaman dan terancamnya posisi etnis-etnis minoritas yang juga memiliki nilai-nilai tersendiri yang dipegang teguh.

Kasus separatisme juga umumnya muncul di daerah periphery, dimana perkembangan dari daerah minoritas seringkali terbengkalai, tertinggal dari daerah lain sedangkan asimiliasi terus menerus gencar dilaksanakan oleh negara. Hal ini kemudian meningkatkan kesadaran dari kaum minoritas akan suatu bentuk ketidakadilan yang mereka rasakan dan menimbulkan krisis legitimasi pada elit negara (Brown, 1988). Akhirnya, kaum minoritas berusaha untuk melakukan separatisme dan otonomi bagi kelompoknya. Masalah krisis legitimasi dapat berbentuk dan bersumber dari banyak hal. Yang paling umum adalah akibat dari pendidikan yang terlambat dari negara. Di daerah-daerah etnis minoritas tersebut, pendidikan terjadi tidak menyeluruh. Pendidikan menjadi komoditi mahal dimana generasi yang dihasilkan adalah cendekiawan yang tidak hanya berjumlah kecil namun juga memiliki ambiguitas. Mereka memiliki skeptisme atas state, terutama karena terdapat perbedaan perlakuan etnis dalam hal karir. Namun, di sisi lain mereka juga tidak memiliki posisi yang tinggi dalam kultur tradisionalnya. Yang kedua sifat asimilasionis dari edukasi kenegaraan yang memaksa, mengajarkan bahasa dan budaya yang berbeda dari budaya induk asli mereka. Yang ketiga adalah sifat agraris etnis-etnis minoritas tersebut membawa mereka berusaha untuk menguasai 'tanah' dan nasib mereka sendiri, atau dalam hal ini separatisme. Keempat, kebijakan administratif dari para elit negara juga secara langsung berkontribusi dalam erosi legitimasi negara. Negara secara umum berusaha menyamaratakan kewajiban administratif seperti pajak dan sebagainya namun secara nyata keadilan ini tidak tercermin dalam perlakuan negara terhadap mereka. Oleh karena itu, hal-hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan terhadap negara, menciptakan suatu situasi unik dimana masyarakat minoritas akan berusaha merubah nasib mereka dengan melakukan separatisme. Dalam kasus dimana perkembangan kesadaran kaum minoritas tidak menyebabkan krisis legitimasi, gerakan separatis ini tidak muncul (Brown, 1988).

Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai upaya separatisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Gerakan separatis Thailand Selatan

Gerakan separatis yang terjadi di bagian Thailand Selatan dilakukan oleh para the Malay Muslim yang tinggal di daerah  Patani, Yala, dan Narithiwat (Chalk, 2000). Hal-hal yang menjadi dasar dilakukannya gerakan separatisini merujuk kepada beberapa faktor yaitu, pertama adanya kepercayaan tradisional terhadap Kerajaan Patani (Patani Darussalam). Kedua, adanya identifikasi bahwa untuk memperkuat diri harus dilakukan kontak yang berulang-ulang dengan sanak saudara seagama yang berada di Utara Malaysia, provinsi Kelantan. Ketiga, dipengaruhi oleh orientasi agama yang berdasar Islam (Chalk, 2000). Ketiga hal di atas terkait denggan prinsip hijrah yang menekankan bahwa setiap umat muslim memiliki baik hak dan kewajiban untuk menjauhi setiap bentuk penganiayaan yang terdapat di perjalanan mereka dalam melawan kejahatan. Di samping itu keadaan di wilayah Thailand Selatan yang masih jauh dari pembangunan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong gerakan separatis.

Kelompok yang melakukan gerakan separatis di Thailand Selatan dibentuk dengan sebutan PULO dan New PULO. PULO merupakan kelompok Malay Muslim terbesar yang beroperasi di Thailand Selatan sejak 1960. PULO memiliki ideologi UBANGTAPEKEMA yang memiliki akronim Ugama, Bangsa, Tanach, Air, and Perikemanusiaan. PULO menyadari bahwa mereka membutuhkan strategi jangka panjang untuk memperjuangkan apa yang ingin dicapai. Sehingga mereka memberikan pengajaran kepada para orang Melayu untuk menjadi generasi yang lebih militan (Chalk, 2000). Sedangkan New PULO dibangun sebagai bentuk ketidaksepakatan dengan PULO. Kelompok ini menekankan untuk pencapaian otonomi Pattani tanpa melalui banyak drama dan lebih konsisten dalam melakukan aksi dibanding dengan PULO. New PULO melakukan aktivitasnya di bawah petunjuk dari Armed Force Council.

