NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KAWASAN TIMUR TENGAH DAN ASIA TIMUR (week 7)

13 April 2013 - dalam Geopolitik dan Geostrategi Oleh nurlaili-azizah-fisip11

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KAWASAN TIMUR TENGAH DAN ASIA TIMUR

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan hegemon utama menumbangkan kompetitornya, Uni Soviet. AS semakin meluaskan sphere of influence dengan berbagai cara, salah satunya melalui aspek geopolitiknya. Sebagai negara hegemon, Amerika Serikat tentunya tidak ingin ada kekuatan lain yang lebih unggul daripada dirinya. Oleh karena itu, ia berusaha memaksimalkan power yang dimilikinya untuk melakukan strategi-strategi demi memperluas sphere of influence dari aspek geopolitik. Berikut ini akan dijabarkan beberapa langkah geostrategi yang diambil AS kepada beberapa negara.

AMERIKA SERIKAT – PAKISTAN. Pakistan merupakan salah satu negara yang sangat concern dalam ranah militer dibanding ranah lainnya, misalnya ekonomi, pendidikan, dan infrastrukturnya (Overholt, 2008: 201). Peran militer begitu dominan dalam kepemimpinannya di masa lalu, yang dimulai saat Jenderal Pervez Musharraf memerintah. Pada 12 Oktober 1999, terdapat upaya kudeta oleh Perdana Menteri Nawaz Sharif terhadap Musharraf. Kudeta ini berhasil dan militer pun masih berkuasa.

Dalam isu sengketa Kashmir, Pakistan memanfaatkan grup militan dan senjata nuklir. Upaya ini mendapat dukungan dari AS dan Cina, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah proliferasi nuklir dan memerangi radikalisme. Aliansi Pakistan dengan militan Sunni memperkuat posisi Pakistan dan membuatnya berani menentang Iran, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah. Dalam bukunya, Overholt (2008) mengatakan bahwa dukungan AS terhadap Pakistan ini memiliki maksud tertentu, sehingga jika kepentingan AS sudah terpenuhi, maka AS akan berubah haluan bahkan bisa menentang Pakistan (Overholt, 2008 : 201-202).

AS saat itu mendukung Pakistan karena Pakistan bisa diajak beraliansi untuk melawan invasi komunisme Uni Soviet di Afghanistan. Sebaliknya, Pakistan juga memberi dukungan kepada AS untuk mengejar organisasi terorisme, Al Qaeda, tersangka yang dituding AS di balik pengeboman WTC. Dukungan tersebut diberikan kepada intelijen AS berupa fasilitas dan perlengkapan militer untuk mendukung peperangan di Afghanistan.  Namun, kekalahan menghampiri kubu Pakistan akibat minimnya jumlah tentara darat (Siddiqi, 2008).

AMERIKA SERIKAT – AFGHANISTAN. 11 Desember 2001 adalah salah satu tragedi memilukan yang melanda AS. Kala itu Menara Kembar WTC dan Pentagon di AS ditabrak oleh empat pesawat penumpang komersial yang dicurigai sebagai anggota Al-Qaeda. Tragedi ini menewaskan 3000 orang dan meninggalkan duka cita mendalam bagi warga AS. Pasca kejadian itu, George W. Bush yang kala itu tengah menjabat sebagai presiden, mengeluarkan kebijakan untuk memerangi teroris dan mengajak negara-negara untuk bergabung dengan mereka. Jika negara-negara tersebut menolak, maka mereka dianggap sama dengan teroris dan akan diperangi.

Dalam bukunya yang bertajuk “Amerika vs Irak: Bahaya Politisasi Agama”, Richard Daulay (2009) mengungkapkan bahwa pasca tragedi WTC, AS mendesak PBB untuk mengadakan sidang yang dihadiri Dewan Keamanan yang menghasilkan kesepakatan berupa resolusi nomor 1372 mengenai pembentukan Counter Terrorism Committee (CTC). Kesepakatan ini disusul dengan dikeluarkannya resolusi nomor 1390 yang mewajibkan negara anggota untuk berperang melawan teroris global melalui ultimatum pembekuan aset dan dana untuk jaringan teroris global (Daulay, 2009: 2). Berdasarkan mandat tersebut, AS berani menginvasi Afghanistan untuk menggulingkan rezim Taliban, yang dicurigai menyediakan tempat berlindung untuk Osama bin Laden dan organisasi Al-Qaeda. Afghanistan juga dicurigai sebagai basis pelatihan dan kampanye teror global melawan Amerika Serikat dan sekutu.

