NURLAILI AZIZAH

Certamen Ergo Sum

TOWNSHEND ACT

09 March 2012 - dalam Sistem Politik Amerika Serikat Oleh nurlaili-azizah-fisip11

Townshend Act berawal pada awal tahun 1767 dari Parlemen Britania Raya terkait dengan koloni Inggris di Amerika Utara. Townshend Act awalnya berasal dari nama Charles Townshend yang mempunyai pangkat sebagai Chancellor of the Exchequer, yang mengajukan program tersebut. Banyak gerakan-gerakan yang dinaungi oleh Townshend Act, lima diantara yang sering disebut yaitu Revenue Act of 1767, The Indemnity Act, The Commissioners of Customs Act, The Vice Admiralty Court Act, dan The New York Restraining Act. 

Tujuan dari Townshend Act sebenarnya adalah untuk menarik pajak dari koloni, pajak tersebut untuk membayar gaji gubernur dan hakim, sehingga mereka bisa menjalankan gerakan kolonial secara independen, selain itu pajak yang ditarik dari koloni digunakan untuk menciptakan sarana yang lebih efektif untuk menegakkan kepatuhan koloni kepada peraturan perdagangan, dan juga digunakan untuk menghukum provinsi New York karena kegagalannya dalam memenuhi Quartering Act pada tahun 1765, dan yang terakhir untuk menetapkan precedent bahwa Parlemen Inggris memiliki hak untuk menarik pajak koloni. Akan tetapi hal tersebut mendapatkan perlawanan dari koloni mereka dan mendorong pendudukan Boston melawan tentara Inggris, yang akhirnya mengakibatkan Pembantaian Boston (1770).

Hasil dari pembantaian di Boston, parlemen mulai mempertimbangkan mosi untuk mencabut sebagian tugas Townshend. Hal itu membuat sebagian besar pajak yang baru dihapuskan. Namun pajak pada teh tetap diberlakukan. Pemerintah Inggris terus berupaya menarik pajak kepada koloni meskipun tanpa persetujuan mereka, diikuti oleh Boston Tea Party dan Revolusi Amerika.

Setelah Perang Tujuh Tahun (1756-1763),  Kerajaan Inggris tenggelam karena hutang. Untuk membantu pembayaran biaya dari kerajaan Inggris yang baru diperluas, Parlemen Inggris memutuskan untuk memungut pajak baru pada koloni Inggris yaitu Amerika. Sebelumnya, melalui Trade and Navigation Acts  parlemen telah menggunakan pajak untuk mengatur perdagangan dari kekaisaran. Tetapi dengan Sugar Act pada tahun 1764, untuk pertama kalinya, pajak koloni digunakan untuk tujuan khusus, yakni meningkatkan pendapatan. Kolonis Amerika awalnya keberatan dengan Sugar Act karena alasan ekonomi, tapi tidak lama kemudian mereka mengakui bahwa ada masalah konstitusional yang terlibat di dalamnya.

Menurut Konstitusi Inggris, warga Inggris tidak bisa dikenakan pajak tanpa persetujuan dari wakil-wakil mereka di parlemen. Dengan tidak adanya anggota yang terpilih menjadi anggota Parlemen Inggris, dalam perkembangannya kolonis banyak menerima ancaman/tidak dihargai haknya dan dianggap melintasi garis doktrin konstitusional perpajakan. Beberapa politisi Inggris membalas argumen ini dengan teori "representasi virtual", yang menyatakan bahwa penjajah itu sebenarnya diwakili di parlemen meskipun mereka terpilih tidak ada anggota. Masalah ini hanya  sejenak diperdebatkan setelah UU Gula dan menjadi titik utama perdebatan mengikuti bagian dari parlemen Stamp Act 1765. Stamp Act terbukti menjadi tidak populer di koloni-koloni, dan parlemen mencabut Stamp Act di tahun berikutnya.

Secara implisit, ada masalah yang lebih penting daripada perpajakan dan representasi dalam sengketa Stamp Act ini, yakni masalah mengenai pertanyaan tentang sejauh mana kewenangan parlemen pada koloni-koloninya. Parlemen memberikan jawaban dengan cara mencabut Stamp Act pada tahun 1766 yaitu melewati Declaratory Act, yang menyatakan bahwa parlemen bisa mengatur koloni "dalam hal apapun". Pada awalnya Townshend Act adalah UU Penghasilan pada tahun 1767. UU ini menginterpretasikan pendekatan baru dalam penarikan pajak penghasilan terhadap koloni setelah Stamp Act dicabut. Pemerintah Inggris memandang bahwa karena koloni tersebut menolak Stamp Act dengan alasan bahwa itu adalah pajak langsung dari tanah, oleh karena itu penjajah mulai berpikir untuk menarik pajak tidak langsung atau eksternal seperti pajak atas impor. Karena Amerika Utara tidak memiliki sumber daya alam kertas, timah, teh, dan mereka hanya bisa mengimpor barang-barang tersebut dari Britania Raya, maka Charles Townshend dan para menteri keuangan menarik pajak akan barang-barang tersebut.

UU Townshend ini berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh pada saat itu untuk memberi tanggapan mereka, meliputi string dari 12 esai yang ditulis oleh John Dickinson. Esai yang berjudul “Surat dari Petani” dari Pennsylvania pertama kali dibacakan pada Desember 1767. Mereka fasih dalam menuangkan ide-ide yang ada dalam hati dan pikiran koloni. Dalam esainya, Dickinson mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara pajak internal dan eksternal. Ia juga menyelidiki dan meneliti tentang penggalangan inkonstitusional pendapatan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah mengatur/menetapkan precedent yang berbahaya. 

James Otis dari Massachusetts adalah salah satu penerima surat. Dickinson menginformasikan pada Otis bahwa ia melihat Massachusetts Bay setiap kali Cause of American Freedom itu berjuang. Ini memotivasi Massachusetts House of Representative untuk  kampanye melawan Townshend Acts dengan  cara mengirimkan petisi permohonan pencabutan Townshend Acts kepada Raja George. House of Representative juga meminta koloni-koloni untuk bergabung memohon banding terhadap raja. Virginia dan Pennsylvania bergabung dalam perjuangan dan mengirimkan surat kepada Parlemen Inggris.  Namun, akhirnya petisi keduanya ditolak.

 

Referensi: www.ushistory.org

 

 

Oleh: Kelompok 5

  1. Nurlaili Azizah                 
  2. Fadhila Inas Pratiwi        
  3. Tri Galih Saksono            
  4. Setyo Aji Pambudi             
  5. Antria Dwi Lestari             
  6. Windry Nicholas               

 

 

 

 




Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

the world today

reach me through

Quote!

The Holy Quran

Pengunjung

    274.268