NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

GENDER DAN FEMINISME

23 May 2012 - dalam Teori Hubungan Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

GENDER DAN FEMINISME

Ranah hubungan internasional merupakan ranah yang kompleks, di mana segala interaksi yang berinteraksi di dalamnya melibatkan negara-negara beserta seperangkat aspek detail yang mendukungnya. Menurut perspektif realisme, negara-negara merupakan aktor dominan dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam percaturan dunia. Suatu negara juga rela melakukan apa saja demi memperjuangkan kepentingannya, termasuk berkonflik dengan negara lain. Keberadaan negara yang dominan ini selanjutnya membuat peran wanita menjadi termarjinalkan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena pemegang kendali utama di balik sebuah negara adalah umumnya kaum pria. Latar belakang inilah yang pada tahap selanjutnya  membuat feminisme berkembang menjadi suatu paham dan bahkan gerakan yang secara perlahan mengubah struktur dari sistem dunia.

Feminisme berusaha mengetengahkan masalah keseimbangan peran antara pria dan wanita, perspektif ini muncul sebagai kritikan terhadap perspektif-perspektif mainstream yang tradisional dan hanya bersifat “state centric”. Feminisme ini memasuki ranah HI pada tahun 1980an. Perspektif feminisme pada intinya memiliki asumsi dasar yang sama dengan teori-teori alternatif lainnya, yaitu dengan semangat emansipatoris ingin membebaskan wanita dari “belenggu” yang secara sosial maupun struktural wanita dikonstruksikan sebagai subordinasi dari pria. Singkatnya, feminisme ingin mewujudkan sebuah ekualitas antara wanita dan pria (Nisbah. 2003). Dalam HI, feminisme mengungkapkan bahwa telah terjadi diskriminasi atas posisi wanita dalam politik internasional. Feminisme ini memusatkan gender sebagai kategori analisis sentral, menganggap gender sebagai jenis tertentu hubungan power, memberi perhatian pada pembagian publik/swasta sebagai pemahaman sentral kita mengenai hubungan internasional, menyatakan bahwa gender adalah bagian dari tatanan internasional, memakai/mengadopsi lensa gender untuk merevisi studi HI, dan lain sebagainya.

Perspektif ini berkembang dan meluas, dan memiliki beberapa kategorisasi. Secara konvensional, feminisme dikategorikan atas liberal, Marxist, radikal, standpoint, kritikal, dan poststrukturalis. Elizabeth Cady, salah seorang tokoh feminis, menyatakan bahwa social science menunjukkan bahwa status wanita adalah ukuran kemajuan dan peradaban suatu masyarakat. Posisi wanita tidak ditentukan oleh Tuhan ataupun alam, tapi ditentukan oleh masyarakat. Dari sudut pandang liberal, partisipasi dalam kehidupan publik adalah kunci untuk memajukan status wanita. Wanita, layaknya pria, memiliki kapabilitas/kemampuan dalam mengembangkan intelektualitas dan moral. Wanita adalah makhluk rasional dan oleh sebab itu, ia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik -misalnya berkontribusi dalam debat politik, sosial, dan isu moral- tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga. Feminis liberal mengatakan bahwa wanita dan pria pada dasarnya adalah sama dan perbedaan gender yg terjadi adalah akibat dari diskriminasi. Proyek politiknya adalah melindungi hak wanita yg dinikmati oleh pria. Kaum feminis liberal kontemporer menginginkan agar wanita lebih dikenal dalam politik internasional, menghilangkan akses yang berbeda pada kekuatan dan pengaruh atas pria dan wanita, dan dengan demikian untuk mencapai hak yang sama bagi pria dan wanita.

Feminisme Marxis menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis (Jackson & Sorensen, 2005: 336). Laki-laki melakukan pekerjaan yang produktif di pabrik dan dibayar, sebaliknya perempuan melakukan pekerjaan di rumah dan tidak dibayar. Satu-satunya jalan untuk perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan adalah penghancuran sistem kapitalis. Singkatnya, feminis Marxis menyatakan bahwa diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan merupakan dampak dari sistem ekonomi  kapitalis, di mana perempuan menjadi objek pengerukan modal kaum borjuis.