Sejatinya AS memiliki maksud lain dalam invasinya ke Afghanistan selain memerangi teroris, yakni ingin menggulingkan pemerintahan Afghanistan yang kontra AS. AS ingin menciptakan pemerintahan transisional Afghanistan yang pro AS dan mendukung setiap kebijakan yang diambilnya. Afghanistan yang kaya akan sumber daya minyak juga dilirik AS, sehingga AS ingin menguasai minyak tersebut melalui rencana eksploitasi minyak oleh perusahaan-perusahaan minyak AS, diantaranya Unocal, Exxon Mobile, Chevron, dan sebagainya (Scahill, 2010: 290). Upaya AS ini membuahkan hasil yang luar biasa. Perusahaan minyak AS akhirnya menguasai separuh dari total investasi migas di region Kaspia, terutama Unocal yang selanjutnya menjalin kerjasama dengan Delta Oil, perusahaan minyak milik Arab Saudi, dan Gazprom dari Turki (Pranoto, 2011). Faktor kedekatan kawasan Afghanistan dengan lintas perbatasan migas juga membuat AS semakin menginginkan Afghanistan, karena letak geografis yang strategis ini akan mendukung kelancaran sirkulasi pengangkutan dan aliran minyak menuju Turki. Jika Afghanistan berhasil ditaklukkan AS, bukan tidak mungkin seluruh kebutuhan energi AS akan mampu ditopang oleh sumber daya minyak Afghanistan.

Upaya invasi yang dilakukan AS kepada Afghanistan tak ubahnya hanya menjadi dalih pemberantasan terorisme. Padahal dalam setiap kebijakannya, AS selalu menyisipkan kepentingannya kepada negara lain. Dalam pertemuan yang digelar Obama dan Karzai (Presiden Afghanistan), kenaikan keamanan harus diimbangi dengan kemajuan politik, dan mereka berkomitmen untuk mendukung proses rekonsiliasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Mereka sepakat membuka kantor di Qatar di mana pembicaraan langsung akan berlangsung antara pemerintah Afghanistan dan Taliban dengan dukungan dari negara-negara regional, termasuk Pakistan. Obama mengatakan Taliban harus mengakhiri kekerasan, memutuskan hubungan dengan al-Qaeda dan menerima konstitusi Afghanistan. (Embassy of The United States-Brussels, Belgium, t.t)

AMERIKA SERIKAT – IRAK DAN NEGARA TIMUR TENGAH. Selain bertujuan menguasai ladang minyalk Irak, kebijakan invasi AS ke Irak beberapa tahun silam adalah demi menciptakan pemerintahan yang pro AS. Seperti yang sudang diketahui, pemerintahan Saddam Hussein merupakan pemerintahan yang anti AS. Karena sikap permusuhan yang dilakukan Irak ini, maka AS pun berusaha menggulingkan rezim Saddam Hussein karena dinilai keberadaannya mampu mengancam kepentingan-kepentingan AS di Timur Tengah. AS pun mulai menuduh Irak sedang mengembangkan senjata pemusnah massal dan berdalih bahwa invasi yang dilakukannya adalah untuk membersihkan Irak dari upaya memperkaya senjata pemusnah massal.

Timur Tengah yang kaya akan sumber daya minyak pun menjadi sasaran bagi AS, karena lebih dari 60% total produksi minyak berada di Timur Tengah. AS sebagai negara industri yang maju membutuhkan konsumsi minyak yang lebih banyak demi keberlangsungan industrinya. Hal ini ditambah dengan populasi penduduk AS yang sangat besar membuat konsumsi akan minyak juga menjadi besar. Oleh sebab itu, AS pun melakukan geostrategi ke kawasan Timur Tengah demi menguasai minyak, karena ketika minyak dikuasai, maka maksimalisasi keuntungan akan lebih mudah dilakukan AS. Alih-alih menciptakan demokratisasi bagi negara-negara Timur Tengah yang mayoritas berpaham otoriter, kebijakan-kebijakan AS sejatinya ingin mengganti pemerintahan setempat dengan pemerintahan yang pro AS yang siap membantu AS mencapai kepentingannya di kawasan Timur Tengah.