Keberadaan PULO dan New PULO mendorong pemerintah Thailand untuk memulai perbaikan ekonomi di Yala, Narithiwat, dan Pattani. Pemerintah berharap dengan dilakukannya perbaikan ekonomi akan memperbaiki memori akan diskriminasi yang pernah dialami dan mengurangi tendensi untuk melakukan separatis.

Gerakan separatis di Filipina Selatan (Mindanao)

Gerakan separatis yang terjadi di Filipina Selatan dilakukan oleh Muslim Moro yang bertempat di pulau Mindanao yang sejarahnya merupakan jantung kota para penduduk Islam di Asia Tenggara. Gerakan separatis ini dilakukan karena terdorong oleh 4 faktor yaitu pertama, adanya transmigrasi orang-orang Katolik dari utara sehingga menyebabkan masyarakat muslim menjadi kaum minoritas di tempat asalnya sendiri. Kedua, ketidakinginan menyatu dengan aliran sekuler Manila. Ketiga, kekecewaan atas keterbelakangan yang terjadi pada perekonomian dan infrastruktur Mindanao. Keempat, merasa takut akan terjadinya asimilasi agama, kebudayaan, dan tradisi politik dengan Katolik yang menjadi agama dominan di Republik Filipina (Chalk, 2000). 

Kelompok yang melakukan gerakan separatis di Filipina selatan adalah the Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan the Abu Sayyaf Group (ASG). MILF menekankan untuk mengenalkan Islam yang ideal dibanding mencapai apa yang masyarakat Moro tujukan. MILF memiliki kebijakan the Mindanao Islamic Republic (MIR) yang dibangun untuk menerapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum syariah di kehidupan sehari-hari (Chalk, 2000). Pencapaian tujuan tersebut dicapai dengan melalui jalan da’wah dan jihad. 

ASG merupakan self-styled gerakan fundamentalis yang didirikan pada 1989. ASG memandang bahwa sebagai gerakan yang terintegrasi, usaha yang dilakukan gerakan ini harus bertujuan menegaskan dominasi Islam secara global. Anggota ASG terdiri dari remaja berusia antara 16 tahun hingga awal 30 dan beberapa kader mantan sukarelawan di International Islamic Brigade (IIB) yang melawan Uni Soviet menggunakan kekuatan Afghanistan (Chalk, 2000). Pada masa revolusi, ASG memang merupakan teroris pada dasarnya. Pertama kali melakukan demonstran pada Agustus 1991 ditandai dengan pemboman di Zamboanga, M/V Doulos, dimana tempat tersebut merupakan kapal yang digunakan orang-orang Kristen. 

Prospek perdamaian di Mindanao ditandai dengan ditandatanganinya oleh MNLF pada September 1996 dalam Konsensus Davao. Konsensus tersebut menyatakan bahwa mereka setuju untuk menghentikan kampanye kekerasan dan berintegrasi kembali dengan Filipina. Tapi di sisi lain MILF dan ASG menolak kesepakatan tersebut. Hal ini dikarenakan kesepakatan tersebut gagal membangun negara islam dimana masyrakat islam menjadi mayoritas di sana. Pada akhirnya presiden Ramos dan Nur Misauri memutuskan bahwa meningkatkan kesejahteraan akan membantu memperbaiki ingatan akan masa lalu para kaum minoritas akan diskriminasi yang telah dirasakan. Menyediakan stabilitas juga dianggap sangat penting untuk menjauhkan sentimen antar kelompok (Chalk, 2000). 

Gerakan separatis di Aceh

Aceh merupakan basis gerakan separatis muslim di Sumatera sejak tahun 1950an. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Aceh yang berujung pada gerakan separatis diantaranya, pertama, persepsi masyarakat Aceh yang menganggap bahwa kekayaan alam Aceh tidak dipergunakan untuk kemaslahatan mereka, namun malah didistribusikan untuk masyarakat Jawa pada khususnya (Chalk, 2000). Kedua, kemarahan akibat kebijakan transmigrasi yang dipelopori oleh Jakarta yang menurut masyarakat Aceh dianggap sebagai upaya bawah tanah untuk menguatkan sosial budaya dan dominasi ekonomi masyarakat Jawa. Ketiga, penolakan ulama Aceh terhadap pandangan sekulerisme di Indonesia. Terakhir, kemuakan masyarakat Aceh terhadap kesewenang-wenangan militer Indonesia yang menduduki Aceh (Chalk, 2000).

