NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

MAIN PERSPECTIVES IN IR (2)

17 June 2012 - dalam Pengantar Hubungan Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

PERSPEKTIF UTAMA DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh : Nurlaili Azizah (071112001)

Asumsi-asumsi para tokoh di masa lalu tidak dapat dipungkiri telah menjadi paradigma penting bagi studi hubungan internasional. Asumsi-asumsi yang berkembang antara lain Marxisme, Leninisme, Neomarxisme, dan Hobson.          

Marxisme muncul untuk menolak asumsi realisme yang menyatakan bahwa negara-negara selalu bersaing dalam hal kekuatan dan kekuasaan dalam hubungan internasionalnya. Marxisme juga tidak sependapat dengan liberalisme yang menyatakan bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama antarnegara yang bersifat kooperatif, karena di mata kaum liberalis, negara bersifat positif dan rasional. Marxisme dikemukakan oleh Karl Marx, seorang ekonom Jerman. Marx berasumsi bahwa dalam kehidupan sosialnya, materi menjadi sesuatu yang substansial. Masing-masing individu akan berjuang untuk mengejar materi sebanyak-banyaknya. Hal ini menyebabkan manusia terbagi dalam kelas yang berbeda, yakni kelas borjuis (pemilik modal dan alat produksi) dan kelas proletar (kaum buruh). Kaum proletar bekerja dan bergantung pada kaum borjuis. Kondisi ini dianggap Marx akan menimbulkan sebuah eksploitasi kaum borjuis terhadap kaum proletar. Kapitalisme merupakan wujud rasional dan implikasi logis dari adanya perbedaan kelas ini. Pandangan ini jelas bertolak belakang dengan pandangan kaum liberalis yang menyatakan bahwa kerjasama akan dapat terjadi antarmanusia untuk mencapai kesejahteraan. Marxisme menolak pemikiran liberalisme yang memandang kerjasama sebagai positive sum game –setiap orang mendapat keuntungan lebih dari yang mereka investasikan−. Sebaliknya, marxisme memandang perekonomian sebagai zero sum game –pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara merupakan kerugian ekonomi negara lain−, karena sejatinya perekonomian merupakan tempat eksploitasi manusia dan perbedaan kelas.

Meskipun perekonomian kapitalis yang dikendalikan oleh kaum borjuis bersifat eksploitatif terhadap buruh, Marx tidak melihat perkembangan kapitalisme sebagai peristiwa negatif atau kemunduran (Jackson & Sorensen, 1999:239). Mengapa?Pertama, kapitalisme menghancurkan hubungan produksi sebelumnya, seperti feodalisme. Kedua, kapitalisme membuka jalan bagi revolusi sosial di mana alat-alat produksi akan ditempatkan dalam kontrol sosial bagi keuntungan kaum proletar.

Pandangan Marx ini akhirnya diadopsi oleh Lenin (Leninisme) yang digunakan untuk menjelaskan dan memaknai fenomena hubungan internasional.  “Imperialism, The Highest Stage of Capitalism” merupakan tulisan Lenin yang terkenal yang mencoba mengintegralkan pemikiran Marx dalam konteks hubungan antarnegara. Neomarxisme mengatakan bahwa ekonomi merupakan dasar bagi aktivitas hubungan internasional dan bahkan berada di atas politik. Konsekuensinya adalah konflik kelas menjadi implikasi logis dari hal ini. Lenin berasumsi bahwa negara tidak otonom, dengan kata lain, kepentingan kaum borjuislah yang menggerakkan negara. Dengan pandangan demikian, marxisme dan neomarxisme mencoba mematahkan pandangan realisme yang menyatakan bahwa konflik yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan akibat perbedaan kekuatan dan keinginan untuk saling menguasai satu sama lain. Sebagai suatu sistem ekonomi, Lenin beranggapan bahwa kapitalisme bersifat ekspansif dan selalu mencari pasar baru yang lebih menguntungkan. Pada akhirnya, muncullah imperialisme dan kolonialisme sebagai bentuk perluasan kapitalisme dalam rangka mencari pasar baru dan mencari proletariat agar bisa dieksploitasi.

