NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

COSMOPOLITANISM IN INTERNATIONAL RELATIONS: GLOBAL GOVERNANCE (week 5)

13 April 2013 - dalam Kosmopolitanisme, Nasionalisme, dan Fundamentalisme Oleh nurlaili-azizah-fisip11

COSMOPOLITANISM IN INTERNATIONAL RELATIONS: GLOBAL GOVERNANCE

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Global governance yang dahulunya didefinisikan sebagai seperangkat hubungan otoritas, seiring globalisasi dan demokratisasi, telah mengalami redefinisi. Sebelum 1914, global governance lebih merujuk kepada pemerintah nasional, industrialisasi, dan integrasi ekonomi yang mendorong pembangunan institusi internasional demi menanggapi tuntutan lintas batas infrastruktur (Kahler, 2003). Setelah Perang Dunia 1, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa yang bertugas mencegah agar perang tidak terjadi lagi karena telah menimbulkan hilangnya banyak nyawa dan harta. Governance pun kembali diklaim oleh pemerintah nasional yang memiliki power kuat. Pasca 1945, redefinisi mengenai global governance ini semakin terlihat dari banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa konsep ini lebih merujuk pada pemerintahan global dan arsitektur kelembagaannya. Gelombang ketiga mengenai pembentukan institusi ini adalah respon terhadap dunia yang disintegratif, dimana unit-unit kedaulatan relatif sedikit (Kahler, 2003). Seiring dinamika internasional kontemporer, lembaga-lembaga ekonomi internasional pun menggurita, seperti International Monetary Found (IMF), Bank Dunia, dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Lembaga-lembaga ini membuat peran pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap sirkulasi barang, modal, dan tenaga kerja yang melintasi batas-batas negara, menjadi tereduksi.

Global, merupakan dunia dimana aktor yang berdiam di dalamnya memiliki peran yang lebih penting dibanding negara. Selain itu, decision-making process juga saling terhubung dan berkesinambungan. Sedangkan governance diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk mengontrol atau mempengaruhi pihak lain yang terjadi dalam suatu arena, dari level nations hingga level selanjutnya. Rosenau dalam jurnal global governance yang ditulis Finkelstein pada tahun 1995 menggambarkan global governance sebagai sistem peraturan terhadap semua level aktivitas manusia –level keluarga hingga organisasi internasional− dengan maksud mencapai tujuan melalui pelaksanaan kontrol yang memiliki dampak transnasional (Finkelstein, 1995). Jadi dapat dikatakan bahwa dalam global governance terdapat aktivitas-aktivitas yang berupaya mengontrol atau mempengaruhi orang lain yang terjadi dalam suatu arena, yakni nations atau level selanjutnya.

Finkelstein juga menambahkan bahwa global governance ini memerintah tanpa adanya otoritas kedaulatan, dimana hubungan yang terjadi melampaui batas nasional (Finkelstein, 1995). Global governance juga melakukan apa yang government lakukan dalam “rumah” mereka sendiri, namun lingkupnya adalah internasional. Definisi yang diberikan ini lebih merujuk pada aksi purposif, bukan pembuatan rencana secara diam-diam. Ia lebih menitikberatkan pada apa yang dilakukan daripada dasar konstitusional terhadap tindakan yang dilakukan. Global governance tidak hanya menyangkut perihal keputusan, namun juga mengenai konsekuensi dari keputusan tersebut (Finkelstein, 1995). Makna mengenai global governance ini sering dikaitkan dengan rezim. Istilah governance juga sering disangkutkan dengan adanya kesepakatan bersama dan reasonable usage.

Adanya global governance memiliki fungsi yang cukup banyak, hal inilah yang membuatnya menjadi penting. Dengan adanya global governance, fungsi yang diberikan antara lain sebagai penciptaan dan pertukaran informasi; formulasi dan penyebaran prinsip dan promosi atas pengetahuan konsensus yang mempengaruhi international order secara umum, isu-isu khusus dalam agenda internasional, dan upaya untuk mempengaruhi domestic rules dan perilaku negara; birokrasi yang baik, konsiliasi, mediasi, dan kewajiban atas pembuatan resolusi konflik; pembentukan rezim, pemeliharaan, dan eksekusi; pengadopsian peraturan, kode, dan regulasi; alokasi sumber daya materi; syarat mengenai bantuan secara teknis dan program pengembangan; bantuan, humanitarianisme, kondisi darurat, dan aktivitas bencana; dan memelihara perdamaian dan order (Finkelstein, 1995).

Kahler (2003), dalam artikelnya yang berjudul Global governance Redefined, mengungkapkan bahwa agar institusi global tetap bertahan dan efektif seiring adanya redefinisi mengenai global governance, isu-isu yang harus ditangkis antara lain: proliferasi pokok dan kelumpuhan kelembagaan; menghubungkan pemerintahan global untuk menopang kemampuan regional dan nasional; meningkatkan akuntabilitas kelembagaan sambil menghindari kelebihan beban institusional. Jika semua isu ini bisa dilawan, maka mereka akan tiba dalam sejumlah konsensus tentang subsidiaritas global.

Kemunculan global governance akan melahirkan masyarakat global, baik secara langsung atau tidak. Komisi Global Governance mengatakan bahwa kualitas global governance sangat dipengaruhi oleh etika sipil global untuk membimbing tindakan dalam lingkungan global dan kepemimpinan yang diresapi dengan etika tersebut (Dingwert and Pattberg, 2006). Kendala terkait global governance masih ada, diantaranya adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan masalah nasional dan internasional dengan demokrasi dan legitimasi, kurangnya konsensus normatif etika (etos global). Hal inilah yang masih mengganggu penciptaan sistem yang kuat dari global governance. Global governance juga masih hanya berupa visi daripada deskripsi suatu negara dalam sistem internasional (Dingwert and Pattberg, 2006). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa global governance memang belum diimplementasikan dalam dunia nyata, karena masih berwujud visi semata, sehingga masyarakat global juga belum bisa dikatakan telah hadir.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsepsi global governance telah mengalami redefinisi seiring adanya globalisasi dan demokratisasi yang melanda dunia. Dalam global governance, terdapat aktivitas-aktivitas yang berupaya mengontrol atau mempengaruhi pihak lain yang terjadi dalam suatu arena, yakni level negara hingga level internasional. Banyak praktisi yang mengatakan bahwa kehadiran sebuah global governance merupakan keniscayaan akibat dunia yang semakin terintegrasi. Konsep masyarakat global pun secara langsung atau tidak bisa lahir dari global governance, namun hingga kini konsep tersebut masih berupa visi, sehingga tidak bisa dipastikan apakah masyarakat global ini telah hadir atau belum.

 

Referensi:

Dingwerth, Klaus and Philipp Pattberg. 2006. Global Governance as a Perspective on World Politics. Global Governance 12 (2006), pp. 185-203.

Finkelstein, Lawrence S., 1995. What is Global Governance? Global Governance, Vol. 1, No. 3, Sept.-Dec. 1995, pp. 367-372.

Kahler, Miles. 2004. Global Governance Redefiined. The Conference on Globalization, the State, and Society. Washington University School of Law. St. Louis. pp. 1-46.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    273.990