NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

LIBERALISME

18 March 2012 - dalam Teori Hubungan Internasional Oleh nurlaili-azizah-fisip11

L I B E R A L I S M E

Oleh: Nurlaili Azizah (071112001)

Studi Hubungan Internasional memang kaya akan paradigma. Tidak bisa dipungkiri, paradigma-paradigma yang hadir justru menimbulkan perdebatan. Salah satu paradigma dalam studi HI yang cukup terkenal adalah liberalisme. Bertolak belakang dengan pandangan realisme yang mengatakan bahwa sifat manusia itu buruk, liberalisme mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya bersifat baik. Menurut Jackson dan Sorensen, kaum liberalis menaruh keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka juga yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Bagi kaum ini, manusia memang selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Namun, mereka juga yakin bahwa manusia memiliki banyak kepentingan yang tidak mampu mereka laksanakan sendiri, sehingga mereka membutuhkan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingannya. Kerja sama ini tidak hanya sebatas berskala domestik saja, namun juga menyebar pada ranah internasional. Kaum liberalis tidak menampik bahwa perang atau konflik tidak dapat dihindarkan, namun ketika manusia menggunakan akal pikirannya, mereka akan dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam skala regional maupun internasional. Liberalisme juga yakin dan optimis terhadap kemajuan. Yang dimaksud dengan kemajuan di sini adalah kemajuan individu. Liberalisme menaruh perhatian lebih terhadap kebahagiaan dan kesenangan individu. John Locke, salah satu filsuf tersohor di masa itu, mengungkapkan bahwa negara hadir untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan warganya akan kebebasan, tiap individu berhak mendapatkan kesenangannya tanpa ada intervensi orang lain. Di sini terlihat bahwa liberalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan individu untuk mengembangkan dirinya dan mengejar kebahagiaannya.

Pasca Perang Dunia I, liberalisme memiliki empat sekte pemikiran utama: liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republikan. Dalam liberalisme sosiologis, ditekankan bahwa Hubungan Internasional tidak hanya mengkaji pemerintah, tetapi juga interaksi antarindividu, kelompok, dan masyarakat swasta. Hubungan antara rakyat dianggap lebih kooperatif dibandingkan hubungan antara pemerintah. Perdamaian akan lebih mudah diwujudkan jika dunia ini dipenuhi dengan jaringan transnasional. Sedangkan menurut liberalisme interdependensi, modernisasi mengakibatkan tingkat interdependensi negara-negara semakin meningkat. Peran aktor-aktor transnasional semakin krusial dan fokus utama negara adalah kesejahteraan. Interdependensi ini menyuguhkan hubungan internasional yang lebih damai. Berbeda dengan dua pemikiran di atas, liberalisme institusional menitikberatkan bahwa institusi internasional mampu memajukan dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara. Institusi dianggap berperan lebih dalam mereduksi masalah yang berkaitan dengan ketidakpercayaan antara negara-negara dan ketakutan negara satu dengan negara lain. Yang terakhir, liberalisme republikan menggarisbawahi akan kemustahilan negara-negara demokrasi untuk berperang. Hal ini disebabkan pada budaya domestiknya yang mengedepankan perdamaian dalam penyelesaian konflik, pada nilai-nilai moral bersama, pada hubungan kerja sama ekonomi, dan interdependensinya yang saling menguntungkan.

Dalam paradigma ini, tidak hanya aktor state saja yang berperan dalam hubungan internasional, namun aktor nonstate juga turut andil di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan dan peran aktor nonstate juga memiliki porsi besar dalam membangun interaksi internasional. Misalnya MNC. Kehadiran MNC sudah pasti membawa kemajuan berarti dan meningkatkan perekonomian home countries.

Kaum liberalis tidak menampik adanya sistem anarki dalam dunia internasional. Namun, mereka percaya bahwa tidak selamanya negara-negara di dunia berpedoman pada sistem ini. Di suatu masa, pasti negara-negara tersebut akan membutuhkan kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan maupun national interest mereka. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar liberalisme, yakni sifat positif manusia yang mau bekerja sama dengan orang lain. Meskipun manusia egois, tetapi mereka pasti memiliki kepentingan yang tidak bisa mereka penuhi sendiri. Oleh sebab itu, kerja sama dengan orang lain maupun negara lain pasti akan dilakukan demi tercapainya kepentingan tersebut.

Paradigma ini juga berasumsi bahwa dengan kehadiran organisasi internasional dapat menjamin perdamaian dan stabilitas internasional. Menurut mereka, organisasi internasional akan mampu meletakkan hubungan antara negara-negara pada landasan konstitusional yang lebih tepat. Kehadiran organisasi internasional ini dianggap mampu menciptakan seperangkat aturan umum hukum internasional yang akan menjadi pedoman sekaligus “aturan main” bagi negara-negara untuk membina hubungan internasional. Dengan kata lain, organisasi internasional dipandang memiliki otoritas lebih untuk menjadi penegak hukum dalam dunia internasional. Namun, asumsi liberalisme di atas dipandang tidak relevan setelah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945) yang berujung pada pembubaran Liga Bangsa-Bangsa tahun 1946 karena dianggap gagal melakukan tugasnya untuk mewujudkan perdamaian dunia.

 

Referensi:

Jackson, R., &. Sorensen, G. (1999) Introduction to International Relations, Oxford University Press.

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    284.711