 Pemikiran tentang neomarxisme juga dijelaskan oleh Immanuel Wallerstein. Wallerstein lebih menitikberatkan pada perekonomian dunia dan cenderung mengabaikan politik internasional. Ia mempercayai perekonomian dunia sebagai pembangunan tidak seimbang yang mengakibatkan ketergantungan.  Sistem kapitalisme dunia didasarkan pada hubungan asimetris yang bersifat subordinatif sehingga negara kaya berhak menindas negara miskin. Ia juga mengatakan bahwa hubungan antarnegara dalam sistem internasional yang kapitalis eksploitatif adalah bersifat dependensi. Terdapat hubungan saling ketergantungan antarnegara yang kemudian dispesifikkan manjadi suatu tatanan negara yang hierarkis dan struktural, yakni core, semiperiphery, dan periphery. Ketiga struktur ini disebut World System Theory. Pandangan mengenai keadaan yang terstruktur inilah yang kemudian disebut strukturalisme. Dalam World System Theory, core merupakan negara kaya, semiperiphery adalah negara menengah, dan periphery adalah negara miskin (Third World). Negara core bertindak sebagai borjuis dan negara periphery sebagai proletar. Kondisi struktural ini memaksa negara miskin untuk masuk dan terlibat dalam kapitalisme global yang menyebabkan mereka bergantung pada negara kaya. Bagi negara kaya, hal ini adalah lahan untuk perluasan kapitalisme mereka. Pemikiran kaum strukturalis atau neomarxis ini juga membantah asumsi liberalisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan dapat terjadi atas sifat rasional manusia dan negara yang kooperatif, karena pada realitasnya manusia dan negara tidak akan bisa seobjektif yang mereka bayangkan.

J.A. Hobson (1905), penganut paham liberalisme, juga mengemukakan teori marxis klasik tentang imperialisme. Teori ini dimulai dari sebuah analisis tentang kapitalisme di negara pusat. Hobson ingin menghentikan imperialisme dengan cara mengubah hubungan produksi. Hobson berasumsi bahwa masyarakat kapitalis cenderung menyimpan uang dan menginvestasikan simpanan tersebut sebagai modal untuk memproduksi lebih banyak barang-barang di masa yang akan datang. Akumulasi modal merupakan hal yang sangat krusial, karena cara lainnya akan statis.

Selain asumsi-asumsi di atas, terdapat pula asumsi lain, yakni rasionalisme. Tiga asumsi dasar dari rasionalisme antara lain: (1) aktor –individu dan negara− diasumsikan bergerak secara rasional dengan self interest, (2) kepentingan tiap aktor bersifat eksogen –kepentingan telah hadir sebelum aktor memutuskan untuk masuk dalam suatu hubungan sosial−, dan (3) society adalah area pertemuan strategi para aktor yang berusaha memaksimalkan kepentingannya. Martin Wight (1991) menganggap rasionalisme sebagai via media antara realisme dan revolusionisme (cara berpikir idealis). Rasionalisme meyakini bahwa manusia selalu menggunakan akal pikiran, dapat dapat mengenali hal yang benar yang harus dilakukan, dan belajar dari kesalahannya. Rasionalisme memandang sistem internasional sebagai kondisi anarki sehingga ia tetap menomorsatukan keamanan nasional, namun demikian ia juga mengenal moral universal untuk mengontrol egoisme negara. Pada sisi yang ekstrem, rasionalisme merupakan dunia sempurna yang penuh dengan sikap saling menghargai. Dalam hal ini, rasionalisme menunjukkan “jalan tengah” dari politik internasional, memisahkan kaum realis pesimis di satu sisi dari kaum revolusionis optimis di sisi lain (Jackson & Sorensen, 1999:191).

Dalam teori normatif HI, terdapat dua pandangan, yakni komunitarianisme dan universalisme (kosmopolitanisme). Komunitarianisme berasumsi bahwa tiap masyarakat berbeda. Mereka juga berpendapat bahwa otonomi negara harus absolut. Hukum dan standar moral harus berdiri sendiri, di mana masyarakat dalam komunitas itulah yang menentukannya. Komunitarisme juga meyakini bahwa komunitas dibutuhkan untuk menyeimbangkan kekuatan sentripetal –misalnya pelayanan sosial dan hukum− dan sentrifugal –misalnya individualisasi dan kebebasan kelompok−  yang ada dalam masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam anarki sosial. Sementara itu, universalisme berusaha mencari hak dan kewajiban universal yang mengikat semua orang secara bersama-sama di dalam dunia yang adil dan sejahtera. Konsepsi pertama dalam universalisme menitikberatkan akan kebutuhan rasa saling memiliki yang tidak hanya terbatas pada lingkup nasional saja, tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan, dan tindakan untuk menciptakan lebih banyak wujud warga negara dunia dari masyarakat politis. Sedangkan konsepsi kedua berkaitan dengan pengembangan sistem HAM yang universal. Kaum universalis meyakini bahwa secara berangsur-angsur umat manusia akan semakin dekat dengan kewarganegaraan dunia melalui suatu evolusi hukum universal yang melindungi hak-hak individu. Mereka juga berasumsi bahwa dunia harus memiliki standar moral universal dan tiap negara wajib mematuhinya.

 

 

Referensi:

  1. Jackson, R., &. Sorensen, G. (1999) Introduction to International Relations, Oxford University Press.
  2. Burchill, Scott, dkk. 2005. “Theories of International Relations”. Palgrave Macmillan: New York

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.241