AMERIKA SERIKAT – CINA. Sebelum melihat geostrategi AS kepada Cina, terlebih dahulu akan dipaparkan fakta terkait kegemilangan ekonomi Cina yang dianggap mengancam bagi eksistensi hegemon AS. Dalam tulisannya yang bertajuk “Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century”, Frieden (2006) mengungkapkan bahwa dalam industri AS, harga Cina menjadi semacam momok karena upah buruh pabrik di Amerika Serikat lebih dari tiga puluh kali upah buruh pabrik di Cina, yakni lebih dari $800 untuk 40 jam per minggu, sedangkan di Cina hanya sekitar $25 untuk waktu yang sama (Frieden, 2006: 468). Fakta yang mencengangkan ini membuat AS kian khawatir dengan pergerakan perekonomian Cina, karena dengan minimalisasi upah yang begitu masif tidak membuat anggaran pemerintahnya menjadi membengkak. Fenomena ini membuat para pakar berpendapat bahwa Cina adalah sasaran geopolitik AS selanjutnya untuk mencegah Cina menjadi kekuatan superpower yang baru. 

Hubungan AS dan Cina di masa lalu tidak terlalu baik karena perbedaan dan rivalitas basis ideologi yang mereka anut, dimana AS menganut liberalisme dan Cina dengan komunismenya. Namun, hubungan ini perlahan membaik karena beberapa faktor, dimana AS ingin menjalin kerjasama yang menguntungkan antarkedua negara. Salah satu kebijakan geostrategi AS yang diambil adalah pada isu Taiwan Strait. Isu ini berkaitan dengan klaim Cina atas Taiwan. Cina mengklaim bahwa Taiwan adalah salah satu wilayah otoritatifnya, sedangkan Taiwan menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa wilayahnya adalah negara yang independen dan bukan bagian dari Cina.

Dalam tulisan William Overholt (2008) yang bertajuk “Asia America and The Transformations of Geopolitics”, secara eksplisit dikatakan bahwa AS melakukan dualisme kebijakan geopolitik. Pertama, AS mendukung berbagai macam diplomasi dan negosiasi antara Cina dengan Taiwan yang bertujuan untuk mencegah unifikasi antara kedua belah pihak. Kedua, AS juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan Cina dalam ranah ekonomi dan geopolitik. Hal ini tampak menggelikan. Namun, apapun akan dilakukan AS demi memenuhi kepentingan nasionalnya. (Overholt, 2008) AS juga menyeret Cina untuk bergabung dengan rezim perdagangan, World Trade Organization (WTO) yang membuat Cina akhirnya menjadi anggota WTO pada 11 Desember 2001 silam.

Dalam bukunya, William H. Overholt (2008) juga sempat mengatakan kendala yang dihadapi AS terkait isu unifikasi Cina-Taiwan, yakni adanya kesulitan yang dialami tentara AS dalam mengintegrasikan dirinya dengan militer Taiwan. Selain itu, kebijakan dualisme yang diusung AS membuat posisinya menjadi kabur, apakah memihak Cina atau Taiwan. Disini kebijaksanaan kebijakan diuji, apakah AS akan memilih mengabaikan misinya ataukah menerima integrasi dengan militer Taiwan yang secara efektif akan mengembalikan kondisi aliansi AS-Taiwan pra-1979 (Overholt, 2008). Jika AS memilih mengambil langkah ini, tentunya hubungannya dengan Cina akan kembali memanas, padahal terkait masalah Taiwan, kedua negara lebih bisa mengontrolnya lewat hubungan yang lebih intim di bawah kepemimpinan Bush dan Hu.

Beragam upaya yang dilakukan AS di atas tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Mungkin saja upaya tersebut merupakan langkah untuk menghadang Cina agar tidak tampil sebagai kompetitor utamanya sebagai negara hegemon. AS berpikiran bahwa dengan unifikasi Cina-Taiwan, tentunya kekuatan Cina akan semakin masif dan membahayakan posisinya sebagai negara hegemon. Keputusan Cina yang kini memilih tidak beraliansi dengan Uni Soviet dan pandangannya terkait tidak menjaminnya sistem sosialis untuk bertahan di masa depan merupakan salah satu peluang yang dilihat AS dalam melancarkan “serangan” agar posisinya sebagai negara hegemon tidak tergantikan (Overholt, 2008).

