NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

KONSEPTUALISASI NASIONALISME DAN POSISINYA DALAM KOSMOPOLITANISME (week 6)

13 April 2013 - dalam Kosmopolitanisme, Nasionalisme, dan Fundamentalisme Oleh nurlaili-azizah-fisip11

KONSEPTUALISASI NASIONALISME DAN POSISINYA DALAM KOSMOPOLITANISME

Oleh : Nurlaili Azizah (071112001)

Nasionalisme, konsepsi ini hingga kini belum dapat diartikan secara mapan mengenai definisinya. Ada yang mengatakan bahwa nasionalisme adalah rasa cinta tanah air, ada pula yang berpendapat bahwa nasionalisme merupakan manifestasi dari sense of belonging. Posisi nasionalisme kini kian dipertanyakan, apakah masih relevan dan kompatibel dengan kosmopolitanisme yang muncul di tengah arus globalisasi, atau justru sebaliknya.

Dalam artikel Daniele Conversi (2002) yang berjudul “Conceptualizing nationalism: An introduction to Walker’s Connor’s work”, Walker Connor, seorang scholar yang berfokus pada kajian nasionalisme, mengatakan bahwa nasionalisme merupakan isu krusial dan masih meninggalkan ambiguitas yang belum terjawab. Dalam kebanyakan literatur yang ditulisnya, Connor kerap menyebut nasionalisme dengan nama etnonasioanalisme. Terminologi etnonasionalisme ini memiliki makna kesetiaan terhadap bangsa dalam negaranya sendiri dan kesetiaan terhadap grup etnis dalam sebuah particular state, utamanya dalam sebuah nation-state (Conversi, 2002: 1).  Dengan kata lain, etnonasionalisme dipahami sebagai makna yang luas dan bisa digunakan sebagai ganti dari nasionalisme. Connor menambahkan sebuah contoh, yakni adanya spektrum rasa anti-EC di Denmark, Inggris, dan Norwegia (Connor 1994a: 168, 1994b dalam Conversi, 2002: 2), sebagaimana rasa anti-imigran yang pernah mencuat di Swiss pada tahun 1970an. Nasionalisme yang diungkapkan Connor ini masih menimbulkan tumpang tindih antara nasionalisme terhadap state atau nonstate, dimana distingsi bentuk keduanya masih blur.

Karena ambiguitas dan tumpang tindih, terminologi etnonasionalisme ini menuai kritik, sehingga dibutuhkan klarifikasi.  Apakah setiap fenomena yang dideskripsikan sebelumnya memiliki kesamaan merupakan perasaan emosional mendalam, dan yang terpenting adalah dampak dari pengistimewaan coethnic melawan outsiders (Conversi, 2002: 2).  Ini termasuk bentuk dari sikap pilih kasih yang keras, atau yang kerap disebut sebagai ‘’nepotisme’’ etnis. Beberapa sikap favoritism tersebut berasal dari kepercayaan irasional, menurun dari nenek moyang yang sama, dimana kita semua interrelasi dan merupakan bentuk yang sama dari ‘’extended family’’. Dengan demikian, etnisitas merujuk kepada kepercayaan terhadap sesuatu yang nyata maupun tidak, merujuk pada persepsi komunal dan kepemilikan yang didukung oleh mitos nenek moyang yang sama (Conversi, 2002: 2). 

Connor (1994a : 42) mendefinisikan nasionalisme sebagai self-differentiating ethnic group. Dua definisi ini menghasilkan dua konsekuensi. Pertama, nasionalisme mempostulasikan kelanjutan antara dimensi etnis dan nasional. Kedua, penekanan pada aspek psikologis, yakni kesadaran diri, yang secara secara eksplisit menekankan pada persepsi (Conversi, 2002: 3).  Dengan demikian, nation merupakan bentuk pendefinisian diri yang kerap tidak dapat didefinisikan secara eksternal. Connor juga mengkaji bahwa legitimasi politik sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan suatu negara, karena jika legitimasi tidak ada, maka akan muncul gelombang ketidakpuasan dan gerakan separatis yang berujung pada instabilitas domestik. Hal ini bisa ditilik dari gelombang ketidakpuasan masyarakat Timur Tengah (Arab Spring) akibat pemerintahan yang otoriter dan intransparan. Ketika negara sudah tidak mampu mengakomodasi aspirasi rakyat bahkan melakukan hal-hal yang berujung pada ketidakmaslahatan rakyat, maka krisis legitimasi terhadap pemerintah akan muncul.

Terdapat dua kecenderungan dalam nasionalisme. Pertama, berkaitan dengan modernis, dimana kubu ini meyakini bahwa nasionalisme bukanlah fenomena yang ada sejak dahulu, namun merupakan fenomena baru yang berasal dari proses modernisasi di abad 18. Modernisasi yang terjadi adalah melalui adanya negara yang dianggap sebagai institusi modern, ditambah dengan adanya sistem birokrasi, upaya pemberantasan buta huruf, dan sebagainya (lihat Gellner 1983; Kedourie 1960; Breuilly 1993; Anderson 1991; AD Smith 1998, Bagian I). Kedua, kecenderungan yang merujuk pada ikatan etnis, dimana perkembangan etnis menghasilkan nasionalisme. Pembentukan negara berdasarkan ikatan etnis selanjutnya memfasilitasi para nasionalis untuk membangun negara dengan sunber-sumber yang tersedia dalam negara tersebut.