Islam di Asia Tenggara pada awalnya masuk melalui Aceh. Selama hampir 500 tahun, Aceh dipegang oleh kesultanan sebagai entitas yang berdaulat. Pada tahun 1949, Belanda mencetuskan peraturan yang memberikan kemerdekaan terhadap provinsi ini. Kemerdekaan Aceh ini membuat pemerintah Indonesia yang berbasis di Jawa mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol konsolidasi terhadap provinsi ini sebagai bagian dari tujuan nasional (Chalk,  2000).

Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Aceh yang menganggap pemerintah pusat (Jakarta) sebagai pemerintah yang korup dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Pemberontakan pun terjadi untuk menuntut otonomi Aceh, yang pertama kali dilakukan oleh Darul Islam di tahun 1953. Akibat peristiwa ini, Aceh pun diberikan status baru sebagai “special region” di tahun 1959 (Chalk, 2000). Namun, pemberian status baru ini tidak serta merta membuat ketegangan di Aceh reda. Kemuakan terhadap sekulerisme yang diusung pemerintah Golkar yang diperparah dengan tekanan ekonomi dan sosial membuat Aceh kembali memasuki masa-masa tegang. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh gerakan separatis garis keras, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menjustifikasi dikeluarkannya deklarasi perang (Chalk, 2000).

GAM tidak sendirian, namun mendapat sokongan senjata dan pelatihan dari Libya yang membuat eskalasi aktivitas mereka mengalami kenaikan. Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia  merespon dengan tiga aksi: mengakhiri status khusus Aceh, memberlakukan Zona Operasi Militer, dan pemberian kewenangan terhadap militer untuk bebas memerangi para pemberontak (Chalk, 2000). Meskipun berhasil mereduksi aktivitas gerakan separatis, pemberlakuan kewenangan militer yang cukup masif ini mengakibatkan radikalisasi kian meningkat karena kesewenang-wenangan pihak militer. Akibatnya, demonstrasi mendukung GAM dan gerakan anti-Indonesia pun merebak di tahun 1990an.

GAM memiliki tujuan untuk menciptakan negara Islam Aceh yang merdeka. Gerakan ini berdiri tahun 1976, dipelopori oleh Hassan di Tiro, seorang “duta besar” Aceh untuk PBB selama peristiwa pemberontakan Darul Islam. Secara organisatoris, GAM terdiri dari angkatan yang dibagi dalam lima divisi, antara lain batalyon infanteri perang, angkatan kepolisian, unit intelijen, sayap wanita, dan squad mata-mata. Di samping itu, GAM juga memiliki student front yang berkewajiban untuk mengumpulkan dana, mendirikan kamp pengungsi Aceh, dan mengorganisir propaganda politik (Chalk, 2000).

GAM juga memiliki akses terhadap persenjataan, misalnya pistol, senapan otomatis, dan bahan peledak. Mereka mengklaim bahwa senjata-senjata tersebut diperoleh dari tentara dan kepolisian.  Namun menurut intelijen resmi Indonesia, persenjataan tersebut didapat dari luar negeri, yakni Kamboja (Chalk, 2000). Sejak pertengahan tahun 1999, kekerasan di Aceh meningkat akibat aktivitas GAM. GAM juga berusaha menguatkan eksistensinya melalui rencana perpanjangan fokus operasi melebihi target nonmiliter, menyerang imigran Jawa, mencurigai simpatisan Indonesia, dan mewaspadai simbol dominasi Jawa. Ketegangan di Aceh kian meningkat dengan banyaknya bangunan resmi pemerintah seperti sekolah dan kantor pemerintahan yang diserang dan dibakar. GAM juga berusaha menghasut masyarakat sipil untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan berpindah ke kamp pengungsi (Chalk, 2000: 256). Akibatnya, banyak kota ditinggalkan penghuninya. Student front bentukan GAM pun bertugas untuk mengawasi pengungsi agar tidak kembali ke rumahnya.

Pada tahun 1990an, backing terhadap GAM yang disinyalir berasal dari luar negeri belum sepenuhnya hilang. GAM masih menerima bantuan dari pengusaha Aceh di Malaysia dan Thailand Selatan (Chalk, 2000).  Bantuan ini digunakan GAM untuk membeli senjata dari Kamboja. Selain itu, kaum militan yang berbasis di Malaysia juga turut andil dalam memfasilitasi pemindahan senjata ke Aceh. Backing yang diterima GAM ini menaikkan eskalasi aktivitas mereka secara signifikan.