AMERIKA SERIKAT – KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN. Peran AS di kawasan Korea Selatan terlihat saat Perang Dingin berlangsung. Saat Perang Dingin, terjadi Korean War yang mempertemukan kubu Korea Selatan dengan paham liberalisnya melawan kubu Korea Utara dengan paham komunisnya. Korea Selatan didukung oleh AS dan Jepang, sedangkan Korea Utara didukung oleh USSR dan Cina. Disini peran AS begitu signifikan, karena AS tidak ingin ideologi liberalisnya kalah dengan komunis, maka ia pun berupaya keras mempertahankan ideologinya lewat pemberian bantuan senjata kepada Korea Selatan yang disuplai dari Jepang. Korea Selatan menjadi sekutu AS yang cukup erat di kawasan Asia Timur, bahkan hingga kini. Korea Selatan merupakan basis pertahanan AS untuk menghalau penyebaran komunis ke seluruh Korea yang kian masif.

Hubungan baik Korea Selatan dengan AS mendapat kendala dari Korea Utara. Sejak Perang Dingin hingga kini, hubungan AS dengan Korea Utara sering berada di titik ketegangan. Kondisi ketegangan ini bisa sekikit direduksi saat AS berada di bawah kepemimpinan Clinton, dimana saat itu Clinton bekerjasama dengan Cina untuk menekan Korea Utara agar menyetujui pengawasan terhadap aktivitas plutoniumnya. Akhirnya Korea Utara pun setuju dengan rencana pengawasan tersebut. Namun saat AS berada di bawah kepemimpinan George W. Bush, kondisi kembali tegang karena Korea Utara kembali berulah dengan adanya keinginan untuk melakukan pengayaan uranium, padahal saat itu aktivitas pengayaan plutonium sedang diawasi. Hal ini memantik reaksi keras dari AS dan menyebabkan Korea Utara membatalkan perjanjian pada tahun 1994 (Overholt, 2008: 157).

Menghadapi ancaman serangan dari Korea Utara beberapa hari yang lalu, AS telah mempersiapkan strategi-strategi pertahanan. AS telah memiliki basis militer di Guam, kepulauan Pasifik dan menempatkan berbagai macam alutsista yang dimilikinya demi menghadang rencana serangan Korea Utara. AS pun sudah aiap dengan sistem rudalnya bernama “Terminal High Altitude Area Defense” (Thaad) yang juga ditempatkan di kawasan Guam (Deutsche Welle, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa AS sebagai negara hegemon akan selalu berupaya untuk menanamkan pengaruhnya dalam setiap lini ke berbagai negara. Sasaran  yang dibidik adalah negara-negara yang dianggap sejalan bahkan bertentangan dengan kepentingannya. Berbagai kebijakan geostrategi yang dilancarkan AS di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah merupakan wujud pencapaian kepentingan AS. Dengan demikian, invasi intervensi,maupun kerjasama yang dilakukan AS memiliki satu tujuan, yakni mempertahankan status quo sebagai sebuah hegemon.

 

Referensi:

Buku

Daulay, Richard. 2009. Amerika Vs Irak: Bahaya Politisasi Agama. Jakarta: BPK Gunung Mulia

Frieden, Jeffrey A. 2006. “Global Capitalism Troubled” dalam Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century, New York: W.W. Norton & Co. Inc., pp. 457-480

Scahill, Jeremy. 2010. Membongkar Keterlibatan Tentara Bayaran dalam Invasi Militer AS. Bandung: Mizan

Siddiqi, Shibil. 2008. Afghanistan-Pakistan Relations: History and Geopolitics in a Regional and International Context. Walter and Duncan Gordon Foundation.

Overholt, William H. 2008. Asia, America, and the Transformation of Geopolitics. London: Oxford University Press

 

Web

Deutsche Welle. 2013. AS Antisipasi Ancaman Korea Utara [online] dalam http://www.dw.de/as-antisipasi-ancaman-korea-utara/a-16718795 [diakses 10 April 2013]. 

Embassy of The United States - Brussels, Belgium (t.t) Afghanistan – United States Policy Toward Afghanistan & Pakistan: A Dossier [online] dalam http://www.uspolicy.be/dossier/afghanistan-united-states-policy-toward-afghanistan-pakistan-dossier [diakses pada 11 April 2013]

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.708