Feminisme radikal mengatakan bahwa kebebasan wanita hanya akan dapat dicapai melalui transformasi terhadap ranah pribadi dalam hubungan manusia. Namun, mereka juga mengembangkan konsep patriarki untuk menjelaskan institusionalisasi dominasi pria terhadap perempuan, serta mengedepankan konsep bahwa gender tidak hanya persoalan mengenai identitas individual maupun seksual. Mereka menganggap model patriarki sebagai penjelasan akan diskriminasi wanita, yakni superioritas pria yang dianggap mampu mengontrol penuh wanita dengan cara menguasai tubuhnya. Struktur hubungan gender dalam masyarakat juga telah ditentukan, yakni melalui pemberlakuan lembaga sosial dan praktik-praktik yang dilakukannya.

Feminisme kritikal berargumen bahwa gender dikonstruksikan sebagai perbedaan sosial yang relevan, yang selanjutnya digunakan untuk membenarkan perlakuan berbeda antara pria dan wanita. Gender dilembagakan dalam seperangkat rangkaian institusi sosial dan praktiknya, dengan demikian, gender dapat dilihat dalam ranah kehidupan pribadi dan struktur sosial. Feminisme kategori ini menitikberatkan pada konstruksi gender dan hubungan gender itu sendiri. Proyek politik dari feminisme ini adalah untuk mengkonstruksikan pengetahuan tentang HI demi melayani kepentingan emansipatoris dalam membebaskan wanita dari hubungan yang bersifat menindas dan memperluas ranah otonomi wanita, bahwa wanita berhak menikmati kehidupan mereka sendiri.

Dalam HI, feminisme standpoint menyatakan bahwa identitas gender ditempa melalui proses sosialisasi. Feminisme kategori ini juga mengacu pada feminisme radikal sampai titik dan batas tertentu. Feminisme radikal mengkritisi feminisme liberal dan Marxis, karena feminisme radikal melihat kedua perspektif tersebut sebagai pendorong wanita untuk meniru pria dan segala hal yang berkaitan dengan “nilai pria”. Feminisme radikal berargumen bahwa feminitas harus dimuliakan. Pengalaman wanita dalam menaruh perhatian harus dipahami sebagai sentral pembentukan pengalaman feminitas tertentu. Mereka juga berargumen bahwa pengetahuan sosial dapat dikonstruksikan dari sudut pandang pengalaman konkret wanita.

Sejak tahun 1980an, poststrukturalis telah memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap feminisme. Poststrukturalis berkonsentrasi pada perubahan inkremental dan aktivitas yang terkontekstualisasikan secara sosial dan strategi yang digunakan wanita untuk meningkatkan posisi sosial mereka. Poststrukturalis menjauhkan diri dari klaim epistemologi dan ontologis yang kuat atas nama " wanita ", dengan alasan bahwa tidak ada "pengalaman wanita " yang otentik dalam pemahaman tentang dunia sosial dan politik, karena kehidupan wanita telah tertanam dalam hubungan sosial dan budaya yang spesifik. Pemahaman seseorang mengenai apa yang dimaksud dengan "maskulin" atau "feminin" dibangun melalui bahasa, simbol, dan cerita yang terjalin ke dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang berbeda. Makna gender tergantung pada konteks historis, sosial, budaya, dan kelembagaan di mana wacana tentang gender dilakukan.