Sumber daya gas dan minyak yang melimpah ruah dan hutan yang begitu luas menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa kekayaan alam Aceh sebesar 11 hingga 15 persennya merupakan total pendapatan ekspor Jakarta (Chalk, 2000).  Kekayaan alam yang begitu luar biasa tersebut tidak serta merta menyejahterakan masyarakat Aceh, karena mayoritas hasil alam tersebut diserap oleh daerah Jawa, hanya lima persennya yang dikembalikan ke Aceh berupa subsidi pengembangan pusat. Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat Aceh yang menganggap bahwa kebijakan ekonomi yang ditelurkan pemerintah pusat hanya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa. Sikap sentimentil semacam ini pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya perasaan ketidakpuasan etnoregional di Aceh (Chalk, 2000).

Sejak TNI ditugaskan untuk melakukan operasi antiseparatis di tahun 1990an, sebanyak 7000 kasus pelanggaran HAM berat telah terjadi, diantaranya pemukulan, pembunuhan, penghancuran desa yang disinyalir sebagai tempat persembunyian pihak separatis, dan sebagainya. Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 mendapat pekerjaan rumah besar untuk segera menyelesaikan konflik ini. Peraturan baru dikeluarkan untuk menjamin otonomi yang lebih besar bagi Aceh (Chalk, 2000). Masyarakat Aceh pun mendapat berita gembira berupa jaminan keadilan dalam pembangunan daerah, pengembalian kekayaan provinsi  dalam bentuk investasi lokal, dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM yang telah terjadi sebelumnya.

Pada bulan Mei 2000, pemerintah RI dengan GAM menandatangani kesepakatan bersama mengenai “humanitarian pause” yang menggiring mereka untuk melakukan gencatan senjata secara resmi pasca 25 tahun peperangan. Upaya ini merupakan inisiasi perdamaian yang bertujuan untuk kontinuitas peningkatan bantuan kemanusiaan dan mereduksi kekerasan serta ketegangan yang menimpa Aceh (Chalk, 2000). Namun, sekte GAM garis keras terus kukuh pada pendiriannya untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Aceh. Hasan Tiro sebagai duta masyarakat Aceh pun menolak untuk meratifikasi perjanjian, hal ini diperparah dengan tentara Indonesia yang tidak mau menarik pasukannya secara penuh dari wilayah Aceh.

Tindakan yang diperlukan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk memperbaiki situasi di Aceh antara lain, pertama, penanganan secara holistik dan komprehensif terkait aksi kekejaman militer di masa lalu. Jika melakukan pelanggaran, mereka harus dibawa ke pengadilan (Chalk, 2000). Tindakan ini diharapkan dapat menormalisasi hubungan antara militer dan masyarakat sipil. Kedua, pemerintah harus serius dalam mengembangkan sistem federasi yang efektif. Otonomi yang ditawarkan harus memiliki relevansi dengan kondisi Aceh dan publik harus optimis bahwa otoritas regional yang diberikan kepada Aceh memiliki bargaining power atas pemerintah pusat (Chalk, 2000).

 

 

Kesimpulan

Gerakan separatis yang terjadi di Thailand Selatan, Mindanao, dan Aceh berakar pada faktor yang sama, yakni ketidakpekaan akan keprihatinan lokal, penelantaran daerah, represi militer, dan kekuatan Islam (Chalk, 2000). Gerakan-gerakan semacam ini biasanya merupakan wujud kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai kurang memperhatikan kondisi regional di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah di negara yang bersangkutan harus lebih peka terhadap apa yang terjadi di wilayahnya, karena mungkin saja ketidakpuasan regional akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan gerakan separatis yang bisa berimbas terhadap eskalasi perpolitikan nasional. Konsolidasi kekuatan dan koordinasi yang tepat antar anggota ASEAN diharapkan mampu menyelesaikan segala macam konflik tersebut.

 

Referensi:

From Peripheral Communities to Ethnic Nations: Separatism in Southeast Asia Author(s): David Brown Source: Pacific Affairs, Vol. 61, No. 1 (Spring, 1988), pp. 51-77.

Chalk, Peter. 2001. ‘Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factors in Mindanao, in Southern Thailand, Mindanao, Aceh’, Studies in Conflict and Terrorism, 24: 241: 269.

 

Kelompok 6B: Nurlaili Azizah (071112001) - Antria Dwi Lestari (071112027) - Tara Farah Diba (071112078) - Putri Nabila (071112102)


 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.012