Nasionalisme bila disandingkan dengan kosmopolitanisme, posisinya hingga kini masih menuai perdebatan. Kosmopolitanisme berfokus pada dunia sebagai sebuah keseluruhan daripada sebuah lokalitas atau kelompok tertentu di dalamnya (Calhoun, 2008: 428). Kosmopolitanisme juga merujuk pada penghargaan terhadap perbedaan dalam lokalitas negara. Dalam bentuk kata benda, kosmopolitanisme sering diidentikkan dengan perbedaan aktual dari kota atau negara secara spesifik. Kota-kota di dunia yang sering disebut-sebut sebagai kota terkosmopolit adalah Paris, London, dan New York. Gelar kota kosmopolitan diberikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain dari segi kekuatan political power, peran media yang masif, ekonomi dan finansial yang kuat, basis atau kutub sains yang maju, dan memiliki pusat kesenian yang besar. Kosmopolitanisme seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan interkoneksitas dari keseluruhan dunia yang melewati batas nasional maupun batas lainnya (Calhoun, 2008: 428). Ulrich Beck (2006) dalam artikel Craig Colhun mengatakan bahwa terdapat dua proses yang saling berhubungan. Pertumbuhan interkoneksitas dianggap Beck sebagai “kosmopolitanisasi”. Sedangkan kosmopolitanisme lebih kepada bagaimana menyikapi kosmopolitanisasi sebagai sumber tanggung jawab moral bagi semua orang.

Secara normatif, interkoneksitas dan perbedaan dalam dunia berimplikasi memuaskan bagi semua orang. Namun, pertumbuhan koneksi global malah menimbulkan kekhawatiran tersendiri daripada apresiasi terhadap perbedaan atau perasaan tanggung jawab etis kepada orang asing yang berada di luar sana (Calhoun, 2008: 429). Globalisasi dapat mengarahkan kepada pembaruan nasionalisme atau memperkuat batas-batas. Dengan kata lain, adanya fenomena globalisasi malah memperkuat atau memnuculkan nasionalisme, sebagaimana yang terjadi pasca serangan 9/11. Beck juga mengatakan bahwa kosmopolitanisme merupakan perspektif dimana masyarakat global saling berkooperasi demi menangani isu-isu bersama, misalnya isu degradasi lingkungan, yang akan membuat masyarakat bersama-sama masuk menjadi “community of fate.“ (Calhoun, 2008: 429).

Lantas, bagaimana dengan posisi kosmopolitanisme dalam melihat nasionalisme dan sebaliknya? Kosmopolitanisme memandang nasionalisme bukan sebagai gerakan perlawanan terhadapnya, tetapi merupakan sebuah revisi dari ideologi lokal yang membuat masyarakat yang awalnya parokial menjadi inklusif (Wicaksana, 2013). Nasionalisme bukanlah gerakan yang berbahaya, karena nasionalisme dipandang sebagai sebuah gerakan progresif yang dinamis, dimana nasionalisme sendiri pada suatu waktu akan berkembang menjadi kosmopolitanisme dan meninggalkan nilai-nilai nasionalismenya. Tahap dinamis ini bisa dilihat dari banyaknya diskursus mengenai multikulturalisme di sejumlah negara (Wicaksana, 2013). Multikulturalisme (salad bowl) sendiri dapat diartikan seperti ini, yakni meskipun bergabung menjadi sart, tapi identitas masing-masing orang dalam komunitas tersebut tetap ada dan bentuk aslinya masih dipertahankan. Dapat diketahui disini bahwa kosmopolitanisme memandang nasionalisme bukan sebagai gerakan yang mengancam.

Sedangkan dalam memandang kosmopolitanisme, nasionalisme menganggap bahwa pemikiran ini sangat berbahaya bagi eksistensinya. Terdapat tiga tantangan dan kendala yang dihadapi nasionalisme terkait dengan adanya kosmopolitanisme. Pertama, diskursus dan wacana mengenai universalisme yang diusung kosmopolitanisme dianggap penetratif dan sebagai upaya imperialisme. Kedua, komersialisasi dan ekonomisasi yang dianggap dapat memudarkan nasionalisme akibat adanya tuntutan ekonomi. Ketiga, etnonasionalisme yang muncul akibat retaknya sense of belonging yang disebabkan karena ketidakpuasan terhadap pemerintah yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat (Wicaksana, 2013). Sehingga dapat diketahui bahwa nasionalisme menganggap bahwa kosmopolitanisme merupakan ancaman yang cukup besar baginya.  

Dari pemaparan di atas, nasionalisme dan kosmopolitanisme memang terlihat inkompatibel satu sama lain sehingga sukar untuk membuat mereka saling berjalan beriringan. Namun, kondisi tidak selalu berjalan demikian. Ada kondisi tertentu yang membuat mereka bisa saling melengkapi bahkan kompatibel. Dalam globalisasi, posisi nasionalisme bisa dikatakan semakin kuat, karena timbulnya globalisasi dapat mendorong individu untuk  semakin meningkatkan rasa nasionalismenya.

 

Referensi:

Calhoun, Craig. 2008. Cosmopolitanism and Nationalism. Nations and Nationalism , Vol. 14 , No. 3, pp. 427–448.

Conversi, Daniele Nd. Conceptualizing Nationalism An introduction to Walker Connor’s work.

Wicaksana, I Gede Wahyu (2013) Kosmopolitanisme, Nasionalisme, dan Fundamentalisme SOH309: What is Nationalism? (week 6). FISIP Universitas Airlangga, A-307 on 12 April 2013. Available from: Power Point [Accessed: 12/04/13].

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.707