Feminisme ini memiliki beberapa tema/agenda utama, yakni dalam aspek negara dan power, identitas dan komunitas, institusi dan tatanan dunia, ketidaksetaraan dan keadilan, perdamaian dan keamanan, serta yang terakhir adalah konflik dan kekerasan. Dalam aspek negara dan power, seperti yang telah dijelaskan di atas, feminisme liberal cenderung tertarik pada bagaimana meningkatkan status wanita di seluruh penjuru dunia, meningkatkan partisipasi wanita dalam kehidupan publik, dan memiliki akses yang sama akan power. Feminisme liberal ini mempertanyakan status wanita, misalnya di mana posisi wanita dalam hubungan internasional, seberapa jauh wanita direpresentasikan atau tidak direpresentasikan dalam hubungan internasional, apa strategi terbaik untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi terhadap wanita dan memberi wanita kontrol terhadap dirinya sendiri untuk mengatur kehidupannya secara independen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, feminisme liberal menginginkan agar wanita diikutkan dalam proses pengambilan kebijakan suatu negara, dalam artian wanita diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari kekuasaan yang tengah memerintah. Dengan diberikan akses dan kesempatan yang sama layaknya pria, wanita bisa membuktikan bahwa mereka setara dengan pria. Negara juga bisa membantu meningkatkan status wanita, yakni dengan cara memberlakukan pro-woman legislation dan melarang praktik diskriminasi yang merugikan kaum wanita.

Dalam aspek identitas dan komunitas, feminis poststrukturalis menyatakan bahwa perang, kebijakan luar negeri, diplomasi, dan representasi lain atas identitas nasional dan kepentingan nasional merupakan pusat dalam komunitas. Tidak dapat dipungkiri, proyek pembangunan negara mengikutsertakan wanita sebagai bagian yang cukup signifikan. Keikutsertaan wanita dalam pembangunan negara menunjukkan bahwa wanita memiliki rasa nasionalisme/kecintaan terhadap negerinya. Sedangkan dalam aspek institusi dan tatanan dunia, gender dianggap sebagai faktor sentral dalam memahami tatanan dunia. Gender juga dianggap sebagai suatu bentuk spesifik dari ketidaksetaraan yang didukung dan diabadikan oleh institusi-institusi sosial.

Dalam aspek ketidaksetaraan dan keadilan, isu mengenai ketidaksamarataan dan pertanyaan mengenai keadilan merupakan sentral dari teori feminis. Sejak abad 18, feminisme telah menegaskan bahwa telah terjadi ketidaksamaan nilai moral antara pria dan wanita, dan oleh sebab itu, kaum feminis menuntut adanya keadilan yang sama bagi wanita. Hal ini diperdebatkan secara aktif, agar segera dicanangkan sebagai “hak asasi”. Aspek selanjutnya adalah perdamaian dan keamanan. Manusia dianggap menerima ancaman dalam ranah ekonomi, politik,sosial, budaya, dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keamanan dunia, yakni stabilitas ekonomi global, perubahan iklim, kemiskinan dan kelaparan, kekerasan HAM, dan sebagainya. Wacana feminisme sendiri lebih menekankan pada keterhubungan manusia, dialog dan kerjasama, dibandingkan dengan kekerasan. Intinya, perdamaian harus dicapai lewat cara yang “lembut”. Perdamaian dengan cara yang “lembut” ini bisa terjadi jika wanita dilibatkan.

 Aspek terakhir yakni konflik dan kekerasan. Feminisme menolak untuk memandang kekerasan sebagai tindakan individu, justru mereka memandang bahwa negaralah yang melakukan tindak kekerasan. Feminisme memandang kekerasan sebagai bagian yang kompleks yang melibatkan lembaga yang terorganisir. Jadi, kekerasan bukan merupakan fenomena endemik dalam HI, oleh sebab itu perdamaian masih bisa diupayakan.

Wacana feminisme ini pada kelanjutannya tidak bisa diterapkan di semua negara, karena tiap wilayah di suatu negara memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai posisi pria dan wanita, tergantung budaya yang berkembang di negara tersebut.

 

Referensi:

Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas, 2005. Introduction to International Relations, Perspectives & Themes, 2nd edition, Pearson & Longman, Chap. 6, pp. 155-180.

Nisbah. 2003. Varian-varian Feminisme Sebagai Sebuah Gerakan. Diakses dari http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=26437 pada 14 Juni 2010

Sorensen, Georg dan Robert Jackson. 2005. Pengantar Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

 

Kelompok 12B:

  1. Nurlaili Azizah
  2. Amy Tirto
  3. Donald Roberton
  4. Roosalita
  5. Epifanius




Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.017